Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Açık Kapı Politikası sebagai pilihan kebijakan penanganan pengungsi oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Turki. Sejak diinisiasi pada tahun 2011, kebijakan penanganan pengungsi ini ditujukan untuk membantu para pengungsi dari negara lain, namun diutamakan dari Suriah, untuk bertahan hidup di Turki dengan bantuan tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini mulai mendapatkan kritik dan keluhan dari masyarakat dan partai politik oposisi. Akan tetapi, berbagai kritik dan keluhan tersebut tidak membuat AKP menghapuskan kebijakan ini. Justru dalam perkembangannya, orientasi kebijakan penanganan pengungsi bergeser dari yang awalnya merupakan kebijakan sosial menjadi kebijakan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan public choice theory yang dikemukakan oleh Dennis Mueller untuk menjawab pertanyaan penelitian. Implementasi teori dalam tulisan ini berhubungan dengan asumsi dasar teori menurut Mueller, bahwa setiap individu dan kelompok bersifat rasional dalam menentukan pilihannya. Kaitannya adalah bahwa penelitian ini akan menjelaskan rasionalitas AKP dalam pertimbangan mempertahankan Açık Kapı Politikası sejak tahun 2011 hingga saat tulisan ini dibuat, atau pada pertengahan tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan mempertahankan Açık Kapı Politikası oleh AKP dihasilkan atas beberapa pertimbangan, antara lain kebijakan ini membantu AKP mempertahankan dukungan politik dari kelompok konservatif sebagai kelompok mayoritas di Turki; menghasilkan dukungan dan bantuan dari komunitas internasional; serta menciptakan tekanan baru bagi Uni Eropa untuk bertindak lebih baik atas penanganan krisis pengungsi dan posisi politis Turki.

---

This research discusses the Açık Kapı Politikası as the chosen policy for handling refugees in Turkey by Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Initiated in 2011, the policy was aimed to help refugees from other countries, mainly from Syria, to live in Turkey with providing shelter, food, health, and other essential supports. As time goes on, this policy has received criticism and complaints from the public and oppositions. However, despite all those criticism and complaints, AKP decide to maintain the policy. In fact, the orientation of the policy has shifted from a policy based on social purpose to become more political as it is used to maintain power and control by AKP. By applying a qualitative approach, public choice theory by Dennis Mueller is used to answer the research question. Implementation of the theory on this research is related with the assumption of the theory by Mueller, that individuals and groups are rational in developing their choices. So, it is useful to explain the considerations taken by AKP to maintain the Açık Kapı Politikası until this research is published, in the middle of 2021. This study finds that the decision to maintain the policy by AKP resulted from several considerations, including to maintain their support from conservative groups as the majority of Turkish, to gain support and aid by international communities, and to create new pressure for European Union to be involved in handling the refugee crisis as well as respect Turkish political position."

"Secara umum, skripsi ini membahas tentang perubahan AKP dari partai politik Islamis menjadi partai politik pos-Islamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi proses perubahan AKP sekaligus bagaimana bentuk perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertumpu padasumber-sumber yang bersifat sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses perubahan AKP dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu (1) faktor politik yang menyangkut partisipasi politik (2) faktor ekonomi mengenai kebijakan ekonomi neo-liberal dan (3) faktor militer yang menyangkut pada peran militer terhadap kelompok Islamis dalam politik Turki. Ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong perubahan AKP yang dapat dianalisis melalui pandangannya terhadap berbagai isu fundamental seperti Islam, sekularisme, dan demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga faktor tersebut (politik, ekonomi, dan militer) memainkan peranan penting dalam upaya mendorong perubahan AKP yang dilatarbelakangi oleh kepentingan material atau strategis ketimbang komitmen normatif.

---

Generally, this thesis investigates about the AKP transformation from Islamist party to post-Islamist party.The purpose of this research is to understand what factors lies behind the AKP transformation process and the form of that transformation. This research uses qualitative method with explanatory research which is supported by secondary sources. The result of this research found that the AKP transformation process caused by three main factors, (1) political factor which involves political participation, (2) economical factor which is about neo-liberal economy policy, and (3) military factor which involves military role towards Islamic groups in Turkish politics. These factors have influence to push the AKP transformation which can be analyzed through their view about fundamental issues, such as Islam, secularism, and democracy. The conclusion from this research is that those main factors (politics, economy, and military) play important role to push the AKP transformation which is caused by material or strategic interest rather than normative commitment."

"Skripsi ini mengidentifikasi peranan-peranan yang telah dilakukan oleh AKP sebagai sebuah partai pemerintah dalam upaya demokratisasi di Turki sejak tahun 2002-2011. Upaya demokratisasi yang dimaksud berfokus kepada 4 hal, yakni amandemen konstitusi, reposisi hubungan sipil dan militer, peningkatan jaminan atas kebebasan sipil, serta penjaminan negara terhadap hak asasi manusia. Selain itu, skripsi ini berargumen bahwasanya upaya demokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan AKP didorong oleh adanya dua faktor. Faktor internal dari demokratisasi adalah adanya agenda masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Sedangkan secara eksternal, demokratisasi dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan politik Uni Eropa. Pada akhirnya, dengan adanya upaya demokratisasi yang dilakukan oleh AKP, Turki mengalami peningkatan hubungan baik dengan Uni Eropa sebagai sebuah institusi, maupun dengan negara-negara anggotanya.

---

This thesis identifies the roles that have been done by the AKP as a government party in democratization efforts in Turkey since 2002-2011. This efforts is focused on four things, namely amending the constitution, repositioning of civil and military relations, increaing the guarantees of civil liberties, as well as state guaranteeing of human rights. It argues that democratization efforts that have been made by the AKP government are driven by two factors.

Internal factors of democratization is the agenda of Turkey's entry into the European Union. While externally, democratization done as efforts to comply with the EU‟s political conditionality. In the end, with the democratization efforts undertaken by the AKP, Turkey has increased good relationship with the EU as an institution, as well as with its members."

"Skripsi ini mendeskripsikan proses kemunduran demokrasi Turki di bawah pemerintahan AKP yang terjadi pada tahun 2012-2017. Kemunduran tersebut muncul dari perilaku non-demokratis pemerintahan Erdogan kepada lawan politiknya. Di sisi lain, kemunduran tersebut juga berkaitan erat dengan melemahnya pengaruh Uni Eropa dalam politik domestik Turki. Skripsi ini berargumen bahwa kemunduran demokrasi Turki terjadi karena lemahya komitmen elite politik Turki terhadap demokrasi.

---

This thesis describes the process of Turkey’s democratic reversal under the AKP government that occurred in 2012-2017. The setback arose from the non-democratic behavior of Erdogan’s government to its political opponents. On the other hand, the decline is closely related to the European Union’s waning influence over Turkish domestic politics. This thesis argues that the decline of Turkish democracy is due to the lack of commitment of Turkish political elite to democracy.

"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengaruh revivalisme Islam yang muncul di Turki dengan kemenangan AKP dalam pemilu 2002. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Turki semenjak periode kekhalifahan Turki Usmani hingga era pasca Mustafa Kemal menunjukkan bahwa sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama mengakar dalam masyarakat Turki, sehingga revivalisme Islam akhirnya muncul sebagai alternatif perubahan . Salah satu indikasi terjadinya revivalisme Islam adalah diterimanya Islam dalam dunia perpolitikan Turki dengan menangnya partai-partai Islam dalam pemilihan umum di Turki, seperti Partai Refah di pemilu 1995 dan AKP di pemilihan umum 2002. Revivalisme Islam yang terjadi ini juga menyebabkan mayoritas masyarakat Turki menginginkan pemimpin yang berkarakter relijius namun juga moderat, yang pada akhirnya hal ini menjelaskan alasan kemenangan AKP di pemilu 2002 karena AKP memiliki citra sebagai sebuah partai Islam yang moderat.

---

The objective of this research is to analyze relations between Islam revivalism emerged in Turkey and AKP victory in 2002 elections. With analytic-descriptive qualitative method, this research found that in the Post Mustafa-Kemal period, secularism failed to shift ideology and Islamic tradition rooted in Turkey society, so that Islamic revivalism emerged again as an alternative change. One of the indicator or Islamic revivalism is its prominent existence in domestic politics, shown by triumph of Islamic parties in Turkey elections like Refah Party in 1995 and AKP in 2002. The current Islamic revivalism lead majority of Turkey people to vote for leader with religious character but also moderate, which explained the reasons of AKP in elections 2002 because AKP has the image of moderate Islamic party."

"Sejak 1923, pemerintah Turki terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dengan cara memperluas kesempatan bekerja di ranah publik, salah satunya di dunia politik. AKP sebagai partai penguasa telah berupaya mewujudkan komitmen tersebut melalui pembentukan organisasi sayap khusus perempuan di dalam partainya yang diberi nama Kadin Kollari. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji peran politik perempuan yang tergabung dalam Kadain Kollarri di tengah pertarungan politik di Turki. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, penulisan ini menganalisis peran-peran politik yang dilakukan oleh anggota Kadin Kollari dan pandangan mereka mengenai masa depan AKP dan perpolitikan di Turki. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Kadin Kollari berperan penting bagi AKP. Dalam praktiknya, Kadi Kollari± menjadi sumber informasi yang penting bagi partai untuk mengetahui profil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu sehingga mereka dapat dengan mudah memobilisasi massa ke dalam agenda-agenda partai. Kadin Kollari juga menjadi wadah edukasi politik bagi para perempuan anggota partai. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa dengan adanya Kadin Kollari, peran aktif perempuan di ranah politik dapat lebih ditingkatkan. Penerapan sistem presidensial di Turki juga diyakini dapat mewujudkan stabilitas politik di negara tersebut.

---

Since 1923, the Turkish government has been committing to improve women`s welfare by expanding their opportunities to work in the public sphere, one of which is in politics. The ruling AKP has attempted to actualize this commitment through the establishment of a special wing organization for women in its party namely Kadin Kollari. The purpose of this study is to examine the political roles of Kadin Kollari members in the midst of political battles in Turkey. Using qualitative and case study approach, this study analyzes the political roles carried out by Kadin Kollari members and their views on the AKP`s future and politics in Turkey.

The results of this study indicate that Kadin Kollari played an important role for the AKP. In practice, Kadin Kollari is an important source of information for the AKP to find out the profiles of certain regions or community groups so that they can easily mobilize the masses into party agendas. Kadin Kollariis also a place for political education for the party`s women. Therefore, they believe that women`s active roles in the political sphere can be further enhanced by Kadin Kollari The application of presidential system in Turkey is also believed to be able to create political stability in the country."

"Tesis ini membahas perkembangan gerakan partai Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki. AKP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dari gerakan politik Islam di Turki dan mampu memenangi tiga kali pemilihan umum nasional tahun 2002, 2007, dan 2011. Sedangkan Turki adalah negara yang menerapkan sekularisme dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Ideologi tersebut mendapat pengawalan yang begitu ketat dari militer. Hal itu mengakibatkan Partai Politik berbasis Islam di Turki, seperti AKP membutuhkan perjuangan dan strategi yang matang dalam gerakan perkembangannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tesis ini menggunakan teori gerakan sosial yang berpijak pada tiga faktor pembahasan, yaitu struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan proses pembingkaian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan gerakan politik AKP sangat ditentutan oleh transformasi gerakan politik Islam di Turki. Transformasi tersebut terefleksikan pada penerimaan partai AKP atas gagasan Demokrasi Liberal, Ekonomi Pasar Bebas, Hak Asasi Manusia, dan Plularisme. Penerimaan ini tidak hanya dalam tataran ide, tetapi juga dalam aksi gerakan partai AKP.

---

The Focus of this study is The Development of Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) in Turkey. AKP is a party that has long historical roots of Islamic political movements in Turkey, and it was able to win three national elections in 2002, 2007, 2011. While Turkey is a secular state and implement it as the state ideology. The Turkish military perceived itself as the guardian of secularism. consequently, Islamic-based political party in Turkey, such as the AKP requires careful strategy of its struggle and development.

This research is qualitative case study method. This thesis uses social movement theory rests on three factors discussion, namely the political opportunity structure, resource mobilization, and framing processes.

The results of this study stated that the development of AKP is determined by the transformation of the Islamic political movement in Turkey. The transformation reflected the AKP acceptance of the idea of liberal democracy, free market economy, human rights, and plularism. This acceptance not only at the level of ideas, but also in action AKP of movement."

"ABSTRACTThis paper focused on the development of the AK Party (Adelet ve Kalkinma Partisi) in Turkey. The AK Party is a long established Islamic political party in Turkey which had won the 2002, 2007, 2011, and 2015 elections. Turkey is a country that adopting the secular system, a system that had been guarded by the military. This situation made Islamic parties, such as the AK Party, had to rethink their strategy, in order to survive Turkey's political system.This research is a qualitative research with case study method. The theory that used in this research is social movement theory which based on; political participation structure, resources mobilization, and framing process. This research showed that the development of the AK Party political movement is depend on the transformation of the Islamic political movement in Turkey. This transformation reflected on the perception that AK Party is a Liberal Democracy Party which accepting free market, universal human rights, and pluralism."

"Sejak Republik Turki terbentuk, Turki selalu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Barat. Hal ini berdampak pada perumusan politik luar negeri yang berorientasi Barat, dengan menjadi bagian dari berbagai perkembangan politik internasional Barat. Pemerintahan Turki saat ini, yang dipimpin oleh Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), menunjukkan adanya kontradiksi terhadap tradisi politik luar negeri Turki. Dalam periode pertama kepemimpinannya (2002- 2007), AKP menjadikan isu integrasi Uni Eropa sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya. Namun kemudian, dalam periode kedua kepemimpinannya (2007 dan seterusnya), AKP mulai secara berani menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam berbagai isu di Timur Tengah dan juga kawasan lain, mulai dari Afrika hingga Amerika Latin. Perubahan ini terjadi dalam satu rezim kepemimpinan, sehingga memunculkan perdebatan mengapa hal ini dapat terjadi. Dengan mengkaji tulisan berbagai pengamat (Turki dan non-Turki) mulai dari tahun 2007 yang memberikan pandangannya mengenai perubahan politik luar negeri Turki, penulis menyimpulkan bahwa perubahan politik luar negeri Turki di era AKP diartikan sebagai perubahan orientasi politik luar negeri dari Westernoriented ke self-oriented, yaitu pemusatan pertimbangan preferensi politik luar negeri ke arah internal Turki, dengan mengakui potensi yang dimiliki dan mengharmonisasikan faktor internal dan eksternal sambil beradaptasi dengan perkembangan sistem internasional. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup tiga level analisis (individu, negara, dan global) dalam tiga cakupan isu (keamanan, ekonomi, dan identitas) yang berpengaruh terhadap hubungan luar negeri Turki dan persepsi internasional terhadap Turki.

---

Since the Republic is formed, Turkey has always been identifying itself as part of the West. This leads to the formulation of foreign policy which is Westernoriented, by involving in various Western international politics. The current regime, Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), started to initiate some policies which are contradictive to the Turkey’s long-term foreign policy tradition. In the first period (2002-2007), AKP made European Union integrations as its foreign policy priority. Yet, in the second term (2007 onwards), AKP started to blatently involve in various issues in Middle East, and also other regions from Africa to Latin America. This phenomenon occurred in one regime that raised questions on why this change occurred. By analyzing various literatures written by Turkish and non- Turkish observers in 2007 onward, I argue that change in Turkey’s foreign policy in the AKP era should be understood as change in foreign policy orientation from Western-oriented to self-oriented, which means centralization of foreign policy preferences based on internal consideration through acknowledging self-potentials and harmonization of internal and external factors while adjusting to the changing international system. This change in Turkey's foreign policy is driven by various factors ranging from security, economy, and identity issue in three level of analysis (individual, state, and global) that affect Turkey’s foreign relations and international perception on Turkey."