Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan salah satu tujuan para migran karena memiliki harapan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan mereka, terutama di bidang ekonomi. Beberapa tuan tanah di Rukun Warga 09 Kemanggisan Jakarta Barat melihat adanya peluang untuk menjadikan bangunan atau tanah miliknya sebagai kontrakan dikarenakan kepadatan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan sarana fasilitas umum di sekitar area ini. Terdapat 41 tuan tanah dengan total 246 unit terbangun dan 180 unit terisi yang tersebar di area ini. Pengontrak banyak yang merupakan migran dengan mayoritas menyewa unit yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan. Pengontrak lansia sebagai kelompok usia minoritas mungkin memiliki pola pilihan tempat tinggal yang khas karena mereka memiliki perilaku yang berbeda dari kelompok usia lainnya dan lansia cenderung berpegang teguh pada sejarah masa lalu dalam menghadapi transisi sosiokultur antara budaya asli dan tuan rumah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh budaya dalam kepuasan merumah yang terjadi pada tingkat sosiokultur yang berbeda dengan mengamati penerapan budaya asli lansia pengontrak terhadap aktivitas dan unit tinggal. Penulisan skripsi ini mengeksplor sejauh mana implementasi terhadap personal space yang terikat pada budaya Jawa yang merupakan budaya asli dilakukan oleh lansia pada unit kontrakan mereka dapat terpengaruh dengan budaya lokal sehingga hasil penulisan dapat menjelaskan apakah lansia tersebut masih memegang erat budaya hunian Jawa atau mengalami strategi akulturasi yang menyebabkan adanya penggabungan nilai-nilai budaya di dalam unit tinggal.

---

DKI Jakarta as a capital city of Indonesia is one of destinations for migrants who are hoping to improve their living standard as well as economic level. Some landlords in Rukun Warga 09 Kemanggisan had seen the opportunity of making their properties for rent due to citizen high necessity for public facilites around this area. There are 246 houses with 180 of them occupied which belongs to 41 landlords spreading accross the area. The majority of tenants are migrants who look for units that located nearby their workplace. There are variations in age groups ranging from teenagers to elderly. Elderly tenants in Rukun Warga 09 may have different lifestyle from another age groups and also the elderly tenants tend to cling to their past history in the face of sociocultural transition between their original culture and the local culture. This study examines the influence of cultural factors on housing satisfaction which occurs at different sociocultural levels by observing the application of the elderly tenant’s original culture in their activities and units. This paper explores how far the implementation of personal space within elderly tenants, which is bounded to javanese as their original culture in their units, could be influenced by the local culture. This study can explain whether the elderly tenants still holding tight to their javanese housing culture or having an acculturation strategy which causes merge of cultural values in their units. "

"Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat.Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat.Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi.Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang."

"Sekitar 51% penduduk kota Jakarta termasuk golongan miskin (Konstruksi Nopember 1986), yang pada umumnya berpenghasilan rendah tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Untuk menunjang kelangsungan kehidupan manusiawinya, mereka membutuhkan rumah. Namun pada kenyataannya kebutuhan akan rumah tersebut sulit untuk dapat dipenuhi dengan usaha sendiri, mengingat adanya berbagai keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Untuk hal ini, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya bantuan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di beberapa lokasi. Tetapi sangat disayangkan, upaya yang telah dilakukan tersebut tampaknya belum berhasil mencapai sasaran penghuni kelompok tujuan (sektor informal). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor keterbatasan finansial dari masyarakat sektor informal, ketidak tepatan memilih lokasi lingkungan Rumah Susun Sewa Harian, belum terpenuhinya persyaratan rumah sehingga menyebabkan penghuninya tidak betah bertempat tinggal di rumah tersebut, atau oleh sebab-sebab lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebetahan penghuni Rumah Susun Sawa Harian, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perumus kebijakan untuk melakukan pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di masa yang akan datang.

---

About 51% of the Jakarta population is classified as poor. A majority of group has low unfixed income and belongs to the informal sector. To sustain their living, they need housing. In reality it is difficult for them to fulfill this nee on their effort due to the limited resource. For this reason, Jakarta Municipality has taken steps to help them by developing daily rental apartment complexes. It seems that this effort has not been successful in reaching its target group (the informal sector). This condition maybe is caused by several factors such as limited financial capacities of the informal sector, mislocation of the apartment complexes, housing conditions that are below standard requirements which results in high tenants turn over because they don't feel at home in this condition.

This research is aimed at getting a description of factors that influence positive feeling about the housing. The results are expected to be use as inputs to policy makers in developing similar daily rental apartments in the future."

"Dalam proses menghuni, individu akan melakukan rangkaian aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan huniannya agar dapat merasa nyaman. Perilaku ini termasuk dalam perilaku home-making untuk mewujudkan idealisme ‘rumah’ (sense of home) pribadi individu dalam hunian, termasuk hunian sewa. Hunian sewa merupakan bangunan atau ruang yang dihuni dalam jangka waktu tertentu melalui kesepakatan kontrak antara pemilik dan penyewa oleh karena itu hunian sewa dapat dikatakan memiliki sifat temporer. Variabel waktu dalam bentuk kontrak menghuni adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu menciptakan sense of home di hunian sewa menjadi tidak stabil. Untuk memahami perilaku merumah di lingkungan yang tidak stabil, aktivitas yang dilakukan individu dapat dilihat sebagai komponen penyusun pola perilaku mewujudkan sense of home di hunian sewa melalui pemahaman home-assembling. Home-assembling adalah suatu bentuk perilaku home-making dilihat melalui perspektif teori assemblage yang dikemukakan oleh Deleuze, Guattari (1980) dan Delanda (2006). Dalam penulisan, aktivitas individu dikategorikan ke dalam absis ketidakstabilan teori assemblage yaitu Territorialization, De-territorialization, Material, Expressive, Coding dan De-coding untuk memahami bagaimana pola pikir individu menanggapi ketidakstabilan lingkungan hunian sewa untuk mewujudkan sense of home.

---

During their residence, individuals engage in a variety of activities to adapt to their living environment in order to feel comfortable. This behavior can be included as a home-making behaviour to construct the sense of home in housing, including rental housing. A rental housing is a building / space that has been concluded for a certain period of time by a contract between the owner and the tenant, and can be said to have a temporary property. Time in the form of renting contract is one of the factors that can affect an individual's home-making behavior in rental housing becomes unstable. In order to understand home-making behavior in such an unstable environment, the activities performed by individual can be regarded as a component of the behavioral pattern of constructing sense of home in rental housing from understanding the concept of home-assembling. Home assembling is a form of home-making behavior in the perspective of assemblage theory proposed by Deleuze, Guatter (1980) and DeLanda (2006). In this article, in order to understand how the individual's thinking to respond the instability of the rental housing, the individual activities are described as the axes of instability from the assemblage theory, namely Territorialization, De-territorialization, Materials, and Expressions, Coding and De-coding."

"Rumah-rumah di Gampong Lubok Sukon di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, tcnnasuk salah satu kclompok rumah dengan konsep privasi yang menjadikan nilai ajaran keislaman sebagai acuan kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pcngaturan tata ruang rumah terkait konsep privasi dengan menggunakan metode naturalistik, karcna karakter objek amatan mcmiliki budaya yang spcsifik. Analisis penelitian dilakukan secara induktif, dcngan menyusun kesimpulan berdasarkan abstraksi temuan-temuan di lapangan. Bahwa masyarakat Gampong Lubo~ Sukon mempunyai pcngaturan tata ruang privasi bagi para penghuninya, baik dalam rangka interaksi sesama penghuni maupun orang luar (tamu). Selain itu juga harus mampu mendukung interaksi penghuni dengan Tuhannya (interaksi transendental). Di dalam pcngaturan rumah tinggal terdapat gradasi tingkat privasi yang ditentukan oleh faktor gender. Konsep ini dilatarbelakangi oleh nilai ajaran Islam dengan budaya, yang terwujud di dalam pola peruangan rumah tinggal karena konsep inferior bagi perempuan dan superior bagi laki-laki, karena aurat perempuan yang lcbih banyak daripada laki-laki)."

"Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat.Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Khususnya pada pekerjaan elektrikal, banyak terjadi kecelakaan kerja saat pekerjaan elektrikal yang mebahayakan para pekerja elektrikal. Untuk itu perlu dibuatkan simulasi pemodelan biaya SMK3 agar dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan dengan informasi proyek yang minimum pada tahap awal. perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif. Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh, maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen elektrikal pada bangunan gedung rumah susun sewa di Provinsi DKI Jakarta berbasis WBS. Dan hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa presentase total biaya K3 sebesar 0.087%, dengan adanya perhitungan biaya K3 membuat nilai proyek semakin meningkat.

---

With the lack of rental housing needs still very large, the need for building rental apartments in the future is still very high. In the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. The construction industry is a dangerous industry that often takes its toll. Referring to the Manpower Social Service Provider (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the highest national sector work accident rate. Especially in electrical work, there are many work accidents during electrical work that endanger electrical workers. For this reason, it is necessary to make a simulation of SMK3 cost modeling in order to estimate the costs needed with minimum project information at an early stage. Activity-based cost calculation has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, making WBS and determining work items appropriately is a useful effort and is needed for effective activity-based risk assessment. So based on the above findings, given the high plan of building rental flats, the high number of occupational accidents and the lack of comprehensive OSH funding, this study focuses on developing OSH costs for the electrical component work in rental flats in DKI Province. Jakarta-based WBS. And the final results of this study found that the percentage of total OHS costs was 0.087%, with the calculation of OHS costs made the value of the project increased."

"ABSTRAKALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society."

"ABSTRAK 1. MASALAH POKOK. Perjanjian sewa menyewa ruangan mulai banyak dikenal khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. Bd,3/2I4./I9/1972 tanggal (Nopember 1972 tentang Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Ternpat Usaha, Sejak saat tersebut mulai banyak pihak swasta yang mendirikan gedung-gedung perkantoran, dengan tujuan untuk menyewakan ruangan- ruangannya. Sejak tanggal 1 April 1985, telah dimulailah operasi pe nerbangan secara resmi di Bandar Udara Internasional ' Jakarta Soekarno Hatta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no, 20 tahun 198i| tentang Perum Pelabuhan Udara Cengkareng dan Keputusan Menteri Perhubungan no. KM,6/0T.OO2/Phb-65 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng ;adalah satu-satunya pengelola Pelabuhan Udara Cengkareng,. yaitu sebagai satu-satunya badan/pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah untiik mengelola Pe labuhan Udara Cengkareng, termasuk menyewakan fasilitas-fasili tas yang tersedia. Fasilitas-fasilitas yang dapat disewakan di Bandar Uda ra Internasional Jakarta Soekarno Hatta di tetapkan oleh Mente ri Perhubungan, .dan saat ini telah dituangkan dalam Surat Keputusannya no. KM 212/PR.303/PHB-85 tanggal 30 Oktober 1985 tentang Tarif Sewa Sewa di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta, Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada se wa raenyewa ruangan saja, sehingga judul yang dikemukakan pe nulis adalah Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekamo Hatta, Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Bandar Udara Inter nasional Jakarta Soekarno Hatta ini dilaksanakan secara tertu lis dalam bentuk akte dibawah tangan, Bahan baku perjanjiannya disediakan pihak Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng dalam bentuk standard form, dan para pihak penyewa tinggal menyetujui/menanda tangani formulir terse but. Pokok pembahasan penulis adalgh pembahasan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta yang pada dasamya telah dituangkan dalam suatu standard form, didasarkan atas hukum positip dan pendapat-pendapat para akhli hukum. 2. METOPE PENELITIAN. Sesuai dengan data-data yang diperlukan yang meliputi data primer dan sekunder, maka penelitian dilaksanakan dilapangan dan kepustakaan, a. Sifat penelitian. Penelitian dilaksanakan secara empiris normatip, karena data-data yang diperlukan meliputi data primer dan sekunder. b, Metode pengolahan dan anallsa data, Untuk mengurapulkan data-data yang diperlukan, maka pe nelitian yang dilaksanakan adalah : 1, Studi kepustakaan / library reseach 2. Penelitian lapangan / field reseach ( meliputi wawancara dan observasi ). 3. HAL-HAL YANG DIKETEMUKAN. a, Temyata KUH Perdata buku III tidak, mengatur tentang sewa menyewa ruangan, Dalam praktek temyata ketentuan buku III bab VII, bagian 2 dan 3 tentang.sewa menyewa tanah, rumah dan isi rumah digunakan juga dalam perjanjian sewa menyewa barang-barang pada umumnya. Jadi dengan demikian maka pada dasamya ketentuan biiku III bab VII bagian 2 dan 3 tersebut berlaku juga dalam perjanjian sewa menyewa ruangan. b, Dengan adanya sistim terbuka buku III KUHPerdata dan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaima di simpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, maka, temyata ketentuan-ketentuan buku III KUH Perdata hanya berperan sebagai hukum pelengkan, dengan pengertian bahwa para pihak bebas membuat perjanjian secara menyimpang dari ketentuan buku III KUH Perdata, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban unium. Jadi ketentuan-ketentuan dalam buku III hanya raengikat/ berlaku sepanjang tentang hal-hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian Dalam perjanjian sewa menyewa ruangan, biasanya perjanjiannya dilaksanakan secara tertulis dan dalam bentuk akte dibawah tangan Dalam hal ini pihak yang menyewakan biasanya 'telah menyediakan bahan baku perjanjian sewa menyewa dalam bentuk standard form, yang kemudian tinggal disodorkan kepada masing-masing pihak penyewa untuk disetujui/ ditandatangani, Keuntungan utama perjanjian sewa menyewa yang demiki an adalah perjanjian dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak banyak mengeluarkan biaya, d, Dalam suatu perjanjian timbal balik, biasanya para pihak selalu berusaha mengemukakan kepentingannya ma sing-masing, dan berusaha menghindarkan timbulnya kerugian dalam bentuk apapun, Sejalan dengan hal ini maka dalam suatu perjanjian .timbal balik para pihak biasanya sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1265 dan pasal 126 KUH Perdata, Hal ini mengingat penyelesaian masalah perdata melalui badan pengadilan dalam tiga tingkatan biasanya memerlukan waktu yang lama, e, Menurut pasal 15II-8 KUH Perdata, yang dapat menjadi obyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah benda atau barang ( zaak ). Berdasarkan penapsiran analogi dari pasal -1999 KUHPerdata dan pendapat para ahli hukum, ternyata ruangan dapat dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa, k- SARAN-SAPAN. Pada pokoknya penulis menyarankan agar dalam lapangan hukum perjanjian segera dilaksanakan kodlfikasi, Hal ini mengingat hukum perjanjian dalam buku III KUH Perdata telah kiino dan tidak didasarkan atas pandangan masyarakat In donesia, Rancangan kodifikasi htikum perjanjian pernah dikemukakan oleh Prof, Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional ke I yang diadakan oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia ( MIPI ) di Malang tanggal 3 s/d 9 Agustus 1958. Menurur Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, hukum perjanjian adalah suatu bagian hukum, yang dapat dikodifikasikan dalam waktu pendek."

"Pertambahan penduduk di kota besar tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kota seperti perumahan. Maka pembangunan rumah susun merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan pemukiman di perkotaan. Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan rumah susun yang ada dinilai kurang memadai karena kurang memenuhi kebutuhan para penghuni, terutama penghuni rumah susun sederhana. Kondisi luas dan ukuran ruang serta kepadatan hunian di rumah susun membutuhkan daya penyesuian diri dari penghuni mengingat sebagian masyarakat masih terbiasa tinggal di rumah horisontal bukan rumah vertikal dan massal. Keterbatasan yang ada di rumah susun tentulah akan membawa dampak pada kebebasan penghuni. Berbagai keluhan muncul, salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan privacy akibat keterbatasan yang ada di rumah susun. Menurut Marshall (1966) privacy terbagi menjadi 6, yaitu: seclution, solitude, intimacy, anonimity, reseve dan not neighbouring (Bell, et al, l990:388; Hall, 1983:643: Holahan, 1982:237; Jones, Hendrick & Epstein, l979:450). Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan privacy, penghuni akan melakukah usaha untuk rnendapatkan privacy. Menurut Holahan(1982:249) dan Altman & Chemes (1980:79) berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan privacy, yaitu verbal, non verbal dan tingkah laku memanfaatkan benda atau ruang yang ada dilingkungan. Menurut Altman (1975 dalam Holahan, l982:251) privacy dibutuhkan oleh setiap manusia disetiap budaya tanpa kecuali karena privacy memberikan manfaat bagi manusia, yaitu: mengatur interaksi sosial, mengatur informasi, memelihara ketertiban kelompok, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan membentuk otonomi diri. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Jenisprrvacy manakah yang diutamakan oleh penghuni rumah susun?2. Bagaimanakah tingkah laku yang dilakukan penghuni untuk mendapatkan privacy yang diutamakannya di rumah susun?Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan di Rumah Susun Bidara Cina, Cawang, Jakata Timur. Subyek penelitian ini adalah penghuni Rumah Susun Bidara Cina. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner jenis privacy yang diutamakan dan kuesioner tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan. Untuk mengetahui jenis privacy yang diutamakan dan tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan, digunakan rumus frekuensi persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Penghuni rumah susun lebih mengutamakan privacy not neighbouring dalam kehidupannya2. Tingkah laku yang banyak dipilih oleh penghuni untuk mendapatkan privacy not neighbouring adalah tingkah laku non verbal. Dan tingkah laku yang kurang diinginkan untuk dilakukan oleh penghuni Rumah Susun Bidara Cina apabila ingin mendapatkan privacy not neighbouring adalah Tingkah laku Verbal.Ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dilakukan studi lanjut yang lebih intensif untuk meneliti intensitas hubungan sosial antar penghuni di lingkungan rumah susun, melakukan studi banding untuk melihat pengaruh kepadatan di hunian vertikal dengan kepadatan di hunian horisontal terhadap hubungan sosial di antara penghuni, untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih mendalam rnengenai privacy, selain dilakukan pengukuran kuantitaif dengan kuesioner, juga dilakukan pengukuran kualitiatif melalui wawancara."