Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kegiatan pengadaan tanah masih menjadi persoalan utama dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Begitu juga pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan lambat bahkan tidak tuntas. Proses pengadaan tanah dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil secara aktual dilaksanakan lebih lama dari jangka waktu yang ditetapkan. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada setiap proses tahapan tersebut melalui wawancara langsung dengan acuan studi literatur. Setelah dikumpulkan faktor risiko yang memengaruhi keterlambatan proses pengadaan tanah, lalu faktor risiko diverifikasi oleh pakar kemudian ditanyakan pendapat responden dari stakeholder terlibat. Analisa risiko dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang dominan memengaruhi kinerja waktu pengadaan tanah. Melalui sebaran kuesioner, pendapat responden tentang tingkat dampak dan tingkat frekuensi diketahui sehingga dapat dilakukan analisa peringkat risiko dengan risiko tinggi. Peringkat risiko dengan risiko tinggi ditanggapi dengan respon risiko. Tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dalam respon risiko dapat digunakan sebagai strategi percepatan pengadaan tanah di Dinas Bina Marga.

---

Land acquisition activities are still the main problem in accelerating the provision of infrastructure in Indonesia. Likewise, the development of road infrastructure in the DKI Jakarta Province is running slowly and even incompletely. The land acquisition process begins with the stages of planning, preparation, implementation, and delivery of the actual results carried out longer than the stipulated time period. Risk identification is carried out to find out the problems that exist in each of these stages through direct interviews with reference to literature studies. After collecting the risk factors that affect the delay in the land acquisition process, then the risk factors are verified by experts and then asked the opinion of respondents from the stakeholders involved. Risk analysis was conducted to determine the dominant risk factors affecting the timing of land acquisition. Through the distribution of questionnaires, respondents' opinions about the level of impact and the level of frequency are known so that a risk rating analysis with high risk can be carried out. Risk ratings with high risk are responded to with a risk response. Preventive and corrective actions in risk response can be used as a strategy for accelerating land acquisition at Dinas Bina Marga.

"

"Kegiatan pengadaan tanah masih menjadi persoalan utama dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Begitu juga pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan lambat bahkan tidak tuntas. Proses pengadaan tanah dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil secara aktual dilaksanakan lebih lama dari jangka waktu yang ditetapkan. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada setiap proses tahapan tersebut melalui wawancara langsung dengan acuan studi literatur. Setelah dikumpulkan faktor risiko yang memengaruhi keterlambatan proses pengadaan tanah, lalu faktor risiko diverifikasi oleh pakar kemudian ditanyakan pendapat responden dari stakeholder terlibat. Analisa risiko dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang dominan memengaruhi kinerja waktu pengadaan tanah. Melalui sebaran kuesioner, pendapat responden tentang tingkat dampak dan tingkat frekuensi diketahui sehingga dapat dilakukan analisa peringkat risiko dengan risiko tinggi. Peringkat risiko dengan risiko tinggi ditanggapi dengan respon risiko. Tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dalam respon risiko dapat digunakan sebagai strategi percepatan pengadaan tanah di Dinas Bina Marga.

---

Land acquisition activities are still the main problem in accelerating the provision of infrastructure in Indonesia. Likewise, the development of road infrastructure in the DKI Jakarta Province is running slowly and even incompletely. The land acquisition process begins with the stages of planning, preparation, implementation, and delivery of the actual results carried out longer than the stipulated time period. Risk identification is carried out to find out the problems that exist in each of these stages through direct interviews with reference to literature studies. After collecting the risk factors that affect the delay in the land acquisition process, then the risk factors are verified by experts and then asked the opinion of respondents from the stakeholders involved. Risk analysis was conducted to determine the dominant risk factors affecting the timing of land acquisition. Through the distribution of questionnaires, respondents' opinions about the level of impact and the level of frequency are known so that a risk rating analysis with high risk can be carried out. Risk ratings with high risk are responded to with a risk response. Preventive and corrective actions in risk response can be used as a strategy for accelerating land acquisition at Dinas Bina Marga."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan dalam kegiatan pembangunan. Untuk memperoleh tanah dalam kegiatan tersebut, maka pihak instansi yang memerlukan tanah melakukan suatu upaya agar proyek yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan tanahnya untuk proyek tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah. Sebagai salah satu contoh kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah direalisasikan pembangunan jalan Outer Ring Road dengan jalan Lenteng Agung. Permasalahan yang timbul dari pengadaan tanah khususnya untuk kepentingan umum tersebut adalah masalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena proyek tersebut. Hal ini disebabkan oleh mekanisme musyawarah dalam penentuan ganti kerugian yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Perjanjian antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi merupakan salah satu aspek dari hukum perjanjian, dimana dalam pasal 1338 KHUPerdata menyatakan kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang melaksanakan perjanjian sebagai undang-undang dan juga dalam pasal 1320 KHUPerdata yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah adanya kata sepakat diantara mereka yang melakukan perjanjian. Pada tahun 1993 pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 55 tahun 1993 yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun dengan keluarnya peraturan baru ini masih juga terdapat permasalahan di lapangan dalam rangka pengadaan tanah terutama menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ganti kerugian yang disebabkan oleh karena masih terdapat kelemahan dari materi yang diatur dalam Keppres No 55 Tahun 1993."

"ABSTRAKIklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.

---

ABSTRACTThe climate which always changed had been established the unpredictable weather. One of the worst impact is flood. But it could be overcome if human did a good preparedness regarding to this problem. Jakarta as the capital city, and also as the center of governance, economy and education is not allowed to get those threats. South Jakarta as the water infiltration area in Jakarta holds an importanta role in overcoming the flood. To overcome this problem, its very important to establish a reservoir in Lebak Bulus. Because of this reason, the land provision for development regarding to public needs is established. The land provision for public needs is regulated in President’s Decree No. 36/2005 jo No. 65/2006.The implementation of land provision is a complex problem because there are lots of steps and processes that need to be done, thus many stakeholders have different interests in this issue. This problem will be solved in this thesis with title “The Land Provision for Development Lebak Bulus Reservoir Construction in South Jakarta and it aims to know the process, the obstacles that existed, and also the solution of land provision for Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta). The method that has been used in this research is juridical-empiric and the type of this research is analytical-descriptive; its a procedure or problem resolution that has been conducted based on the actual facts in land provision case. The result of this research shows the compensation rate in Lebak Bulus reservoir construction which is not appropriate with community’s needs. The community wants a compensation that suitable with market rate, but they do not concern with the location of land and the physical condition of the construction that would affected the compensation, and the social factor of the land. The government also has a slow action to give compensation, it creates the unfair sphere among community because community lost their land, but they still could not get their rights."

"Perwujudan sistem transportasi yang terintegrasi adalah bagian dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Bus Rapid Transit BRT sebagai moda angkutan modern menjadi poros utama dalam mengembangkan integrasi transportasi berbasis jalan. Namun, pengintegrasian ini bukanlah hal yang mudah karena kepemilikan angkutan jalan di Jakarta tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga dimiliki oleh pihak swasta. Untuk mengetahui bagaimana implementasi BRT di DKI Jakarta, peneliti mengacu pada pendapat Lloyd Wright 2007 yang didasarkan pada dimensi lembaga pelaksana, kontrak operasional, konstruksi, dan pemeliharaan.Sementara untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pengintegrasian angkutan umum berbasis jalan dengan busway, peneliti menggunakan pendapat John Preston 2008 dengan berpedoman pada dimensi integrasi informasi angkutan umum, pelayanan transportasi publik, sistem tiket dan tarif, transportasi publik dengan transportasi pribadi, kelembagaan, transportasi publik dengan perencanaan tata ruang, dan transportasi dengan infrastruktur sosial. Seluruh pokok pembahasan tersebut diteliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif.Hasil analisis menunjukkan belum seluruhnya dimensi dan indikator transportasi terintegrasi sudah diimplementasikan. Berkontraknya PT Kopaja yang melayani bus feeder, restrukturusisasi trayek, rencana SBU, e-ticketing, fasilitas park and ride menunjukkan output dari pelaksanaan strategi ini. Namun untuk menarik kerjasama operator eksisting agar berkontrak Rp/km dengan PT Transjakarta memiliki tantangan tersendiri. Saran dari peneliti adalahmengadopsi pola pengelolaan industri migas terutama setelah terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di akhir tahun 2015 namun belum efektif keberadaannya.

---

Manifestation of integrated transport system is the objective of DKI Jakarta Provincial Government as a way to solve traffic congestion. Bus Rapid Transit BRT as a modern transport become a major hub in developing the integration of road based transport. Meanwhile, such integration is not easy because the ownership of public transportation in Jakarta is not only owned by government but also by private. Finding how the implementation of BRT in Jakarta, researcher refer to Lloyd Wright's opinion 2007 which based on the dimension of implementing agencies, operational contracts, construction, and maintenance.

While finding how the implementation of integration strategy road based public transport to the busway, researcher refer to John Preston's opinion 2008 which based on the integration of information of public transport, public transport services integration, ticketing systems and fares integration, intgeration of public transport and private transport, integration of authorities, integration public transport and land use planning, and transport with social infrastructure. All subjects researched using post positivism approach and qualitative research method.

The analysis indicates dimension and indicator of transport not have been fully implemented. The elaboration of PT Kopaja in serving feeder bus in a contract, route restructuring, business unit objective plan, e ticketing, park ride facility are the output of the implementation of this strategy. Still, attracting the existing operator to cooperate on Rp km with PT Transjakarta in a contract has it own challenge. The researcher rsquo s advice is to adopt the management pattern of the oil and gas industry, especially after the establishment of the Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek at the end of 2015 but has not been effectively function."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melalukan wawancara. Masalah-masalah yang timbui tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi, tidak digunakannya lembaga pencabutan hak sebagai upaya terakhir, adanya sengketa pemilikan hak atas tanah, disalahgunakannya lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri, tidak adanya ketentuan mengenai harga ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai selama tiga puluh tahun dan adanya klaim pihak ketiga atas ganti rugi yang sudah dibayarkan kepada pihak lain atau masalah salah bayar. Dapat disimpulkan bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 belum dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Dipandang perlu untuk melakukan upaya pembaharuan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah. Selain itu, juga terdapat kelemahan pada aparatur pelaksana pembangunan, kurangnya faktor fasilitas yang mendukung dan faktor masyarakat yang terkena pembangunan seringkali mempersulit jalannya pembangunan."

"Bangunan-bangunan gedung merupakan kontributor terbesar konsumsi energi di berbagai negara. Konsumsi energi ini telah menyebabkan masalah serius seperti pemanasan global. Salah satu upaya mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan pembangunan green building. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap percepatan implementasi green building di DKI Jakarta ditinjau dari perspektif owner dan developer serta melakukan strategi penyelesaian. Hasil AHP menunjukkan bahwa faktor efisiensi energi bangunan, regulasi pemerintah mengenai energi bangunan, pendidikan green building dan nilai investasi green building merupakan empat faktor peringkat teratas yang perlu dilakukan strategi tepat terhadap percepatan implementasi green building.

---

Buildings are the largest contributor of energy consumption in various countries. Energy consumption has led to serious problems such as global warming. One effort to reduce the impact of global warming is with green building construction. This study aims to determine what factors affect the acceleration of the implementation of green building in Jakarta viewed from the perspective of owners and developers as well as perform settlement strategy. AHP results indicate that buildings energy efficiency, government regulations regarding building energy, green building education and green building investment value factor as top four ranking factors that need to be done strategy to accelerate the implementation of green building."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."