Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis upaya pemanfaatan identitas etnis Buton oleh Kubu Ali Mazi – Lukman Abunawas pada pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 serta apa faktor yang menyebabkan pemilih etnis Buton mendukung Ali Mazi – Lukman Abunawas dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018. Dalam mengkaji topik ini penulis menggunakan teori identitas etnis Isajiw (1999) yang terdiri dari dimensi kognitif, dimensi moral dan dimensi afektif. Analisis data yang digunakan adalah deskripitif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan identitas etnis Buton oleh Kubu Ali Mazi – Lukman Abunawas pada Pilgub Sultra tahun 2018 yakni dengan penggunaan kelompok pemuda Buton, figur lokal dan simbol etnik Buton berupa bahasa daerah Buton pada masa kampanye. Bahasa etnis menjadi instrumen dalam melakukan pendekatan secara emosional karena akan terasa adanya perasaan kekitaan antara kandidat dan masyarakat. Faktor penyebab dukungan pemilih etnis Buton  kepada Ali Mazi dan Lukman Abunawas dipengaruhi oleh faktor sosiologis pemilih beretnis Buton yang masih dipengaruhi oleh Perangkat Adat Kesultanan Buton. Kemenangan Ali Mazi dipengaruhi juga oleh masyarakat etnis Buton yang cenderung memilih berdasarkan kesamaan etnis. Teori identitas etnis yang dikemukakan Isajiw (1999) relevan untuk diterapkan pada studi kasus tentang identitas etnis Buton dalam Pilgub Sultra 2018 di Kota Baubau. Studi ini melihat dimensi kognitif, dimensi moral, dimensi afektif dan pendekatan primordial sangat mempengaruhi kandidat dalam memperoleh suara pemilih masyarakat etnis Buton di Kota Baubau pada Pilgub Sultra tahun 2018.

---

This study analyzes the utilization efforts of Butonese ethnic identity by Ali Mazi - Lukman Abunawas in 2018 Southeast Sulawesi governor election and what the factors that caused Butonese ethnic voter support Ali Mazi – Lukman Abunawas in the election. In studying this topic, the writer used ethnic identity theory of Isajiw (1999) that consists of cognitive, moral and affective dimension. This research used qualitative descriptive analysis. The research result showed that the utilization efforts of Butonese ethnic identity by Ali Mazi - Lukman Abunawas in 2018 Southeast Sulawesi governor election are by the use of Butonese youth community, local figure and ethnicity symbol such as their local language during the campaign. It can be the instrument to build emotional bonding like the sense of belonging between the candidate and the community. The caused factors behind Butonese ethnic support to the candidate were influenced by the sociological factors of Butonese voters who are still influenced by Buton Sultanate customs. Their victory is also influenced by the community votes that are usually based on their ethnicity similarity. Ethnicity identity theory that is presented by Isajiw (1999) is relevant to be implemented in the case study of Butonese identity in Southeast Sulawesi governor election in Baubau. This study is looking on cognitive, moral and affective dimension as well as primordial approach that influence the Butonese votes in Baubau for Southeast Sulawesi governor election 2018. "

"Konliik antar elit politik lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru merupakan suatu fenomena politik baru dalam lanscap perpolitikan di Indonesia yang jarang ditemukan pada masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, konflik yang sering terjadi adalah konflik antara elit politik di pusat dengan masyarakat di tingkat lokal atau konliik anlar elit politik pusat dalam memperebutkan pengaruh di tingkat lokal.Dalam konteks Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2003-2008, studi ini menemukan berbagai pola konflik, baik yang bersifat kontinuitas maupun pergeseran pola konflik. Pertama, pola konflik yang bersifat kontinuitas adalah pola konflik yang bersifat ulangan dari pola konflik sebelumnya, yakni konflik antar elit politik lokal yang didasarkan pada kepenlingan aliran politik dan kesukuan/wilayah. Konflik kepentingan antar aliran politik dan kesukuan wilayah adalah konflik yang kerapkali terjadi pada mesa sebelumnya. Bahkan konfiik yang didasarkan atas kepentingan suku sudah terjadi sejak zaman penjajahan.Kedua, ditemukan pergeseran pola konflik, dari konflik yang bersifat vertikal (antara kelompok bangsawan dangan bukan bangsawan) berubah menjadi konflik horizontal (konflik antar kelompok kepentingan). Konfiik kepentingan antara kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa yang selama ini dominan dalam setiap pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan, secara perlahan tidak muncul Iagi. Temuan teresbut menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman, pemilihan pemimpir: di Sulawesi Selatan seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai global. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dikenal teguh dalam menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Namun demikian tuntutan perubahan dan perkembangan zaman juga tidak dapat dinafikan.Ketiga, studi ini juga menemukan bahwa konflik antar elit politik yang terjadi di tingkat lokal tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan, persaingan, dan pertentangan antar elit di tingkat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap elit politik di tingkat pusat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik antar elit politik di tingkat lokal maupun pusat merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Meskipun elit politik di pusat memberikan kekuasaan kepada elit lokal maupun masyarakat unluk mengambil keputusan politik, tetapi elit politik di pusat masih tetap ingin berkuasa. Namun demikian, dalam kondisi tertentu elit poiitik lokal juga kerapkali mengambil keputusan sendiri dengan mengabaikan kebijakan elit politik pusat.Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan suatu konsep teori bahwa desentralisasi politik tidak serta merta dapat mendorong kebebasan dan kemandirian elit politik lokal dan masyarakat secara substansial dalam mengambil keputusan politik. Elit politik di pusat masih berpengaruh, bahkan dalam kondisi tertenlu dapat memaksakan keinginan politiknya. Namun demikian, adanya kekuasaan politik yang diberikan secara perlahan memungkinkan elit politik lokal dan masyarakal dapat mengambil keputusan secara otonom tanpa bergantung pada elit politik pusat.

---

Local elite conflict after New Order regime is a new political phenomenon in the Indonesian political landscape which uneasy to find previously. In previous period, the existing conflicts usually took place between central political elite with local community or among central political elite themselves.

In the context of local election in South Sulawesi to select new Govemor and Vice Governor for the period or 2003-2008, this study tries to identify several patterns of conflict which are continuously or altering pattern of political conflict. First, continuous conflict replicates from previous conflict, based on political tradition and ethnic. These conflicts existed even before the independence of the state.

Second, there is a political alteration from vertical conflict (among royal families with ordinary people) to horizontal conflict (among interest groups). Conflict between royal families and ordinary people which is common in the elite selection process, slowly decrease and fade away. This finding shows that parallel with the change of an era, the election of local elite in the province should consider both local and global culture. This concept is based on the fact that the community in the province is lcnown as a faithful society in holding their cultural value. However, the global changing cannot be denied by the people.

Third, this study also found that local political elite is not caused by differentiation, competition and contradiction in the local context, but it is also influenced by political opinion of elite in Jakarta. This finding shows that political conflict in local or central context is inter-connected and influential one to another. Even the political elites in Jakarta give power to the local elite to rule the province, but they still want to involve. However, in certain condition, local political elites sometimes make their own decision and disobey central elite?s policy.

Based on those findings, it can be formulated a theoretical concept that political decentralization is not automatically endorse local political elite and society freedom and autonomy to decide substantive political decision. Political elites in Jakarta are still influential, even in certain condition can endorse their interest. However, the transfer of political power slowly gives a chance to local political elite and society to make their own decision autonomously independent fiom political elite in Jakarta."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Sejak dilantikan sebagai presiden republik Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo telah membangun sebuah visi pembangunan "Indonesia sebagai poros maritim dunia". Visi ini telah jelas uapaya mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai progam pemerintah dalam bidang pembangunan sumber daya maritim. Gayung bersambut dengan visi tersebut, studi-studi tentang maritim bermunculan dai berbagai perspektif yang berusahan menonjolkan kekuatan sumber daya maritim yang berbagai perspektif yang berusaha menonjolkan kekuatan sumber daya maritim yang beraneka ragam. Namum ditengah dorongan pemerintah dan dukungan studi pengembangan sumber daya maritim tersebut, meninggalkan aktivitas bidang kemaritiman. Karena itu, studi ini mencoba menyajikan mengurai faktor-faktor penyebab sehingga mereka beralih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif, dan untuk memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) pelaku disertai dengan metode jiwa melaut yaitu 1) beratnya kehidupan laut, 2) faktor keamanan, 3) faktor modal dan teknologi, dan 4) terdapat lahan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan."

"Kegiatan pertambangan dan industri nikel pada kawasan Pomalaa telah memberi dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan good mining practice, ekologi industri, dan tanggung jawab sosial diharapkan dapat menyeimbangkan aktivitas pertambangan dan industri dengan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan akibat kegiatan pertambangan dan industri nikel adalah perubahan kualitas lingkungan, prasarana sosial yang belum memadai, serta penyerapan tenaga kerja yang minim. Riset ini bertujuan menganalisis kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyakarat, serta membuat model keseimbangan kawasan pertambangan dan industri nikel yang berkelanjutan. Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, serta menggunakan Analytical Network Process ANP untuk membuat model keseimbangan. Hasil riset memperlihatkan adanya perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pertambangan, prasarana sosial yang masih kurang, persepsi dan mata pencaharian yang beragam, serta rendahnya pendapatan masyarakat. Model keseimbangan kawasan pertambangan dan industri nikel yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep good mining practice, ekologi industri, dan tanggung jawab sosial secara seimbang.

---

Mining activity and nickel industry in the Pomalaa area have affected the environment, social, and economy. It is expected that the implementation of good mining practice, industrial ecology, and social responsibility will balance the mining and industrial activities with the sustainability of environment, social, and economy. The problems caused by the mining activity and nickel industry are the changes of environmental quality, inadequate social infrastructure, and minimal employment. This research aims to analyze the environmental and socio-economy conditions of the community as well as creating a balanced model of the sustainable mining area and nickel industry. The descriptive method with the qualitative approach is used to know the environmental, social, and economic conditions of the community. The Analytical Network Process ANP is also used to make balance model. The research results show the existence of changes in the environmental changes due to the mining activity, inadequate social infrastructure, diverse perceptions and livelihoods, and low community income. The balanced model of the mining area and sustainable nickel industry can be realized by implementing the concept of good mining practice, industrial ecology, and social responsibility in a balanced manner."

"ABSTRAKBagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACTFor urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election."

"Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu, pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura secara simultan dan parsial. Ketiga, menganalisis strategi politik pesantren dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dengan teknik analisis data regresi logistik. Hasil pengolahan data menyimpulkan, pertama, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura, yaitu, politik pesantren, program kerja, partai politik, dan dukungan masyarakat muslim modern. Kedua, secara simultan keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, sedangkan secara parsial ada lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, yaitu, program kerja, dukungan masyarkat muslim modern, politik pesantren dengan indikator banyaknya alumni, gender daerah Sumenep, dan gender daerah Bangkalan. Ketiga, hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa strategi politik pesantren yang dijalankan paslon Khofifah-Emil adalah memaksimalkan banyaknya jaringan alumni dan dukungan pesantren modern atau semi modern (masyarakat muslim modern).

---

This research has three aims, first, knowing the factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura. Second, analyzing the influence of these factors on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura simultaneously and partially. Third, analyze the pesantren's political strategy in winning the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura. The results of data processing conclude, first, there are 4 (four) factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura, namely, pesantren politics, work programs, political parties, and the support of the modern Muslim community. Second, simultaneously these four factors influence the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, while partially five variables have a significant effect on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, namely, work programs, support for modern Muslim communities, pesantren politics with indicators of the number of alumni, the regional gender of Sumenep, and the regional gender of Bangkalan. Third, the results of the logistic regression indicate that the pesantren political strategy carried out by the Khofifah-Emil candidate pair is to maximize the number of alumni networks and support for modern or semi-modern pesantren (modern Muslim societies)."

"Keberlangsungan pelayanan dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan hal yang harus diupayakan dengan optimal dengan meningkatkan retensi dokter karena sulitnya melakukan rekrutmen dokter baru. Puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan puskesmas tanpa dokter dengan proporsi terbesar karena tidak diminati. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kelima tertinggi puskesmas tanpa dokter di Indonesia pada tahun 2022 padahal terdapat fakultas kedokteran di provinsi tersebut. Berdasarkan data SISDMK tahun 2020 hingga 2022 dokter tidak retensi berada di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara padahal kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, memberikan insentif dokter puskesmas dan memberikan bantuan biaya pendidikan termasuk ke fakultas kedokteran. Seluruh puskesmas kawasan sangat terpencil selanjutnya memiliki dokter tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dokter retensi di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara adalah fakor individu (karakter petualang, dapat membawa anak yang belum berusia sekolah ke tempat penugasan, dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon seluler dan bisa mengakses kota sebulan sekali); faktor pekerjaan (hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, memiliki tim, insentif finansial yang sangat memadai); faktor lingkungan tempat tinggal (kondisi geografis yang bisa diadaptasi, respon yang baik dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang kondusif); dan faktor sistem kesehatan (distribusi dokter terkait Program Penugasan Khusus). Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan tempat tinggal yang memadai, koordinasi untuk peningkatan sumber daya listrik, mengusulkan melalui Dana Desa untuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kondisi jalan, memberikan peluang pekerjaan pasangan dokter, merekrut dokter di awal karir, mendukung pendidikan berkelanjutan, optimalisasi transportasi merujuk pasien, dukungan telehealth dan telemedicine, kebijakan afirmasi pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dalam pemberian insentif dokter, kebijakan disinsentif pemerintah kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan dokter puskesmas, membangun puskesmas kawasan sangat terpencil sepaket dengan rumah dinas, melakukan wajib pengabdian program beasiswa pendidikan dokter dan mengembangkan sistem informasi kehadiran dokter.

---

The continuity of doctor services in very remote public health centers must be optimally pursued by increasing doctor retention due to the difficulty of recruiting new doctors. Very remote public health centers have the largest proportion of public health centers without doctors because they are not in demand. Sulawesi Selatan Province has the fifth highest number of public health centers without doctors in Indonesia in 2022, even though there is a medical faculty in the province. Based on SISDMK data from 2020 to 2022, doctors are not retained in very remote public health centers in Konawe Utara Regency even though this district has a very high fiscal capacity, provides incentives for public health center doctors, and provides tuition assistance to medical faculties. All very remote public health centers then have doctors from 2023 to 2024. This study aims to analyze doctor retention in very remote public health centers in Konawe Utara District, Sulawesi Selatan Province in 2024. This research is a non-experimental study with a qualitative approach. Data collection was conducted by in-depth interviews and document review. The results showed that the factors affecting the retention of doctors in very remote health public centers in Konawe Utara Regency are individual factors (adventurous character, can bring children who are not yet school age to the place of assignment, can communicate with family via cellular phone and can access the city once a month); work factors (good relationships with colleagues and had of the public health center, having a team, adequate financial incentives); environmental factors (adaptable geographical conditions, good response from the community, and conducive security conditions); and health system factors (distribution of doctors related to the Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program). Strategies to improve the retention of doctors in very remote area health centers in Konawe Utara Regency by providing adequate housing, coordinating the improvement of electricity resources, proposing through the Dana Desa for the availability of clean water and the construction of road conditions, providing job opportunities for doctors' spouses, recruiting doctors early in their careers, supporting continuing education, optimizing transportation to refer patients, supporting telehealth and telemedicine, affirmative policies for district governments with low or very low fiscal capacity in providing doctor incentives, disincentive policies for district governments that do not meet the needs of community health center doctors, building very remote area public health centers in combination with official houses, conducting compulsory dedication of doctor education scholarship programs and developing doctor attendance information systems."

"Di era reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia saat ini, salah satu agenda penting adalah masalah komitmen dari implementasi program otonomi daerah. Salah satu peristiwa politik yang menarik untuk diteliti di era otonomi daerah saat ini adalah fenomena konflik dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana, dari hasil voting DPRD Provinsi Lampung berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Alzier Thabrani dan Ansori Yunus. Namun pemerintah pusat tidak mau mengesahkan hasil pemilihan karena menilai tidak sesuai prosedur UU dan status hukum Alzier sebagai tersangka. DPRD Lampung tidak menerima alasan pusat yang dinilai tidak relevan. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara elit politik di pusat dan daerah. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang membuat penulis tertarik meneliti dan menulis tesis yang berjudul "Konflik Elit Politik Pusat dan Daerah" (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori-teori konflik politik elit, konsep politik lokal dan relasi antara pusat dan daerah. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan gambaran bagaimana fenomena terjadinya konflik antara pusat dan daerah.Dari hasil temuan penelitian diketahui faktor utama penyebab konflik politik ini terjadi, adalah karena sejak awal Megawati sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP PDIP memang tidak menyukai terpilihnya kader PDIP sendiri, Alzier dan lebih memilih kader Golkar, Oemarsono sebagai Gubernur- Lampung. Selain karena alasan klasik Oemarsono berpengalaman sebagai Gubernur dan diharapkan bisa menaikkan suara PDIP pada pemilu 2004, juga sebenarnya terjadi politik uang dan perempuan yang diterima elit pimpinan DPP PDIP dari pendukung Oemarsono. Selain itu, terjadi konflik internal di PDIP, dimana elit DPP tidak mengakomodir aspirasi lokal (DPC dan DPD Lampung) yang melalui keputusan rapat kerja daerah telah memilih Alzier sebagai calon Gubernur dari PDIP. Implikasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, telah mengaplikasikan teori konflik elit politik dan konsep politik lokal yang masih relevan. Tetapi, perlu dimodifikasi konsep relasi pusat dan daerah versi barat ke dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia. Sampai sekarang, konflik ini masih berproses dan menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas gugatan yang diajukan Alzier kepada pemerintah pusat.Jumlah halaman : v + 167 halaman + 7 Label, diagram dan gambarDaftar Pustaka : 47 buku dan artikel/jurnal, 9 produk UU/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri, 1 disertasi dan 1 tesis, 5 media massa, 3 situs dotcom, 8 nara sumber; 8 lampiran.

---

Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)Nowadays, in the reform era in Indonesia, one of the important issues is concerning the commitment to implement the regional autonomy. One of the interesting political events to be researched is the conflict on the election of Governor and Deputy Governor of Lampung of 2003-2008. The voting result of Lampung parliament (DPRD) has appointed Alzier Thabrani and Ansori Yunus to become the Governor and Deputy, respectively. However, the Central Government is in position not to legalize the election result on the ground that the election was conducted in comply with the Law and due to Alzier's status as the suspect. In this regard, DPRD Lampung did not accept the central government's decision for somewhat irrelevant. As the result, there is a sustainable conflict within the political elite in the central government and local government as well_ The issue has become increasingly attractive the author to carry out some research and to - write the thesis titling "Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)". The theory used in the research is the theory of elite political conflict, local political concept and the relation between central and local government. Method used in the research is analytical descriptive approach, which shows the description on how the conflict between the central and local government has taken place.

The research shows that the main factor causing the political conflict, is ever since Megawati as the president and "PDIP" leader dislikes the elected person who came from PDIP, i.e. Alzier. And therefore, she prefers the Golkar Party candidate, i.e. Oemarsono elected as the Governor of Lampung. Providing the classic argument that Oemarsono has experience as a Governor and he was highly expected to increase the PDIP votes on the 2004 election. The money politics and scandal involving woman politics which was provided by Oemarsono supporters to the PDIP central chairman also happened. Apart from this, an internal conflict at the PDIP has happened when the central chairman elite (DPP) failed to accommodate local (DPC & DPD) of Lampung aspiration. For the DPC and the DPD has appointed Alzier to become the governor candidate from the PDIP_ Theoritical implication used in the research is the relevant political elite conflict and local political concept. Hovewer, it is necessary to modify the western concept of local and central relation into the perspective of unitarian nation like Indonesia. Up to now, this conflict is ongoing and still waiting for the Supreme Court decision on the Alzier's appeal to the central government.

Number of pages : v + 167 pages + 7 tables, diagrams and pictures;

References: 47 books and papers 1 journals, 9 products of Laws/Government Regulations 1 Ministerial Decrees, 1 dissertation and 1 thesis, 5 mass medias, 3 sites of dotcom, 8 sources; 8 attachments."