Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji dampak Fintech syariah terhadap pendapatan dan tingkat kemiskinan petani kecil subsektor hortikultura pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling dan simple random sampling untuk mengumpulkan data sebanyak 252 responden yang terdiri dari petani mitra dan petani non-mitra yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik regresi Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Fintech syariah, yang tercermin dari variabel ukuran pembiayaan, biaya pembiayaan, dan model pembiayaan mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan dan tingkat kemiskinan petani kecil. Fintech syariah memberikan dampak signifikan jika status kemiskinan diukur dengan standar kemiskinan nasional, namun dampaknya minim jika diukur dengan standar kemiskinan internasional seperti standar kemiskinan ekstrim dan moderat, atau menghasilkan US$1 dan US$2 per kapita per hari seperti yang diadopsi oleh World Bank. Selain itu, Petani yang memperoleh pembiayaan Mudharabah memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan petani yang memperoleh pembiayaan Murabahah.

---

This study examines the impact of Islamic Fintech on income and poverty levels of smallholders in the horticulture subsector during the COVID-19 pandemic. This study uses cluster random sampling and simple random sampling techniques to collect 252 respondents consisting of partner farmers and non-partner farmers scattered in West Java, East Java, and North Sumatra, Indonesia. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) regression technique and Logistic regression using the SPSS 25 application. Overall, this study finds that Islamic Fintech, which is reflected in the variable size of financing, financing costs, and financing model, can positively and significantly impact smallholder income and poverty levels. Sharia fintech has a significant impact if national poverty standards measure poverty status. However, the impact is minimal if measured by international poverty standards such as extreme and moderate poverty standards, or produces US $ 1 and the US $ 2 per capita per day as adopted by World Bank. In addition, farmers who receive Mudharabah financing have a better life than farmers who receive Murabahah financing."

"ABSTRAKPada perkembangan bidang finansial, perusahaan dengan inovasi teknologi finansial sedang berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu pilihan layanan untuk pengajuan kredit. Setiap kegiatan kredit apapun tipenya akan selalu memiliki risiko yang dapat terjadi dan perlu di atur dengan baik oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian. Karya akhir ini menjelaskan mengenai analisis estimasi peluang kejadian gagal bayar pada perusahaan teknologi finansial fintech yang memberikan kredit mikro kepada pemilik usaha UMKM. Analisis yang dilakukan menggunakan metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen untuk mengetahui estimasi peluang survival kredit di PT Amartha Mikro Fintek. Serta dilakukan analisis beberapa kategori kelompok data observasi, berdasarkan tenor, sektor bisnis, jumlah anggota peminjam, dan plafond pinjaman. Secara umum hasil yang diperoleh menunjukkan peluang untuk bertahan pada performa pinjaman yang baik akan lebih besar pada awal masa pinjaman dan mulai mengalami penurunan performa kredit mulai dari minggu ke-30 waktu pinjaman. Pada pemilihan model terbaik menggunakan standar error SE dan mean absolute deviation MAD mendapatkan hasil yang tidak berbeda metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen.

---

ABSTRACT In its development in financial industry, company with financial technology innovation is developing in Indonesia, and become an option for credit submission service. Any credit activity will always have risks that can occur and need to be manage by the company management. This analytical study provide estimation of default probability at fintech which give micro credit for small business owner. This study use Kaplan Meier and Nelson Aalen as method to find survival credit probability estimation in PT Amartha Mikro Fintek. This study will also provide analitycal for categories of observational data groups, such as loan term period, borrower rsquo s business sector, numbers of member borrower, and loan ceiling. In general the results obtained is survival probability will be greater in the early time periods of loan, and began to experience a decline in credit performance starting from the 30th week of the loan. For selection best model, this study used standard error SE and mean absolute deviation MAD for best model criteria, the result show that Kaplan Meier and Nelson Aalen method just slightly difference."

"Bali Fintech Agenda adalah seperangkat 12 elemen kebijakan dari International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara anggotanya memanfaatkan keuntungan dan peluang dari pesatnya perkembangan teknologi finansial atau tekfin. Indonesia di sini sangat berperan cukup aktif terhadap agenda ini di saat negaranya masih memiliki kendala dalam tekfin, masih tertinggal di dalam sistem dan memiliki rekam sejarah yang kurang baik dengan IMF. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduksi atas teori tipe kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri oleh Donald Nuechterlein didukung dengan data dari studi pustaka dan beberapa sumber primer serta sekunder. Kebijakan luar negeri Indonesia terlihat sangat mendukung tata kelola tekfin global Bali Fintech Agenda dengan menjadi tuan rumah dan mendukung adanya tata kelola tekfin internasional sebelum dan bahkan sesudah agenda ini keluar. Penulis melihat peran aktif ini didasari bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yaitu untuk mendorong pasar keuangan yang kompetitif, menjaga data konsumen, meningkatkan inklusi keuangan pada individu dan pelaku UMKM, membuka lapangan kerja baru bagi generasi milenial dan mendorong infrastruktur. Kepentingan tatanan dunia Indonesia untuk mengatasi ketimpangan tekfin dan menunjukkan peran bridge builder dengan kerja sama dalam sistem keuangan internasional. Kepentingan ideologi Indonesia adalah mendukung nilai light touch dan safe harbour serta agenda inklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari ideologi neoliberalisme. Hanya kepentingan keamanan yang kurang terlihat dalam isu ini dan yang ada hanya ekspektasi.

---

The Bali Fintech Agenda is a set of 12 policy element considerations from the International Monetary Funds or IMF and the World Bank to help member countries utilize the advantages and opportunities of the rapid development of financial technology or fintech. Indonesia here has played an active role in this agenda at a time when the country still has problems in fintech industries, not the advanced one in the system and has an unfavorable history with the IMF. In analyzing this phenomenon, the author will use qualitative research methods with a deductive approach to the theory of the type of national interest in foreign policy by Donald Nuechterlein supported by data from literature studies and several primary and secondary sources. Indonesia's foreign policy seems to strongly support global fintech governance of Bali Fintech Agenda by hosting and supporting international fintech governance before and even after this agenda comes out. The author sees this active role because Indonesia has an economic interest such as to encourage competitive financial markets, safeguard consumer data, increase financial inclusion for individuals and MSME, open new job opportunities for the millennial generation and improving infrastructure. mendorong infrastruktur. Indonesian world order interests are to overcome fintech inequality and to demonstrate the role bridge builder in existing international financial system. Indonesian ideological interests are to support the value of light touch and safe harbour as well as the financial inclusion agenda which all of it was part of neoliberalism. Only security interest is less visible in this issue with only one expectation that is visible."

"Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69 Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga tidak dapat melakukan pemotongan pajak.

---

Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a PostPositivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara dampak adopsi fintech pada level bank individu terhadap risiko bank, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan kebangkrutan. Penelitian ini menetapkan indeks untuk mengukur adopsi fintech yang telah dijalankan oleh bank di Indonesia, sampel nya sendiri mencakup 46 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan teknologi text mining, untuk proses pengambilan informasi mengenai adopsi fintech berdasarkan laporan keuangan tahunan bank tersebut dari tahun 2019 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai heterogenitas kepemilikan dan adopsi sub-dimensi fintech yang berpengaruh. Kesimpulan dari penilitian ini sebagai berikut: (1) adopsi fintech pada bank meningkatkan risiko kredit dan likuiditas bank namun mengurangi risiko kebangkrutan; (2) Dari segi kepemilikan, adopsi fintech pada bank umum milik swasta/asing membawa risiko kredit dan likuiditas yang lebih tinggi. (3) Penerapan sub-dimensi teknologi pada adopsi fintech dapat memperburuk risiko kredit dan likuiditas.

---

This research investigates the relationship between the impact of fintech adoption at the individual bank level and bank risk, including credit, liquidity, and insolvency risks. This research established an index measuring fintech adoption covering 46 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using text mining technology, it took information regarding fintech adoption based on the bank's annual financial reports from 2019 to 2022. Apart from that, this research also discusses the heterogeneity of ownership and adoption of influential fintech sub-dimensions. The conclusions of this research are as follows: (1) adoption of fintech in banks increases credit risk and liquidity risk yet reduces the risk of insolvency; (2) From an ownership perspective, the adoption of fintech in private/foreign-owned commercial banks carries higher credit and liquidity risks. (3) Applying technological sub-dimensions to fintech adoption can exacerbate credit and liquidity risks."

"Kehadiran layanan Financial Technology (Fintech) Syariah di Indonesia mampu memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan penerapan hukum islam. Layanan Financial Technology (Fintech) Syariah juga mampu memberikan tempat bagi para pelaku bisnis UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan melalui platform Financial Technology (Fintech) Syariah. Financial Techonology (Fintech) Syariah sebagai sebuah teknologi modern membutuhkan feedback dari para pengguna layanan agar mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan Financial Techonology (Fintech) Syariah. Pemodelan yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna adalah model UTAUT. Namun, model UTAUT yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sebuah model baru dengan penambahan konstruk atau variabel Principle of Islamic (PI). Hal tersebut dikarenakan layanan Financial Technology (Fintech) Syariah menerapkan hukum islam dalam transaksi keuangan. Pengembangan model baru UTAUT ini memiliki 5 (lima) konstruk sebagai variabel independen yakni Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), dan Principle of Islamic (PI) serta 1 (satu) konstruk sebagai variabel dependen yakni Use Behavior (US). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 5 (lima) konstruk atau variabel independen yakni Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), dan Principle of Islamic (PI) memiliki pengaruh positif (+) terhadap variabel dependen yakni Use Behavior (US) dengan memberikan nilai Fhitung sebesar 12.520 dimana nilai tersebut lebih besar atau > nilai pada Ftabel yang artinya bahwa 100 responden yang di uji dalam penelitian ini memiliki tingkat kepuasan yang signifikan terhadap layanan Financial Technology (Fintech) Syariah.

---

The presence of Sharia Financial Technology (Fintech) services in Indonesia can provide options for people who want to carry out financial transactions by applying Islamic law. Sharia Financial Technology (Fintech) services are also able to provide a place for MSME business players who want to get funding through the Sharia Financial Technology (Fintech) platform. Sharia Financial Technology (Fintech) as a modern technology requires feedback from service users to find out how the level of user satisfaction is in using Sharia Financial Technology (Fintech) services. The model that can be used in measuring the level of user satisfaction is the UTAUT model. However, the UTAUT model developed in this study is a new model with the addition of the Principle of Islamic (PI) construct or variable. This is because Sharia Financial Technology (Fintech) services apply Islamic law in financial transactions. The development of the new UTAUT model has 5 (five) constructs as independent variables, namely Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), and Principle of Islamic (PI) and 1 (one) construct as the dependent variable, namely Use Behavior (US). The results of research show that 5 (five) constructs variables, namely Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), and Principle of Islamic (PI) ) has a positive (+) effect on the Use Behavior (US) by providing a value on Fhitung of 12,520 where the value is greater or > the value on Ftable which means that 100 respondents tested in this study have a significant level of satisfaction to Sharia Financial Technology (Fintech) services. "

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."

"Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi diseluruh dunia telah mempengaruhi banyak industri dan seluruh aspek, termasuk industri layanan keuangan. Pengaruh teknologi pada layanan keuangan pula meliputi munculnya financial technology dengan layanan pembayaran secara digital. Pembayaran digital merupakan layanan keuangan yang ditawarkan untuk meminimalisir pembayaran dengan cara konvensional, sehingga menggunakan fitur teknologi dalam memenuhi kebutuhan pembayaran dan transaksi. Namun, layanan yang disediakan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian banyak pengguna karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi intensi pengguna dalam melakukan adopsi teknologi dalam hal transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor penentu yang menjadi intensi pengguna khususnya pada generasi milenial dalam menggunakan teknologi keuangan dalam pembayaran digital dan transaksi keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada kuesioner dengan berdasar pada pendekatan bagian metode dari technology acceptance model, yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT2). Metode UTAUT 2 merupakan metode yang mengkonstruksikan penentu penerimaan dari suatu sistem atau teknologi dan perilaku pengguna. Adapun pengumpulan dan proses kemudian dianalisis dengan structural equation modeling, tepatnya dengan Partial Least Square Method. Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian sebelumnya mengenai penerimaan pengguna dengan metode TAM atas penggunaan financial technology yang berkaitan dengan mobile payment atau digital transactions. Survei yang dilakukan dengan kuesioner diperoleh 310 responden menghasilkan penemuan penelitian yaitu faktor perceived ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, promotional offers dan perceived risk berpengaruh pada behavioral intention to use mobile payment dalam fintech.

---

Technological and information developments have affected many industries and all aspects, including the financial services industry. The influence of technology on financial services also includes the emergence of financial technology with digital payment services. Digital payments are financial services that minimize payments in conventional ways to use technology features to meet payment and transaction needs. However, the services provided have not been carried out comprehensively because there are factors that affect the user's intention to adopt technology in terms of transactions. This study aims to understand the determinants of users' intentions in using financial technology in digital payments and financial transactions, specifically among millennials. This research was conducted based on a questionnaire based on the user acceptance approach, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT2). The UTAUT2 method constructs to determine the acceptance of both the system or technology and user behavioral. The data collecting and process then analyzed using structural equation modeling, precisely the partial least square method. This study provides on previous research regarding the acceptance of users with the UTAUT2 method to use financial technology related to mobile payments or digital transactions. A survey conducted with a questionnaire obtained 310 respondents resulting in research findings, namely the factors of perceived ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, promotional offers, and perceived risk, which affect behavioral intention to use mobile payment."

"Teknologi digital sudah semakin berkembang, termasuk dalam bidang finansial yang dikenal dengan fintech. Bank syariah tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-banking. Namun, dalam pemanfaatan teknologi, bank syariah tetap harus memperhatikan aturan syariah yang harus dipenuhi kepatuhan syariah . Dengan senantiasa menatuhi kepatuhan syariah ini, diharapkan bank syariah dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya karena aspek utama dalam bisnis adalah penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas pengaruh kepatuhan syariah terhadap customer intimacy fintech perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan data hasil survei dan metode statistik. Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sample. Untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel digunakan teknik SEM Structural Equation Modeling Partial Lease Square. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan syariah dan signifikan tidak langsung terhadap customer intimacy. Selanjutnya variabel kepatuhan syariah, perceived usefulness, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap customer intimacy.

---

Digital technology has been growing, including in the financial field known as fintech. Sharia banks do not miss utilizing this technology by providing e banking facilities. However in the utilization of this technology, sharia banks also still have to pay attention to islamic rules sharia compliance . By continuing to comply with sharia compliance, it is expected that sharia bank can establish long term relationship with its customers because the main aspect in business is its users. Therefore, this research will discuss the effect of sharia compliance to customer intimacy fintech sharia banking in Indonesia. This research is a quantitative research by testing the hypothesis using survey data and statistical methods. Sampling method is non probability sampling technique with purposive sample method. To identify the relationship between variables, this research use SEM Structural Equation Modeling technique Partial Lease Square Method. The results showed that the variables of knowledge and religiosity have a direct and significant influence toward sharia compliance and indirect and significant toward customer intimacy. Furthermore, the variable of Shariah compliance, perceived usefulness, perceived ease of use has a direct and significant influence on customer intimacy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur mengenai fintech mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha fintech bersangkutan serta kedudukannya ditinjau dari perspektif hukum pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan usahanya menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, pelaku usaha fintech memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan pasal 15 UU ITE untuk dianggap selalu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya presumption of liability principle . Selanjutnya ditinjau dari perspektif kaidah hukum pembiayaan yang berlaku, pengaturan kedudukan yang ideal bagi pelaku usaha fintech tersebut adalah Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni: i perumusan definisi dan ruang lingkup fintech, ii kedudukan para pihak dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dimana menurut penulis, posisi pelaku usaha fintech harus dipertegas dalam kedudukannya selaku penyelenggara sistem elektronik yang menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, iii bentuk tanggung jawab hukum yang harus diemban, dan iv kepemilikan asing pada industri fintech dihapuskan karena dikhawatirkan akan bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat.

---

ABSTRACTThis research discusses the fintech businesses that offer technology based loan to society. The absence of detailed regulations concerning fintech result in a legal vacuum that could lead to potential problems in the future. The problems related to the obligation and legal responsibility of fintech entrepreneurs concerned and their status to be reviewed from perspective of financing law. The purpose of this research was to find the ideal setting rule for Fintech Financial Technology Business Offering Technology Based Loan To Society. Therefore, this study will answer these problems by using normative juridical research method in which the overall data obtained are then processed with qualitative methods. This research found that in the normal course of business to offer loans to society, fintech businesses have a legal responsibility under Article 15 of ITE Law to be considered always responsible for the implementation of the electronic systems presumption of liability principle . Furthermore, from the perspective of applicable financing law principles point of view, the proper position for fintech businesses are finance companies. This research suggests improvements on the aspects set out in the Regulation of Financial Services Authority No. 77 POJK.01 2016 on Information Technology Based Loan Services POJK No. 77 POJK.01 2016 , namely i formulation of definitions and fintech scope, ii the position of the parties in POJK No. 77 POJK.01 2016 which according to the author, position of fintech entrepreneurs should be emphasized, in his capacity as the operator of electronic systems that offer technology based loans to society, iii forms of liability that must be carried, and iv foreign ownership on fintech industry to be eliminated fearing they would compete with BPR."