Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip partisipatif dalam pembangunan pedesaan melalui Dana Desa belum sepenuhnya tercapai. Studi terdahulu menunjukan bahwa partisipasi dalam pembangunan pedesaan dipengaruhi oleh modal sosial dan kapasitas aktor. Namun kedua hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi secara signifikan. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Penelitian ini mengelaborasi persepsi masyarakat terhadap peran kepemimpinan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga melihat perbedaan pengaruh tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses media informasi. Penelitian telah dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 189 masyarakat Desa Banjarharjo usia 17 hingga 60 tahun yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Hasil penelitian menunjukan apabila tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Dimensi-dimensi tingkat pengetahuan juga berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi. Namun pada dimensi-dimensi peran kepemimpinan kepala desa, hanya dimensi berkeadilan yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi. Hasil penelitian juga menunjukkan apabila terdapat perbedaan pengaruh akses media terhadap hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan dengan tingkat partisipasi pembangunan dalam model elaborasi spesifikasi.

---

Participation principle in a rural development program through Dana Desa have yet to be fully achieved. Previous study shows that social capital along with the actors skills hold a great influence towards community participation in a rural development. However, neither of them have a significant effect towards participation. Differ with previous study, this study aimed to determine the correlation between the community level of knowledge and the village leader role and its influence towards community participation in a rural development program using village funds. This study elaborate community’s perception towards leaders role. In addition to that, this study also aims to see how the correlation differs based on the community’s ability to access the media. This research was done using a quantitative method by distributing 189 questionnaire towards Banjarhajo ranging from 17-60 years old citizen that had been chosen using multistage random sampling technique. This study shows that, the level of knowledge and the village leader role held a great influence towards community participation in a development program, the knowledge level dimensions also shows a positive impact towards participation level. On the other hand, on the dimensions of the leadership role of the village head, only the dimension of fairness has the most significant effect on the level of participation. The results also show that there is a difference in the effect of media access on the relationship between the level of knowledge and leadership roles with the level of development participation in the specification elaboration model."

"Artikel ini membahas mengenai partisipasi komunitas perdesaan dalam pembangunan desa. Berdasarkan studi-studi terdahulu partisipasi komunitas dalam proses pembangunan desa dapat berjalan secara aktif maupun pasif. Partisipasi berjalan secara aktif karena adanya keinginan individu maupun dorongan dari pemerintah desa. Sedangkan, partisipasi pasif disebabkan karena pemerintah desa kurang mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya hanya membahas partisipasi dengan melihat relasi antara pemerintah tingkat desa dengan masyarakat, tanpa melihat adanya peran tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Penelitian ini berargumen bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan desa juga ditentukan oleh relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Hal tersebut muncul karena tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW juga memiliki peran penting dalam keikutsertaan masyarakat pada proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus proses pembangunan di desa Cingebul, Banyumas.

---

This article discusses about citizen participation in rural development. Recent studies show that citizen participation in rural development process could be active or passive. Citizen participation can be active because of individual desire and mobilization from village government. Meanwhile, passive participation is caused by the village government that does not encouraging community participation. Previous studies only discussed participation by looking at the relations between village level government and community, without see the role of community leaders in RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga). Therefore, this study will explain the relationship between village communities, community leaders in RT/RW leaders, and village officials (village head, and village secretary). This study argues that community participation in the village development stage is also determined by relations between village communities, community leaders in RT/RW, and village officials (village head and village secretaries). It is because the community leaders in RT/RW also having an important role in community participation on the village development process. This study uses a qualitative approach with a case study of the development process in the village of Cingebul, Banyumas."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi menggunakan teori partisipasi dari Arnstein, serta dampak pada program pemberdayaan posyandu dari program CSR PT Phapros. Studi sebelumnya menemukan penggunaan metode evaluasi yang menggabungkan pengukuran dampak dan tingkatan partisipasi pada program CSR bidang kesehatan masih jarang dilakukan, serta belum mengukur hingga ke tingkat dampak. Padahal, faktor keberhasilan program-program CSR berbasis kesehatan adalah pendampingan melalui pemberdayaan, pemberian motivasi, pelatihan, serta evaluasi hingga ke tingkat dampak. Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara yang dilengkapi dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi program berada pada tingkatan kemitraan (partnership) yang terlihat melalui kerja sama yang adil dan pembagian tanggung jawab yang setara antara perusahaan dengan penerima manfaat. Inisiatif dan kemandirian kader menjadi faktor utama yang menghasilkan tingkatan partisipasi yang cukup tinggi pada penerima manfaat. Analisis Context, Input, Process, dan Output (CIPP) menunjukkan dimensi input masih menjadi kekurangan utama dalam program, yaitu tidak adanya fasilitator program dan dokumen perencanaan yang tidak rinci. Sementara itu, dimensi product justru menjadi keunggulan yang dihasilkan dari program yang ditandai oleh perubahan positif pada kesadaran penerima manfaat dan masyarakat sekitar terhadap isu kesehatan. Dengan demikian, dampak program yang baik bermuara dari partisipasi penerima manfaat yang aktif yang didukung oleh karakteristik komunitas yang unggul. Meskipun begitu, ketergantungan penerima manfaat kepada perusahaan masih menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi agar mencapai penerima manfaat yang mandiri.

---

This study aims to analyze the level of participation using Arnstein's participation theory, as well as the impact on the posyandu empowerment program of PT Phapros' CSR program. Previous studies have found that the use of evaluation methods that combine impact measurement and participation levels in health CSR programs is still rare, and has not measured the impact level. In fact, the success factors of health-based CSR programs are facilitation through empowerment, motivation, training, and evaluation to the level of impact. The data in this study were collected using an interview method equipped with a questionnaire. The results show that the level of program participation is at the partnership level, which is seen through fair collaboration and equal division of responsibilities between the company and the beneficiaries. The initiative and independence of the cadres were the main factors that resulted in a high level of participation among the beneficiaries. Context, Input, Process, and Output (CIPP) analysis shows that the input dimension is still a major weakness in the program, namely the absence of a program facilitator and a planning document that is not detailed. Meanwhile, the product dimension is actually an excellence resulting from the program, which is marked by positive changes in the awareness of beneficiaries and the local community towards health issues. Thus, the good impact of the program came from active beneficiary participation supported by good community characteristics. Even so, the dependence of beneficiaries on the company is still a major challenge that needs to be addressed in order to achieve independent beneficiaries."

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

---

Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

"

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Permasalahan remaja sering terjadi di dalam komunitas lokal di berbagai wilayah. Masalah tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah untuk ditanggulangi, namun terdapat pula inisiatif yang muncul dari dalam komunitas itu sendiri. Salah satunya muncul dikarenakan adanya agen utama dari tokoh agama yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan melalui program yang membutuhkan partisipasi komunitas. Dengan menggunakan konsep partisipasi komunitas serta framing analysis, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran ustadz dalam membentuk program dan membuat komunitas berpartisipasi? Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana partisipasi komunitas dalam mengimplementasikan program tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memilih salah satu program yang ada di komunitas lokal di daerah Depok bernama Program Lingkungan Layak Anak. Dengan menggunakan metode studi kasus dan melakukan wawancara terhadap informan yang dipilih, penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu program dari dalam komunitas dapat terbentuk melalui inisiatif agen utama yang berasal dari tokoh agama. Selain itu partisipasi komunitas dalam mengimplementasikan suatu program perlu ditingkatkan melalui strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Keberlangsungan dari suatu program di dalam komunitas akan selalu berkaitan dengan perencanaan yang matang serta partisipasi komunitas yang aktif sehingga menghasilkan tindakan kolektif.

---

Adolescent problems often occur in local communities in various regions. The problem surely is a concern for the government to overcome, but there are also initiatives that emerge from within the community itself. One of them appeared due to the leader agent from the religious leaders who had the initiative to make changes through a program that requires community participation. By using the concept of community participation and framing analysis, this study seeks to answer two questions. The first question is how the ustadz's role in shaping the program and make the community participate? And the second question is how the community participates in implementing the program? To answer these questions, the researcher chose one of the programs that exist in the local community in the area of Depok, called Lingkungan Layak Anak Program. By using the case study method and conducting interviews with selected informants, this study concluded that a program in the community can be formed through the initiative of the main agents derived from religious leaders. Other than that, the participation of the community in implementing a program needs to be improved through the strategy in accordancce with the local social and cultural context. The sustainability of a program in the community will always be associated with appropriate planning and active community participation to generate collective action."

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah."