Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia Presiden mengintruksikan pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan dan tingkat dusun RT/RW. Pemerintah Desa sebagai bagian dari sub sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus berperan dan bertanggung jawab dalam kegiatan penanganan COVID-19 di lingkup wilayahnya. Desa Pugul menempati posisi ketiga sebagai Desa dengan jumlah COVID-19 tertinggi di Kecamatan Riau Silip yaitu sebanyak 20 kasus. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu diketahui bagaimana penanganan COVID-19 oleh Satgas Desa di wilayahnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen penanganan COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul Kabupaten Bangka pada tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil: Hasil penelitian ini merupakan gambaran manajemen penanganan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul tahun 2021 yang ditinjau dari gambaran input (SDM, Dana, Metode, Sarana dan Prasarana), gambaran manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) serta gambaran output (penanganan kasus COVID-19). Kesimpulan dan Saran: Manajemen penanganan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul masih belum optimal dan belum sesuai dengan kebijakan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, saran dari peneliti adalah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 hingga ke Tinggkat RT/RW/Dusun, melaksanakan kegiatan KIE secara rutin, melibatkan semua unsur masyarakat untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19 di Desa Pugul.

---

Background: As an effort to accelerate the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia, the President instructed the establishment of a COVID-19 Handling Task Force in the regions from the provincial level to the village/ward level and the RT/RW hamlet level. The Village Government as part of the Regional Government sub-system that is directly in contact with the community must play an important role and be responsible for handling COVID-19 activities within its territory. Pugul Village occupies the third position as the village with the highest number of COVID-19 in Riau Silip District, which is as many as 20 cases. Based on this background, it is necessary to know how the Village Task Force handles COVID-19 in its area. Objective: This study aims to describe the management of COVID-19 handling by the COVID-19 Handling Task Force in Pugul Village, Bangka Regency in 2021. Methods: This study uses a qualitative approach with a case study method. Results: The results of this study are a description of the management of COVID-19 handling by the COVID-19 Handling Task Force in Pugul Village in 2021 which is viewed from the input description (HR, Funds, Methods, Facilities, and Infrastructure), management description (planning, organizing, implementing, and supervision) as well as a description of the output (handling of COVID-19 cases). Conclusions and Suggestions: The management of COVID-19 handling by the COVID-19 Handling Task Force in Pugul Village is still not optimal and not following the COVID-19 handling policy. Therefore, the suggestion from the researcher is to form a COVID-19 Handling Task Force down to the RT/RW/Dusun level, carry out routine IEC activities, involve all elements of the community to support COVID-19 handling activities in Pugul Village."

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian, pemerintah daerah, serta instansi pemerintah lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic prompted the government to form COVID-19 Task Force which can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study discusses how the authority of the Task Force for Handling COVID-19 is and how their policy applies, in this case the author takes example of prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries, local governments, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020. Other authority is listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID-19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014. "

"Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."

"Penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan implementasi protokol kesehatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 yang masih rendah mendasari pentingnya monitoring kepatuhan protokol kesehatan di Brebes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 pada masyarakat di Kabupaten Brebes tahun 2021 berdasarkan teori health belief model. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dilakukan di Kabupaten Brebes pada Juni 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 302 responden. Data berupa hasil pengisian kuesioner dengan metode daring yang diisi sendiri oleh responden dan dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden sudah patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan rata-rata skor 70 dari skala 100. Diketahui diantara faktor- faktor yang diteliti, faktor jenis kelamin (p=0,001), tingkat pendidikan(p=0,001), pengetahuan (p=0,007), persepsi keparahan (p=0,003), persepsi hambatan (0,001), self efficacy (p=0,016), dan sumber informasi (p=0,002) merupakan faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan protokol kesehatan COVID-19. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat program untuk meningkatkan implementasi social distancing, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat, mengutamakan laki-laki sebagai sasaran utama promosi kesehatan dan memanfaatkan sosial media sebagai media utama promosi kesehatan.

---

The increasingly COVID-19 and the low implementation of health protocols in Brebes Regency in 2020 underlies the importance of monitoring health protocol compliance in Brebes. The study aims to determine the factors associated with compliance of health protocols for the prevention and transmission of COVID-19 in the community in Brebes Regency in 2021 based on the theory of health belief models. This research is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data conducted in Brebes Regency in June 2021 with a total sample of 302 respondents. The results showed that the respondents had complied with the health protocol with an average score of 70 out of a scale of 100. It is known that among the factors studied, gender (p = 0.001), education level (p = 0.001), knowledge (p = 0.007 ), perceived severity (p=0.003), perceived barriers (0.001), self-efficacy (p=0.016), and sources of information (p=0.002) were factors related to non-compliance with COVID-19 health protocols. The results of the study suggest creating a program to improve the implementation of social distancing, collaborating with community leaders, prioritizing men as the main target of health promotion and utilizing social media as the main media for health promotion."

"Tahun 2021 Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sangat cepat menular dan bisa terbentuk herd immunity. Vaksinasi terdiri dari vaksinasi program dan gotong royong. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi secara aman, sehat, dan gratis dan menurut WHO vaksinasi dapat diakses secara adil, aman, dan efektif. Skripsi ini membahas terkait gambaran pelaksanaan vaksinasi program COVID-19 di Kota Balikpapan tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian menggunakan pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output. Variabel input terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, prosedur, dan sistem informasi. Variabel proses terdiri dari perencanaan, pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Variabel output terdiri dari masa tunggu vaksinasi dan capaian vaksinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan mengikuti petunjuk teknis Kemenkes. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu pada bagian input SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi sempat belum memadai. Pada bagian proses terdapat masalah pada dana belum terserap secara maksimal, penerimaan vaksin terbatas dan tidak tepat waktu, miss komunikasi antar pihak, penyimpanan ada yang belum memadai, pencatatan dan pelaporan yang terhambat melalui aplikasi. Pada bagian output ditemukan masa tunggu vaksinasi yang lama, ada jadwal vaksinasi tertunda namun akhirnya capaian vaksinasi Kota Balikpapan tertinggi di Kalimantan Timur dibantu oleh berbagai pihak. Saran dari peneliti untuk memperhatikan standar/mutu pelayanan terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai SOP, merealisasikan anggaran, menyediakan mobil khusus distribusi vaksin, dan melakukan percepatan vaksinasi bagi sasaran yang belum divaksin secara masif.

---

In 2021 the City of Balikpapan will carry out vaccination efforts to overcome the COVID-19 pandemic, which spreads very quickly and can form herd immunity. Vaccination consists of program vaccination and mutual cooperation. The Balikpapan City Government makes efforts to vaccinate in a safe, healthy, and free manner and according to WHO, vaccination can be accessed in a fair, safe and effective manner. This thesis discusses the description of the implementation of the COVID-19 vaccination program in Balikpapan City in 2021. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interview data collection methods and document review. The research uses a systems approach, namely input, process, and output. The input variables consist of Human Resources (HR), funds, facilities and infrastructure, procedures, and information systems. Process variables consist of planning, financing, receiving, storing, distributing, recording and reporting. Output variables consist of waiting period for vaccination and vaccination achievement. The results of the study indicate that the implementation of vaccination has been running according to the technical instructions of the Ministry of Health. However, there are still some obstacles, namely the input of human resources, facilities and infrastructure, and the information system was inadequate. In the process section there are problems with funds not being absorbed optimally, vaccine receipts are limited and not on time, miss communication between parties, inadequate storage, recording and reporting are hampered through applications. In the output section, it was found that the waiting period for vaccination was long, there was a delayed vaccination schedule, but in the end, Balikpapan City's vaccination achievement was the highest in East Borneo, assisted by various parties. Suggestions from researchers are to pay attention to service standards/quality related to the implementation of vaccination according to SOPs, realize the budget, provide a special car for vaccine distribution, and accelerate vaccination for targets who have not been vaccinated on a massive scale."

"Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak oleh virus ini dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 96.785 kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 silam, diberlakukan kebijakan PPKM untuk menekan pola persebaran virus Covid-19 tersebut. Pada penelitian ini, akan dikaji bagaimana persebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro yang berlangsung dari tanggal 9 Februari 2021 hingga 25 Juli 2021 terhadap faktor lingkungan, yaitu kualitas udara serta faktor sosial, yaitu kepadatan penduduk, keberadaan transportasi umum, dan sirkulasi penduduk (penduduk keluar masuk). Selama periode ini, nantinya pola persebaran virus Covid-19 akan dianalisa menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System dengan metode hot spot analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penderita Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro lebih banyak berdomisili di kecamatan yang terletak di pinggiran Jakarta atau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan yang terletak di bagian tengah Jakarta, persebarannya cenderung terkendali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Covid-19 seperti faktor lingkungan alam dan sosial, diketahui tidak memiliki pengaruh dan signifikansi yang kuat terhadap tiap faktor yang diduga mempengaruhi persebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

---

Corona Virus Disease 2019, commonly abbreviated as Covid-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia most affected by this virus, with the highest number of cases in 2021 totaling 96,785 cases. Therefore, in 2021, the PPKM policy was implemented to suppress the pattern of the spread of the Covid-19 virus. In this study, it will be studied how the spread of Covid-19 in DKI Jakarta occurred during the Micro PPKM period, which took place from February 9th, 2021, to July 25th, 2021,regarding environmental factors, namely air quality, and social factors, namely population density, availability of public transportation, and circulation residents (population in and out). During this period, the pattern of the spread of the Covid-19 virus will be analyzed with the help of GIS, or Geographic Information System, using the hot spot analysis method. The results of this study indicate that more sufferers of Covid-19 in DKI Jakarta during the Micro-PPKM period lived in sub-districts located on the outskirts of Jakarta or directly adjacent to West Java Province. While the sub-districts are located in the central part of Jakarta, their distribution tends to be controlled. The factors that influence the spread of Covid-19, such as natural and social environmental factors, are known to have no strong influence or significance for each factor that is suspected of influencing the spread of Covid-19 in DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi kasus di Sulawesi Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pelaksanaanya karena bisa dilihat dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

---

This thesis discusses local government policies in handling Covid-19 based on case studies in North Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020, governments in all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight Covid-19. One of the areas in Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 cases in North Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North Sulawesi Province and Manado City. This research is a normative juridical research with data collection techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawesi and the City of Manado and optimization in North Sulawesi and the City of Manado in terms of regulations, decisions, circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19 from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the provincial, city and regency governments, there is still a lack of transparency in the details because the issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time."

"Kota Depok menjadi kota dengan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 (49.567 kasus) dan kematian kumulatif (920 kematian) tertinggi di Jawa Barat. Para penderita hipertensi harus lebih disiplin menjalankan perilaku pencegahan COVID-19 karena memiliki kemungkinan untuk mengalami perkembangan penyakit COVID-19 yang parah. Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan COVID-19 pada penderita hipertensi di Kota Depok Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional pada penderita hipertensi di Kota Depok, Jawa Barat bulan Agustus-September 2021. Pengumpulan data secara online menggunakan google form. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam skala 100, rata-rata skor untuk tiap variabel adalah pengetahuan sebesar 85,2, sikap sebesar 77,7, dan perilaku pencegahan COVID-19 sebesar 82,4. Separuh dari responden memiliki pengetahuan baik (52,5%), sikap positif (63,9%), dan perilaku pencegahan baik (58,5%). Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19 (p-value 0,681). Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dan perilaku pencegahan COVID-19 (p-value 0,011) dengan nilai OR: 2,310; 95% CI 1,246-4,281. Separuh responden memiliki pengetahuan yang baik, sikap positif, dan perilaku pencegahan yang baik. Tidak ditemukan adanya hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan dan terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan.

---

Depok City is the city with the highest number of confirmed cases of COVID-19 (49.567 cases) and cumulative deaths (920 deaths) in West Java. People with hypertension must be more disciplined practice COVID-19 prevention behavior because they are more likely to experience severe COVID-19 disease development. The purpose of this study is to describe knowledge, attitude, and behavior of COVID-19 prevention among hypertension patients in Depok City. This study used a cross-sectional study in patients with hypertension in Depok City, West Java on August-September 2021. Data collected used online survey (google form). The results showed that on a scale of 100, the mean score of knowledge was 85,2, attitude was 77,7, and COVID-19 prevention behavior was 82,4. Half of respondents had a good knowledge (52,5%), positive attitude (63,9%), and good prevention behavior of COVID-19 (58,5%). There was no significant association between knowledge and COVID-19 prevention behavior (p-value 0,681). There was significant association between attitudes and COVID-19 prevention behavior (p-value 0,011) with OR value: 2,310; 95% CI 1,246-4,281. Half of respondents had a good knowledge, positive attitude, and good preventive behavior. There was no association between knowledge and prevention behavior and there was a association between attitude and preventive behavior."

"Sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai solusi utama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. PeduliLindungi dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan terkait COVID-19, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan dari segi teknis dan user experience (UX) yang membuat implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, kegunaan aplikasi ini dipertanyakan ketika pandemi COVID-19 berakhir di masa depan. Melihat publikasi terkait aplikasi PeduliLindungi sampai saat ini, belum ditemukan publikasi yang membahas inovasi yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat terus bermanfaat saat pandemi COVID-19 dan setelahnya. Oleh karena ​​itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait aplikasi PeduliLindungi yang belum terpenuhi, serta merancang inovasi untuk membuat aplikasi ini bermanfaat secara berkelanjutan menyusul rencana transisi ke endemi COVID-19. Pendekatan Design Science Research (DSR) digunakan untuk mencapai tujuan tersebut karena telah terbukti kecakapannya pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penerapan DSR dalam tiga iterasi, penelitian ini akan (1) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengguna untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan menguji model penelitian, (2) mengidentifikasi permasalahan dan peluang inovasi fitur baru untuk aplikasi PeduliLindungi menurut pendapat ahli, kemudian (3) merancang antarmuka fitur baru tersebut dan mengevaluasinya ke pengguna. Hasil Iterasi I menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, dan health information orientation memengaruhi niat penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hasil Iterasi II mengungkapkan permasalahan relevan terkait kebutuhan pengguna dan keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi, seperti masyarakat yang mulai lengah dengan dampak dan perkembangan COVID-19 dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan mereka dalam pandemi COVID-19. Kemudian, pelaksanaan Iterasi III menghasilkan rekomendasi desain antarmuka untuk fitur yang paling layak, baik dari sisi usability maupun keberlanjutannya, berdasarkan evaluasi terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi. Melalui penelitian ini, aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat berkembang menjadi aplikasi andalan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan terkait COVID-19 saat ini, tetapi juga kebutuhan pelayanan kesehatan lain di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas keberlanjutan aplikasi PeduliLindungi.

---

In an effort to overcome the COVID-19 pandemic in Indonesia, the Indonesian government mandates the use of PeduliLindungi application as the main solution for COVID-19 prevention and handling. PeduliLindungi is designed to meet all the public needs related to COVID-19, but in reality there are still problems from a technical and user experience (UX) perspective in PeduliLindungi that causes its implementation to not go as expected. Moreover, the utility of this app is called into question after the COVID-19 pandemic ends in the future. Looking at the existing publications related to PeduliLindungi to date, there have been no studies that discussed the innovations needed to ensure that this application could continue to be beneficial during the COVID-19 pandemic and beyond. Thus, this study aims to be the first research that identifies user needs related to PeduliLindungi that have not been met, while also designing innovations for the PeduliLindungi to be useful in a sustainable manner following the planned transition to the COVID-19 endemic. The Design Science Research (DSR) approach is used to achieve this goal, due to its proven prowess in previous studies. Through the application of DSR in three iterations, this research will (1) analyse the factors that influence users to use PeduliLindungi by testing the research model, (2) identify problems and opportunities for innovation of new features for PeduliLindungi according to expert opinion, then (3) design the interface of the new feature and evaluate it toward the user. Iteration I results show that perceived usefulness, perceived ease of use, trust in technology, perceived anxiety of infecting others, and health information orientation affect the intention to use PeduliLindungi. The results of Iteration II reveal relevant issues related to user needs and the sustainability of PeduliLindungi, such as people starting to be careless about the impact and development of COVID-19 and also the lack of public awareness of their health risks in the COVID-19 pandemic. Then, the implementation of Iteration III produces interface design recommendations for the most appropriate features, both in terms of usability and sustainability, based on evaluations of PeduliLindungi users. Through this research, hopefully PeduliLindungi can develop into the public's mainstay application, not only for current needs related to COVID-19, but also for other health service needs in the future. This research is also expected to pave the way for further research to discuss the sustainability of PeduliLindungi."