Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi yang semakin melesat maju mengakibatkan kegiatan jual-beli barang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Bukan hanya barang yang memilki bentuk fisik, tetapi juga barang-barang dalam bentuk digital. Demikian juga dengan kegiatan hiburan dimana kegiatan berlangganan streaming online menjadi alternatif pilihan hiburan di masa pandemi. Penelitian ini membahas mengenai administrasi pajak pada penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online dari luar daerah pabean pada transaksi business-to-consumer. Penelitian ini juga membahas mengenai strategi pengawasan pemungutan PPN dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online ini. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi komparasi. Perbandingan dengan UU GST Australia, UU IGST di India dan UU JCT di Jepang digunakan sebagai komparasi administrasi perpajakan dengan peraturan PMSE yang berlaku saat ini di Indonesia yang peraturan teknisnya diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup jelas pada aspek administrasinya, yang meliputi ketentuan dalam pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), definisi mengenai objek pajak digital, pihak pemungut PPN atau VAT Collector serta tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang dalam kegiatan berlangganan online streaming. Sementara itu, belum ada pengawasan terkait pemajakan dalam pengimplentasian peraturan PMSE di Indonesia. DJP masih mengandalkan kesukarelaan pemungut PPN PMSE kegiatan online streaming untuk melaporkan PPN yang dipungut (voluntary tax compliance). DJP belum memiliki perbandingan transaksi kegiatan berlanggan online streaming yang sebenarnya.. Dari situasi serta kondisi ini, DJP perlu segera melakukan improvement khususnya pada system e-government dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

---

The evolusion of technology nowadays makes buying and selling activities of goods easier to do. Not only goods that have physical form, but also all goods in digital form. Likewise with entertainment activities especially during this pandemic situation, all done through internet. This study discusses tax administration on the policy of collecting Value Added Tax (VAT) in PMSE transactions on the use of digital products through online streaming subscription activities from outside the customs area in business-to-consumer transactions. This study also discusses the strategy of controlling VAT reporting in PMSE transactions on the use of digital products through this online streaming subscription activity. The research method was carried out with a qualitative approach through comparative study. Comparison with the Australian GST Law, the IGST Law in India and the JCT Law in Japan are used as a comparison of the design of tax administration policies with the PMSE regulations currently in effect in Indonesia whose technical regulations are regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. The results of this study indicate that there are quite clear differences in the administrative aspects. These differences include provisions for registration as a Taxable Entrepreneur (PKP), definitions of digital tax objects, VAT collectors or VAT Collectors and procedures for collecting and reporting VAT/GST payable in online streaming subscription activities. Meanwhile, there is no law enforcement in control related to taxation in the implementation of PMSE regulations in Indonesia. DJP still relies on the voluntary tax compliance of PMSE VAT collectors in online streaming activities to report the VAT collected. DJP does not have a comparison of actual streaming online subscription activity transactions. Thus, it is necessary to create a VAT reporting monitoring system on the PMSE Portal provided by e-government system. From this situation and condition, DGT needs to immediately make improvements, especially in the e-government system in the context of tax intensification and extensification."

"Perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah menyebabkan berkembangnya jenis barang dan jasa yang dijual di media tersebut. Dengan tingginya pengguna internet di Indonesia maka hal ini menjadikan adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatiannya atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa digital. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang didukung dari data-data yang diperoleh selama penelitian, buku-buku, literatur dan sumber lain yang relevan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi produk digital diatur dalam Pasal 3A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 dan juga Permenkeu Nomor 40/PMK.03/2010 yang mengatur mekanisme reverse charge di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan tersebut belum dapat berjalan efektif, hal tersebut karena beban pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang dibebankan kepada si pembeli atau konsumen. Selain itu adanya pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia juga menambah rumitnya permasalahan ini. Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara lain masih terbatas pada lingkup Pajak Penghasilan. Maka dari itu pemerintah perlu untuk segera memperbarui pengaturan mekanisme pengenaan pajak pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dan juga memperluas lingkup yang ada di Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

---

The development of electronic trading (e-commerce) has led to the growth of goods and services sold in the digital platform/marketplace. With the high Internet users in Indonesia, this makes the urgency for the Indonesian Government to increase its attention to the imposition of value added tax on digital goods and services. The research methods in this study are supported literature research from data obtained during research, books, literature and other relevant sources. The imposition of value added tax (VAT) on the transaction of digital products is regulated in article 3A paragraph (3) UU No. 42 year 2009 and also Permenkeu number 40/PMK. 03/2010 which regulates reverse charge mechanism in Indonesia. However, in its execution, such arrangements have not been able to run effectively, it is due to the burden of voting, reporting and withholding tax payable to the buyer or the consumer. In addition, there are business actors who are not domiciled in Indonesia also increase the complexity of this problem. Therefore, the Government needs to promptly update the setting of the imposition of value added tax on digital goods and services and also expand the scope of the agreement in the avoidance of double taxation."

"Penelitian ini membahas metode split payment dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada konten digital. Ketentuan pengenaan PPN pada konten digital telah diatur melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini Menjelaskan identifikasi taxable person dan time of supply PPN atas penyerahan konten digital, menjelaskan mekanisme Metode Split Payment pada PPN atas penyerahan konten digital, dan menjelaskan mekanisme Metode Split Payment di negara Polandia, Italia, dan Bulgaria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature mengenai kebijakan dan peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dan jurnal terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode split payment atas PPN atas konten digital sesuai dengan konsep taxable person dan time of supply. Mekanisme metode split payment telah diterapkan di negara Bulgaria, Polandia, dan Italia dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan pengusaha lokal yang melakukan pemungutan PPN dan pengusaha asing yang tidak melakukan pemungutan PPN atas konten digital. Skema ini dapat menjadi alternatif di Indonesia sebab Bank selaku penyedia layanan pembayaran terletak di daerah yurisdiksi akibatnya akses informasi pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN menjadi lebih mudah dilakukan. Dіgіtalіѕaѕі ѕіѕtem рerрajakan harus dilakukan oleh otoritas pajak, terutama DJP meskipun memіlіkі damрak yang рosіtіf walaupun di sisi lain memiliki ƅerƅagai macam tantangan.

---

This research discusses the split payment method in Value Added Tax (VAT) on digital content. Provisions for the imposition of VAT on digital content have been regulated through Law No. 2 Of 2020 (Law No. 2 of 2020). The research’s objectives are to explain the identification of taxable persons and time of supply of VAT for digital content, explain the mechanism of the Split Payment Method on VAT for digital content, and explain the mechanism of the Split Payment Method in Poland, Italy, and Bulgaria. The type of research is descriptive using quantitative approach with a literature study on related Value Added Tax policies and regulations and related journals. Based on the results, the writer has found that the split payment method of VAT on digital content is in accordance with the concept of a taxable person and time of supply. The split payment method mechanism has been implemented in Bulgaria, Poland, and Italy with the aim of reducing inequality between local entrepreneurs who collect VAT and foreign entrepreneurs who do not collect VAT on digital content. This scheme can be an alternative in Indonesia because the Bank as a payment service provider is located in a jurisdictional area so that access to information on collecting VAT becomes easier. The tax authorities, especially DJP, have to carry out a solicitation issue, even though it has a рositive impact, although on the other hand it has various kinds of challenges."

"ABSTRAKTransaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini, perdagangan elektronik yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi perdagangan, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dam/atau jasa yang diperoleh. Konsumsi barang dan/atau jasa merupakan hal yang terutang PPN. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dan membandingkan bagaimana kebijakan dan pengenaan PPN, khususnya atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE dengan negara lainnya di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan karakteristik PPN yang bersifat netral, serta sesuai dengan konsep destination principle dan didasari oleh asas perpajakan revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi yang dapat memberi kemudahan dan efisiensi bagi pemerintah dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi internal dan eksternal, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

ABSTRACTDigital transaction increasingly dominating the trading system in this era, electronic commerce arises due to technological developments. The government needs to implement a policy strategy to optimize taxation of digital transactions, one of which is through the VAT policy on Trade Through Electronic System. In a trade transaction, the consumer is the party who utilizes the goods and/or services obtained. Consumption of goods and/or services is subject to VAT payable. One of the VAT payable of consumption in the Customs Area is imposed regardless of the origin of the goods and/or services, including those which imported from outside the Customs Area. This research discusses about policy of VAT of Digital Goods and Services from outside into Customs and Excises Territory through Trade Through Electronic Systems (foreign e-commerce), which regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the background reason of the policys formulation and to analyze the strategy of implementation which the Government has planned, also to compare the policy and implementation of VAT, especially about foreign e-commerce transaction of Digital Goods and Services, along with the other countries in ASEAN. The method of this research is a descriptive method and the study approach in this research is qualitative. The result of this research indicates that the formulation of the policies is based by the Governments attempt to collect a VAT of goods and/or services from overseas as accordant with the principle of tax collections which are equalityand the characteristic of VAT that tends to be neutral, also suitable with the concept of destination principle and based by the principle of revenue productivity taxation. In the establishment of policies, Government chose the option that give eases and efficiencies for both Government and Taxpayers who engages in taxation obligations. Furthermore, the strategy of implementation which Government prepares is to hold an internalized and externalities socialization, and to organize a decent system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah tugas dan fungsi pengawasan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Account Representative (AR) di KPP Badora dalam melakukan pengawasan terhadap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menggunakan model ADKAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mixed method. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR mengalami hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE berdasarkan model ADKAR. Pada aspek awareness dan desire tidak ditemukan hambatan bagi AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Namun pada aspek knowledge, ability, dan reinforcement terdapat hambatan bagi AR dalam melakukan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Pada aspek knowledge, AR masih kurang memahami proses bisnis pemungut PPN PMSE. Pada aspek ability, terdapat beberapa hambatan yaitu belum adanya data pembanding nilai transaksi dan jumlah traffic, sistem informasi pengawasan yang belum mendukung, dan pengenaan sanksi yang belum dapat ditindaklanjuti. Pada aspek reinforcement, AR belum didukung dengan proses bisnis pengawasan yang sesuai dengan karakteristik pemungut PPN PMSE.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) has changed the duty and supervisory function of the KPP Badan dan Orang Asing (Badora) to supervise Value-Added Tax (VAT) Collectors on Trading Through Electronic Systems (TTES). This research aims to analyze the obstacles faced by Account Representatives (AR) at KPP Badora in supervising TTES VAT collectors using the ADKAR model. A case study approach with mixed methods was employed in this research, with data collected through questionnaires and interviews. The results showed that ARs experienced obstacles in supervising PMSE VAT collectors based on the ADKAR model. While no significant obstacles were identified in the aspects of awareness and desire, challenges were evident in the aspects of knowledge, ability, and reinforcement. In the knowledge aspect, ARs lacked a comprehensive understanding of the business processes of TTES VAT collectors. In the ability aspect, obstacles included the absence of comparative data on transaction values and traffic volume, an insufficiently supportive supervisory information system, and unenforceable sanctions. Finally, in the reinforcement aspect, ARs were not supported by a supervisory business process tailored to the specific characteristics of TTES VAT collectors."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Penambahan Pasal 32A dalam UU HPP telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Perkembangan nilai transaksi melalui e-commerce yang semakin meningkat pesat menjadi potensi bagi perpajakan, terutama PPN yang melekat pada konsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce dalam bentuk marketplace sebagai pemungut PPN serta kesiapan yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce atau marketplace sebagai pemungut PPN dapat menjadi cara untuk mulai menghadapi pemajakan atas transaksi digital, terutama atas transaksi yang terjadi di marketplace serta dapat menurunkan administrative cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Namun, dari sisi marketplace nyatanya kebijakan ini dapat menambah cost of taxation yang harus ditanggung karena terdapat penambahan kewajiban sebagai pemungut PPN. Dari sisi kesiapan, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta aturan turunannya yang dapat menjadi gambaran bagi industri e-commerce. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses perumusan hingga penerbitan kebijakan marketplace sebagai pemungut PPN agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat dan berujung pencabutan kebijakan. Sebagai bahan rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan teknis administrasi yang paling tepat digunakan dengan mencerminkan kesederhanaan, seperti penggunaan deemed PPN, sehingga dapat mengatasi tantangan serta beban administasi yang ditanggung marketplace sebagai pemungut PPN.

---

The addition of Article 32A of the HPP Law has become the legal basis for the government to appoint tax collectors. The rapid growth of transaction values through e-commerce has given potential income for taxation, especially Value Added Tax (VAT) which is attached to the consumption of goods and/or services. This research aims to discuss the government's potential to appoint the e-commerce industry in the form of marketplaces as VAT collectors and as well as the readiness of the government to implement this policy. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques include field studies through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature studies. The results of this research indicate that the government's potential to appoint the e-commerce industry or marketplaces as VAT collectors can be a way to start addressing taxation on digital transactions, especially those occurring in marketplaces and can reduce the administrative costs that the government must incur to collect taxes. However, from the perspective of marketplaces, this policy can increase the cost of taxation they must bear due to the additional obligation as VAT collectors. From the readiness perspective, the government has issued the legal basis for appointing other parties as tax collectors as well as its derivative regulations, which can serve as a guide for the e-commerce industry. However, the government needs to be cautious in the formulation process until the issuance of the policy for marketplaces as VAT collectors to avoid backlash from the public. As a recommendation, the government needs to consider the most appropriate administrative techniques to use, reflecting simplicty, such as the use of deemed VAT, to address the challenges and administrative burdens borne by marketplaces as VAT collectors."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Di dalam aturan ini diatur mengenai pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book, penerapan Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, dan neutrality) dalam kebijakan pembebasan PPN atas e-book, dan implikasi kebijakan ini bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) perkembangan teknologi, 2) sinkronisasi dengan UU Sistem Perbukuan, 3) kesesuaian dengan prinsip equal treatment, 4) harga buku masih mahal, dan 5) kesesuaian dengan konsep VAT exemption. Kemudian, kebijakan ini telah memenuhi prinsip fairness dan simplicity, namun belum memenuhi prinsip certainty dan neutrality. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakpastian mengenai cakupan buku pelajaran umum serta timbulnya distorsi bagi PKP. Implikasi kebijakan ini bagi PKP adalah terjadi peningkatan penjualan e-book, namun di sisi lain tidak dapat melakukan pengkreditan PPN, sedangkan implikasi bagi negara adalah terjadi kerugian dalam jangka pendek, namun menciptakan multiplier effect dalam jangka panjang.

---

The Indonesian government has issued a policy of Exemption of Value Added Tax on books regulated in Peraturan Menteri Kuangan Number 5/PMK.010/2020. This regulation regulates VAT on general textbooks, both physical and electronic. This study aims to analyze the basis of the government's considerations for exempting VAT on e-books, the application of Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, and neutrality) in the VAT exemption policy on e-books, and the implications of this policy for taxpayers and the state. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and descriptive research type. Data were collected by in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the government's basic considerations for exempting VAT on e-books are due to several things, namely: 1) technological developments, 2) synchronization with the Book System Law, 3) compliance with the principle of equal treatment, 4) book prices are still expensive, and 5) conformity with the VAT exemption concept. Then, this policy has fulfill the principles of fairness and simplicity, but has not fulfill the principles of certainty and neutrality. This is because there is still uncertainty regarding the scope of general textbooks and the emergence of distortions for Taxable Persons (PKP). The implication of this policy for taxable persons is an increase in e-book sales, but on the other hand they cannot credit VAT, while the implication for the state is that there is a potential loss in the short term, but creates a multiplier effect in the long term.

"

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

---

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Besarnya potensi e-commerce membuat pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk mengatur pemungutan pajak dari transaksi e-commerce. Penelitian ini mengukur nilai elastisitas dan buoyancy pemungutan PPN dari transasksi e-commerce dengan menggunakan metode indeks divisia serta menghitung potensi penerimaan PPN dari transaksi e-commerce dengan menggunakan metode dekomposisi multiplikatif. Hasil dari penelitian ini mendapatkan nilai koefisien elastisitas sebesar 4,098 dan buoyansi sebesar 5,768. Sementara itu, penerimaan PPN dari transaksi e-commerce pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi sebesar Rp 56,49 triliun dan Rp 73,93 triliun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penyusunan strategi oleh DJP agar efektivitas dalam pemungutan PPN dari transaksi e-commerce semakin meningkat serta potensi PPN dari transaksi e-commerce dapat terealisasi optimal.

---

The Covid-19 pandemic has resulted in people choosing to carry out economic activities through e-commerce to reduce physical contact with sellers. The huge potential of e-commerce has prompted the government to issue Law Number 2 of 2020 to regulate tax collection from e-commerce transactions. This study measures the elasticity and buoyancy of VAT collection from e-commerce transactions using the index divisia method and calculates the potential for VAT receipts from e-commerce transactions using the multiplicative decomposition method. The results of this study obtained a coefficient of elasticity of 4,098 and a buoyancy of 5,768. Meanwhile, VAT revenues from e-commerce transactions in 2022 and 2023 are projected to be Rp. 56,49 trillion and Rp. 73,93 trillion. Based on the results of this study, this study recommends that DGT formulate a strategy so that the effectiveness in collecting VAT from e-commerce transactions increases and the potential for VAT from e-commerce transactions can be realized optimally."