Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan konsekuensi dari shadow economy. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif data panel. Sampel terdiri dari 98 negara berkembang di Asia dan Afrika untuk periode 2009-2019. Data dianalisis dengan metode regresi Partial Least Squares menggunakan aplikasi WarpPLS. Hasil analisis data menunjukkan tax complexity, information, communication, and technology (ICT), kualitas institusi, online tax reporting, dan e-government berpengaruh signifikan terhadap shadow economy. Shadow economy ditemukan berpengaruh signifikan terhadap foreign direct investment dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menemukan online tax reporting memperlemah pengaruh tax complexity terhadap shadow economy. Selain itu, e-government juga ditemukan memperkuat pengaruh kualitas institusi terhadap shadow economy. Untuk mengurangi shadow economy dan dampaknya, pemerintah dapat memilih kebijakan yang bersifat mengurangi biaya ekonomi formal, seperti memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan institusi pemerintah, serta kebijakan yang memfasilitasi perkembangan kegiatan ekonomi, seperti peningkatan infrastruktur teknologi.

---

This study aims to analyze the determinants and consequences of the shadow economy. The research was conduct using panel data with samples of 98 developing countries in Asia and Africa in the 2009-2019 period. The data were analyzed using the Partial Least Squares regression method using the WarpPLS software. The data analysis showed that tax complexity, ICT, institutional quality, online-tax reporting, and e-government impacts the shadow economy. This study also found that the shadow economy has significant effects on FDI and economic growth but did not affect tax revenue. As the main contribution, this study finds online-tax reporting weakens the impact of tax complexity on the shadow economy. In addition, the study also found that e-government strengthens the influence of institutional quality on the shadow economy. To reduce the shadow economy and its impact, the government can choose policies that reduce the costs of the formal economy, such as improving the tax administration system and government institutions, as well as policies that facilitate the development of economic activities, such as improving technology infrastructure."

"Tesis ini membahas aktivitas arisan yang merupakan salah satu lembaga keuangan informal yang masih terus berjalan hingga saat ini. Penelitian ini lebih berfokus kepada lembaga keuangan informal yaitu arisan yang hingga saat ini dilakukan oleh suku Batak khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan metode campuran dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan potensi arisan Batak. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa arisan Batak lebih menekankan pada fungsi sosial, secara ekonomi tidak efisien, dan tidak berpotensi untuk menjadi lembaga keuangan formal. Variabel dummy seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan juga berpengaruh terhadap frekuensi keikutesertaan arisan Batak di DKI Jakarta.

---

Thesis is discussing about arisan activity which is one of the Informal Monetary Institute that still existing until now. This research is more focusing on Informal Monetary Institute which is arisan that has been doing by Batak especially in DKI Jakarta area. This research is an empirical study that using mixed methods with descriptive design with the purpose to describing the characteristic and potency of Arisan Batak. The data collection is by spreading questionnaire and deeper interview. This research shows that Arisan Batak is focusing on social function, economically inefficient, and do not have potential to become Formal Monetary Institute. Variable sample of Age, Gender, Education and Income are also influencing the frequency of joining Arisan Batak in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan Sektor Informal dalam Ruang Ekonomi, dengan merunjuk pada Kota Depok sebagai lokus penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Soft Systems Mehtodology based Action Research. Kerangka Teori yang digunakan adalah The New Institutionalism In Economic Sociology. Temuan penelitian ini adalah value bersama (ideologi) “Gotong-Royong” yang ada dalam diri aktor ekonomi di sektor informal, memberikan kontribusi positif pada outcome ekonomi. Rekomendasi teoritik yaitu (a) mempertimbangkan konteks saat menggunakan kerangka berpikir utama, (b) menggunakan model epistemologi untuk membangun tipe ideal yang dapat menggambarkan konteks lokus penelitian dan meletakkannya dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi research interest. Rekomendasi praktik adalah perlu penguatan value-bersama (ideologi) untuk memperkecil potensi konflik horisontal dalam ruang ekonomi di sektor informal, dimana aktor-aktor yang berinteraksi adalah aktor dengan value etnik/agama masing-masing.

---

ABSTRACTThis research discusses the Informal Sector in the Economic Field. Locus of the research is Kota Depok. This research uses the methodology „Soft Systems Methodology based Action Research‟. By using the framework of thinking “The New Institutionalism In Economic Sociology”, the finding of this research is common-values (ideology) „Gotong-Royong‟ provides a positive influence to the economic outcome with low negative implications. Theoretical recommendations as follows (a) have to consider the context of the locus, (b) to use epistemology model as an ideal type based on context of the locus, to debate the phenomenon which is the research interest of the researcher. Practical recommendation is to strengthen common-value (Ideology) „Gotong-Royong‟ to avoid horizontal conflicts among actors of the economic informal sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala risiko yang dihadapi oleh seniman Wayang Orang Bharata sebagai pekerja informal serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau strategi yang dilakukan mereka untuk bertahan hidup ketika menghadapi risiko ini. Penelitian ini menggunakan metode Kualtitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang macam-macam risiko yang dihadapi para seniman Wayang Orang Bharata dan juga modal apa saja yang mereka miliki yang dapat membuat mereka dapat bertahan hidup ketika menghadapi risiko tersebut.

---

This study aimed to look at all the risks faced by artists Wayang Orang Bharata as informal workers and to find out how the mechanism or strategy that they have done to survive when faced with this risk. This study uses qualtitative with descriptive research. The results of this study describes the various risks faced by Wayang Orang Bharata artists and also any capital they have to make them able to survive when faced with these risks."

"E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga.

---

Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making."

"Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.

---

The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance.

Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service."

"Di satu sisi, ASEAN kini sedang fokus untuk mengembangkan internet agar dapat menunjang peningkatan output perekonomiannya. Namun, di sisi lain, perkembangan internet membuka peluang sumber penghasilan baru melalui kegiatan ekonomi secara online bagi siapapun tak terkecuali pelaku shadow economy. Internet dimanfaatkan oleh pelaku shadow economy untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terkena pajak. Fenomena ini dapat berdampak pada penurunan output perekonomian. Dari cerita kontras dua sisi, penulis tertarik untuk melihat apakah perkembangan internet memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap output perekonomian jika mempertimbangkan adanya shadow economy. Penelitian yang dilakukan di 10 negara ASEAN dengan periode observasi 1999-2015 menemukan bahwa kenaikan 1 proporsi pengguna internet menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 1.9. Penurunan 1 proporsi shadow economy menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 3.64. Sementara kenaikan 1 proporsi shadow economy yang memanfaatkan internet menyebabkan penurunan output perekonomian sebesar 5.36.

---

On one hand, ASEAN is now focusing on developing the internet in order to support the increase of its economic output. On the other hand, the development of the internet opens up opportunities for new sources of online income for anyone not to mention shadow economy actors. Internet is also used by the shadow economy actors to earn income yet not taxable. This phenomenon can have an impact on the decline in economic output. From this contrasting impact on economic output, the author is interested to investigate whether the development of the internet has a positive or negative impact on the economic output considering the existence shadow economy. This research is conducted in 10 ASEAN countries from 1999 2015, and find that 1 increase in the proportion of internet users led to an increase of 1.9 in economic output a 1 decrease in the proportion of shadow economy led to an increase of 3.64 in economic output while a 1 increase in the proportion of shadow economy that utilize internet led to a decrease of 5.36 in economic output."

"Keberadaan sektor informal memberikan lebih banyak kerugian dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, dan individu yang berkerja pada sektor ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Tetapi, teknologi berperan penting dalam menekan jumlah orang yang bekerja pada sektor informal dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh penggunaan internet pada aktivitas pekerjaan wirausahawan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 dan 2020. Hasilnya mengungkap bahwa penggunaan internet secara signifikan berkorelasi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 11.8%. Pengaruh ini 12% lebih besar untuk wirausahawan di wilayah non-Jawa, dan wirausahawan laki-laki menikmati keuntungan 14% lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, penggunaan media perdagangan elektronik formal berkontribusi 6.7% terhadap kenaikan pendapatan daripada penggunaan media non-formal, dan penggunaan media formal dan non-formal secara sekaligus memberikan efek kenaikan dua kali lipat. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunakan internet pada bisnis di sektor informal sangat penting, oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah dapat mengurangi hambatan dalam mengakses internet dan mendukung perkembangan wirausaha di sektor informal.

---

The presence of the informal sector gives rise to more disadvantages in the economic development of a country, and individuals working in this sector are more vulnerable to poverty. However, technology plays an essential role in decreasing the extent of informality and increasing work productivity. This study was conducted to examine the extent to which the use of the Internet in the main job activity of entrepreneurs in the informal sector could increase their income. Accordingly, data from the Indonesian Labor Force Survey 2019–2020 was used. This study reveals that the use of the Internet significantly correlates with an increase in income by 11.8%. The effect was found to be 12% higher among entrepreneurs in the non-Java region, and male entrepreneurs were noted enjoy a 14% greater benefit than female ones. Meanwhile, the use of formal e-commerce platforms contributes to a 6.7% increase in earnings rather than the use of single non-formal platforms, and the using both platforms more than doubles the effect. The findings indicate that the use of the Internet for business in the informal sector is vital; therefore, it is suggested that the government reduce barriers to Internet access and support the development of digital entrepreneurship."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."