Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, bertujuan untuk melahirkan hak-hak tertentu dan kewajiban para pihak. Salah satunya adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dibuat sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan Akta Jual Beli. Akan tetapi dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga tidak menjamin para pihak bebas dari permasalahan hukum. Namun dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat, pihak yang berjanji dapat mendapatkan perlindungan hukum, serta memiliki kekuatan hukum tetap, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pokok permasalahan dari tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan perlindungan hukum untuk penjual jika pihak pembeli melakukan perbuatan wanprestasi dalam Putusan nomor 80/Pdt.g/2016/Pn.Blb. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan hukum, jika dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta akibat hukum apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Serta perlindungan hukum untuk penjual dalam terjadinya wanprestasi adalah menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdata adalah dengan membatalkan perjanjian, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

---

An agreement is a legal relationship between two or more people, aiming to give birth to certain rights and obligations of the parties. One of them is the Sale and Purchase Binding Agreement, made as a preliminary agreement before the Sale and Purchase Deed is executed. However, the making of the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement also does not guarantee that the parties are free from legal problems. However, with the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement made, the party who promises can get legal protection, and has permanent legal force, because it is in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code and Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. The main problem of this thesis discusses the legal force of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed made before a Notary and legal protection for the seller if the buyer commits an act of default in Decision number 80/Pdt.g/2016/Pn.Blb. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Sale and Purchase Binding Agreement Deed has legal force, if it is made based on the provisions of Law Article 1 number 1 Law number 2 of 2014 amendments to Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. As well as the legal consequences if there are parties who default, the agreement can be canceled, and the aggrieved party can claim their rights by filing a claim to the court. And legal protection for the seller in the event of a default is according to the provisions of article 1243 of the Civil Code is to cancel the agreement, with compensation for losses and interest."

"Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek hak atas tanah yang tidak mengetahui isi akta karena akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris. Akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat seolah-olah di setujui dan ditandatangani secara sadar oleh para pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 324/Pid.B/2020/PN.Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli adalah akta batal demi hukum dan tidak pernah ada serta akta tersebut kehilangan keautentikannya. Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta, Notaris harus lebih berhati-hati, cermat, teliti dan saksama.

---

This research discusses about the owner of the object land’s right who do not know, never facing the Notaries and never signed a related sale and purchase agreement, but in the agreement, the owner of the object is named as the seller and the rights over their land as object of sale and purchase. So, there is not a seller who seems to be the authority to facilitate the making of the sale and purchase agreement. The problems raised in this study are about the consequences of the law of the agreement of legal defects by Notaries and the responsibility of Notaries in the making of legal acts that are defective. The discussion of this research was carried out through a literature study and analysis of the Decision of the Denpasar District Court No. 324 /Pid.B/2020/PN.Dps. To answer these problems, the method used is normative juridical research method, the research typology used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The result of the analysis is that the legal consequences of the agreement are legally flawed due to the failure to fulfill the subjective and objective conditions of the agreement, as well as the material terms of the sale and purchase agreement that the agreement is null and void and never existed. Then, the Notaries can be held responsible for civil, criminal and administration because of his actions. Advice that can be given is in the making of the agreement the Notaries should be more carefully and thoroughly."

"Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun masih banyak terjadi jual beli hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan dalam arti tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan jual beli tanah di bawah tangan dalam perspektif pembuktian untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang telah dikuasai pembeli. Selain itu juga mengenai keabsahan jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 676/Pdt.G/2016/PN.Sby. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jual beli tanah di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga menimbulkan kesulitan pada saat mendaftarkan objek tanah tersebut oleh pembeli. Meski pun demikian perbuatan hukum jual beli itu sendiri adalah sah selama syarat materiil terpenuhi. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah serta bangunan, pembeli dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan. Selanjutnya pembeli dapat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di mana ia bertindak sekaligus untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli di hadapan PPAT. Dengan demikian perbuatan jual beli hak atas tanah dapat dibuktikan melalui Akta Jual Beli untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

The sale and purchase of land rights should be conducted in the presence of PPAT as stipulated in Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. However, there are still many trades of land rights conducted in private in the sense that it is not done based on regulations. The issue raised is related to the position of buying and selling land done in private in the perspective of proof to obtain legal certainty over land and buildings that have been controlled by the buyer in addition to the validity of the sale and purchase of land and buildings conducted in private in The Decision No. 676 / Pdt.G / 2016 / PN. Sby. This normative juridical research uses a statutory approach and case approach and uses secondary data that is qualitatively analysed. From those analysis, it shows that the position of buying and selling land made in private has a rudimentary evidentiary power that causes difficulties at the time of land registration that the buyer owns. However, the validity in legal acts are deemed to be valid according to the law as long as the material requirements are met. Therefore, in order to obtain legal certainty over the land and buildings, the buyer can file a lawsuit to the district court to obtain a verdict. Furthermore, from the decision, the buyer can make efforts in the form of carrying out the signing of the Deed of Sale and Purchase as well as acting for and on his own behalf as the buyer, so that the sale and purchase of land rights can be proven by the Deed of Sale and Purchase to be immediately registered with the local Land Office."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengklaim bahwa ia memiliki hak atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat melalui Akta Wasiat yang diberikan oleh Pemilik Tanah Pemberi Hibah Wasiat/Penjual , tetapi saat Penggugat berusaha untuk menguasai Tanah setelah Pemilik Tanah meninggal dunia, ternyata Tanah tersebut telah dijual oleh Pemilik Tanah kepada Tergugat semasa Pemilik Tanah masih hidup. Karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah yang ia klaim ia miliki. Hibah Wasiat adalah pemberian suatu atau beberapa barang atau harta yang dilakukan oleh Pemberi Hibah yang mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan selama pemberi masih hidup Hibah Wasiat tersebut dapat dirubah dan ditarik kembali oleh Pemberi Hibah. Mahkamah Agung memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa Akta Wasiat yang berisi Hibah tersebut adalah sah dan Jual Beli yang dilakukan adalah batal. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis terkait Jual Beli Tanah yang didahului dengan adanya Hibah Wasiat serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hibah Wasiat yang menjadi dasar Penggugat untuk menuntut hak atas Tanah adalah telah tercabut secara diam-diam oleh Pemberi Hibah dengan dijualnya Tanah tersebut kepada Tergugat semasa Pemberi Hibah masih hidup, dan Jual Beli yang dilakukan adalah sah dan tidak batal, dan Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThis thesis will analyse a lawsuit files by claimant that claims he has the right of the land based on grant of will given to him by the landholder granter seller , because when the claimant wants to claim his right of the land after the landholder died, it turns out that the land was already sold to defendant when the landholder still alive. Grant of will is a will to give something or some wealth of the granter to grantee, and it will valid and have force of law after the granter died and as long as the granter alive it can be void by the granter. The supreme court gives consideration that agree and reinforce the consideration given by the District court that also being agreed and reinforced by the Court of Appeal that states the grant of will is valid and the sale and purchase is void. Because of that, writer is interested to analyse about the sale and purchase of the land that preceded by grant of will, and also the implication to the protection of a good faith purchaser by law. Research methods used by the writer is Research Library. The results of this research states that grant of will that used by claimant to claims his right of the land has already been void silently by granter when granter sold the land to defendant while still alive, and the sale and purchase is valid, and a good faith purchaser is should be protected by law."

"ABSTRACTJual beli tanah berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli tanah harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan yang berwenang untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah. Di Indonesia dan New South Wales (NSW), terdapat persamaan perbedaan ketentuan hukum tanah yang berpengaruh terhadap implikasi setelah dilakukannya peralihan hak dalam jual beli tanah, serta menimbulkan pertanyaan kapan jual beli tanah telah dilaksanakan. Rumusan masalah penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana implikasi setelah dilakukannya peralihan hak dalam hal jual beli tanah di Indonesia dan NSW, serta kapan jual beli tanah telah dilaksanakan? dan (2) Apa saja persamaan dan perbedaan terhadap jual beli tanah di Indonesia dan NSW? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, serta menerapkan perbandingan hukum dengan skala mikro. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan perbandingan hukum deskriptif. Implikasi setelah dilakukannya peralihan hak dalam jual beli tanah di Indonesia yaitu objek yang diperjualbelikan menjadi milik pembeli. Agar dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan berwenang, jual beli tanah harus dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh PPAT Sedangkan di NSW, implikasi setelah dilakukannya peralihan hak dalam jual beli tanah yaitu objek yang diperjualbelikan menjadi milik pembeli setelah didaftarkan di Land Office yang berwenang dan memperoleh sertipikat atas nama pembeli sehingga pembeli tersebut secara sah memiliki objek tanah tersebut dan memegang hak atas objek tanah tersebut. Walaupun terdapat perbedaan prosedur dalam proses peralihan hak dalam jual beli tanah, baik di Indonesia atau NSW, perjanjian yang dibuat oleh PPAT/disegel merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran tanah.

---

ABSTRACTLand sale and purchase is different with ordinary sale and purchase. Land sale and purchase must be reported to authorized Land Office to obtain ownership evidence. In Indonesia and New South Wales (NSW), there are similarities and differences on land laws which have an impact on implication after transfer rights on land sale and purchase and raise question when land sale and purchase has been held. The formulation of the problem of this research includes: (1) How to implication after transfer rights on land sale and purchase in Indonesia and NSW and when land sale and purchase has been held? And (2) what are similarities and differences on land sale and purchase in Indonesia and NSW? This research uses juridical-normative research method and implementing micro-comparison comparative law. Specifically, this research uses descriptive comparative law. Implication after transferring rights on land sale and purchase has been held in Indonesia is when the object, which is bought and sold, belongs to buyer. If the land wants to be registered to authorized Land Office, the land and sale purchase agreement must be in form of deed made by PPAT to be registered and recorded on Land Office Register along obtain land certificate on behalf of buyers name. While in NSW, implication after transferring rights on land sale and purchase is when the object, which is bought and sold, belongs to buyer after registered to authorized Land Office Register and obtain land certificate on behalf of buyer so the buyer is legitimately owner of the object and hold its land rights. Although there are some procedural differences, either in Indonesia or NSW the land sale and purchase agreement, which is made by PPAT/sealed, is one of the requirements for land registration."

"Untuk memberikan kepastian akan keabsahan kepemilikan hak penguasaan atas tanah maka dilakukan kegiatan pendaftaran tanah secara seksama oleh pemerintah agar data yang disampaikan dapat dipertangungjawabkan kebenarannya. Selalu ada kemungkinan digugat oleh pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 309PK/Pdt/2021. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penentuan pemilik sertipikat hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya dengan terbitnya sertipikat ganda Hak Milik di atas bidang tanah yang sama, dan penguatan lembaga rechverwerking melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian sebagai dasar pembatalan sertipikat oleh kantor pertanahan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penentuan kepemilikan sertipikat hak penguasaan atas tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa nama yang tertera dalam sertipikat yang terbit terdahulu merupakan pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian melalui lembaga rechtsverwerking atau kehilangan hak untuk menuntut. Selanjutnya, pemilik sertipikat yang terdahulu bisa melanjutkan proses untuk membatalkan sertipikat yang terbit kemudian melalui permohonan pembatalan ke kantor pertanahan setempat.

---

To ensure the validity of land ownership rights, the government conducts land registration carefully so that the data presented can be accounted for truthfully. There is always the possibility of being sued by others who can prove themselves as the actual landowners. Such cases can be found in Supreme Court Decision Number 309PK/Pdt/2021. This research aims to analyze the determination of the true owner of the land ownership certificate in cases of the issuance of duplicate Ownership Certificates for the same land plot, and to strengthen the institution of rechverwerking through a Review that rejects the application of the certificate owner issued later as the basis for the cancellation of the certificate by the land office. This doctrinal legal research is conducted to gather secondary data which is then analyzed qualitatively. The analysis results indicate that the determination of ownership of the land ownership certificate is based on the consideration that the name listed in the certificate issued earlier is the actual landowner. This is reinforced through the Review Decision which rejects the application of the certificate owner issued later through the rechtsverwerking institution or the loss of the right to sue. Subsequently, the owner of the certificate registered earlier can proceed with the process of canceling the certificate issued later through a cancellation request to the local land office."

"Tesis ini membahas kepastian hukum bagi pihak pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang mencantumkan kuasa menjual. Di dalam praktik, pihak pembeli mengalami hambatan karena tidak dapat menunjukkan kembali identitas pihak penjual/pemegang hak lama yang dinyatakan sebagai syarat administratif untuk melakukan proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan. Seharusnya dengan dasar PPJB lunas yang dibuat secara autentik dan pembayaran yang telah dilakukan secara lunas, memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat kepada pembeli. Hal ini dikarenakan dengan PPJB lunas yang berupa akta autentik, pembuktian terhadap kebenaran terjadinya kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli berkekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu dengan PPJB lunas, secara hukum peralihan hak atas tanah telah terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang dibuat di hadapan Notaris dan perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang tidak dapat melakukan pendaftaran balik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan akta PPJB lunas yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli karena PPJB lunas merupakan akta dengan kekuatan pembuktian sempurna. Perlindungan terhadap pihak pembeli dalam proses balik nama juga diperkuat dengan adanya kuasa menjual yang menempatkan pihak pembeli pada saat yang sama berkedudukan sebagai penjual, sehingga identitas pihak penjual/pemegang hak lama dalam proses balik nama tidak diperlukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses balik nama di Kantor Pertanahan semestinya cukup mengacu pada AJB yang dibuat berdasarkan PPJB lunas yang mencantumkan kuasa menjual.

---

This thesis analyses the legal certainty for the purchaser within a fully paid Sale and Purchase Agreement that states the seller’s power of attorney to sell. In practice, the purchaser encounters a problem during the registration of land title transfer in which the purchaser fails to show the identity of the seller/the previous owner at the land office, which has been stated to be one of the administrative requirements. Though supposedly, an authentic and fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB), is ought to give a strong legal certainty and protection for the purchaser, this is based on the following reasons. Firstly, the paid Sale and Purchase Agreement in the form of an authentic deed an authentic and fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB) has an executorial power. Secondly, based on the law of Sale and Purchase Agreement, the transfer of property rights occurs after the purchaser has paid the agreed price. However, the problems studied in this thesis are the legal certainty of a fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB) made in front of a notary, and the legal protection for the purchaser in a Sale and Purchase Agreement with lack of administrative requirements. To answer these problems, a normative juridical research was utilized by using the statute approach and case approach. This research found that the power of a fully paid Sale and Purchase Agreement deed made by a Public Notary is an official deed that has a strong and conclusive evidence since it was made by a public official as required by law. Moreover, the seller’s power of attorney to sell stated in PPJB serves as a legitimate source of action. Therefore, the Land Office (BPN) should process the registration of land rights transfer based on the Sale and Purchase Agreement deed and the seller’s power of attorney to sell."