Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang merupakan awal terbentuknya Holding Industri Pertambangan. Pembentukan holding ini merupakan upaya pemerintah untuk mensinergikan BUMN-BUMN yang bergerak di bidang usaha pertambangan , dimana tujuannya adalah untuk menaikan kinerja masing-masing perusahaan BUMN yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan sehingga secara langsung dapat menaikan nilai perusahaan. Upaya ini akan membuat BUMN-BUMN yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan akan dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi untuk pendapatan negara. Dalam perjalanan BUMN maupun Holdingisasi BUMN terdapat beberapa kali mengenai judicial review antara lainnya adalah mengenai ruang lingkup keuangan negara, status modal yang disertakan oleh negara kedalam struktur permodalan BUMN, mengenai piutang BUMN dan mengenai holdingisasi apakah merupakan bagian dari privatisasi. Lingkup Keuangan Negara dimana didalamnya termasuk BUMN juga telah dikemukakan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D,23E,23F serta seperti yang termasuk dalam pasal 23G ayat 2 dan juga berdasarkan keputusan dari mahkamah konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, keputusan mahkamah konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013 dan keputusan mahkamah konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 telah menjelaskan mengenai status keuangan negara, status dari modal BUMN yang merupakan penyertaan dana Negara dari biaya anggaran dan pendapatan negara yang dipisahkan.

---

With the issuance of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminum which was the beginning of the formation of the Mining Industry Holding. The formation of this holding is the government's effort to synergize BUMNs engaged in the mining business, where the aim is to increase the performance of each BUMN company that is part of the Mining Industry Holding so that it can directly increase the company value. This effort will make BUMNs that are members of the Mining Industry Holding be able to compete both nationally and internationally which in turn will contribute to state revenue. In the course of BUMN and BUMN Holdingization, there have been several times regarding judicial reviews, among others, regarding the scope of state finances, the status of capital that is included by the state into the BUMN capital structure, regarding BUMN receivables and regarding the holding whether it is part of privatization. The scope of State Finance, which includes BUMN, has also been stated by the 1945 Constitution as stated in Articles 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F as well as those included in article 23G paragraph 2 and also based on the decision of the constitutional court number 77 / PUU-IX / 2011, the decision of the constitutional court number 48 / PUU-XI / 2013 and the decision of the constitutional court number 62 / PUU-XI / 2013 have explained the status of state finances, the status of BUMN capital which is the participation of State funds from budget costs and segregated state income."

"Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham.

---

For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition."

"Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, energi baru dan terbarukan di Indonesia, melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan pembentukan holding dan membagi menjadi enam subholding dengan stream bisnis yang berbeda pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan holding sub holding Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait motif restrukturisasi, strategi Perusahaan dan dampak restrukturisasi Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan explanatory case study. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari restrkturisasi Perusahaan telah menjawab keseluruhan motif atau ekspektasi dari Manajemen dan pemegang saham Perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi Perusahaan dapat menciptakan Perusahaan lebih fokus, agile, lean, streamlining decision making dan operational excellence. Penelitian ini mengurai proses end to end restrukturisasi Perusahaan mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan, sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan di masa yang akan datang baik untuk Perusahaan maupun Pemerintah. Selain itu, penelitian ini menguatkan teori pada studi sebelumnya bahwa salah satu motif restrukturisasi Perusahaan adalah untuk meningkatkan fokus dan transparansi Perusahaan. Penelitian mengenai restrukturisasi perusahaan tidak banyak dilakukan karena keterbatasan informasi yang komprehensif.

---

In 2021, one of the oil, gas, and new and renewable energy companies in Indonesia restructured by establishing a holding and dividing it into six sub holdings with distinct business segments. This study seeks to provide an overview of the motivations, strategies, and consequences of corporate reorganisation through the formation of a holding sub holding. This study aims to explore the related motives of restructuring, corporate strategy and the impact of corporate restructuring. To be able to address research questions, the researchers employed a qualitative methodology involving an explanatory case study. According to the findings of the study, the impact of the Company's restructuring reached all the motives or expectations of Management and Company shareholders. The restructuring of the company can make it more focused, agile, and lean, while also streamlining decision-making and enhancing operational excellence. This study explores the complete process of corporate restructuring, including the motives, strategies, and implications of corporate restructuring, in order to formulate future corporate and government policy strategies. In addition, this study reinforces the theory in previous studies that one of the motives for corporate restructuring is to increase corporate focus and transparency. Due to a lack of comprehensive data, research on corporate restructuring is not extensively conducted."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan holding dari sisi analisis masalah dalam pembentukan holding BUMN Perkebunan. Metode penelitian menggunakan data primer, sekunder, tersier dan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Dari hasil penelitian didapati bahwa permasalahan-permasalahan dari sisi pembentukan holding BUMN Perkebunan mencakup diantaranya waktu pendirian holding yang panjang karena harus melalui berbagai lapisan birokrasi dan koordinasi antar Kementerian, kewenangan dalam pengelolaan anak perusahaan yang terbatas, struktur organisasi yang berubah-ubah setiap tahunnya yang mencakup pergantian Direktur yang sangat cepat maupun perubahan direktorat di induk perusahaan, hingga bentuk holding yang belum diimplementasikan secara optimal.

---

The purpose of this research is to conduct a problem analysis of the process of forming a holding in terms of the process of forming a plantation holding company. The research method involves the collection of primary, secondary, and tertiary data, as well as interviews with relevant sources. According to the study's findings, the difficulties encountered during the establishment of the Plantation BUMN holding included the lengthy process of establishing the holding due to the need to navigate various layers of bureaucracy and coordination between Ministries, limited authority in managing subsidiaries, an organizational structure that changes every year, including a very rapid change of directors as well as a change in directorate in the parent company, and a lack of authority in managing subsidiaries."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mempelajari pembentukan perusahaan induk BUMN, apakah peraturannya sesuai dengan undang-undang terkait, dan implikasinya terhadap pengelolaan modal negara yang terpisah. Ini adalah penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif mengacu pada hukum positif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (i) pembentukan perusahaan induk BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, (ii) pembentukan perusahaan induk milik negara sesuai dengan peraturan dan (ii) ada beberapa hukum implikasi mengenai pengelolaan modal negara yang terpisah, yang menjadi wewenang DPR, status hukum perusahaan induk BUMN, posisi negara dalam perusahaan induk BUMN, dan otoritas BPK. Seperti yang disimpulkan dalam penelitian ini, ada kebutuhan peraturan yang (i) menegaskan bahwa ada transformasi modal Negara menjadi modal BUMN dan (ii) mengatur otoritas BPK menjadi anak perusahaan BUMN.

---

The Government of Indonesia issued Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 as a legal basis for the establishment of a state-owned holding company (BUMN). The regulation was criticized by some groups as a regulation that contradicted the sectoral financial regulations of the state and reduced the authority of the House of Representatives (DPR) and the Supreme Audit Board (BPK). This study examines the formation of a holding SOE, whether the regulations are in accordance with relevant laws, and their implications for the management of separate state capital. This is a normative and descriptive analytical juridical study, which uses normative legal research methods that refer to positive law. The conclusions obtained in this study are (i) the establishment of BUMN holding companies is governed by Government Regulation Number 72 of 2016, (ii) the establishment of state-owned holding companies in accordance with regulations and (ii) there are several legal implications regarding the management of separate state capital, which becomes the authority of the DPR, the legal status of the holding company of the BUMN, the state's position in the holding company of the BUMN, and the authority of the BPK As concluded in this study, there is a regulatory need that (i) confirms that there is a transformation of State capital into SOE capital and (ii) regulates BPK authority to become a SOE subsidiary."

"Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep yang dilakukan dalam melakukan rekonstruksi Holding Usaha Milik Negara (Holding BUMN) agar dikelola secara akuntabel. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yakni perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang merupakan dasar hukum pembentukan Holding BUMN dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena kedua peraturan perundang-undangan belum memuat definisi holding dan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menyebabkan konflik hukum dalam pelaksanaannya. Diperlukan konsep hukum ideal untuk menentukan pengelolaan dan pengawasan Holding BUMN agar sesuai dengan prinsip Bussiness Judgement Rule dan Good Corporate Governance yang akan menentukan kedudukan hukum dan batas tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kekayaan Holding BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar manajemen Holding BUMN dapat melakukan bisnisnya dengan baik serta memiliki ruang gerak untuk memaksimalkan potensi, sumberdaya, dan pengelolaan secara akuntabel.

---

This thesis research focuses on the concepts of reconstructing State-Owned Enterprises’s Holding (SOE’s Holding) to managed in an accountable manner. The form of research used is juridical-normative, prescriptive research typology, the type of data used is secondary data, and the data analysis method used is qualitative method. The results of the study are necessary to synchronize Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies which is the legal basis of SOE’s Holding establishment with the prevailing regulations are namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises because the two regulations do not contain the definition of holding and separation of separated state assets, causing legal conflicts in their implementation. An ideal legal concept is needed to determine the management and supervision of SOE’s Holding according the principles of Business Judgment Rule and Good Corporate Governance to determine the legal position and limits government responsibility in managing the wealth of SOE’s Holding. This needs to be done so the management of SOE’s Holding can conduct its business well to maximize potential, resources, and management in an accountable manner."

"Penelitian ini menganalisa pengaruh cash holding terhadap perfoma perusahaan setelah krisis Covid-19. Menggunakan pendekatan differences-in-differences (DiD), penelitian ini membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sebagai fungsi dari kepemilikan kas mereka satu tahun sebelum krisis. Sebagai akibat dari pandemi, perusahaan menghadapi kejutan negatif yang signifikan terhadap performa mereka. Sementara perusahaan dengan cadangan kas besar akan berkinerja lebih baik dalam hal investasi dan pembiayaan selama pandemi, mereka akan mengurangi rasio pembayaran dividen mereka lebih banyak daripada perusahaan dengan lebih sedikit kas. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kas lebih tinggi memiliki profitabilitas yang lebih tinggi tetapi memiliki pertumbuhan aset lebih rendah daripada perusahaan yang memegang kas lebih sedikit. Penelitian ini berfokus pada fungsi manajemen risiko kepemilikan kas perusahaan, yang sangat penting dalam mengurangi volatilitas pasar. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian ini adalah penelitian pertama yang melihat bagaimana kepemilikan kas memengaruhi indikator kinerja perusahaan yang lebih luas selama krisis Covid-19 di Indonesia.

---

This study looks at how cash holding affects firm performance in the aftermath of the COVID-19 crisis. Using a differences-in-differences (DiD) approach, this study compares firms' performance before and after the Covid-19 pandemic as a function of their cash holdings one year prior to the crisis. As a result of the pandemic, firms face a significant negative shock. While firms with a large cash reserve will perform better in terms of investment and financing during a pandemic, firms with more cash will reduce their dividend payment ratio more than firms with less cash. This study also discovered that firms with more cash have higher profitability but lower asset growth than firms with less cash. This paper focuses on the risk management function of corporate cash holdings, which is critical in mitigating market volatility. This is the first study to look at how cash holdings affected a broader range of corporate performance indicators during Indonesia's Covid-19 crisis"

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."