Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"enyiksaan siber. Dalam dua fenomena ini, pendefinisian dari aktivis tidak terbatas pada mereka yang berprofesi sebagai aktivis, akan tetapi merujuk pada intelektual organik oleh Gramsci, sehingga aktivis dapat berupa siapapun yang mengkritik pemerintah. Pada kriminalisasi digital, aktor negara memainkan peran besar dalam kriminalisasi yang terjadi. Sementara pada penyiksaan siber, aktor non negara dalam wujud buzzer dan influencer merupakan pelaku dari penyiksaan. Dikaji dalam menggunakan teori realitas sosial kejahatan dan konsep kejahatan politik, penelitian ini menggambarkan bagaimana kedua fenomena ini memiliki keterikatan yang kuat dengan kepentingan kelas penguasa.

---

The rise of technology not only gives good impacts but also bad impacts. One of them is the establishment of the control of citics by state to activist through digital criminalization and cyber torture. In these phenomena, the definition of activist isn’t limited to those who work as an activist, but refers to organic intellectual by Gramsci. Thus, activists can be anyone who criticize the government. In digital criminalization, state actors play a big role in criminalization process, while non state actor in a form of buzzer and influencer are the perpetrator of cyber torture. Using the theory of social reality of crime and the concept of political crime, this paper portrays how these two phenomena have a strong attachment with the interest of the ruling class."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi digital telah memungkinkan perusahaan di seluruh industri untuk bersaing dan menciptakan nilai dengan cara yang benar-benar baru. Untuk menanggapi perkembangan teknologi perusahaan digital-migrants secara sistematis mulai meningkatkan kemampuan dan sumber daya digital perusahaan. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kemampuan kepemimpinan digital, sumber daya digital dan kemampuan digital yang berimplikasi pada kinerja perusahaan. Studi ini juga menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana kemampuan kepemimpinan digital harus dapat mengelola sumber daya perusahaan di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan Smart Partial Least Squares 3.2.8 dan hasil analisis dikumpulkan dari 46 manajer pada perusahaan digital-migrants. Studi ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan digital secara positif terkait dengan sumber daya digital perusahaan dan kapabilitas digital. Selanjutnya, teori dan implikasi praktis dari temuan ini juga dibahas dalam penelitian ini.

---

In the recent years, the rapid development of digital technologies has enabled companies across the industries to compete and create value in completely new ways. To leverage these possibilities and to respond to possible threats, many digital-migrants companies have systematically started to enhance their digital capabilities and resources.

This study describes the effect of digital leadership capabilities, digital resources and digital capabilties that have implication for company performance.

This study also illustrates and explains about how digital leadership capabilities should be able to manage the company resources in the era of digital transformation. The study use Smart Partial Least Squares 3.2.8 and the result of the analysis is collected from 46 manager of digital-migrants companies. The study shows digital leadership capabilities are positively related to the company's digital resources and digital capabilty. Furthermore, the theory and practical implications of these findings are also discussed in the study."

"Dampak pandemi covid19 dan disrupsi teknologi terhadap ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari aspek digitalisasi bisnis belum mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel literasi digital, ekosistem digital dan transformasi digital terhadap ketahanan bisnis UMKM di Indonesia dan membangun model hubungan variabel-variabel tersebut. Penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan media digital atau bisnis secara online di 10 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melakukan survei yang disebarkan secara online terhadap 400 responden. Analisis hubungan dan kekuatan pengaruh antar variabel dianalisis menggunakan Structural Equation Model-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap transformasi digital dan ketahanan bisnis. Variabel transformasi digital juga berperan sebagai variabel mediasi antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap ketahanan bisnis UMKM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa baik ketahanan bisnis maupun transformasi digital paling besar dipengaruhi oleh ekosistem digital sebesar 56,3%. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah framework ketahanan bisnis berdasarkan pendekatan kolaborasi aktor ekosistem digital.

---

The impact of COVID-19 and the technological disruption on small business’ resilience from business digitalization perspective has not given deserved attention. This study aims to analyze the effect of digital literacy, digital ecosystem and digital transformation on the resilience of MSME businesses in Indonesia as well as to propose a causal model of the relationship amongst these variables. The study was conducted on MSME that have used digital media or online business in 10 provinces in Indonesia. The method used is a quantitative through a questionnaire distributed online to 400 respondents. The study applied Structural Equation Model-PLS to develop the model and analyze the impact of digital literacy, digital ecosystem and digital business transformation on business resilience. The result of the study shows that there is a positive and significant impact of digital literacy and the digital ecosystem on digital transformation and business resilience. The digital transformation variable also acts as a mediating variable between digital literacy and the digital ecosystem on the resilience of the MSME business. The results of the study indicate that both business resilience and digital transformation are most affected by the digital ecosystem by 56.3%. This study proposes a policy implication of a collaborative framework to ensure business resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan alat digital pada pekerja terhadap kesenjangan upah di Indonesia. Adapun pekerja pada penelitian ini dikelompokkan menjadi pekerja digital dan pekerja non-digital berdasarkan sumber data Sakernas 2022. Dengan menggunakan metode Dekomposisi Oaxaca-Blinder, ditemukan hasil bahwa terdapat kesenjangan upah antara pekerja digital dan pekerja non-digital di Indonesia. Adapun dalam melakukan hasil analisis lebih mendalam berdasarkan distribusi kuantil upah, metode RIF-Oaxaca diterapkan dengan hasil temuan bahwa terdapat kesenjangan upah antara pekerja digital dan pekerja non-digital pada tiap kelompok distribusi kuantil upah dengan fenomena kesenjangan upah sticky-floor yaitu kesenjangan upah terbesar terjadi pada kelompok pekerja distribusi kuantil upah terendah.

---

This study aims to analyze the influence of digital-use on workers on the wage gap in Indonesia. The workers in this study are grouped into digital workers and non- digital workers based on Sakernas 2022 data. Using the Oaxaca-Blinder Decomposition method, it was found that there is a wage gap between digital workers and non-digital workers in Indonesia. As for the results of a more in-depth analysis based on the distribution of wage quantiles, the RIF-Oaxaca method is applied with the result that there is a wage gap between digital workers and non-digital workers in each wage quantile distribution group with the sticky-floor wage gap phenomenon, which is the largest wage gap occurs in the lowest wage quantile distribution group of workers.

"

"Rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan didasarkan pada dampak buruk yang berpotensi membawa kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis. Penolakan ini berujung pada konflik berkepanjangan. Sebagai akibatnya, warga Wadas menghadapi berbagai represivitas yang mengancam hak mereka dan lingkungannya. Dalam mempertahankan penolakan ini, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aktivisme digital dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai wujud resistensi. Salah satunya, melalui akun Twitter (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA mempublikasikan berbagai postingan yang menginformasikan tujuan, perkembangan, dan dinamika resistensi yang mereka lakukan. Tulisan ini, menggunakan pendekatan Kriminologi Visual, bertujuan untuk mencermati visualitas yang diperlihatkan dalam publikasi-publikasi visual (berupa foto dan video) oleh GEMPADEWA. Tulisan ini juga dikonstruksi melalui pandangan Viktimologi Hijau. Dengan demikian, visualitas yang dicermati berkaitan dengan resistensi korban-penyintas kejahatan lingkungan terhadap represi dan viktimisasi lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa publikasi visual melalui Twitter dapat memediasi aktivisme digital GEMPADEWA yang memberikan visualitas yang kuat mengenai resistensi terhadap viktimisasi lingkungan. Visualitas resistensi yang ada dapat memperlihatkan dan memperluas cara melihat bentuk-bentuk represi dan viktimisasi lingkungan terhadap warga Wadas.

---

The Indonesian government plans to open an andesite mining in Wadas Village, Purworejo, Central Java, as a part of the national strategic project called the Dam of Bener. However, this plan was challenged by some residents since this project holds several negative impacts on social, economic, and ecology. This challenge led to a prolonged conflict where Wadas residents faced various repressive measures threatening their rights and environment. In maintaining this resistance, the local environmental activist Gerakan Masyarakata Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) has carried out digital activism by utilizing various social media as a form of resistance. One of them, through their Twitter account (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA publishes various posts informing their goals and the dynamics of their resistance. Using the Visual Criminology and Green Victimology approach aims to examine the visuality shown in visual publications (photos and videos) by GEMPADEWA. Thus, the visuality examined is related to the resistance of victims of environmental crimes to environmental victimization. This research shows that visual publications through Twitter enable to mediate GEMPADEWA’s digital activism which provides a powerful visualization of resistance to environmental victimization. Visualizing existing resistance can provide us with widened ways of seeing forms of environmental victimization towards local people."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand.

---

This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand."

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Reaksi sosial yang diberikan terhadap suatu kenakalan anak sangat menarik untuk dibahas. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada tidak hanya merubah bentuk dari kenakalan atau bahkan kejahatan itu sendiri, melainkan juga bentuk reaksi sosial yang diberikan kepadanya. Penelitian ini secara kualitatif membahas virtual moral panic dan digital vigilantism yang diberikan sebagai reaksi terhadap juvenile cyber delinquency yang dilakukan oleh seorang anak di dalam sosial media. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa (1) tindakan yang dilakukan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada anak, (2) memberikan rasa aman terhadap komunitas, serta (3) terdapat penjelasan hubungan virtual moral panic yang dapat menyebabkan digital vigilantism."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."