Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran atas transaksi penjualan harian PT PAI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHG. Evaluasi prosedur kepatuhan Pajak Keluaran tersebut mencakup proses penerbitan Faktur Pajak, perlakuan perpajakan pada transaksi ekspor, serta proses untuk transaksi retur dan dibatalkan. Aspek-aspek tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur kepatuhan Pajak Keluaran yang diimplementasikan oleh KAP CHG terhadap transaksi PT PAI telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report aims to evaluate the compliance procedures of output Value Added Tax (VAT) on PT PAI's daily sales transactions conducted by KAP CHG. The evaluation of output tax compliance procedures includes the process of issuing Tax Invoices, tax treatment of export transactions, and processes for returned and canceled transactions. These aspects are then evaluated based on the applicable tax regulations in Indonesia. Based on the evaluation results, the output tax compliance procedures implemented by KAP CHG for PT PAI's transactions are in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditinjau dari asas efisiensi di PT XYZ dalam memberikan kemudahan administrasi dalam hal pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang masih dalam tahap awal ini belum efisien terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik di PT XYZ.

---

This paper discusses the implementation of the policy Electronic Tax Invoice in terms of efficiency principle in XYZ Corp in providing ease of administration in terms of VAT compliance obligations. This study is a descriptive qualitative research design.The results of this study is the implementation of the policy Electronic Tax Invoice is still in early stage is not yet efficient proven by the many problems that occur in the implementation of policy Electronic Tax Invoice in XYZ Corp."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."

"Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dampak pajak ekspor CPO terhadap efisiensi produksi pada tingkat perusahaan industri CPO Indonesia. Dengan mengambil sampel data industri dan tarif pajak ekspor dari tahun 2002-2007, digunakan metode panel untuk mengestimasi dampak dari pajak ekspor CPO terhadap tingkat efisiensi produksi. Studi ini menemukan bahwa pajak ekspor dan tingkat konsentrasi industri memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi produksi perusahaan di Industri CPO Indonesia selama periode 2002-2007. Di sisi lain, intensitas kapital dan produktivitas pekerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efisiensi industri CPO, sementara ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

This research is aimed to analyze the impact of export tax policy on firm productive efficiency in Indonesian CPO industry. Using industrial and export tax data from 2002 to 2007, this research used panel method to estimates the impact of CPO export tax on firm productive efficiency index. This research finds that export tax and industrial concentration have negative impact on firm productive efficiency in period 2002-2007. On the other side, capital intensity and labor productivity have positive impact on firm productive efficiency."

"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN. Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

---

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.

In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers."

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."