Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jembatan Curug Klari merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan Kabupaten dengan status Jalan Kabupaten, dimana jalan ini selain merupakan akses menuju Objek Vital Nasional Bendung Curug Klari, juga menjadi bagian dari Sistem Jaringan Jalan yang menghubungkan antara Rencana Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan menuju Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated (Tol MBZ) Jembatan ini direncanakan akan mempunyai 3 bentang struktur atas yang terdiri dari struktur Pile Slab untuk jalan pendekat masing masing sepanjang 40 meter dan bentang utama menggunakan rangka baja tipe A sepanjang 80 meter sedangkan pada struktur bawah jembatan terdapat pilar dan abutmen yang direncanakan menggunakan tiang pancang kedalaman 26 meter diameter 600 mm dengan konfigurasi 2 baris x 6 tiang untuk abutment sedangkan untuk pilar jembatan adalah tiang pancang kedalaman 26 meter diameter 800 mm dengan konfigurasi 5 baris x 6 tiang. Dari hasil tinjauan proses desain jembatan curug klari yang dimulai dari survey pendahuluan, analisis perencanaan struktural, pemilihan material serta penentuan metode konstruksi semua telah memenuhi peraturan serta pedoman yang berlaku selain itu proses desain ini telah dilakukan identifikasi terhadap tantangan-tantangan yang ada dilapangan baik sisi Teknis, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL) dan Sosial serta telah menerapkan profesionalisme dalam kegiatan perancangan atau desain sesuai dengan 6 (enam) prinsip dasar dalam Kode Etik Insinyur dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi keinsinyuran.

---

Curug Klari Bridge is part of the Road Network System and holds the administrative status of a Regency/Municipality Road, in which this road not only serves as access to the National Vital Object of the Curug Klari Weir but also forms part of the road network system connecting the planned Jakarta-Cikampek Selatan Toll Road to the Pantura National Road in West Java, the Jakarta-Cikampek Toll Road, and the Jakarta-Cikampek Elevated Toll Road (MBZ Toll Road). The Bridge is planned to have 3 main upper structure which consisting of Bridge Approach Using Pile Slab each 40 meters long and a main span using Steel Framed Type A 80 meters long, while the Substructures of the bridges including Abutments designed with 26 meter deep spun piles diameters 600 mm configured in 2 rows x 6 piles and the Piers designed with 26 meter deep spun piles diameters 800 mm configured in 2 rows x 6 piles From the results of the review of the design process of curug klari bridge starting from the preliminary survey, structural design analysis, material selection and construction methods all have fulfilled the applicable regulations and guidelines additionally this design process has identified the challenges that exist in the field both in terms of technical aspects, health, occupational safety and environmental protection (K3LL) aspects and social aspects all has applied professionalism in design or design activities in accordance with 6 (six) basic principles in the Engineer's Code of Ethics with the aim of increasing public trust in the engineering profession. "

"Jaringan jalan adalah faktor paling penting yang membentuk suatu kota. Jaringan transportasi dan penggunaan tanah merupakan bagian elemen dinamis dari sebuah sistem kota. Perubahan penggunaan tanah dapat dipicu oleh peningkatan jaringan jalan. Perubahan penggunaan tanah merupakan masalah serius karena dapat mengganggu keseimbangan yang ada di alam. Perubahan tutupan lahan dapat mencerminkan perubahan penggunaan tanah yang ada di permukaan bumi. Maka diperlukan penelitian tentang pengaruh perubahan konektivitas jaringan jalan terhadap tutupan lahan. Untuk melihat konektivitas jaringan dilakukan penghitungan indeks alfa, beta, dan gamma planar. Untuk melihat pola perubahan konektivitas yang terjadi dilakukan dengan membandingkan perubahan indeks konektivitas terhadap jarak dari pusat utama dan ketersediaan jalan utama. Nilai perubahan indeks konektivitas dan perubahan tutupan lahan dilakukan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara keduanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa baik di dekat atau jauh dari pusat kegiatan, perubahan konektivitas tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap perubahan tutupan lahan yang terjadi, karena hubungan statistik keduanya tidak signifikan.

---

Road network is the most important elements shaping an urban area. Transportation network and landuse are part of dynamic element of urban system. Landuse change triggered by road network development, mainly caused by accesbility. Landuse change is a serious problem, affecting natural balance. Land cover changes may reflect changes in land use in the earth’s surface. Thus, study about effect of connectivity change on landuse change is important to do. Alpha, beta, and gamma planar indices used to calculate connectivity change. Connectivity change pattern identified by using distance from urban center and national or provincial road network availability. Connectivity change indices and land cover change analysed by statistical correlation to conclude correlation between them. This study shows that either near or far from urban centers, connectivity changes showed no influence on land cover changes, because the correlation between the two variables was not statistically significant."

"Demi terwujudnya percepatan konektivitas jalan daerah, maka perlu didukung dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan pada proyek E-Katalog Preservasi Jalan Cibuluh – Mekarjaya. Proyek ini berada diantara dua desa yaitu desa Puncak Baru dan desa Mekarjaya Kab. Cianjur. Dilatarbelakangi dengan kondisi jalan yang sudah tidak layak, memiliki lebar jalan yang hanya cukup untuk 1 kendaraan roda 4, sehingga penting sekali bagi masyarakat daerah Puncak Baru dan Mekarjaya atas proyek pembangunan infrastruktur jalan ini. Pada proyek E-Katalog Preservasi Jalan Cibuluh – Mekarjaya melibatkan serangkaian langkah sistematis dalam proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan proyek E-Katalog Preservasi Jalan Cibuluh – Mekarjaya ini tentunya dihadapi dengan segala tantangan – tantangan dan risiko yang ada, maka dari itu tahap persiapan harus di persiapkan dengan baik. Langkah awal dari proyek pembangunan jalan ini yaitu tahap Kajian Rekayasa Lapangan (survei dan pengukuran kondisi lapangan secara langsung), setelah dilakukan survei maka hasil yang didapat akan dilanjutkan dengan merumusukan rencana detail untuk pelaksanaan proyek ini. Percepatan pelaksanaan peningkatan konektivitas jalan daerah pada proyek E-Katalog Preservasi Jalan Cibuluh – Mekarjaya dengan melakukan penerapan manajemen proyek melalui perencanaan yang lebih efisien, koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta penggunaan teknologi dan metode konstruksi yang lebih modern dan efektif. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempercepat proses pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di suatu wilayah. Selama pelaksanaan proyek berlangsung ada beberapa hal yang harus diterapkan seperti, penerapan manajemen proyek untuk menentukan penjadwalan proyek, monitoring, analisis terhadap pelaksanaan manajemen, penerapan SMKK untuk mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja, penerapan etika keinsinyuran yaitu seperangkat prinsip moral dan standar profesional yang harus diikuti oleh para insinyur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Etika ini tidak hanya mengarahkan perilaku individu insinyur tetapi juga mempengaruhi praktik keinsinyuran secara keseluruhan, dengan tujuan utama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi keinsinyuran. Proses Proyek E-Katalog Preservasi Jalan Cibuluh – Mekarjaya dari awal sampai akhir selalu menerapkan kode etik insinyur yang harus di penuhi dan dipertahankan.

---

In order to realize accelerated regional road connectivity, it is necessary to support the implementation of road infrastructure development in the Cibuluh-Mekarjaya Road Preservation E-Catalog project. This project is located between two villages, namely Puncak Baru village and Mekarjaya village, Cianjur Regency. Based on the condition of the road, which is no longer suitable, the road width is only enough for one 4-wheeled vehicle, so it is very important for the people of the Puncak Baru and Mekarjaya areas for this road infrastructure development project. The Cibuluh-Mekarjaya Road Preservation E-Catalog project involves a series of systematic steps in the implementation process. In implementing the Cibuluh-MMekarjaya Road Preservation E-Catalog project, of course we are faced with all the challenges and risks that exist; therefore, the preparation stage must be well prepared. The initial step of this road construction project is the field engineering stage (direct survey and measurement of field conditions). After the survey is carried out, the results obtained will be used to formulate a detailed plan for implementing this project. Accelerate the implementation of improving regional road connectivity in the Cibuluh-Mekarjaya Road Preservation E-Catalog project by implementing project management through more efficient planning, better coordination between stakeholders, and the use of more modern and effective technology and construction methods. This is an effort to speed up the process of building and improving the road network in an area. During project implementation, there are several points that must be implemented, such as the application of project management to determine project scheduling and monitoring, the analysis of management implementation, the application of SMKK to reduce the risk of accidents, increase efficiency, and ensure compliance with work safety regulations, and the and the application of engineering ethics, namely a set of moral principles and professional standards that engineers must follow in carrying out their duties and responsibilities. This ethic not only guides the behavior of individual engineers but also influences engineering practice as a whole, with the primary goal of protecting the welfare of society and the environment and increasing public trust in the engineering profession. The Cibuluh-Mekarjaya Road Preservation E-Catalog Project process from start to finish always applies an engineer's code of ethics that must be fulfilled and maintained."

"Pembangunan Infrastruktur Jalan akan menimbulkan multiplier effect sehingga dapat mendukung peningkatan sektor ekonomi dan sosial suatu wilayah. Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat tinjauan merupakan daerah unggulan di Provinsi Lampung, tetapi Provinsi Lampung menduduki peringkat 24 dari 33 provinsi dari Pemetaan Infrastruktur Transportasi Kota di Indonesia. Butuh adanya upaya peningkatan infrastruktur transportasi untuk memaksimalkan potensi wilayah yang ada. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi multiplier effect dari pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan mengidentifikasi peningkatan indikator pemetaan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung. Metode pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan kuisioner dan metode Relative Important Index. Penelitian ini menghasilkan 25 indikator multiplier effect akibat pembangunan jalan di daerah ini, yaitu peningkatan variabel sosial, ekonomi, dan peningkatan performa bandar udara di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar efek yang ditimbulkan dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, pertama adalah peningkatan kinerja Bandara Raden Inten II dan peningkatan kinerja Infrastruktur jalan.

---

Development of Road Infrastucture will generate the multiplier effect, so it can support improvement of economic and sosial sectors at that region. South Lampung Regency as an object was featured area in Lampung Province. But, Lampung Province was ranked 24 out of 33 provinces in Mapping Indonesia Urban Transportaion Infrastructure. That need more effort to increase transportation infrastructure for maximize the potential of existing area.

This research aims to identifity the multiplier effect of the road construction development in South Lampung, and identifity improvement of indicator mapping infrastructure transportation in Lampung Province. Methods in this research using a qualitative analysis with questionnaires and Relative Importance Index.

For the result, there area 25 indicators multiplier effect because development of road infrastrucure in this area, indicators including an improvement of sosial, economic sector, and performance of airport in South Lampung Regency. Most of the effects area influenced by economic aspect. Two factor that can improve the Transport Infrastructure in Lampung Province, there are improvement performance of Raden Inten II Airport and Road Infrastrucutre."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian lesi pra kanker leher rahim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan desain studi kasus kontrol. Data kasus kontrol diambil dari catatan medis deteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas Klari dan Puskesmas Pedes Kabupaten Karawang. Variabel yang diteliti adalah umur, pernikahan lebih dari 1 kali, keterpajanan terhadap asap rokok, pernikahan pasangan lebih dari 1 kali, kebiasaan merokok, usia pertama berhubungan seksual, riwayat keputihan, penggunaan KB hormonal pil lebih dari 5 tahun, penggunaan KB hormonal suntik lebih dari 5 tahun, usia pertama melahirkan, riwayat melahirkan, jumlah melahirkan, usia pertama menstruasi, dan riwayat kanker dalam keluarga. Jumlah sampel sebanyak 376, dimana terdapat 94 kasus dan 282 kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pernikahan lebih dari 1 kali dan penggunaan KB hormonal suntik selama ebih dari 5 tahun terhadap kejadian lesi prakanker, dimana wanita yang menikah lebih dari 1 kali memiliki risiko 2,9 kali lebih tinggi untuk mengalami kejadian lesi pra kanker leher rahim dibandingkan dengan wanita yang menikah hanya 1 kali. Sedangkan pada wanita yang menggunakan KB hormonal suntik selama lebih dari 5 tahun memiliki odds 2,5 kali lebih tinggi untuk mengalami lesi pra kanker leher rahim dibandingkan dengan wanita yang menggunakan KB hormonal suntik selama lebih dari 5 tahun.

---

This study aims to determine the factors associated with the incidence of cervical lesions. The method used is a quantitative study with case-control study design. Data is taken from the medical records of cervical cancer early detection in Klari and Pedes primary health care in Karawang district. The independent variables were age, marriage status, secondhand smoke, more than one wedding couple times, smoking status, age at first intercourse, sexual transmitted infection, hormonal contraceptive (pill or injection), delivery history, age at first menstruation, and a family history of cancer. The number of sample of 376, where there are 94 cases and 282 controls.

The study results found that there was a statistically significant relationship between the marriage of more than 1 time and the use of injectable hormonal KB for ore than five years on the incidence of precancerous lesions, in which women who marry more than one time had 2.9times higher risk for experiencing the incidence of cervical lesions compared to women who are married only one time. Whereas in women using injectable hormonal KB for over 5 years had 2.5 times higher for having cervical lesions compared to women who use hormonal injections KB for over 5 years."

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.

---

The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan bagian dari SIK, yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas. SP3 telah diberlakukan tahun 1981 dengan SK Menkes No.63/Menkes/SK/II/1981 dengan Petunjuk pelaksanaan SK dari Dirjen Binkesmas No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. Dalam perjalanannya sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) mengalami pemantapan, hasilnya tertuang dalam SK. Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dengan dua komitmen terpenting menurut penulis yaitu menghindari format lain diluar SP3 dan pembinaan SP3 berjenjang. Hasil penjajakan awal di lapangan di Kab. Karawang, tenyata ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SP3 belum berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya tumpang tindihnya laporan SP3 dengan laporan program lain, mekanisme alur pelaporan SP3 dan UPTD Puskesmas ke Dinas Kesehatan belum tertata dengan baik, ketidak tahuan tentang system operation prosedur (SOP), tidak adanya bimbingan SP3 secara berjenjang. Penulis meneliti apakah yang menyebabkan hambatan alur pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan tidak adanya proses analisa data, umpan balik serta pembinaan teknis secara berjenjang. Tujuan penulisan ini diharapkan tersedianya jaringan informasi kesehatan untuk kelancaran dan kelangsungan SP3 dan tersedianya SOP. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif terhadap aspek review program SP3 yang saat ini berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Cara pengukurannya yaitu melalui hasil observasi langsung dengan menggunakan "Cheklist" dan melalui hasil olahan brain storming, wawancara mendalam serta work shop. Hasil yang diperoleh penelitian yaitu tersedianya mekanisme alur pelaporan SP3 dan SOPnya. Tersedianya tenaga pengelola SP3 dan sarana komputer di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya jaringan informasi kesehatan pada SP3. Restukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karawang, memacu untuk menata kembali TUPOKSI para pengelola SP3 di tingkat Kabupaten maupun di tingkat UPTD Puskesmas. Untuk mengoptimalkan jaringan informasi kesehatan pada SP3 maka penulis menyarankan: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan pelaksanaan SP3 dengan sistem jaringan informasi berbasis komputer maka diperlukan adanya peningkatan dan penambahan tenaga operator, teknisi komputer serta peningkatan kualitas komputer. Dan untuk para peneliti lain diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang kebutuhan data esensial SP3 dan pembuatan software SP3 untuk tingkat Puskesmas yang langsung akses ke tingkat Kabupaten dan ke tingkat Propinsi.

---

Health Information Network Design on Recording and Reporting System of Public Health Care at Karawang Regency Government Health ServiceThe recording and reporting system of Public Health Care (SP3) is a part of Health Information System (SIK) which has been accepted as data resource of the public health care. SP3 has been accepted legally in 1981 by health minister deuce No. 63/Menkes/SK/II/1981 completed with operational direction from Public Health Guide General Directorate No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. The application on recording and reporting system of Public Health Care has been developed and its result written in Public Health Guide General Directorate Decree No. 590/BM/DJ/Info/V/96 dated on May, 10, 1996. According to writer the last decree consists of two commitments i. e. to avoid other forms and to practice Recording and Reporting System of Public Health (SP3) itself gradually.

The early result before the field in Karawang Regency, really has been found some hindrances in the usage of recording and reporting system of Public Health Care (SP3). It has not been running smoothly as Ls, expected. Among of them are found some complicated records and reports which missed with other matters, the mechanism of SP3 current from Public Health Care to government Health Service has not been well, the ignorance about procedure operation system (SOP) and no guidance on SP3 gradually.

The has researched that the cause of hindrance on reporting current from Public Health Care to Government health service and the absence of data analyzing process are feed back to gradual technical guidance. This writing target expects the Health Information Network is available; the continuation of SP3 and the SOP is available. The design researches by using qualified method with evaluation tsipproach on recording and reporting system of Public Health Care are applied. Recently research designing by using qualified method with approach to SP3 Program Review Aspect is running well in Government Service of Karawang Regency. How to measure are through live observation result with using checklist and by brain storming result, by intensive interviews and by workshop.

The result of the research gets the availability of current mechanism for SP3 and for SOP. The availabilities of skillful men and computers for SP3 in Government Health Service and at Public Care must have great possibility for developing of health information network at SP3. The organization Restructure on Government in Karawang Regency will give spirit to set up again the man for SP3 in Regency level and at Public Health Care level. To maximize the health information network at SP3 the writer suggests to Government Health Service of Karawang Regency in order to maximize SP3 application by computer base information network system of course are needed the increase and the addition of operators, computer technicians, and the increase of computer quality itself. And to other researchers, the writer expects the existence of continuous researches about SP3 software products for Public Health Care which has access straightly to regency and province level."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi komunikasi dan transportasi serta mobilitas perpindahan penduduk antar wilayah menimbulkan permasalahan di Desa Pancawati, terutama pola-pola komunikasi dan interaksi diantara masyarakat desa yang berlainan etnik maupun antara warga desa dengan Kepala Desa dalam kapasitas sebagai agen modernisasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus pada permasalahan, metode partisipasi observasi dan studi kepustakaan yang masing - masing dapat memberikan kelengkapan data penelitian.Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup teori - teori kepemimpinan dalam aspek komunikasi, teori modernisasi dan media massa serta teori komunikasi antar budaya yang banyak mengulas tentang hubungan antar etnik.Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan fenomena bahwa hubungan antar etnik di pedesaan dapat berlangsung jika terdapat kesamaan referensi terhadap nilai, kepercayaan dan sikap serta tujuan material; tetapi disisi lain etnosentrisme, stereotip negatif dan prasangka selalu membayangi dalam setiap interaksi dan komunikasi mereka. Pada kondisi ambivalensi sikap masyarakat, Kepala Desa sebagai agen modernisasi dalam komunikasinya kurang berhasil menjembatani berbagai nilai sosial budaya kelompok - kelompok etnik supaya saling berinteraksi dengan baik dan mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa."

"Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Boalemo karena mempunyai IPM terendah dibandingkan dengan 4 kabupaten dan 1 kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Aspek yang berpengaruh dalam penilaian IPM adalah sosial dan ekonomi. Aspek ini dapat meningkat dengan dibangunnya infrastruktur. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi literatur. Dihasilkan 19 multipler effect dari penelitian ini serta diperingkatkan menggunakan Relative Importance Index (RII). Sepuluh besar dari peringkat RII didominasi oleh aspek ekonomi. Terdapat dua faktor untuk meningkatkan performa infrastruktur transportasi, yaitu peningkatan kinerja Pelabuhan Tilamuta serta penambahan panjang jalan.

---

The province of Gorontalo is one of a province that has a lowest Human Development Index (HDI) of 33 provinces are there in Indonesia. One of the county that has to be concern is Boalemo County because it has the lowest HDI compared to 4 counties and I other city in Gorontalo Province. Aspects that are influential in assessment of HDI are social and economic. These aspects can be increased with the building of infrastructure. This research method using the questionnaire and the study of literature. 19 multiplier effect generated form this study as well as rated using the Relative Importance Index (RII). The top ten of the RII rankings is dominated by economic aspects. There are two factors to improve theperformance of the transport infrastructure. The two factors are Tilamuta Harbour performance increasing and long addition of road."