Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.

---

Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."

"Tinjauan pustaka ini meninjau mengenai literatur-literatur yang membahas kebijakan luar negeri Singapura dengan menggunakan metode penelusuran dan pengorganisasian secara taksonomi dan historis. Tinjauan ini mengambil referensi melalui buku serta artikel jurnal pada tahun 1965 hingga 2022. Dalam tinjauan literatur ini, ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Singapura didasari oleh vulnerability atau kerentanan. Kerentanan tersebut terbentuk dari tiga faktor yaitu historis, etnis, dan geografis. Secara historis, tinjauan ini juga melihat perkembangan kebijakan luar negeri Singapura sejak 1965 hingga saat ini berdasarkan perdana menterinya. Tinjauan ini merefleksikan bahwa literatur-literatur masih secara dominan ditulis oleh penulis yang berasal dari Singapura. Sintesis yang ditemukan adalah Singapura membuktikan bahwa negara kecil juga dapat memberikan pengaruh secara regional dan global, berbeda dengan teori realisme dalam hubungan internasional. Tidak hanya itu, kerentanan terlihat sangat di’imani’ dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Singapura. Penulis menarik kesimpulan bahwa kerentanan tersebut diimplementasikan oleh Singapura dengan memprioritaskan kebijakan luar negerinya terhadap AS dan Cina, dengan AS sebagai penyedia keamanan dan ekonomi global, serta Cina sebagai rising power dan kekuatan ekonomi regional.

---

This literature review explores the works of literature on Singapore's foreign policy based on taxonomic and historical methods. Referring to books and journal articles from 1965 to 2022, its discovered that Singapore's foreign policy formed upon vulnerability, consisting of three key determinants, i.e. historical, ethnic, and geographical. Historically, this review discusses the development of Singapore's foreign policy from 1965 to the present based on its prime minister. This review reflects that the literature is still predominantly written by Singaporeans. The synthesis shows that Singapore proves that small countries can also exert influence regionally and globally, contrary to the realism theory in international relations. Additionally, vulnerability is seen as a 'high faith' in Singapore's foreign policy decision-makers. The author concludes that this vulnerability is implemented in Singapore by prioritizing its foreign policy toward the US and China, with the US as a provider of global security and economy, and China as a rising power and regional economic power."

"ABSTRAKDalam beberapa tahun belakangan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampak berusaha mencitrakan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik kebijkan luar negeri Indonesia yang secara historis menghindari refleksi faktor Islam meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dalam anilisis wacana. Hasil penelitian ini adalah Islam moderat Indonesia ingin mengidentifikasi dirinya dengan membedakan dari negera-negara Muslim lain, khususnya kawasan Timur Tengah; adanya ekspektasi dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, untuk memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Muslim; pemerintah Indonesia ingin mengakomodasi suara komunitas Muslim dalam negeri yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan hubungan dengan dunia Islam; adanya motivasi Indonesia untuk mengambil peran dalam hubungan internasional sesuai dengan konsistensi cara pandangnya terhadap dunia.

---

ABSTRACTIn recent years, Indonesia's foreign policy seemed to be portraying moderate Islamic identity in international relations. This is in contrast to practices foreign policy of Indonesia, which has historically avoided the reflection factor of Islam while the majority of the population is Muslim. This then begs the question why Indonesia's foreign policy promoting moderate Islamic identity. The methodology used in this thesis is a qualitative in discourse analysis. The results of this study are moderate Islam Indonesia wants to identify its self to distinguish from other Muslim countries, especially the Middle East region; there are expectations of the international community, especially Western countries, to understand and get closer to the Muslim world; Indonesia government wants to accommodate the voice of domestic Muslim community that had been hoping for a better relations with the Muslim world; the motivation of Indonesia to take part in international relations in accordance with the consistency of its worldview."

"Indonesia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009-2014) mengeluarkan semboyan Million Friend zero enemy. Namun, dalam perjalananya menjadi problematika mengingat slogan tersebut hadir pada momentum dimana banyak muncul tuntutan supaya Indonesia lebih asertif. Implikasinya pemerintah tidak jarang dihadapkan pada kontroversi terkait beberapa kasus seperti kedaulatan dan permasalahan TKI. Diantara banyak sekali alternatif jawaban dibalik semboyan tersebut, peneliti menghadirkan pencitraan sebagai konsep yang kemudian memancing analisis lebih dalam. Terdapat keyakinan yang dipercayai pemerintah Indonesia era presiden SBY mengenai perlunya antisipasi atas perkembangan informasi yang turbulen demi menjaga reputasi. Dengan demikian penelitian ini mencoba mengelaborasi logika dibalik slogan tersebut.

---

Million Friend Zero Enemy is Indonesia`s foreign policy doctrine in Susilo Bambang Yudhoyono`s second term of government (2009-2014. As the time goes by, the doctrine is challenged by problems arising from the external issues requiring the country to take more assertive positions. As a result for taking softer and more moderate positions, the government is frequently criticized in its attempt to handle some controvercial issues such as sovereignty and migrant worker. Among so many possible perspectives to answer the logic behind the doctrine, this research is emphasizing the believes about the importance of anticipatory policy to overcome the turbulency of informations as an attempt to build an image. Thus, this research is attempting to elaborate the logic behind "Million Friends Zero Enemy" doctrine."

"American foreign policy and relations on human rights with Indonesia during Bill Clinton?s administration"

"Jurnal yang mengangkat isu-isu terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia"

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Indonesia dikenal dalam keaktifannya pada berbagai konflik dan masalah kemanusiaan. Akan tetapi, Indonesia yang berperan aktif dalam isu Palestina, Afghanistan, dan Rohingya, di saat yang bersamaan memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sama pada isu Uighur. sikap Indonesia yang tidak aktif dalam isu Uighur menjadi menarik untuk diteliti karena pada periode waktu yang relatif sama Indonesia dapat memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dalam beberapa konflik kemanusiaan. Sikap Indonesia tersebut juga menjadi sebuah pertanyaan atas negara yang tidak jarang memperkenalkan diri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun diam atas fenomena krisis kemanusiaan yang dialami oleh sesama muslim di belahan dunia lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membahas faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan luar negeri Indonesia pada isu Uighur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kerangka teori peran agama dalam kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Warner dan Walker. Penelitian ini berargumen bahwa tidak aktifnya kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Uighur disebabkan oleh beragam faktor dari tingkat sistemik, domestik dan individu. Selain itu, bahwa Islam memiliki faktor yang terbatas dalam interaksinya dengan beragam faktor lainnya pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.

---

Indonesia is known for its activeness in various conflicts and humanitarian issues. However, Indonesia, which plays an active role in Palestine, Afghanistan, and Rohingya, but at the same time decided not to do the same thing on the Uighur issue. Indonesia's inactiveness on the Uighur issue is interesting to study because in the relatively same period Indonesia had different foreign policies in several humanitarian conflicts. Indonesia's attitude is also a question of a country that often introduces itself as the country with the largest Muslim population in the world but remains silent on the phenomenon of the humanitarian crisis experienced by fellow Muslims in other parts of the world. Therefore, this study seeks to discuss the factors that encourage the formation of Indonesia's foreign policy on the Uighur issue. This study uses qualitative research methods using the theoretical framework of the role of religion in foreign policy proposed by Warner and Walker. This study argues that the inactiveness of Indonesia's foreign policy on the Uighur issue caused by various factors from systemic, domestic, and individual levels. In addition, Islam has a limited factor in its interaction with various other factors in Indonesia's foreign policy-making process."