Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan streaming digital merupakan sebuah layanan pemutaran musik, dimana musisi akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk royalti dari setiap pemutaran yang dilakukan pada layanan tersebut. Dalam proses distribusi royalti pada layanan streaming digital menghadirkan pihak ketiga antara musisi dan layanan streaming digital, yaitu aggregator/distributor digital. Dengan hadirnya pihak ketiga dalam distribusi royalti dapat menyebabkan kerumitan terhadap implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pada implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital serta analisis implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital yang ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum adanya pemenuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pada implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital. Terdapat tiga aspek penghambat terjadinya pemenuhan kewajiban perpajakan dari proses bisnis layanan streaming digital, diantaranya merupakan sisi regulasi, edukasi dan kejelasan kontrak pada pihak pihak di proses bisnis layanan streaming digital, pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital juga masih belum memenuhi asas ease of administration.

---

Digital streaming services are music playback services, where musicians will earn income in the form of royalties from every playback made on the service. In the process of distributing royalties on digital streaming services, a third party is present between musicians and digital streaming services, namely digital aggregators/distributors. The presence of a third party in the distribution of royalties can cause complications in the implementation of income tax deductions on these royalties. This study aims to analyze the fulfillment of taxpayers' tax obligations in the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services and an analysis of the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services reviewed from the principle of ease of administration. The approach used in this study is a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies as data collection techniques. The results of this study indicate that there is still no fulfillment of taxpayers' tax obligations in the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services. There are three aspects that hinder the fulfillment of tax obligations from the digital streaming service business process, including the regulatory side, education and clarity of contracts for the parties in the digital streaming service business process, income tax deductions on music royalties on digital streaming services also still do not meet the principle of ease of administration."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong.

---

This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan memperkenalkan metode belanja yang lebih nyaman melalui voucer. Transaksi yang melibatkan voucer sebagai alat pembayaran dan pengganti uang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi negara melalui pajak. Pajak yang dipungut dari transaksi melalui voucer dapat menyumbang penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 kemudian dibuat agar pemungutan PPN dan PPh khususnya yang berkaitan dengan voucer memperoleh kepastian  serta tata cara dan mekanisme pemungutan pajak menjadi sederhana (ease of administration). Kepastian dan kemudahan administrasi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di mana berdasarkan hasil penelitian, PMK 6/PMK.03/2021 secara umum telah memenuhi asas kemudahan administrasi dengan baik. Namun dari aspek certainty, hal tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat belum ada aturan turunan dari PMK 6/PMK.03/2021 tentang pengenaan pajak sehubungan dengan voucher. Dari aspek efficiency juga terdapat kemungkinan adanya cascading effect yang perlu ditinjau lebih lanjut.

---

Technological developments have enabled companies to introduce more convenient shopping methods via vouchers. Transactions involving vouchers as a means of payment and as a substitute for money can be an opportunity to increase revenue not only for entrepreneurs but also for the state through taxes. Taxes collected from transactions through vouchers can contribute to state revenues. Therefore, the government issued Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 6/PMK.03/2021 then made it so that the collection of VAT and PPh, especially those related to vouchers, obtains certainty and the procedures and mechanisms for collecting taxes become simple (ease of administration). Legal certainty and ease of administration have an effect on increasing taxpayer compliance where based on research results, PMK 6/PMK.03/2021 in general have fulfilled the principles of ease of administration properly. But in certainty aspect, this can still be improved, considering that there are no derivative regulations from PMK 6/PMK.03/2021 regarding the imposition of taxes in connection with vouchers. From the aspect of efficiency there is also the possibility of cascading effect that needs to be reviewed further."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general."

"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

---

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.

Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.

Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:

a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.

b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.

The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.

The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.

The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :

1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.

2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%."

"Profesi Dokter selain bekerja di Rumah Sakit/Klinik, dokter juga dapat membuka praktik mandiri. Untuk menghitung penghasilan netonya, dokter dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Profesi Dokter yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat sebagai pekerja yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat para pekerja profesi dokter kurang memiliki waktu untuk mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya. Sehingga banyak para dokter yang menyampaikan aspirasinya kepada BKF maupun DJP menginginkan pengenaan PPh Final.. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prospek skema penerapan PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif skema PPh Final bagi Profesi Dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas Ease of Administration. Namun, meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas Ease of Administration, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.

---

Doctor's profession apart from working in a hospital/clinic, doctors can also open independent practices. To calculate their net income, doctors can use the facilities provided by the government with the Net Income Calculation Norms (NPPN) policy. The medical profession, which is already familiar to the public as a worker whose majority of its time is devoted to patients, makes medical profession workers less time to record their income and calculate their taxes. So that many doctors who convey their aspirations to the BKF and DJP want it to be final. Therefore, the purpose of this study is to explore the prospects for the implementation of the Final Income Tax scheme for medical professional experts to be used as a prospective policy recommendation on Final Income Tax for medical professional experts in terms of the Ease of Administration principle. This study uses a qualitative approach and adopts a post-positivism paradigm with data collection techniques from literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study show that the alternatif to the final income tax scheme for medical professionals who practice independently fulfills the principle of ease of administration. However, although the alternatif to the Final Income Tax scheme has fulfilled the Ease of Administration principle, this scheme is not a solution to the problems of the medical profession. There are several reasons why the Final Income Tax scheme cannot be an alternative in this study, one of which is that there will be a setback in tax law and will violate the principle of justice, which in the NPPN policy has been accommodated by the government."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Potong Pungut atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan di PT X, sebuah perusahaan property yang pokok usahanya adalah persewaan gedung perkantoran. Analisis mencangkup pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT X dalam pelaksanakan PPh Potong Pungut tersebut dikaitkan dengan konsep withholding tax system serta langkah-langkah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X terkait Biaya Sewa, Biaya Servis dan tagihan-tagihan lain sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur tax planning. Unsur tax planning yang dimaksud antara lain adalah: PT X telah paham dan berusaha untuk memahami ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan jenis usahanya, yaitu persewaan tanah dan atau bangunan; selain itu PT X selalu berupaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan formal maupun material. Namun melihat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kewajiban Potong Pungut atas penghasilannya, PT X dinilai masih belum memiliki Manajemen Pajak yang sempurna dalam melaksakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of Withholding Tax on rental of land and buildings income in PT X, a property company whose business is the rental of office buildings. The analysis covers the implementation of the withholding tax on PT X’s income tax and the constraints faced by PT X in the implementiation associated with the concept of withholding tax system and the steps of tax planning that was done by the companies when facing the constraints. This study used a qualitative approach, and is a descriptive study. The results of this study is to find how the withholding tax implementation of the income tax on PT X’s income related with Rental Charges, Service Charge and Other Charges are in accordance with the tax regulations and the elements of tax planning. Element of tax planning is among include: PT X has understood and tried to understand the provisions of existing tax law, especially with regard to the type of their business, land and or buildings rental; besides PT X always tries to ensure the implementation and collection of income tax withholding obligations above his income has been conducted in accordance with the formal and material. But look at the constraints faced, PT X assessed still do not have a perfect Tax Management in fulfilling their taxation rights and responsibility.

"

"ABSTRAKPT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payrollservices. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukanmelalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan menelitiefektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotordan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepadakemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas danbeban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaanpajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajakyang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitianbersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapatdari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif danacceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidakbertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuandan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagihke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untukmeningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlumenyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkutklausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACTPT.Z as a service company has business activities that are closely related topayroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly donethrough the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct andcollect taxable taxes.The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholdingtax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted ongross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more tothe company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring theeffectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of thisacceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer whichmeans that it fit with the applicable taxation rules.This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinionsfrom the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory toapplicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is abusiness risk with relating of the difference Suggestion of increasingeffectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepareeditorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the termsof gross up of PPh 21 by using tax allowance."

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."