Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi sehingga Pemerintah RI harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perancangan sistem e-government melalui repositori hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur agar lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan perancangan repositori produk hukum. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan egovernment Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013 yang berpredikat baik. PeGI diperoleh 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori yang terdiri atas komponen manajemen repositori, komponen interoperabilitas serta komponen human computer interface serta wvaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) terhadap aspek usabilitas serta aspek layanan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usabilitas dan dimensi layanan. Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesusai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menyatakan bahwa portal e-government bidang repositori produk hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori, Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar belum diterapkan, sementara itu pada ketidak fleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction khususnya dalam terlihat ketersediaan fasilitas pencarian. Demikian pula pada aspek usabilitas dan layanan ditemukan masih ada pengguna sistem masih belum puas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah portal e-government layanan terbitan hukum belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem."

"Siskohat merupakan sistem informasi yang strategis dan vital bagi Kementrian Agama. Gangguan pada sistem informasi ini akan memberikan citra yang negatif bagi Kementrian Agama yang berimplikasi bahwa pemerintah gagal dalam mengemban amanat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Faktanya, berdasarkan hasil audit Siskohat tahun 2012 terlihat banyak rencana strategis yang tidak berjalan baik sebagaimana harusnya berjalan sesuai dengan Renstra Ditjen PHU 2010-2014. Hal ini menjadi dasar untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model gabungan Delone & Mclean dan model Technology Acceptance Modeling (TAM) yang disesuaikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan objek studi penelitian. Model pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner. Pengolahan data menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang dibantu dengan tools software LISREL. Hasil penelitian ini adalah model sukses sistem informasi Siskohat. Faktor-faktor yang ditemukan mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction dan Net benefit.

---

Siskohat is a strategic information system and vital for the Ministry of Religious Affairs. Disturbances in this information system will give a negative image for the Ministry of Religious Affairs which implies that the government has failed in undertaking to carry out the Act No. 34 of 2009. However, based on the results of the audit of Siskohat in 2012, seen many strategic plan did not implement as well as it should be run in accordance with the Strategic Plan 2010-2014 of Ditjen PHU. This became the basis for examining the factors that influence the successful implementation of Siskohat.

The model used in this study is a combined model of DeLone & Mclean and Technology Acceptance Model (TAM) which is adjusted with previous studies and the object of research studies. Data collection using questionnaire techniques. Processing data using Structural Equation Modeling (SEM) assisted with LISREL 8.7.

The research result is a successful model of information system of Siskohat. Some factors that influence the implementation success of Siskohat are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction and Net benefit."

"ABSTRAKSuatu perusahaan dimana teknologi informasi memainkan peranan penting dalam jalannya usaha, perencanaan strategis teknologi informasi mutlak diperlukan dan harus berjalan seiring dengan perencanaan strategis bisnis organisasi. Integrasi visi, misi, dan strategi antara bisnis dan teknologi informasi akan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi. Perencanaan strategis teknologi informasi dalam merumuskan berbagai rencana kebijakan dan aktifitas implementasinya menjadi penting terutama dalam menjaga agar pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi yang digunakan tetap selaras dengan pertumbuhan bisnis perusahaan. Jika hal tersebut dapat tercapai, maka teknologi informasi dapat berperan secara aktif dan nyata dalam pencapaian tujuan usaha organisasi serta meningkatkan efesiensi operasional dan efektifitas pengambilan keputusan. Perusahaan juga dapat membangun, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis bagi keunggulan bersaingnya. Perencanaan strategis teknologi informasi yang baik yang sesuai dengan strategis bisnis perusahaanpun akan sia-sia jika proses pengembangan sistem aplikasinya tidak dikelola dengan baik. Tujuan dan ruang lingkup proyek akhir adalah untuk melakukan studi, dan pembahasan mengenai perencanaan strategis teknologi informasi, konsep dan pembuatan model sistem informasi perbankan. Penulis menggunakan salah satu perusahaan perbankan yang berada pada kelompok usaha MEDCO Group untuk dijadikan obyek studi kasus dalam melakukan analisis dan penelitian termasuk penggunaan rujukan data serta hal lain yang mungkin dibutuhkan sehingga karya tulis proyek akhir ini selesai.

---

ABSTRACTFor a company where information technology play important role in running its business, a strategix palan of information technology generally needed and should be run together with strategic plan of business organization. Vision integrated, mission and strategic between business and information technology will answer the need of data and information to support the process of decision making at all level of organization.to conclude a variety of policy plan and implementation activity, a strategic plan of information technology become important especially in keeping the benefit and information system development used, accordance with company business growing. The positive result to this that information technology can play active and real in achieving a business organizatation and improve operational efficiency and effectively in decision making as a basic to its quality competition, a company can build, develop and exploit the information technology.Good strategy plan of information technology which is a appropriate with strategic company business will be useless if the development process of application system is not well organized.The purpose and range of this last project is to do study and discussion of strategic palan of information technology, concept and banking information tThe purpose and range of this last project is to do study and discussion of strategic palan of information technology, concept and banking information system model making, the writer used onbanking company under Medco Group as case study object an analyzing and research including the use of data reference to finish. The thesis of this last project"

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas Pemerintah dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,perpustakaandeposit , perpustakaan penelitian perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan,serta berkedudukan di ibukota negara"

"Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi harus diimbangi dengan keefektifan dan efisiensi pengelolaannya. Maka dari itu, audit TI haruslah dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi, untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah dan tentu saja untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap tahap audit TI beserta kontrolnya yang kemudian diaplikasikan pada sebuah organisasi, yaitu Universitas XYZ untuk melihat kinerja TI yang ada. Kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan adalah COBIT-ISACA dengan menggunakan 210 detailed control objective yang ada. Penyelenggaraan audit dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada IT Assurance Guide. Hasil dari evaluasi atau temuan dilakukan analisa root cause sehingga didapat sebuah rekomendasi untuk manajemen TI yang lebih baik lagi."

"ABSTRAKPenerapan teknologi komunikasi dan jaringan sebagai sarana dan tulang punggung untuk interaksi user dalam suatu sistem informasi adalah menjadi bagian yang sangat kritis dan penting untuk diperhatikan agar tidak menjadikan kendala perusahaan dalam melaksanakan operas ionalnya.Penelitian integrasi infrastruktur jaringan informasi dilakukan pada sebuah bank yang jaringan operasionalnya cukup luas didalam dan luar negeri. Selanjutnya diteliti kemungkinan dapat diterapkan suatu enterprise network sebagai sarana jalur komunikasi dari seluruh jaringan kerja untuk kepentingan transaksi maupun administrasi.Fokus dan tulisan ini membicarakan strategi pengembangan dengan pendekatan top down yang ditinjau dari sisi bisnis perusahaan dan diidentifikasikan dalam suatu kebutuhan jaringan untuk jangka pendek dan jangka panjang sebagai upaya untuk mengatasi kendala jarak dan waktu di semua jaringan kerja yang lokasinya tersebar dan berjauhan. Salah satu strategi yang penting adalah dengan teknologi jaringan ini diharapkan bank dapat memperluas jaringan kerja dengan sistim automasi pelayanan yang memungkinkan tidak harus membuka cabang baru sebagai antisipasi terhadap peraturan pemerintah setempat dan membengkaknya biaya bila harus membuka cabang baru secara f isik. Pengembangan enterprise network dilakukan atas dasar strategi bisnis perusahaan dengan menyusun suatu rencana jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasikan layanan yang diperlukan di semua tingkatan manajemen perusahaan, yaitu : tingkat enterprise, urusan, cabang dan desktop. Design jaringan & pengembangan LAN dan WAN yang dilakukan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait : acuan biaya, pemilihan network operating system, standard & Interoperability, Disaster & Recovery, network Management System.

---

ABSTRACT

Communication & networking technology application is the emerging infrastructure as backbone for user interaction on the environment system or sub system for the Enterprise Information System. Effort must be done to solve many problems such as unefficient duplication resources and to anticipate distance and time because of the distributed branch operational. Networking in the multiplatform, multisite, multi protocol, typically in large organization is called Enterprise Network.

The discussion start with strategic development rather than the technical implementation, using top down approach from the business strategic side, identification short term & long-term users need to solve operational constraint. One of the strategic decision is to solve problems that faced many government regulation when opening new branches office.

Enterprise Network development are structured around functionality & services in the organization. We Identify four level of services mainly, Enterprise, Division. Branches & Desktop. Based on the above level of services, we propose network design. cost analysis references, Network operating system selection, Standard & Interoperability, Disaster & recovery, Network Management System."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"Penerapan BCM (Business Continuity Management) sebagai salah satu kebijakan Bank Indonesia mengharuskan setiap bank setidaknya memiliki BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery Plan) dan DRC (Disaster Recovery Center). Keberlangsungan BCM di perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik di sisi TI (Teknologi Informasi) maupun operasional BCM. Kesulitan pengukuran manfaat bisnis yang diperoleh atas investasi dalam menerapkan BCM merupakan salah satu permasalahan yang muncul.Salah satu tahapan BCM adalah Risk Asessment dan Business Impact Analysis yang menitikberatkan pada identifikasi kemungkinan risiko yang muncul pada aset atau proses bisnis di perusahaan dan dampaknya kepada perusahaan. Tabel manfaat bisnis SI/TI generik digunakan untuk melengkapi proses pada tahapan ini dengan menambahkan aspek potensi manfaat yang timbul dari mitigasi terhadap aset atau proses yang berisiko. System Dynamics digunakan untuk melihat keterkaitan sebab akibat antar manfaat yang diidentifikasi. Keterkaitan ini digunakan sebagai dasar penentuan kelompok manfaat untuk memudahkan proses kuantifikasi.Penelitian ini membuat model kuantifikasi manfaat investasi SI/TI dari BCM di PT. Bank XYZ dengan menggunakan data dari proses bisnis sistem pembayaran atau kiriman uang antar bank yang dilakukan dengan menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN). Total kuantifikasi manfaat yang didapatkan untuk proses bisnis sistem pembayaran RTGS dan SKN adalah Rp1.338.503.180.448,19,-. Untuk mendapatkan total manfaat dari investasi SI/TI implementasi BCM, proses identifikasi dan kuantifikasi dengan menggunakan model ini harus dilakukan pada semua aset atau proses bisnis yang dikelola dalam implementasi BCM di perusahaan. Hasil kuantifikasi potensi manfaat bisnis dari rencana mitigasi risiko terhadap aset atau proses bisnis pada tahap Business Impact Analysis digunakan sebagai acuan untuk menentukan risiko dari aset atau proses bisnis mana yang diprioritaskan untuk dikelola."