Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pemenuhan kriteria dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) atas prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham oleh KAP VEB pada PT PAN yang berada di industri keuangan. Tujuan dibuatnya laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pemenuhan kriteria ACGS atas prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dengan standar penilaian yang berlaku dalam ACGS. Laporan magang ini juga dibuat untuk merefleksikan diri atas pengalaman yang didapatkan selama menjalankan kegiatan magang di KAP VEB. Terdapat lima langkah utama dalam prosedur pemenuhan kriteria ACGS, yaitu pemahaman pertanyaan dan panduan, pemahaman sumber dokumen, pencarian bukti, penetapan pemenuhan kriteria, dan pembuatan catatan. Hasil evaluasi dari prosedur pemenuhan kriteria dalam prinsip hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham menunjukkan bahwa KAP VEB telah melaksanakan prosedur sesuai dengan standar yang berlaku, seperti yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan. Namun, terdapat area yang masih perlu dilakukan perbaikan agar prosedur pemenuhan kriteria dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan refleksi diri atas kegiatan magang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta cara menanggulangi kekurangan tersebut.

---

This internship report focuses on the procedures for meeting the criteria outlined in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) concerning the principles of rights and equitable treatment of shareholders, as conducted by KAP VEB for PT PAN, a company in the financial sector. The purpose of this report is to evaluate the alignment of the procedures for fulfilling ACGS criteria regarding shareholders' rights and fair treatment with the established ACGS assessment standards. Additionally, the report serves as a self-reflection on the experiences gained during the internship at KAP VEB. The procedure for fulfilling ACGS criteria comprises five main steps: understanding the questions and guidelines, comprehending the source documents, gathering evidence, determining the criteria fulfillment, and preparing documentation. The evaluation results indicate that KAP VEB has executed these procedures in accordance with the applicable standards, as emphasized in training activities. However, there are areas that require further improvement to enhance the effectiveness of these procedures. Furthermore, through self-reflection on the internship experience, strengths and weaknesses were identified, along with strategies to address the identified shortcomings."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian C tentang Peran Pemangku Kepentingan terhadap PT X1 dan PT X4. Metode penilaian ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan dokumen dan informasi publik. Proses penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian proses skoring dengan pedoman penilaian. ACGS terbagi menjadi 5 bagian dan secara spesifik fokus pada penilaian 13 kriteria di bagian C. Proses skoring kriteria ACGS bagian C oleh KAP GHJ telah menggunakan sumber dokumen relevan dan sesuai dengan pedoman penilaian.

---

This internship report discusses the evaluation of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment in part C regarding the Role of Stakeholders in PT X1 and PT X4. The ACGS assessment method is carried out by assigning a Y, N, or N/A score based on public information. The ACGS assessment process is evaluated by comparing the suitability of the scoring process with the scoring guidelines. ACGS is divided into 5 parts and specifically focuses on the assessment of 13 criteria in section C. The scoring process for ACGS criteria part C by KAP GHJ has used relevant document sources and is in accordance with the assessment guidelines."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian domestic assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian A tentang Hak-hak Pemegang Saham terhadap empat (4) emiten di Indonesia. Empat emiten terdiri dari industri yang berbeda yaitu industri telekomunikasi, barang konsumen, penyiaran, dan jasa kesehatan. Metode penilaian domestic assessment ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian pedoman penilaian dengan proses skoring. Secara keseluruhan, pedoman penilaian ACGS Bagian A yang disusun oleh KAP LOTUS sudah baik. Dari total delapan (8) kriteria non-default yaitu A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, hanya satu (1) kriteria yang mendapat evaluasi kurang sesuai yakni kriteria A.3.10 Kriteria tersebut kurang sesuai karena pedoman penilaian terkait sumber dokumen kurang jelas. Rekomendasi untuk KAP LOTUS yaitu membagi emiten berdasarkan industri, memberi rekomendasi kepada OJK terkait peraturan yang belum dipenuhi emiten, dan tetap memberi penilaian pada kriteria default.

---

This internship report discusses the evaluation of ASEAN Corporate Governance (ACGS) domestic assessment part A: Rights of Shareholders on four public companies in Indonesia. Four public companies that are being evaluated are from different industries, i.e. telecommunications, consumer goods, media broadcasting, and healthcare. The process of domestic assessment was executed by filling in Y, A, or N/A on each criteria according to information in documents that are released for the public. The evaluation carried out by comparing the assessment guidance with the scoring process throughout the internship period. According to the evaluation, the assessment guidance provided by KAP LOTUS was set out correspondingly. Out of eight non-default criterias, namely criterias A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, only one non-default criteria, specifically A.3.10, that is not in accordance. It is considered to be not in accordance due to unclear elaboration on source of documents. Recommendations for KAP LOTUS including classifying public companies by industries before distributing to assessor, giving recommendations to OJK in relation to regulations that have not been obeyed, and assess the default criterias."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan dan komitmen etika bisnis terhadap penilaian perusahaan. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik memiliki biaya modal ekuitas yang lebih rendah. Sejalan dengan hasil tersebut, perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang tinggi terbukti memiliki nilai biaya modal ekuitas yang lebih rendah.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan pada perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang tinggi lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang rendah. Hal ini mengindikasikan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan komitmen etika bisnis adalah bersifat subtitusi.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dapat menurunkan biaya modal ekuitas dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang lebih komprehensif dan berkomitmen dalam melaksanakan etika bisnis yang baik.

---

The study intends to understand the influence of good corporate governance and business ethic commitment to corporate valuation. The study has shown that companies with good corporate governance had lower cost of equity capital compared to other companies with lower commitment on their corporate governance.

Followed with these results, companies with high business ethics commitments are proved to have lower cost of equity capital. Moreover, the weaker association of corporate governance founded in companies with high business ethics commitments. These result concluded that there is substitute relation between corporate governance and business ethics commitment.

Finally, this study shows that companies can lower the cost of equity capital and enhance shareholder value by implementing corporate governance more comprehensive and committed in implementing good business ethics."

"Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan sebuah BUMN secara lebih profesional, efisien, dan efektif. Tujuan dari penulisan laporan magang ini  adalah untuk mengevaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek Dewan Komisaris PT Venus dengan menggunakan Parameter BUMN (SK-16/S.MBU/2012) dan melakukan evaluasi atas refleksi diri yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang. Parameter BUMN sendiri terdiri dari enam aspek penilaian utama dan 43 indikator utama penilaian. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh KAP XXX, PT Venus telah memperoleh nilai dengan predikat “ Sangat Baik “ terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek Dewan Komisaris. Secara umum, proses penilaian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Venus telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Parameter BUMN.

---

The implementation of good corporate governance can encourage the management of a state owned enterprises (BUMN in Indonesia)  more professional, efficient, and effective. The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of evaluating good corporate governance on the aspects of the Board of Commissioners of PT Venus by using the state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter and evaluating the self reflection obtained during the internship. The state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter, consists of six main evaluation aspects and 43 main evaluation indicators. Based on the results of the assessment and evaluation conducted by KAP XXX, PT Venus has obtained a score with the title "Very Good" on the application of good corporate governance in the aspects of the Board of Commissioners. In general, the process of assessment and evaluation the implementation of good corporate governance at PT Venus is in accordance with applicable laws and regulations, namely state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameters."