Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174005 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Al Varian Pradipta
"Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap pemilihan vendor lashing pipa menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui penyusunan struktur hirarki yang mencakup tujuan, kriteria (termasuk pengalaman, kapasitas, kualitas, harga, reputasi, dan manajemen risiko), serta alternatif vendor, penelitian ini menghasilkan rekomendasi vendor yang paling sesuai. Analisis sensitivitas terhadap perubahan harga menunjukkan bahwa hasil penelitian tetap reliabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kerangka kerja yang lebih objektif dan sistematis untuk pemilihan vendor dalam proyek-proyek serupa.

This research evaluates the selection of pipeline lashing vendors using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model. By constructing a hierarchical structure encompassing objectives, criteria (including experience, capacity, quality, price, reputation, and risk management), and vendor alternatives, this study identifies the most suitable vendor. Sensitivity analysis on price variations demonstrates the robustness of the research findings. The research is expected to contribute to the development of a more objective and systematic framework for vendor selection in similar projects."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Faisal
"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, khususnya pembeli dari pemenang lelang dalam suatu putusan re-eksekusi sebagai pembeli beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan pokok adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik dalam suatu putusan re-eksekusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli beritikad baik memiliki posisi tersendiri sebagai pihak yang dilindungi hak-haknya oleh hukum. Kepastian hukum pembeli beritikad baik menjadi terganggu oleh karena putusan re-eksekusi dimana terjadi eksekusi ulang objek sengketa yang pernah dieksekusi sebelumnya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dipindahtangankan yang kemudian dieksekusi lagi (re-eksekusi) oleh pihak yang sama terhadap objek yang sama pula dengan putusan lain yang berkekuatan hukum tetap.
Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dapat dilakukan dengan adanya kewajiban melalui proses gugatan kepada pembeli beritikad baik sebelum mengeksekusi objek, melalui perlawanan terhadap penetapan eksekusi serta melalui permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait. Permohonan perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik yang memerlukan perhatian lebih terhadap suatu putusan re-eksekusi.
Hasil penelitian terhadap kasus menemukan bahwa Mahkamah Agung dalam balasannya atas permohonan perlindungan hukum dari pembeli beritikad baik melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan penetapan yang pada dasarnya menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka memperbaiki kesalahan hakim terdahulu dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli beritikad baik.

The focus of this thesis is the legal protection on good faith purchaser, especially buyer from an auction winner on a re-execution verdict as a good faith purchaser. This research uses library research method with secondary data as its data resources. The primary issue is what kind of legal protection can be implied to good faith purchaser on a re-execution verdict case.
Result from the research shows that a good faith purchaser has its own position as a party that being protects by law for its rights. A good faith purchaser legal certainty can be obstructed by a re-execution verdict where an execution occurs again on the same object that has been executed before with a binding verdict and has been transferred to third party then being executed again (re-executed) by the same party on the same object with another binding verdict.
Legal protection on good faith purchaser can be done with the obligation to file a law suit first to the good faith purchaser before executing the object, the right for the good faith purchaser to file a third party resistance and also by pleading and application for legal protection to the relevant institute. Application for legal protection is a form of legal protection that needs more concern on a re-execution case.
The result of the case study shows that Supreme Court on its reply to an application for a legal protection from the good faith purchaser issued a decision that annulled a binding verdict, by carrying out its supervision function, Supreme Court fix its own judge error and provides legal certainty for a good faith purchaser.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38749
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Temmy Angkawijaya Putra
"Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari uapaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertipikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39034
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Novita B.
"Jual beli tanah pada umumnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta jual beli dipergunakan untuk melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pertanahan setempat. Namun ketika syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi maka dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akta jual beli dengan menghadirkan pihak penjual atau tidak perlu menghadirkan pihak penjual kembali. Dalam praktek dapat terjadi pengikatan jual beli yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat terlaksana, yaitu ketika pihak pembeli tidak dapat memperoleh izin membangun dari Pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga pihak pembeli berubah status menjadi pemegang kuasa yang diberi kuasa oleh pihak pertama untuk memindahtangankan tanah dan atau bangunan tersebut kepada pihak lain.

Sales and Purchase in general are done with signing a Sales And Purchase Agreement by the seller and buyer themselves infront of an Official Certifier Of Title Deeds.The Sales And Purchase Agreement is used for processing the right on land and or building at the local National Land Authority Office. However when terms to do so have not yet been fulfilled, then the parties must sign an Agreement To Sell, later followed by signing the Seles And Purchase Agreement with or without the present of the seller. In practice, an Agreement To Sell that are signed sometimes cannot take place, which is when the buyer is not given a permission to build on the land from the authorized officer. In that case, the buyer’s status changed into an authorized party given by the seller to sell the land and or builing to other parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34815
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Lestari
"Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur.
Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif.
Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.
This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.
The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35385
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rischa Aninditha
"Terdapat berbagai cara bagi sebuah perusahaan untuk bersaing di pasar, menciptakan rantai pasokan yang efektif bisa menjadi pilihan dengan membangun cara baru kemitraan dengan vendor. Menghilangkan non-added value melalui rantai pasok dapat dilakukan dengan menerapkan Vendor Managed Inventory (VMI). Dengan berbagai manfaat yang diperoleh dari konsep ini, terdapat beberapa risiko yang terlibat. Kebanyakan orang lebih memperhatikan apa yang dihadapi supplier dengan menerapkan konsep ini daripada apa yang ada di sisi retailer. Memilih vendor yang tepat untuk menerapkan konsep ini dengan mengetahui risikonya harus menjadi perhatian karena retailer akan bergantung pada keputusan vendor mengenai inventoy mereka.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi retailer dan merancang model pemilihan vendor yang tepat untuk menerapkan konsep VMI. Mengintegrasikan metode untuk mengidentifikasi risiko (FMEA) dan metode untuk menyelesaikan pengambilan keputusan multi kriteria (FAHP) diyakini dapat memperoleh hasil yang kuat dan mengurangi bias dengan mempertimbangkan kombinasi penilaian. Pengumpulan data pada perusahaan retail yang sudah menerapkan konsep VMI dilakukan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

There is a varied way for a company to compete in the market, creating an effective supply chain could be the choice by building a new way of a partnership with vendors. Eliminating non-added value through the supply chain can be done by implementing Vendor Managed Inventory (VMI). With all the benefits derived from this concept, it comes with some risks involved. Most people pay more attention to what suppliers faced by implementing this concept instead of what's on the retailer side. Selecting the right vendor to implement this concept by knowing the risk have to be a concern since retailer needs to rely on the vendor's decision of their inventory.
The objective of this research is to identify the risks faced by retailers and design the appropriate vendor selection model to apply the concept of VMI. Integrating method for identifying the risk (FMEA) and a method for solving multi-criteria decision making (FAHP) is believed to be able to obtain a robust result and reduce bias by considering the combination of assessment. Collecting data at retail company that already applied the concept of VMI was carried out as a case study in this study.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atino Alif Riovindha
"Upaya pemerintah mengenai peningkatan produksi target satu juta barel minyak pada tahun 2030 harus didukung oleh berbagai sarana yang menunjang peningkatan di industri minyak dan gas. Program tersebut dapat membawa dampak pada peningkatan stuktur lepas pantai. Dalam menunjang operasional eksplorasi dan produksi minyak dan gas dibutuhkan sarana berupa kapal. Salah satu tipe kapal yang banyak digunakan pada kegiatan lepas pantai di sektor hulu migas yaitu kapal jenis Anchor Handling Tug and Supply (AHTS). Kapal AHTS menyumbang valuasi kurang lebih 25% dari keseluruhan nilai pasar kapal lepas pantai global, menjadikannya jenis kapal lepas pantai terbesar kedua dalam hal jumlah porsi pasar. Jumlah nilai pasar kapal penunjang kegiatan lepas pantai diproyeksikan  mencapai $28,20 miliar pada tahun 2031. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan kapal AHTS untuk mendukung kegiatan operasi di sektor hulu migas. Namun dalam proses pengadaan kapal AHTS diperlukan banyak pertimbangan untuk memilih penyedia atau vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan. Salah satu upaya untuk penyelesaian masalah tersebut ialah dengan merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu untuk memilih vendor. Karena kriteria bersifat kompleks, SPK akan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mendukung proses analisis menjadi lebih efektif. Dengan adanya SPK dapat meningkatkan efisiensi proses dari pengadaan kapal AHTS.

The government's efforts to increase the production of one million barrels of oil target by 2030 must be supported by various facilities that support improvements in the oil and gas industry. The program can have an impact on increasing offshore structures. In supporting oil and gas exploration and production operations, facilities in the form of ships are needed. One type of ship that is widely used in offshore activities in the upstream oil and gas sector is the Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) type ship. AHTS vessels account for a valuation of approximately 25% of the overall global offshore vessel market value, making them the second largest type of offshore vessel in terms of market share. The total market value of vessels supporting offshore activities is projected to reach $28.20 billion by 2031. This growth can be attributed to the increasing demand for AHTS vessels to support operations in the upstream oil and gas sector. However, in the AHTS ship procurement process, many considerations are needed to choose the provider or vendor that best suits the needs. One of the efforts to solve this problem is to design a Decision Support System (DSS) that can help to select vendors. Because the criteria are complex, the DSS will use the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to support the analysis process to be more effective. With the DSS, it can improve the efficiency of the AHTS ship procurement process."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Kinerja pemasok sangat berperan penting dalam supply chain perusahaan terutama dalam menerapkan efisiensi pada proses operasi agar dapat meningkatkan daya kompetitif di era persaingan global saat ini. Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas baja di wilayah domestik yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional, merangsang perusahaan manufaktur baja untuk meningkatkan output produksinya. Konsekuensi dalam meningkatkan kapasitas produksi membawa perusahaan untuk lebih selektif dalam memilih pemasok yang benar-bernar mampu memberikan pasokan input yang optimal dan terpercaya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pemasok. Penelitian ini mencoba melakukan evaluasi kinerja dan pemeringkatan pemasok menggunakan metode Data Envelopment Analysis dan model Super-efficiency DEA di salah satu perusahan manufaktur baja ternama. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu pemasok ke-3 memperoleh nilai efisiensi tertinggi.

Nowadays, Vendor performance plays a very important role in business supply chain, particularly to construct an efficiency manufacturing process which will support the company to gain more profit and increase the competitive advantages. An increasing demand of steel product in domestic market that influenced by Indonesian economic growth, has led steel manufacturing company to increase their output production. The consequence in increasing production capacity might result in enhancing the company dependence in supplier performance as in fact they supply the crucial input for production necessity. This paper is trying to present an evaluation of performance and efficiency ranking using Data Envelopment Analysis method and Super-efficiency DEA at a well-known steel manufacturing company in Indonesia. The result found that supplier 3 get the highest rank based on Super-efficiency DEA and determined as the most efficient supplier based on DEA method."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S46150
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berty Argiyantari
"Dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan karena semakin ketatnya persaingan, PT ABC perlu melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan perusahaan selalu memiliki daya saing yang tinggi serta efisiensi yang menguntungkan meskipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yaitu melalui departemen Central Procurement dengan mewujudkan World Class Procurement yang menekankan pada kemitraan, hubungan jangka panjang, efisiensi, jumlah vendor yang sedikit, perbaikan berkesinambungan dalam kualitas, pengiriman, harga dan pelayanan yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi secara lebih dekat antara pelanggan dan vendornya sehingga akan menghasilkan kinerja vendor yang optimal. Sebelumnya, fungsi procurement lebih bersifat administratif dan fokus ke tawar-menawar untuk mendapatkan harga termurah dengan membandingkan harga dari satu vendor ke vendor lainnya. Pendekatan cara lama tersebut dianggap tidak lagi bisa menjawab tantangan dengan baik oleh karenanya dilakukan pendekatan melalui World Class Procurement yang membuat fungsi departemen Procurement tersebut bergeser ke fungsi yang lebih strategis. PT ABC memiliki komitmen untuk tumbuh bersama vendor dalam jalinan kemitraan, karena setiap organisasi membutuhkan vendor dan tidak ada organisasi yang dapat bertahan tanpa peran serta dan dukungan vendor. Procurement dan fungsi supply memiliki tanggung jawab utama karena procurement dengan supply management yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan manajemen. Dalam memastikan kualitas barang dan pelayanan yang diberikan vendor, PT ABC melakukan pengukuran terhadap kinerja vendor secara berkala agar vendor mendapatkan masukan yang lebih obyektif dan vendor mengerti aspek apa saja yang perlu diperbaiki. Yang dilakukan pada saat mengevaluasi vendor adalah mengukur seberapa baik vendor tersebut telah memenuhi pesanan dari segi kualitas, ketepatan waktu pengiriman, ketepatan jumlah, pelayanannya dan kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Bagi vendor yang belum memiliki kinerja memuaskan, maka perlu dilakukan pembinaan atau vendor development untuk membantu mereka dalam meningkatkan efisiensi dan menekan biaya dengan tujuan mendapatkan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak. Sukses atau tidaknya procurement tergantung pada pengembangan dan pembinaan vendornya dengan menganalisa kemampuannya, menyeleksi dan bekerja dengan vendor tersebut untuk mencapai perbaikan berkesinambungan. Membina hubungan baik dengan perusahaan yang memiliki komitmen terhadap kesuksesan organisasi pembeli adalah hal yang penting dalam vendor development. Kualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pembelian barang oleh karenanya vendor harus mengirimkan barang dengan kualitas yang konsisten, karena hal tersebut akan berpengaruh pada biaya produksi secara menyeluruh. Untuk itu, dalam Vendor Development Program turut dikembangkan pengetahuan vendor terhadap tuntutan kualitas dan membantu mereka dalam mengimplementasikan program untuk mencapai hasil yang diinginkan yang diwujudkan dalam Vendor Release Program. Pada program mi, vendor setuju untuk menjalankan "agreed upon quality tests" dan memberikan data hasil pengetesan bersamaan dengan pengiriman barang. Jika vendor sudah melakukan prosedur pemeriksaan dengan benar, maka PT ABC dapat menghilangkan incoming inspection, yang merupakan pemborosan karena pemeriksaan dilakukan secara sampling, menambah biaya serta mengurangi value karena produk hams dipindahkan, bahan baku dapat msak pada proses penanganan, penyimpanan atau pemindahan dan hams ada area khusus untuk melakukan sampling. Vendor yang terpilih untuk pertama kali diterapkannya "Vendor Development Program" sebagai proyek percontohan adalah PT XYZ yang bergerak di bidang percetakan sejak tahun 1975. PT XYZ yang mempakan anak pemsahaan PT ABC adalah vendor utama untuk barang kemasan percetakan. Vendor Development Program tersebut diberi nama "XYZ's Customers Satisfaction Project" yang mempakan proyek bersama dalam melakukan perbaikan-perbaikan, memiliki tujuan agar kedua belah pihak merasa saling memiliki dan bertanggung jawab serta diperlukan komitmen dan keterbukaan dari kedua belah pihak agar program tersebut berhasil. Proyek dilakukan mulai 1 Juli 2007 dan akan berakhir di 31 Desember 2007. Ide yang diusulkan untuk memperbaiki sistem produksi dipnioritaskan pada SR terlebih dahulu. 5R yang terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin yaitu sebuah proses perbaikan tiada henti pada setiap aspek yang berawal dari pemilahan sampai pada pembiasaan (budaya). Perbaikan dengan konsep 5R bertujuan untuk menciptakan dan memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih dan aman serta memiliki kinerja tinggi. SR berfungsi sebagai pondasi terhadap perbaikan berkesinambungan dan Total Quality Management. Sedangkan usulan perbaikan yang berlaku untuk seluruh bagian proses produksi adalah meningkatkan komunikasi dengan diadakannya pertemuan di awal sh/1, yang disebut morning meeting selama 30 menit dan menggalakkan Suggestion System dan Quality Control Circle, sehingga perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan. Secara keseluruhan proyek Vendor Development Program terhadap PT XYZ selama 6 bulan memberikan hasil yang positif bempa penurunan jumlah waste, jumlah tolakan dan jumlah keluhan pelanggan, serta meningkatnya kinerja PT XYZ.

Due to facing the challenges and strong competition nowadays, PT ABC needs to play the strategic role to ensure the company has its competitive advantage and efficiency even though the business environment has changed. One of the strategic role is implemented through the Central Procurement Department with the World Class Procurement approach that emphasize on strategic partnership, long term relationship, efficiency, deal with few vendor and continuous improvement in quality, delivery, price and service that need coordination and close communication between buyer and seller to accomplish optimum vendor performance. Yet, traditionally most company regarded the procurement function as a clerical activity, focus on obtaining competitive quotations, negotiation and creating a competition between vendor to get the cheapest price. This traditional approach has been changed and considered not relevant anymore with the current company's business strategy, therefore the procurement is moved towards strategic function. PT ABC has a commitment for growing together with vendor in the strategic partnership as PT ABC believe that every organization needs vendors and no organization can survive without support and vendor's involvement. Procurement play an important role for the company because an effective and efficient operating procurement and supply function can make a significant contribution to company success. In order to ensure vendor's product and service quality, it is necessary for PT ABC to measure the vendor performance periodically to give vendor a feedback, therefore vendor can identify which aspect should be improved. In evaluating process, it is measured how wellvendor match with the requirement in term of right quality, right delivery, right quantity, right service and safety & health compliance. Vendor with unsatisfactory performance need to be developed for helping them improve their efficiency and reduce cost to obtain mutually beneficial long term relationship. The success of procurement implementation is depend on the ability in developing vendors, analyzing vendor's capability, selecting the appropriate vendor and working together closely with vendor to obtain continuous improvements. Managing relationship with company who has a commitment to buyer organization's success is the important thing in vendor development. Quality is a major concern in procurement therefore vendors are required to provide products in conformance with specification consistently as quality has an important impact to total cost of production. In vendor development program, the vendors is educated towards a better quality performance and also help them to implementthe program in order to obtain the objective, through vendor release program in which vendor agree to establish the "agreed upon quality tests" and then the test result is attached in product that delivered. If vendor performed the appropriate testing procedure, then the incoming inspection can be omitted. Incoming inspection is a waste because inspection is only represented by sample that use random sampling techniques, increase cost and reduce value because the product should be transferred, and possibility of damages arises during the handling process, storing and moving. In addition, incoming test need the special area to undertake the sampling process. PT XYZ, a printing offset company, is choose to be the first company who implement the vendor development program as a pilot project. PT XYZ is PT ABC's subsidiary and key vendor for the printing offset. The name of Vendor Development Program project is XYZ's Customer Satisfaction Program, considered as a project for establishing joint improvements, and the objective is create a mutual sense of belonging and responsibility. In this way, for success of the program, commitment and openness from both sides are required. The project is begun on July 1, 2007 and end up on December 31, 2007. The Improvements prioritize on 5S. The 5S pillars, Sort (Se/ri), Set in Order (Seiton), Shine (Seiso), Standardize (Seiketsu), and Sustain (Shitsuke) is a continuous improvement process on every aspect, begin form sorting until maintaining the standard. The objective of improvement based on 5S concept is to organize and clean up the workplace, get safe and achieve high performance. 5S is a basic of continuous improvement and total quality management. Improvement that suggested for all function in production process is to make a better communication through 30 minutes morning meeting that held in the early shift and also encourage Suggestion System and Quality Control Circle therefore continuous improvement can be performed. Overall, the six months vendor development program for PT XYZ gives a positive result such as reduce waste, reduce rejection rate, reduce complain and improve vendor performance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T23067
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Faozi Kurnia Darmawan
"Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam hal mewujudkan program pembangunan berkelanjutan. Salah satu dari tujuh agenda tersebut ialah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran industri konstruksi dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dalam melakukan pekerjaan, kontraktor utama akan didukung dengan subpenyedia barang jasa (subkontraktor dan vendor) sebagai bagian dalam mewujudkan pekerjaan proyek konstruksi. Perusahaan swasta atau Badan Usaha didirikan dengan tujuan utama ialah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal termasuk didalamnya perusahaan di sektor konstruksi. Dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia disertai dengan peningkatan daya saing dan jumlah penyedia barang dan jasa, sehingga diperlukan seleksi dalam memilih subkontraktor dan vendor yang sesuai dengan kriteria dari kontraktor utama. Kegiatan pengadaan (procurement) barang dan jasa memegang peranan yang penting dan bersifat kritis dalam upaya pencapaian tujuan proyek dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian terhadap kriteria pemilihan subpenyedia barang jasa serta hubungannya dengan peranan dalam memengaruhi keuntungan proyek bagi kontraktor. Diharapkan, kriteria pemilihan subpenyedia barang jasa memiliki hubungan dengan peranan subkontraktor dan vendor dalam memengaruhi keuntungan bagi kontraktor utama

The policy of accelerating infrastructure development in Indonesia is one of the main focuses in realizing a sustainable development program. One of the seven agendas is to strengthen infrastructure to support economic development and basic services. These efforts are inseparable from the role of the construction industry in realizing development in Indonesia. In carrying out the work, the main contractor will be supported by goods and service providers (subcontractors and vendors) as part of realizing construction project work. A private company or business entity is established with the main objective being to obtain maximum profits including companies in the construction sector. With the increasing development in Indonesia accompanied by an increase in competitiveness and the number of providers of goods and services, selection is needed in selecting subcontractors and vendors that are in accordance with the criteria of the main contractor. The procurement activities of goods and services play an important and critical role in efforts to achieve project goals and corporate objectives. Thus, research needs to be done on the criteria for selecting suppliers of goods and services and their relationship with the role in influencing project profits for contractors. It is expected that the selection criteria for goods and service providers have a relationship with the role of subcontractors and vendors in influencing project profits for contractors."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia , 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>