Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlatar belakang dari munculnya permasalahan berkurangnya kapasitas daya pembangkit Bendungan PLTA yang ada, akibat pendangkalan sungai dan sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampungan waduk dan umur bendungan.  Sedangkan kebutuhan akan listrik terus naik menyebabkan kelangkaan energi dimasa depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sejumlah instansi terkait mengadakan rapat di Solo tanggal 25 Agustus 2016 untuk membahasn hal tersebut, tema rapat tersebut adalah Pengembangan Infrastruktur PUPR dalam mendukung ketahanan energi wilayah Pulau Jawa-Bali. Solusi dari pemerintah untuk membangun bendungan-bendungan baru dianggap tidak sesuai dengan target pemerintah untuk mencapai 23% baruan energi ditahun 2025. Karena pembangunan bendungan baru membutuhkan waktu konstruksi yang lama. Solusi tersebut dianggap merupakan solusi jangka panjang yang tidak sejalan dengan target pemerintah. Sehingga pemerintah berupaya untuk mencari alternatif lain yaitu dengan memanfaatkan bendungan single purpose yang telah terbangun, seperti bendungan yang sebelumnya hanya diperuntukan untuk irigasi, banjir maupun air baku masyarakat. Bendungan single purpose tersebut akan di tambahkan pernagkat pembangkit didalam konstruksinya sehingga menjadi bendungan multipurpose yang dapat menghasilkan daya listrik. Solusi ini dianggap lebih efektif daripada membangun bendungan baru, karena dengan menambahkan instalasi atau perangkat pembangkit (PLTA) kedalam konstruks bendungan single purpose yang ada, tentunya tidak membutuhkan waktu konstruksi yang lama, keuntungan lainnya adalah menghemat anggaran pemerintah. Membangun bendungan baru, diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah mengambil langkah awal dengan melakukan rapid assesment dan mendapatkan 17 nama bendungan eksisting yang diharapkan memiliki potensi daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk mengganti daya listrik dari Waduk PLTA yang operasinya sudah tidak optimal. Diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan 23% tahun 2025. Dalam penelitian ini, akan menganalisa data hidrologis dari 17 bendungan tersebut untuk mengetahui besarnya potensi daya listrik yang mungkin dibangkitkan. Dengan mengumpulkan data hidrologi, menguji data tersebut secara statistik kemudian menggunakan metode Flow Duration Curve untuk menghitung debit rencana pembangkit, serta menghitung hasil akhirnya menggunakan rumus potensi daya sehingga diperolehlah total potesi energi yang mampu dibangkitkan dari 17 bendungan tersebut. Hasil dari pendekatan menunjukkan bahwa total energi dari 17 bendungan eksisting tersebut adalah 135 MW, angka ini belum dapat memenuhi angka target pemerintah untuk pembangkitan energi terbarukan tahun 2021 yaitu 1542 MW. Masih jauh dari target RUEN hingga tahun 2025 yang mencapai 45.200 MW (23%). Meski begitu, ini merupakan potensi awal yang baik sehingga pemerintah bisa menggali lebih banyak potensi bendungan eksisting lainnya.

---

The background is the emergence of the problem of reducing the power capacity of the existing hydropower dam, due to river silting and sedimentation which reduces the reservoir's storage capacity and the life of the dam. Meanwhile, the need for electricity continues to increase causing energy scarcity in the future. The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) with a number of related agencies held a meeting in Solo on August 25, 2016 to discuss this, the theme of the meeting was PUPR Infrastructure Development in supporting energy security in the Java-Bali region. The solution from the government to build new dams is considered not in accordance with the government's target of achieving 23% new energy by 2025. Because the construction of new dams requires a long construction time. The solution is considered a long-term solution that is not in line with the government's target. So the government is trying to find another alternative, namely by utilizing single-purpose dams that have been built, such as dams that were previously only intended for irrigation, flooding and community raw water. The single-purpose dam will be added with generating devices in its construction so that it becomes a multipurpose dam that can generate electrical power. This solution is considered more effective than building a new dam, because by adding a generator installation or device (PLTA) into the existing single-purpose dam construction, of course it does not require a long construction time, another advantage is saving the government budget. Building a new dam requires a lot of time and money. The government took the initial step by conducting a rapid assessment and obtaining 17 names of existing dams which are expected to have potential for electrical power that can be utilized to replace electrical power from hydropower reservoirs whose operations are no longer optimal. It is expected to be a solution to meet the new renewable energy mix target of 23% by 2025. In this study, we will analyze the hydrological data from the 17 dams to determine the amount of potential electrical power that may be generated. By collecting hydrological data, statistically testing the data and then using the Flow Duration Curve method to calculate the planned discharge of the generator, and calculating the final result using the power potential formula so that the total potential energy that can be generated from the 17 dams is obtained. The results of the approach show that the total energy of the 17 existing dams is 135 MW, this figure has not been able to meet the government's target figure for renewable energy generation in 2021, which is 1542 MW. It is still far from the RUEN target until 2025 which reaches 45,200 MW (23%). Even so, this is a good initial potential so that the government can explore more potential for other existing dams. "

"Kampung Mului merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah Desa SwanSlutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kampung Mului belum mendapat pasokan listrik dari PLN sehingga masyarakat memakai genset untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi daerah Kampung Mului merupakan alasan mendasar untuk memberdayakan potensi air terjun di Kampung Mului menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada penelitian ini dibahas kelayakan investasi PLTMH dari segi ekonomi menggunakan NPV, PI dan Payback Period PLTMH Kampung Mului 20 tahun beroperasi dengan biaya pengeluaran listrik masyarakat Kampung Mului jika tidak memakai PLTMH. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi daya air terjun Kampung Mului sebesar 123,4 kW dan kebutuhan beban listrik Kampung Mului sebesar 19,92 kW. Dari besarnya kebutuhan beban listrik Kampung Mului sehingga yang akan diambil debit air sungai sebesar 0.36 m3 /s dengan tinggi jatuh air 10 m. Hasil NPV skenario 2 sebesar Rp 6.770.000,- dan hasil NPV skenario 3 dengan iuran Rp 130.000,-/rumah dan Rp 43.000,-/rumah adalah sebesar Rp 755.960.000 dan Rp 4.280.000 yang menghasilkan nilai positif (>1), sehingga sumber dana tanpa bunga dan sumber dana hibah secara ekonomi investasi layak untuk membangun PLTMH. Hasil NPV skenario 1 dengan bunga tinggi dan rendah, sama-sama menghasilkan nilai negatif. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi (Payback Period) adalah 13 tahun 1 bulan. Hasil nilai PI dari 3 skenario yang telah didapat, hanya pada skenario 3 dengan nilai PI > 1 dengan nilai 1.0292 sehingga untuk metode PI yang layak untuk dibangun adalah hanya skenario 3. Harga pokok produksi untuk 20 tahun beroperasi sebesar Rp 582,89,- kWh. 

---

Kampung Mului is one of the villages in the area of SwanSlutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, East Kalimantan Province. Mului Village is one of the villages in the Paser Regency, East Kalimantan. Mului village has not received electricity from PLN, so the community uses generators for their daily needs. The condition of the Kampung Mului area is a fundamental reason for empowering the potential of a waterfall in Kampung Mului to be a source of Micro Hydro Power Plants (PLTMH). This study discusses the economic feasibility of PLTMH investment using NPV, PI and Payback Period for PLTMH Kampung Mului for 20 years operating at the cost of electricity expenditure for Kampung Mului community if they do not use PLTMH. The results of the study showed the potential of Kampung Mului waterfall is 123,4 kW and the electricity load needs of Kampung Mului was 19,92 kW. Of the magnitude of the need for electricity in Kampung Mului, the river water debit will be taken at 0,36 m3 / s with 10 m effective high. The NPV scenario 2 results of IDR 6.770.000 and the NPV results of scenario 3 with contributions of IDR 130.000 / house and IDR 43.000 / house is IDR 755.960.000 and IDR 4.280.000 which results in a positive value (> 1) , so that the source of funds without interest and sources of grant funds are economically feasible to build PLTMH. But for NPV scenario 1 results with high and low interest, both produce negative values. The length of time needed to return the investment cost (Payback Period) is 13 years 1 month. The results of PI values from the 3 scenarios that have been obtained, only in scenario 3 with PI values > 1 with a value of 1,0292 so that for the PI method that is feasible to be built is only scenario 3. The cost of production for 20 years of operation is Rp. 582,89, - kWh."

"Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.ABSTRACTTarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.

---

Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. "

"In 2020, renewable energy sources contribution in Indonesia’s energy production mix had only reached 14,71%. The percentage was still far from Indonesia’s renewable energy mix target of 23% in 2025 and 31% in 2050 according to their own national energy plan. To enhance their progress in reaching those targets, one way that can be done is to benefit promising renewable energy potential in many areas, including coastal area such as Muara Bungin Beach located in Pantai Bakti Village, Bekasi. The village mentioned before have an average of 3,26-5,41 m/s wind speed and solar radiation of 5-5,4 kWh/m2/day. To utilize the area’s potential, three units of The Sky Dancer TSD-500 wind turbine and two monocrystalline solar panels with a total capacity of 1800 Watt peak have been installed in that area since 2014, making Muara Bungin Village mostly known as Bungin Techno Village to public. Sadly, the wind turbines have been removed recently in October 2021 due to poor physical condition, and the solar panels rarely being used and maintenanced. A revitalization plan can be done to keep Bungin Techno Village’s existance in utilizing their renewable energy potential alive.

---

The revitalization plan will create huge project, which is to install renewable energy power plants that can serve Desa Pantai Bakti’s electricity demand. A modelling result by LEAP shows that Desa Pantai Bakti’s electricity demand will reach 1.965,1 kWh/day in 2031. The planned renewable energy power plants will handle electricity load of 1.021,85 kWh/day or 51,6% from the village’s total electricity demand. A solar power plant consisting 104 units of Monocrystalline Maysun Solar Cell 500 Wp Peak Power with a lifetime of 25 years, a wind power plant consisting 24 units of 2000 W/220 V capacity wind turbines with a lifetime of 20 years, and a waste-to-energy power plant consisting a TG30 gasification machine and a 200 kVa/160 kW capacity diesel genset Caterpillar with a lifetime of 20 years. The total cost for lifetime operation of the planned solar, wind, and waste-to-energy power plant is estimated to be around Rp1.519.049.423; Rp3.238.231.499; and Rp859.733.884 respectively. The investment for the renewable energy technology revitalization plan can be considered economically worthy, judging by the NPV and ROR of every single planned power plants showing positive values or greater than zero."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"Conservation Voltage Reduction (CVR) adalah metode untuk mengurangi konsumsi daya dan permintaan puncak. Ini bukan studi baru karena sudah banyak implementasi dan penelitian tentang CVR sebelumnya. CVR menyiratkan bahwa dengan mengurangi tegangan suatu perangkat atau sistem, daya yang dikonsumsi juga akan berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan persamaan daya listrik yang menyatakan bahwa daya sebanding dengan tegangan.Sistem energi terbarukan sedang meningkat karena semakin murah dan lebih efisien. Daya yang dikeluarkan oleh sistem energi terbarukan tergantung pada faktor sumbernya, apakah itu radiasi atau kecepatan angin. CVR memungkinkan pengurangan konsumsi daya beban. Ini membantu mengurangi beban sistem karena mereka tidak harus menghasilkan lebih banyak daya daripada kebutuhan beban.Sistem PV dan turbin angin mikro memiliki keluaran yang berbeda, tetapi keduanya perlu memasok beban yang sama dalam jaringan mikro. Kedua sistem pada akhirnya diubah menjadi daya AC untuk digunakan beban. Inverter digunakan di kedua sistem untuk membantu konversi. Inverter umum memiliki fluktuasi tegangan antara -20% dan +10% dari tegangan nominalnya. Sebuah sistem kontrol digunakan untuk mengatur tegangan keluaran inverter dan memastikan tidak mencapai kisaran tegangan maksimum. Sistem kontrol akan memungkinkan output inverter diatur lebih dekat ke tegangan nominal dan dengan demikian mengurangi tegangan berlebih.Sistem energi terbarukan menghasilkan tegangan yang lebih rendah setelah sistem kontrol diterapkan untuk mengatur keluaran inverter. CVR telah dicapai dalam sistem ini. Sistem telah mengurangi konsumsi daya dan dengan demikian menurunkan beban sistem. Sistem tidak menghemat energi dengan menerapkan CVR. Perangkat yang bergantung pada voltase masih akan membutuhkan lebih banyak daya jika voltase perangkat dinaikkan. Sistem PV dan turbin angin mikro dengan CVR memungkinkan beban mendapatkan input tegangan yang lebih sehat sekaligus mengurangi konsumsi daya.

---

Conservation voltage reduction (CVR) is a method to reduce power consumption and peak demand. It is not a new study as there have been plenty of implementations and research regarding CVR for a long time. CVR implies that by reducing the voltage of a device or system, the power consumed will also be reduced. This can be proven using the electrical power equation where it states that power is proportional to voltage. Renewable energy systems are on the rise as they are getting cheaper and more efficient. The power outputted by a renewable energy system depends on their source factor whether it is irradiance or wind speed. Conservation voltage reduction allows the reduction of power consumption of the load. This helps decrease the burden of the system as they do not have to generate more power than the load needs.

PV systems and micro wind turbines have different outputs, but both need to supply the same load in a micro-grid. Both systems are eventually converted to AC power for the load to use. An inverter is used in both systems to help with the conversion. A common inverter has a voltage fluctuation between -20% and +10% of its nominal voltage. A control system is used to regulate the inverter’s output voltage and make sure it does not reach the maximum voltage range. The control system will allow the output of the inverter to be regulated much closer to the nominal voltage and thus decreasing excess voltage. The renewable energy system outputs a lower voltage after a control system has been applied to regulate the output of the inverter. Conservation voltage reduction has been achieved in this system. The system has reduced power consumption and thus lowering the burden of the system. The system does not save energy by implementing conservation voltage reduction. A voltage-dependent device will still demand more power if the voltage of the device is increased. The PV and micro wind turbine system with CVR allows the load to benefit healthier voltage input while having reduced power consumption."

"Penetrasi pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke dalam jaringan sistem tenaga listrik dapat menyebabkan masalah pada stabilitas sistem, walaupun dapat membantu mengatasi masalah emisi karbon dan juga krisis iklim yang terjadi. Virtual Power Plant (VPP) merupakan sistem agregasi dari berbagai Distributed Energy Resources (DER), beban fleksibel, Battery Energy Storage System (BESS), dan sistem komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem dan memfasilitasi konsumen untuk melakukan transaksi energi listrik dengan utilitas. VPP mengkoordinasikan semua unit DER menjadi satu kesatuan untuk diintegrasikan ke dalam jaringan utama agar tidak membahayakan stabilitas sistem.. Konfigurasi sizing komponen yang optimal dan kehandalan sistem dapat ditentukan dengan menggunakan perangkat lunak XENDEE. Simulasi optimasi tekno-ekonomis dilakukan untuk mendapatkan sizing dari setiap komponen dan biaya kelistrikan dan simulasi aliran daya dilakukan untuk dapat melakukan analisis keandalan sistem. Dari hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian VPP di Universitas Indonesia mampu menurunkan biaya energi listrik, terutama pada skenario yang menerapkan skema tarif Time-of-Use (ToU) dan pemanfaatan teknologi BESS.

---

The penetration of Renewable Energy Sources (RES) into the power system grid can cause several problems with the system stability, although the penetration can also help overcome the issue of carbon emissions and the climate crisis. A Virtual Power Plant (VPP) is an aggregation system of various Distributed Energy Resources (DER), controllable loads, Battery Energy Storage System (BESS), and Communication System that can improve systems efficiency and facilitate consumers to do the energy trading. The VPP coordinates all DER units into one unit that can be integrated into the main grid without endangering the system stability. XENDEE software can be used to determine the optimal component sizing and to perform a reliability analysis. Techno-economic optimization simulations are aimed to obtain the optimal sizing of each component and calculate the cost of energy of the system. Power flow simulation is performed to conduct a system reliability analysis. The VPP design is expected to achieve optimal results technically and economically. From the simulation results, it can be concluded that the implementation of VPP at the University of Indonesia is able to reduce electricity costs, especially in scenarios that apply the Time-of-Use (ToU) tariff scheme and the utilization of BESS technology."

"Untuk mencapai pembangkitan listrik nol emisi karbon, diperlukan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi utama. Peningkatan pembangkitan listrik EBT memunculkan permasalahan stabilitas tegangan dan frekuensi serta masalah keandalan dikarenakan oleh karakteristik ketidakpastian dan intermiten dari pembangkit listrik EBT yang menggunakan sumber energi yang tidak dapat dikendalikan.Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem VPP pada Kawasan Berikat Nusantara dengan menggunakan perangkat lunak XENDEE. Perangkat lunak XENDEE akan melakukan optimasi tekno-ekonomi untuk memperoleh konfigurasi besaran kapasitas dari komponen VPP yang terbaik. Hasil dari optimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skenario sistem VPP yang mengimplementasikan PLTS dengan skema tarif eksisting untuk sektor industri dapat melakukan penghematan biaya tahunan dan penurunan COE sebesar 27%. Kapasitas PLTS yang merupakan hasil optimasi dari perangkat lunak XENDEE berkapasitas sebesar 4.4 MWp. Adapun skenario lain dimana terdapat teknologi BESS pada sistem VPP dengan skema tarif Time-of-Use, yang dapat melakukan penghematan biaya tahunan dan penurunan COE sebesar 19.1%. Skenario ini menggunakan kapasitas PLTS sebesar 4.4 MWp, BESS 4.48 MWh, dan inverter 749 kW. Sistem VPP yang menggunakan BESS juga dapat melakukan peak shaving sehingga dapat menurunkan nilai beban puncak dari jaringan utilitas. Seluruh skenario dari hasil simulasi memiliki hasil analisa aliran daya dengan tegangan pada tiap bus yang mematuhi standar grid code dengan deviasi tegangan tertinggi bernilai 0.12% dari tegangan nominalnya.

---

To achieve zero-carbon emission electricity generation, Renewable Energy Resources (RES) are needed as the main energy source. The increase in RES raises problems of voltage and frequency stability, as well as reliability problems due to the uncertain and intermittent characteristics of RES. The solution to this challenge is a Virtual Power Plant (VPP) system. VPP is a system that aggregates multiple generation, load, and storage systems to replicate a large-scale power plant. VPP was introduced to RES generation  without sacrificing network stability and reliability, as well as offering many other technical and economic benefits. This study aims to design a VPP system in the PT KBN industrial area using XENDEE. XENDEE will perform techno-economic optimization to obtain the best capacity configuration of the VPP component. The optimization results indicate that by implementing a PV system within an existing tariff scheme for industrial load, a VPP system scenario can achieve annual cost savings and a reduction in COE of 30.2%. The optimized capacity of the PV system using XENDEE software is 4.4 MWp. Another scenario involves a VPP system with Battery Energy Storage System (BESS) technology and a Time-of-Use tariff scheme, which can achieve annual cost savings and a reduction in COE of 19.1%. This scenario uses a PV system capacity of 4.4 MWp, a BESS of 4.48 MWh, and an inverter of 749 kW. A VPP system that uses BESS can also perform peak shaving, thereby reducing the peak load value of the utility network. All simulation scenarios have power flow analysis results with voltages at each bus complying with the grid code standard, with the highest voltage deviation being 0.12% of the nominal voltage."

"Energi listrik adalah energi yang sangat vital bagi semua umat manusia di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan kaya dengan potensi energi lautnya. Energi laut yang cukup potensial di Indonesia adalah energi gelombang laut karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan luas daerah dua pertiga bagian adalah lautan serta gelombang laut yang tidak pernah berhenti sepanjang hari dengan ketinggian yang cukup tinggi 0,5 m ndash; 4m . Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut PLTGL mampu memanfaatkan energi gelombang laut dikonversi menjadi energi listrik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat rancang bangun dan menganalisa penggunaan PLTGL metode tuas pengungkit versi 1.0 sebagai pembangkit listrik skala kecil. Metode yang digunakan penulis yaitu mempelajari dasar teori tentang gelombang laut, tuas pengungkit, gerak 2 roda berhubungan, generator sinkron 1 fasa, studi literatur tentang konversi energi listrik dari energy gelombang laut, dan merancang sistem PLTGL metode tuas pengungkit versi 1.0 yang dikopel dengan generator sinkron 1 fasa dan beberapa komponen pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah prototype PLTGL metode tuas pengungkit versi 1.0 dengan kecepatan putar roda maksimum 2,3 rad/s, tegangan maksimum 3,341 volt, daya maksimum 0,165 Watt, dan efisiensi 2,74 pada amplitudo 9 cm dan periode 2,07 s. Kata kunci: Gelombang laut, Roda Gigi Freewheel, Energi terbarukan, Pembangkit Listrik, Tuas Pengungkit.

---

Electrical energy is a very vital energy for all human beings around the world including Indonesia. Indonesia as an archipelago is rich with its marine energy potential. The potential marine energy in Indonesia is ocean wave energy because Indonesia has the second longest coastline in the world and the area of two thirds is sea and sea waves that never stop all day long with high altitude 0,5m 4m . Marine Wave Power Plants PLTGL are able to harness ocean wave energy converted into electrical energy. Therefore, this study aims to design and analyze the use of PLTGL method of levers lever version 1.0 as a small scale power plant. The method used by the author is to study the basic theory of sea waves, levers, 2 wheel motion related, 1 phase syncronous generator, literature study on the conversion of electrical energy from sea wave energy, and to design PLTGL system of lever method version 1.0 which is coupled with synchronous generator 1 phase and some supporting components. The result of this research is prototype PLTGL method of levers lever version 1.0 with maximum rotational speed of 2,3 rad s, maximum voltage 3,341 volt, maximum power 0,165 Watt, and efficiency 2,74 at Amplitude of 9 cm and period 2,07 s."

"This book makes use of existing scenarios to sketch a new structure for Germany's and Europe's electricity system that will be able to cope simultaneously with the fundamental demands for economic efficiency, environmental sustainability and supply security. "