Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan perlindungan sosial berbasis pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat masyarakat golongan rumah tangga miskin. Transformasi kebijakan dapat dikatakan sangat jarang dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Terdapat 3 transformasi bersar dalam bentuk perubahan skema yang diantarnya rice subsidy, in-kind transfer, dan cash transfer. Melalui pendekatan model sistem dinamis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan kebijakan perlindungan sosial berbasis pangan memiliki kontradiksi tujuan antar pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan prinsip keberlanjutan untuk mengatasi permasalahan yang telah teridentifikasi, sehingga didapat kriteria objektif dari pengembangan model untuk menentukan kebijakan terbaik dari aspek (1) kontribusi terhadap PDRB; (2) produksi emisi karbon; (3) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Didapati model agregat atau model akhir yang terdiri 3 model utama dan 7 sub-model pendukung; dan dirancang menggunakan 39 variabel endogen, 63 variabel eksogen, dan 4 variabel yang teridentifikasi tidak termasuk variabel. Hasil simulasi rancangan model mendapati kebijakan cash transfer memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan kebijakan lainnya dinilidai dari aspek kontribusi PDRB. Sedangkan, kebijakan Price Subsidy (Market Mechanism) memiliki dampak yang lebih baik dinilai dari produksi emisi karbon. Kebijakan yang memiliki tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang lebih rendah dari kebijakan lainnya adalah kebijakan Price Subsidy (Direct Distribution) dan Price Subsidy (Market Mechanism).

---

Food-based social protection policies have a very important role in maintaining and increasing food security at the level of poor households. In Indonesia, the policy transformation is very rare in the last 2 decades. There are 3 major transformations in the form of scheme changes, including rice subsidy, in-kind transfers, and cash transfers. Through a dynamic systems model approach, this study identifies that the application of food-based social protection policies has contradicting objectives among stakeholders. The research uses the principle of sustainability to overcome the problems that have been identified, in order to obtain objective criteria from model development to determine the best policy from the aspects of (1) contribution to GRDP; (2) production of carbon emissions; (3) the prevalence of insufficient food consumption. The aggregate model or the final model consisting of 3 main-models and 7 supporting sub-models; and designed using 39 endogenous variables, 63 exogenous variables, and 4 excluding variables. The simulation results of the model design show that cash transfer policies have a better impact than other policies, judged from the aspect of GRDP contribution. Meanwhile, the Price Subsidy (Market Mechanism) policy has an impact that is better assessed than the production of carbon emissions. Policies that have a lower prevalence rate of insufficient food consumption than other policies are the Price Subsidy (Direct Distribution) and Price Subsidy (Market Mechanism) policies."

"Peluang mengembalikan kejayaan industri coklat Indonesia di level dunia masih terbuka luas dengan mulai bertumbuhnya industri artisan coklat yang memiliki posisi yang baik dalam menggerakkan industri yang ramah lingkungan dengan produk yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan industri coklat komoditas yang telah lama dikenal praktik produksinya yang tidak berkelanjutan. Industri artisan coklat turut mendorong semangat petani kakao untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dengan pemenuhan standar kualitas. Pemerintah telah mulai melirik dan mendorong sektor industri artisan coklat ini untuk bertumbuh. Penelitian ini mengembangkan sebuah model kebijakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan di sepanjang rantai pasok makanan pertanian yang memiliki karakteristik multi-aktor dengan menggunakan pendekatan model sistem dinamik dengan integrasi data kinerja lingkungan dengan pendekatan life cycle assessment. Hasil simulasi memberikan konfirmasi adanya saling pengaruh antar ketiga aspek berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, terutama dari tiga skenario yang yaitu skenario kemakmuran ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Secara umum hasil simulasi menunjukkan adanya peluang peningkatan kesejahteraan namun tanpa adanya dukungan tambahan dan insentif kepada petani, keberlanjutan sulit untuk dicapai. Sebagai tambahan, model kebijakan yang dihasilkan dapat dijadikan instrumen pendukung keputusan untuk pembuatan kebijakan pengelolaan rantai pasok sektor industri artisan produk makanan pertanian secara umum.

---

The opportunity to reinstate the glory of the Indonesian chocolate industry at the world level is widely open due to the growth of the artisanal chocolate industry, which is well-positioned to move the chocolate industry in the direction of improved environmentally conscious production practices and higher-quality products comparing the commodity chocolate industry has been long recognized for unsustainable. The artisanal chocolate industry encourages cocoa farmers to earn higher incomes by fulfilling quality standards. The government has started to pay more attention and promote the artisanal chocolate industry sector to develop in the future. This study developed a policy multi-actor model based on a system dynamics approach by considering sustainability aspects along the agri-food supply chain by integrating environmental performance through a life cycle assessment approach. The simulation results of this model showed the mutual influence between the three aspects of sustainability, namely economic, environmental, and social, by examining three scenarios that are expected to meet the three sustainability principles: economic prosperity, environmental sustainability, and social welfare. The simulation also shows that although there are opportunities to increase welfare, sustainability is difficult to achieve without additional support and incentives for farmers. In addition, our policy model can be used as a decision-support tool, specifically in the chocolate industry and for similar artisan food and agriculture sectors that mostly have a similar supply chain."

"BULOG mengemban tugas dalam menjamin ketahanan pangan, tugas publiknya adalah menyalurkan raskin, menyalurkan beras kepada golongan anggaran, dan mengelola cadangan beras pemerintah. Penyaluran Beras BULOG sangat bervariasi sesuai jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan konsumsi beras per RTS. Selain itu, pengadaan beras dalam negeri juga bervariasi tergantung dari kemampuan penyerapan BULOG akan produksi beras dalam negeri. BULOG bertanggung jawab mengelola stok dan stok penyangga untuk menjaga tersedianya beras setiap waktu ditengah ketidakpastian penyaluran dan pengadaan beras. Pendekatan sistem dinamis dapat digunakan untuk mempelajari perilaku sistem BULOG untuk menentukan jumlah stok beras yang optimal setiap waktu dan agar BULOG dapat mengambil kebijakan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan BULOG sebaiknya memiliki stok penyangga sejumlah 950 ribu-1 juta ton beras per bulan sehingga BULOG memiliki stok akhir minimal berjumlah 1.33-1.58 juta ton beras per bulan pada tahun 2014-2017. Kebijakan ketahanan stok bernilai tiga bulan dan dengan kebijakan tersebut stok nasional dan stok divisi regional BULOG di seluruh Indonesia tidak mengalami kehabisan stok (stock-out).

---

BULOG has task in ensuring food security, its public duties is channeling Raskin, distributing rice to budget class, and managing the government's rice reserves. BULOG rice distribution varies according to the number of Beneficiaries Targeted Households (RTS-PM) and the consumption of rice per RTS. In addition, the domestic rice procurement also varies depending on the BULOG's absorption capacity of the rice production in the country. BULOG is responsible for managing stock and bufferstock to maintain the availability of rice every time amid uncertainty of distribution and procurement of rice. System Dynamicsapproach can be used to study the behavior of the BULOG's system to determine the optimal number of stocks of rice every time therefore BULOG can take the right policy. The results showed BULOG should have a buffer stock of 950 thousand to 1 million tons of rice per month so BULOG has minimum stock of 1.33 until 1.58 million tons of rice per month in the year 2014-2017. Minimum stock requirement is worth three months and with that policy, the national stock and BULOG regional divisions stock across Indonesia had not run out of stock."

"Beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Permintaan beras terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan. Namun, adanya aktivitas alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan beras akan menyebabkan instabilitas baik di daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak strategi penyediaan beras di Kalimantan Selatan yang melalui pendekatan analisis kebijakan berbasis model sistem dinamis.Berdasarkan hasil simulasi hingga tahun 2025, alternatif kebijakan gabungan berupa program lahan sawah abadi, program intensifikasi dengan pendekatan System of Rice Intensification (SRI), dan program gerakan diversifikasi pangan memberikan hasil capaian terbaik, yaitu surplus 1 juta ton beras, pertumbuhan produksi mencapai 4,95% serta konsumsi beras per kapita berhasil ditekan hingga penurunan 1,5% tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang berswasembada beras berkelanjutan juga sebagai daerah pemasok kebutuhan beras nasional.

---

Rice is the staple food for the people of South Kalimantan. Rice demand continues to increase each year in line with population growth. However, the activity of land conversion and land availability constraints may lead to a decrease in the amount of rice production. The inability of the government to meet the needs of rice will lead to regional and national instability. This study aims to quantify the impact of rice supply strategies in South Kalimantan through policy analysis approach and based on system dynamics model.Based on the simulation results up to 2025, the combined form of alternative policies perennial wetland programs, intensification program with the System of Rice Intensification (SRI) approach, and the food diversification movement program gives the best performance, namely a surplus of 1 million tons of rice, production growth reaches 4, 95% and per capita rice consumption was reduced by a decrease of 1.5% each year. This makes South Kalimantan region self sufficient in rice as well as a regional supplier of sustainable national rice requirement."

"Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan strategi yang dirumuskan berdasarkan inisiatif pemerintah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan semangat not business as usual. MP3EI ini memiliki tiga pilar utama untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan melakukan pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Melalui langkah ini, Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita sebesar US$14.250-US$15.500 dengan total pendapatan nasional berkisar antara US$4,0 - 4,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi riil sebesar 8 - 9% per tahun hingga tahun 2025. Penerapan MP3EI ini disebar ke dalam 6 Koridor Ekonomi (KE) yang dikelompokkan menurut kegiatan ekonomi dan kesamaan karakteristik wilayah yang membuat evaluasi strategi menjadi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model sistem dinamis yang dapat menganalisis dan mengevaluasi penerapan strategi MP3EI di Indonesia. Model dibuat berdasarkan karakteristik setiap wilayah berdasarkan pembagian koridor ekonomi. Dari simulasi model yang telah dibuat untuk tujuan validasi, dihasilkan keluaran dengan tingkat kesalahan lebih kecil dari 5%. Pada penelitian ini model ini digunakan untuk menganalisis dampak strategi MP3EI terhadap indikator ekonomi.

---

Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) is a strategy formulated by government initiatives to accelerate Indonesia economic growth with a spirit not business as usual. MP3EI has three main pillars to achieve its objectives, namely to undertake economic development potential through economic corridors, improving national connectivity and strengthening of human resources, science. and technology.

Through this step, Indonesia is projected to be one of the developed countries in 2025 with income per capita about U.S. $ 14,250 to U.S. $ 15,500 with total national income ranged from U.S. $ 4,0 - 4,5 trillion and a projected real economic growth of 8-9% per year until 2025. The implementation of MP3EI distributed into 6 Economic Corridor (KE) which are grouped according to the similarity of economic activity and regional characteristics and make strategy evaluation become more complex.

This study aims to create a model of a system dynamics which can analyze and evaluate the implementation of MP3EI strategies in Indonesia. Models is built based on the characteristics of each region refer to the distribution of economic corridors. Based on simulation run on the model for validation purpose, this model has error rate less than 5%. In this study, the model was used to analyze the impact of the MP3EI strategy implementation to several economic indicators."

"Salah satu permasalahan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dalam menangani bencana-bencana alam besar. Salah satu yang dilakukan pemerintah suatu negara adalah menerima bantuan dari negara asing. Meski demikian, bantuan internasional ternyata tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap suatu negara, tetapi juga bisa mengancam ketahanan nasional suatu negara. bantuan internasional membuat penanganan bencana alam bukan sekedar bersifat kemanusiaan dan filantropisme, tapi juga bersifat politis. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari penerimaan bantuan internasional untuk bencana alam di suatu negara terhadap dinamika ketahanan nasional dengan metode Delphi. Analisis akan dijabarkan melalui sejumlah gatra dalam ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang pelru menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam, yaitu jenis dan skala bencana, bentuan bantuan, asal negara pendonor dan motif atau kepentingan dari negara pendonor. Para pakar juga menyarankan pemerintah untuk menerima bantuan berupa dana, barang/kebutuhan pokok dan teknologi/fasilitas, dan menolak bantuan berupa tentara dan relawan asing.

---

Problem that arises in developing countries like Indonesia is the limitations in dealing with major natural disasters. One of the actions of the government of a country is to receive assistance from a foreign country. However, foreign aid does not fully contribute to a country, but can also threaten a country's national resilience. Carneige and Dolan (2015) show that international assistance makes handling natural disasters not just humanitarian and philanthropic, but also political. Therefore, this study analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of receiving foreign aid for natural disasters in a country against the dynamics of national resilience by the Delphi method. The analysis will be elaborated through a number of gatra in national security, namely economic, political, ideological, socio-cultural and defense and security. Based on the results of the study, there are 4 factors that are considered by the government in responding to foreign aid in natural disasters, namely the type and scale of disasters, aid provisions, donor country of origin and motives or interests of donor countries. The experts also advised the government to accept aid in the form of funds, basic goods / needs and technology / facilities, and refused assistance in the form of foreign troops and volunteers."

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"Beras merupakan komoditas strategis politis dan menjadi makanan pokok bagi lebih dari 250 juta orang Indonesia, sehingga kebutuhan beras nasional harus selalu terpenuhi. Kebijakan ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan beras dan cadangan beras nasional. Masalah dalam penelitian ini adalah Indonesia masih mengimpor beras bahkan kehidupan petani belum sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pangan di Indonesia terutama beras dengan berbagai polemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, dan Sumber Daya Diplomasi Lingkungan melalui telaah Rezim Pangan (Food Regime) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan pangan Indonesia dan menganalisis gap tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan positivisme dan interpretivisme serta pendekatan penelitian mix-method. Hasil penelitian secara kualitatif yang diperoleh dari serangkaian wawancara mendalam, webinar dan Focus Group Discussion terkait pangan menjelaskan kapasitas ketiga sumber daya tersebut, sedangkan model kebijakan pangan menggunakan teknik pengujian data kuantitatif dengan Structural Equation Modeling yang melibatkan 403 responden. Selanjutnya, hasil penelitian menjelaskan adanya hubungan Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, Sumber Daya Diplomasi Lingkungan terhadap ketahanan pangan beras di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah model kebijakan pangan harus memasukkan salah satu prinsip lingkungan yaitu keberlanjutan. Penelitian diharapkan dapat merumuskan basis dan model ketahanan pangan Indonesia di masa yang akan datang.

---

Rice is a political-strategic commodity and a staple food for more than 250 million Indonesians, therefore, national rice demands must always be met. Food security policies are crucial to ensure the adequacy of rice supply and national rice reserves. Although Indonesia has allocated millions of hectares of rice fields, Indonesia still imports rice. This study analyzes food policy in Indonesia, especially rice with various polemics involving various stakeholders in the food sector. This study analyzes the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources by studying the Food Regime, which explains the development of Indonesian food policy. In addition, it analyzes the gap through positivism and interpretivism approaches and a mixed-method research approach. The results of the qualitative analysis by depth-interview, webinar-series, range of Focus Group Discussions explain the capacity of the three resources, while the food policy model uses quantitative data testing techniques with Structural Equation Modeling involving 403 respondents. The results of the research explain the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources on rice food security in Indonesia. The food policy model must include one of the environmental principles, namely sustainability. The research is expected to formulate the basis and model of Indonesian food security in the future."

"Pengolahan sampah plastik di negara-negara maju telah dikelola secara profesional oleh sektor formal. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengolahan sampah masih didominasi oleh peran sektor informal. Sektor informal memberikan kontribusi positif pada ekonomi sirkular plastik, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung keberlanjutan dengan pemenuhan permintaan bahan baku plastik melalui hasil daur ulang sampah plastik. Meskipun memiliki peran yang penting, kebijakan pemerintah yang mendukung atau mengoptimalkan sektor informal secara spesifik belum ada. Penelitian ini bertujuan memodelkan alternatif kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik sektor informal di Indonesia. Eksplorasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan sistem dinamis. Simulasi kebijakan dilakukan dengan beberapa skenario yang menyesuaikan kondisi dan peraturan yang sudah ada. Model dinamis dari sistem pengolahan sampah plastik inklusi sektor informal di Indonesia dijelaskan dalam 7 reinforcing loops dan 3 balancing loops. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, Insentif pajak bagi industri daur ulang dan Penambahan kapasitas informal Menjadi alternatif kebijakan terbaik.

---

The formal sector has professionally managed plastic waste processing in developed countries. In contrast to developing countries like Indonesia,  the role of the informal sector dominated the waste management system. The informal sector contributes positively to the plastic circular economy, reduces unemployment rates, and supports sustainability by meeting the demand for plastic raw materials through the recycling of plastic waste. Despite having an important role, government policies that explicitly support or optimize the informal sector do not exist. This study aims to model the policy alternatives for the informal sector of plastic waste management in Indonesia. The alternative exploration policy in the study was conducted using system dynamic modeling methods. Policy simulation is done with several scenarios that adapt existing conditions and regulations. The dynamic Model of the plastic waste processing system of informal sector inclusion in Indonesia is described in 7 reinforcing loops and 3 balancing loops. Based on the results of the simulation, tax incentive scenario for the recycling industry and the addition of informal capacity becomes the best policy alternative."

"ABSTRACTPeluang ekonomi bagi penerapan rantai pasok halal sangat besar di masa depan. Pasar industri halal diprediksi mencapai angka US 2.537 miliar pada tahun 2019 secara global. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya tidak ingin kehilangan momentum. Salah satunya, terbukti dengan perencanaan pemerintah dalam mengembangkan industri halal. Rantai Pasok halal merupakan prinsip yang digunakan dalam mengatur rantai pasok dengan tujuan untuk menjaga integritas halal dari satu sumber ke sebuah titik. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas halal dalam jenis industri ini. Penelitian yang mengarah kepada penerapan rantai pasok halal yang sustain mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan dalam melihat bagaimana penerapan rantai pasok halal dari sisi ekonomi dan lingkungan. Obyek penelitian adalah industri third-party logistic yang merupakan pemeran utama dala rantai pasok. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamis. Penelitian ini juga membahas skenario kebijakan yang mungkin terjadi. Kebijakan yang dicoba adalah kebijakan penetrasi pasar baru pada timur-tengah.

---

ABSTRACTOpportunities in the application of halal supply chain is very big in the future. Halal market is predicted to reach US 2,537 billion in 2019 globally. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world certainly does not want to lose momentum. One of them is proven by the government planning in developing halal industry. The halal supply chain is a principle used in managing supply chains in order to maintain the halal integrity from one source to a comsumer point. This is an important part in maintaining halal integrity in this type of industry. Research that leads to the application of sustainable halal supply chain is absolutely necessary. This study aims to see how the application of halal supply chain from the economic and environmental aspects. The research object is the third party logistic industry which is the main actor in the supply chain. This research uses dynamic system approach. The study also addresses possible policy scenarios. This research try to make policy scenario about new market penetration in middle east."