Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan melihat fakta adanya disparitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty circle) di Indonesia, yaitu apakah "tingkat kemiskinan suatu daerah adalah fonomena penyebab sekaligus akibat". Lingkaran kemiskinan akan mengacu pada teori Nurkse (1953) yang menyatakan: tingkat kemiskinan yang tinggi suatu daerah terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah. Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah. Permintaan domestik perkapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya - sehingga daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang.Penelitian ini akan mencoba menyusun model ekonometrika yang mampu membuktikan, apabila ada fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia secara lebih aplikatif dalam rangka perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi program prioritas pemerintah / pemerintah daerah.Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yang terdiri atas 7 (tujuh) langkah yaitu: (1) merumuskan spesifikasi model lingkaran kemiskinan mengacu pada teori Nurkse di muka; (2) mengumpulkan dan memverifikasi konsistensi data terutama berkaitan dengan pemekaran wilayah; (3) menguji adanya hubungan kausalitas dua arch antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan perkapita melalui uji Granger; (4) menaksir parameter model lingkaran kemiskinan dengan metoda Weighted Two Stages Least Squares; (5) mengevaluasi model apakah "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistic"; (6) menguji daya prediksi model; dan (7) melakukan simulasi kebijakan menggunakan model yang dihasilkan.Melalui uji Granger dapat dibuktikan dengan tingkat nyata 5% bahwa terdapat hubungan dua arah antara tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendapatan perkapita daerah tersebut, baik bila kemiskinan diukur dengan PO (head-count index), P1, (tingkat kedalaman kemiskinan) maupun P2 (tingkat keparahan kemiskinan). Temuan ini menjelaskan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan langsung.Melalui serangkaian tahapan analisis ekonometri, penelitian ini telah membuktikan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Nurkse. Ada 3 (tiga) model lingkaran kemiskinan yang dihasilkan yaitu model lingkaran kemiskinan PO, P1 dan P2. Seluruhnya telah memenuhi kriteria "bermakna secara teori" dan "nyata secara statistik", namun model PO adalah yang terbaik dari kriteria ekonometri.Berbeda dengan teori Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan daerah yang terbelakang, penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimistis dalam anti bahwa ada peluang bagi daerah yang terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan kebijakan sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (b) mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya meningkat dalam perekonomian daerah; (c) meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah; (d) meningkatkan upah riil masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.

---

Considering the fact that inter-region disparity of poverty has been consistent year by year, this research has a main objective to study the existence of poverty circle in Indonesia: is the poverty level in one region both a "cause" and "consequence" phenomena? The poverty circle would refer to a theory from Nurkse (1953) stated that: the high level of poverty in one region occurred due to low income per capita. The low income per capita occurred due to low investment per capita. The low investment per capita occurred due to low domestic demand per capita. The low domestic demand per capita occurred due to the high level of poverty -- thus afterward turning back as a circle, make a poor region will never improve.

This research would try to build an econometric model proving, if any, the phenomena of poverty circle in Indonesia. It would be useful for both central and local government to develop policies in poverty reduction program as one of the priority of nation agendas.

To achieve those objectives, this research has developed a methodology consisting of seven steps. They were: (1) formulated the specification model of poverty circle referred to Nurkse theory as mentioned before; (2) collected data and verified its consistency related with region expansion;(3) examined the existence of two-way causality between poverty level and income per capita using Granger test as an indicator of poverty circle phenomena; (4) estimated the parameter of the model using Weighted Two Stages Least Squares; (5) evaluated the model using criteria of "theoretically meaningful" and "statistically significant"; (6) examined the prediction power of the model; and (7) conducted policy simulation using the model.

Through the Granger test, the existence of two-way causality between poverty level and income per capita could be proved statistically with significance level of 5%, either measured by PD (head-count index), P1 (poverty gap index) or P2 (poverty severity index), These findings could explain poverty circle phenomena in sense of direct relationship between poverty level and income per capita.

Through some stages of econometric analysis, this research has proved the existence of poverty circle in sense of indirect relationship between poverty level and income per capita as stated by Nurkse theory. There were three models of poverty circle resulted: the poverty circle model of P0, P1 and P2 with similar pattern. All models have met with criteria both "theoretically meaningful" and "statistically significant", but the PD model was the best econometric model.

Differ with Nurkse's theory that relatively pessimistic about the future of poor regions, this research has resulted a poverty circle model which more optimistic. It means that there are some possibilities for poor regions to improve their condition as long as they can adopt the policies as follow: (1) increasing the quality of human resource particularly through. education and public health; (2) developing industries and services sector to increase their role in regional economic; (3) increasing the availability of infrastructure to support regional economic especially transportation (road) and energy (electricity); (4) to improve the real wages of community; (5) improving the quality of local government institution, especially by _cutting off retributions which are not pro to investment, and also increasing development commitment in the fiscal budget which is more pro to the poor people."

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."

"Tesis ini membahas keterkaitan ketersediaan infrastruktur terhadap persentase penduduk miskin. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah persentase penduduk miskin dan variabel independen adalah jumlah SD, jumlah SMK, cakupan jumlah puskesmas keliling, dan kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih serta panjang jaringan distribusi listrik dan cakupan jalan per provinsi. Variabel kontrol yang digunakan adalah Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000 Lapangan Usaha Pertanian, Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Inflasi, Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyalur dibagi dengan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2000, Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas, Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 dan Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu menurut provinsi.Hasil penelitian menunukkan bahwa seluruh variabel independen ketersediaan infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel persentase penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi prosentase penduduk miskin, dapat menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independen yang membentuk model, berturut - turut yaitu cakupan jumlah puskesmas keliling, cakupan panjang jalan, jumlah SMK, jaringan distribusi listrik, jumlah SD dan kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of infrastructure and poverty in Indonesia using econometric model of panel data regression model of 26 provinces for the years 2001 - 2007. The dependent Variable used is percentage of population below poverty line, and the independent variables used are the number of Primary School (SD), the number of Vocational Senior Secondary School (SMK), Mobile Health Center Coverage, Effective Production Capacity of Clean Water Company, Electric Energy Distribution Network and Road Coverage. The controlled variables used are Percentage Distribution of GRDP without Oil and Gas at 2000 Constant Price by Industrial Origin of Agriculture, Growth Rate of GRDP at 2000 Constant Price, Inflation Rate, Credit of Commercial Bank based on Location of Banks divided by GRDP without Oil and Gas at 2000 Constant Price, Average Household Size, Labor Force Participation Rate, School Enrollment of population aged 7-12 years and Percentage of Population Who had Health Complaint During The Previous Month.Based on the result of this research, all the independent variables of infrastructure availability have a significant and negative relationship to percentage of population below poverty line. According to this conclusion, the government should continue to improve the quantity and availability of infrastructure in the sector of education, health, transportation, electric energy and clean water to eradicate poverty in Indonesia."

"ABSTRACTSehubungan dengan tingkat perkembangan pelayanan keuangan pada beberapa negara berkembang, maka tingkat masyarakat yang mampu mengakses lembaga keuangan tersebut harusnya semakin meningkat. Kemudian dengan berjalannya roda perekonomian karena adanya penyaluran kegiatan keuangan terhadap layanan ekonomi itu, maka berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan, namun demikian dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan kemiskinan pada 2 negara asia tenggara, yaitu negara Indonesia dan Thailand. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) data yang di ambil dari sumber data World Bank ini berkisar pada kurun waktu 2006-2016. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa beberapa variabel yang terdapat pada tulisan ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan yang berada pada Thailand dan Indonesia. Pada tulisan ini menunjukan adanya signifikansi pada PDB, jumlah bank, populasi dan inflasi pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTAs the level of development of financial services in several developing countries, the level of the community that is able to access these financial institutions should increase. Then with the passage of the economy due to the distribution of financial activities to economic services, it is directly proportional to poverty alleviation, however in this thesis discusses the effects of financial inclusion on poverty growth in 2 Southeast Asian countries, namely Indonesia and Thailand. By using the Ordinary Least Square (OLS) method the data taken from this World Bank data source ranges from 2006 to 2016. The results of this study are that some of the variables contained in this paper have a significant and positive effect on poverty at Thailand and Indonesia. This paper shows the significance of GDP, number of banks, population and inflation in both countries."

"Assets and the Poverty Trap in Indonesia: Using Households Panel Data 1993-2007.Indonesia faces relatively high-level of persistent poverty for years which indicates theexistence of poverty trap. Using four waves of longitudinal household data (1993-2007), thispaper examines the existence and various patterns of household-level poverty traps inIndonesia. By following an asset-based approach introduced by Barrett and Carter (2006)and Adato et al. (2006), this paper performs parametric to construct an asset index andnonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap. Findingsindicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region. Also,this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibriumbelow the poverty line, which indicates that these households are collectively trapped.However, the findings show that households in Java and Bali, West Nusa Tenggara andKalimantan converge to a single stable equilibrium that households in these regions do notface a poverty trap."

"Kemiskinan merupakan masalah yang tidak kunjung usai namun tetaplah harus diatasi. Indonesia juga tidak terlepas dari masalah ini, dimana setiap tahunnya sekitar 30 juta penduduk Indonesia miskin. Banyak faktor yang berpengaruh di belakang semua itu, faktor-faktor tersebut mendorong untuk menjadi miskin atau sebaliknya: sejahtera. Adalah suatu hal yang menarik untuk membahas faktor-faktor tersebut dan karena itulah penelitian ini mengangkat topik tersebut. Penelitian ini dilandasi oleh temuan empiris Lawson, McKay dan Okidi mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Uganda. Mereka menemukan berbagai faktor seperti karakteristik umum rumah tangga, modal manusia (pendidikan), dan modal fisik yang biasanya berupa aset, yang ternyata berpengaruh pada kondisi kesejahteraan rumah tangga di Uganda. Selain itu teori modal sebagai ?penyebab kesejahteraan? yang dikembangkan David Piachaud juga kemudian melengkapi landasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisa kemiskinan dinamis, yang disertai pengolahan data dengan perangkat statistik dan ekonometrika sebagai metodenya. Analisa kemiskinan dinamis itu sendiri membutuhkan ketersediaan data panel yang menampilkan informasi dari sumber yang sama pada setiap waktunya. Sehingga digunakanlah data panel IFLS 1997 dan 2000 (Indonesia Family Life Survey, bersumber dari RAND) yang menyediakan informasi panel terbaru dari sampel rumah tangga yang mewakili sekitar 83 % penduduk Indonesia. Sebagai hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa sebagian besar faktor berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Jumlah anggota rumah tangga yang besar dan status janda yang disandang kepala rumah tangga akan mengurangi kesejahteraan dan mendorong mereka menjadi miskin. Pendidikan, terutama setingkat SMA atau lebih sangat berpengaruh mengangkat rumah tangga miskin menjadi sejahtera, sama halnya dengan keterlibatan rumah tangga dalam suatu usaha terutama bisnis non pertanian. Kemudian aset fisik, hanya aset yang berdaya guna tinggi dan cukup likuid yang mampu menjadi penyebab kesejahteraan rumah tangga Indonesia, seperti halnya kendaraan, perhiasan, dan keuangan. Beberapa temuan menarik lain juga berhasil didapatkan seperti eksisnya value of children bagi orang miskin dan betapa rumah tangga miskin lebih sulit untuk mencapai kesejahteraan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pasar, maupun kesempatan kerja. Penelitian ini kemudian berakhir pada kesimpulan: pendidikan sebagai faktor penentu utama kesejahteraan. Karena dengan terpenuhinya pendidikan, akses pada ?penyebab kesejahteraan? lain dengan sendirinya akan terbuka."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis kinerja organisasi Dinas Sosial dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sebagai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara di Dunia, Termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan saja tanggung jawab dari Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam memerangi angka kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 279,55 ribu jiwa dari 2,6 juta jiwa penduduk, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 313,21 ribu jiwa (BPS Jawa Barat, 2017). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi Kemiskinan adalah dengan membuat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivism dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam program rutilahu di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018 belum begitu memuaskan dan signifikan, karena realisasi masih jauh dari target. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program dan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan faktor eksternal organisasi Dinsos. Masalah-masalah yang masih banyak ditemukan dalam program rutilahu Dinsos di Kabupaten Cirebon yaitu tidak sesuainya antara penerima bantuan dengan kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) sesuai dengan by name by address disebabkan karena Dinsos jarang melakukan pemutahiran data, pentingnya pemutakhiran data karena masalah perumahan sifatnya dinamis dan akan berubah-beruh terus. Sosialisasi program yang belum merata sampai ke akar masyarakat, bahkan pemahaman dari pihak Desa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami teknis dalam program rutilahu Dinsos. Mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu keterampilan (skills), sistem (system), sumber daya manusia (staff), strategi (strategy), dan budaya organisasi (shared values). Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu sistem (system) anggaran dan jumlah anggaran. Mengenai faktor eskternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu faktor ekonomi dan faktor sosiokultural. Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu faktor ekonomi. Sedangkan faktor-faktor lainnya sudah baik.

 

Kata Kunci: Kinerja, Rutilahu, Kemiskinan, 7S McKinsey

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the organizational performance of the Social Program in the Implementation of the House not livable (rutilahu) Program as poverty reduction in Cirebon Regency in 2014-2018. In the Millennium Development Goals (MDGs), poverty is one of the main targets for combating countries in the world, including Indonesia. Poverty is not only the responsibility of the Central Government, but Local Governments must work together with poverty rates in Indonesia. BPS noted that in 2017 the poor population in Cirebon Regency had as many as 279.55 thousand people out of 2.6 million inhabitants, experiencing an increase in 2015 as many as 313.21 thousand people (BPS Jawa Barat, 2017).The efforts of the CirebonRegency Government in tackling poverty are by making a House not livable Program (RTLH) for the poor. In this study using Postpositivism research using qualitative methods. The results of the study that showed the Performance of the Social Service in the 2014-2018 program in Cirebon Regency were not yet satisfying and significant, because they were still far from the target. This is related to the still many problems in the implementation of the program and is caused by several influencing factors, namely internal factors and external factors of the Social Affairs organization. Prospective Beneficiary Families (CKPM) are in accordance with the name with the appropriate address because Social Affairs Agency often updates data, helps update data due to problem resources. Problems that are still commonly found in the Rutilahu Dinsos program in Cirebon Regency are dynamic and will continue to change. A socialization program that has not yet fully reached the roots of the community, even the understanding of the village still many do not understand the technical aspects of the Social Service program.Regarding internal factors that can affect the performance of the Social service organization in the program of house not livable  is skills, systems, staff, strategies, and shared values. However, the most prominent internal factor that can affect the performance of the social service organization that they do not perform well in the budget and budget system. Regarding external factors that can affect the performance of the Office of Social Affairs in the program, namely economic factors and socio-cultural factors. However, the most prominent internal factors that can affect social service organization performance so that they do not perform well are economic factors. While other factors are good.

Keywords: Performance, House Not Livable, Poverty, 7S McKinsey.

 

"