Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mendukung misi terkait nilai kekayaan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diharapkan memiliki data penilaian aset yang dapat diandalkan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan jika masih belum optimalnya kualitas data DJKN dalam mewujudkan Data Driven Organization. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas data dan menyusun rekomendasi peningkatan kualitas data penilaian aset. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Pengukuran profiling kualitas data dan tingkat kematangan kualitas data menggunakan kerangka kerja Loshin's Data Quality dan Data Management Book of Knowledge (DMBoK). Hasil pengukuran profiling kualitas data menunjukkan jika masih terdapat permasalahan kualitas terkait keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keabsahan data. Sementara untuk tingkat kematangan manajemen kualitas data, DJKN berada pada level dua yaitu repeatable. Dari hasil pengukuran, dilakukan analisis akar penyebab permasalahan dan analisis kesenjangan untuk menjadi bahan penyusunan rekomendasi. Sebanyak 19 rekomendasi disusun mengacu pada aktivitas manajemen kualitas data DMBoK dan dipetakan ke dalam empat tahapan plan-do-check-act dari Shewhart/Deming. Rekomendasi tersebut meliputi koordinasi, harapan dan aturan, prosedur, master data, katalog layanan, dampak bisnis, kelompok kerja, perbaikan teknis, sentralisasi dokumentasi, knowledge sharing, evaluasi dan pemantauan, knowledge base, metadata, data cleansing, sertifikasi dan continous improvement.

---

In supporting the mission related to the value of state assets, the Directorate General of State Assets Management (DJKN) is expected to have reliable asset valuation data. The fact is, it was found that the quality of DJKN data was still not optimal in realizing a Data Driven Organization. This study aims to evaluate the quality of data and develop recommendations to improve the quality of asset valuation data. This study uses a qualitative method with interview and observation techniques. Data quality profiling and data quality maturity measurements were made using Loshin's Data Quality and Data Management Book of Knowledge (DMBoK) frameworks. The results of data quality profiling measurements show that there are still quality problems related to the accuracy, completeness, timeliness, and validity of data. Meanwhile, for the maturity level of data quality management, DJKN is at level two, which is repeatable. From the measurement results, a root cause analysis of the problem and a gap analysis were carried out to become material for strategy preparation. A total of 19 recommendations were developed referring to DMBoK's data quality management activities and mapped into four stages of Shewhart/Deming's plan-do-check-act. The strategy includes coordination, expectations and rules, procedures, master data, service catalog, business impact, working groups, technical improvements, documentation centralization, knowledge sharing, evaluation and monitoring, knowledge base, metadata, data cleansing, certification and continuous improvement."

"Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian risiko (risk assessment) atas proses bisnis sewa Barang Milik Negara (BMN) dan menyusun rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut. Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang yang bertanggung jawab pada seluruh proses bisnis sewa BMN dan ikut serta dalam menindaklanjuti setiap permasalahan dalam sewa BMN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui langkah-langkah penilaian risiko sesuai PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, Hasil identifikasi risiko menunjukkan setidaknya terdapat enam belas risiko dalam proses bisnis sewa BMN. Hasil analisis risiko membagi risiko-risiko tersebut menjadi enam risiko pada level sangat tinggi, dua risiko pada level tinggi, dan delapan risiko pada level rendah. Berdasarkan pertimbangan selera risiko organisasi, hasil evaluasi risiko menunjukkan terdapat delapan risiko signifikan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi DJKN, antara lain risiko aset idle tidak diupayakan pemanfaatannya, risiko nilai sewa yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, risiko sewa BMN dilakukan tanpa persetujuan DJKN, dan risiko kurang/terlambat bayar atas sewa BMN. Penelitian ini merekomendasikan kepada DJKN selaku pengelola barang untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian Selain itu, DJKN juga perlu menerapkan strategi mitigasi risiko sebagai bagian yang menyatu dalam perbaikan pengelolaan BMN. Strategi ini mencakup perbaikan SOP dan regulasi, pengembangan portofolio aset, pengamanan aset, digitalisasi proses bisnis, pengembangan data analitik, dan penerapan insentif bagi Kementerian/Lembaga (pengguna barang) dalam skema sewa BMN.

---

This study aims to conduct a risk assessment of the government assets rental business process and formulate risk mitigation based on the result. The study was conducted qualitatively by following the risk assessment steps according to PMK 222/2021 and KMK 105/2022- Risk Management: identification, analysis, and evaluation of risks. Based on document analysis and interviews, the author of this study successfully identified 16 risks that the DGSAM needs to anticipate. The risk analysis process then divided risks into three levels: six risks at a very high level, two risks at a high level, and eight risks at a low level. Furthermore, referring to the risk analysis criteria and risk appetite used by the Ministry of Finance, we analyzed all these risks and found eight significant risks that need to be mitigated, such as idle asstes are not utilized, rental values do not match market expectation, assets are rented without DGSAM aproval, and less/late payment of rent. In order to increase the effectiveness of the asset rental business process in generating PNBP, researchers recommend DJKN as the assets manager to increase the effectiveness of monitoring and control activity in the assets rental business process. Furthermore, DGSAM should implement risk mitigation strategies as an integral part of improving asset management. This strategy consists of several things: improvement of SOP and regulation, asset portfolio development, asset security, digitalization of business processes and development of analytical data, and implementation of incentives for K/L that generate PNBP from the use of assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"ABSTRAKDirektorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan organisasi pemerintahan setingkat eselon dua di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap wilayah di Indonesia dan merekam hasil monitoring tersebut ke dalam suatu sistem report online. Berdasarkan analisis terhadap data hasil monitoring, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kualitas data, yakni adanya data yang tidak konsisten, tidak standar, dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembuatan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, evaluasi kematangan kualitas data saat ini dilakukan. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pejabat dan analis data monitoring di Direktorat Pengendalian SDPPI. Evaluasi dilakukan merujuk pada kerangka kerja Loshin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen harapan kualitas data, kebijakan informasi, prosedur, tata kelola data, standarisasi data, teknologi, dan pengelolaan kinerja berada di level 1 (initial) sedangkan komponen dimensi kualitas data berada di level 2 (repeatable). Harapan kematangan kualitas data berdasarkan pedoman tata kelola Teknologi Infromasi Kementerian Kominfo dan pejabat Direktorat Pengendalian SDPPI berada di level 3 (defined). Analisis kesenjangan kematangan kualitas data saat ini dengan target yang diharapkan dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi peningkatan kualitas data penggunaan spektrum frekuensi. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan prosedur kegiatan monitoring, perumusan kebutuhan kualitas data, perumusan aturan validasi data, penyusunan kebijakan tata kelola data, menetapkan service level agreement (SLA), melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kualitas data, menyusun standarisasi data, mengelola metadata, dan mengimplementasikan tools kualitas data.

---

ABSTRACT

Directorate of Spectrum Management System and Law Enforcement is echelon II government organization under Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics, Ministry of Communication and Informatics. One of its task and function is to watch over and control the use of frequency spectrum in Indonesia. In doing so, Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control monitors radio frequency spectrum usage at every region in Indonesia and record the result to an online report system. Based on analysis of data resulted from such monitoring, data quality problems are identified, i.e. the occurence of inconsistent, nonstandard, and inaccurate data, which in turn may complicate policy making in the field of national radio frequency spectrum. Supported by inverview with related stakeholder, further analysis is done to evaluate existing data quality maturity using Loshins Data Quality Maturity Model. The evaluation result show that for data quality expectations, policies, procedures, data governance, data standardization, technology, and performance management are on level 1 (initial) and dimension of data quality is on level 2 (repeatable), while the expected level is on level 3 (defined). Based on the gap analysis between as is and to be condition, recommendations to improve data quality of frequency spectrum usage is formulated. The recommendations are formulating procedures, data quality requirements, data validation rules, data governance policy, SLA, data satandardization, education and training, metadata management, and data quality tools implementation."

"Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan barang milik negara dan melakukan peningkatan pelayanan terhadap stakeholder dengan menggunakan teknologi informasi sebagai elemen pendukungnya. Untuk mewujudkan database nilai kekayaan negara yang kredibel sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan maka dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi terhadap sistem informasi utama yang mendukung proses bisnis DJKN.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk DJKN khususnya terhadap aplikasi yang mendukung proses bisnis utama yaitu aplikasi Modul KN dengan menggunakan framework ISO 27005 dan ISO 27002 untuk penanganan pengurangan risiko.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi tentang keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

Ministry of Finance in particular the Directorate General of State Asset (DJKN) is one organization that is tasked to undertake the management of state asset and improved services to stakeholders using information technology as a supporting element. To realize the value database of state asset into a credible executive information intact, timely, accurate and can be used for decision making process for the leadership of the Ministry of Finance then needed an information security risk management plan to the main information systems that support business processes DJKN.

This research aimed to develop an information security risk management plan for DJKN particularly to applications that support key business processes that called state assets module applications using the framework of ISO 27005 and ISO 27002 for risk reduction management.

The results obtained from this research is the information security risk management plan that contains the document mitigation risk, control recommendations to reduce risk and acceptance of risk which contains risk management decisions also the person in charge of mitigation risk."

"Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Setditjen Dikdasmen) adalah unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola data pokok pendidikan (Dapodik). Dapodik mencakup data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang terus diperbaharui secara online. Dapodik menjadi salah satu sumber data untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak tepat salah satunya disebabkan oleh pengolahan data yang kurang baik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi dokumen terkait data pokok pendidikan. Melakukan peningkatan kapasitas internal dengan merancang dokumen standar kualitas data pokok pendidikan; Meningkatkan aturan bisnis validasi pada aplikasi front-end dapodik untuk meminimalisir kesalahan dan ketidaksesuaian data; Merancang sistem informasi manajemen kualitas data sebagai alat untuk melakukan pemantauan kualitas data pokok pendidikan; Meningkatkan peran admin pengelola dan pengguna data pokok pendidikan dengan melibatkan direktorat teknis dan LPMP untuk melakukan pemantauan kualitas data melalui aplikasi yang dibuat;Membuat satuan petugas baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk pelayanan terhadap data pokok pendidikan.

---

The Secretariat of Directorate General of Primary and Secondary Education (Setditjen Dikdasmen) is work under the Ministry of Education and Culture whose officiate to collect and manage basic education data (Dapodik). Dapodik includes data on education units (Schools), students, educators and education staff and educational substances that are constantly updated online. Dapodik becomes one of the data sources for decision making. One improper decision is caused by poor data processing.

This study uses qualitative methods, the process of collecting data by conducting interviews and observing documents related to the basic data of education. Data quality assessment uses profiling data with dimensions of data quality, completeness, accuracy, truth, timeliness, and uniqueness. Increase internal capacity by designing basic education data quality document standards; Improve business rules validation on front-end applications dapodik to minimize errors and data mismatches; Designing a data quality management information system as a tool to monitor the quality of the basic education data;Increasing the admin role of managers and users of basic data education by involving the technical directorate and LPMP to monitor data quality through applications made; Make staff units both at the central and regional levels as a form of service to the basic education data."

"Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebagai perguruan tinggi diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka menjaga mutu pendidikan tinggi. Hasil penjaminan mutu digunakan oleh BAN-PT dalam menetapkan akreditasi Perguruan Tinggi. Penilaian akrediatasi, salah satunya, dilaksanakan dengan mengambil data dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan ke PDPT. Data pendidikan tinggi meliputi data pokok, data referensi, dan data transaksional pendidikan tinggi. Data yang disampaikan ke PDPT harus memenuhi syarat kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran. Hasil pengukuran data mahasiswa sebagai salah satu data pokok pendidikan tinggi di PKN STAN padadimensi kualitas data yang disyaratkan, yaitu Kelengkapan50.38%, Kebenaran/Ketepatan14.16%, dan Kemutakhiran100% diukur dari waktu pembuatan/pemutakhiran. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria yang disyaratkan organisasi sebesar 90% untuk setiap dimensi data yang disyaratkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun rekomendasi peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKNSTAN. Rekomendasi disusun dengan melakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini yang meliputi penilaian dimensi kualitas data padadata pokok pendidikan (dosen, mahasiswa, kurikulum, dan mata kuliah) dan penilaian tingkat kematangan manajemen kualitas data. Rekomendasi yang diberikan meliputi delapan komponen dalam Data Quality Frameworkdari David Loshin dengan menerapkan praktik terbaik manajemen kualitas data dariData Management Book of Knowledge dari DAMA Institute. Terdapat 66 rekomendasi peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKN STAN untuk dapat mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Dari 66 rekomendasi tersebut, terdapat delapan rekomendasi yang dinilai berdampak signifikan dalam awal pelaksanaan program manajemen kualitas data di PKN STAN. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program peningkatan kualitas data pokok pendidikan di PKN STAN.

---

State Finance Polytechnic STAN, as a higher education institution (HEI), is required to meet the National Standards of Higher Education in order to maintain the quality of higher education. The quality assurance results are used by BAN-PT in establishing university accreditation. Accreditation assessment, one of which, is carried out by taking data from the Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

HEIs must submit data and information on the implementation of education to PDPT. Higher education data includes basic data, reference data, and higher education transactional data. Data submitted to PDPT must meet the requirements for completeness, truth, accuracy, and currency.

The measurement results of student data as one of the primary data of higher education in PKN STAN on the required data quality dimensions, namely Completeness 50.38%, Truth/Accuracy 14.16%, and Update 100% measured from the time of creation/updating. These results do not meet the criteria required by the organization by 90% for each dimension of data required.

Based on this, the research composes recommendations for improving the quality of the basic data of education in PKN STAN. The recommendations are prepared by evaluating the current data quality management, which includes evaluating the dimensions of data quality in the basic education data (lecturers, students, curriculum, and courses) and assessing the maturity level of data quality management.

The recommendations include eight components in the David Quality Quality Framework by implementing data quality management best practices from the Data Management Book of Knowledge from DAMA Institute. PKN STAN needs to make the 66 recommendations to be able to reach the desired level of data quality management maturity. There were eight recommendations which considered to have a significant impact at the beginning of the implementation of the data quality management program in PKN STAN. This recommendation is expected to be used as a reference in implementing the basic data quality improvement program in PKN STAN."

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."

"Penelitian ini ingin melihat seberapa besar kontribusi transaksi lelang tanah dan/atau bangunan terhadap penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir, bagaimana tren penerimaan pajak dari transaksi lelang tanah dan/atau bangunan selama lima tahun terakhir dan apa yang menyebabkan terjadinya tren tersebut, serta upaya yang dilakukan DJKN untuk meningkatkan transaksi lelang agar dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah, ternyata selama lima tahun terakhir ini lelang tanah dan/atau bangunan hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak. Kemudian selama lima tahun terakhir penerimaan pajak dari lelang tanah dan/atau bangunan mengalami tiga kali tren turun dan mengalami satu kali tren naik.

---

This research wants to see how much the contribution of land and or building auction to Indonesia's tax revenue for the last five years, how's the trend of tax revenue from land and or building auction for the last five years and what are the causes of that trend, also the efforts that DJKN does to increase the auction transactions so it could increase the tax revenue. The results of this research are, it turns out that for the last five years land and or building auction only gives small contribution to tax revenue. And then for the last five years, the tax revenue from land and or building auction have downtrend three times and rising trend one time."