Ditemukan 136306 dokumen yang sesuai dengan query
Fathur Rizki
"Pemerintah menerbitkan peraturan ketentuan khusus mengenai fasilitas pajak penghasilan atas Dana Investasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan responsivitas kebijakan fasilitas pajak penghasilan atas DIRE dan mengidentifikasi penerapan kebijakan fasilitas pajak penghasilan di Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan berasal dari wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan atas Dana Investasi Real Estate dapat dikatakan belum efektif untuk meningkatkan investasi DIRE. Selain faktor pemberian fasilitas pajak, terdapat faktor lain yang menyebabkan investasi DIRE di Indonesia masih minim, yatiu tren kenaikan suku bunga deposito, cost yang dikeluarkan, dan bagi perusahaan real estate kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan dapat dikatakan sudah efektif sebagai pembiayaan properti selain pinjaman, karena adanya dana bersih dari pengalihan real estate. Sedangkan Kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan atas Dana Investasi DIRE dari sisi responsivitas benar – benar dibutuhkan oleh pihak – pihak yang terlibat pada investasi DIRE. Akan tetapi upaya pemerintah untuk mensosialisasikan fasilitas perpajakan masih minim. Sosialisasi hanya dilakukan di tingkat pusat, belum menyebar ke tingkat Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, Penerapan kebijakan fasilitas pajak penghasilan di Singapura yaitu dengan membebaskan seluruh pengenaan Pengenaan Pajak Penghasilan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk pasar DIRE terlebih dahulu dan baru mengenakan pajak jika pasar telah terbentuk.
The government issues special provisions regarding income tax incentives on Real Estate Investment Trust. This study aims to evaluate the effectiveness and responsiveness of the income tax facility policy on REITs and identify the implementation of the income tax facility policy in Singapore. The method used in this study is a qualitative method using qualitative data analysis. Qualitative data obtained from interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Income Tax incentive on Real Estate Investment Trust can be said to have not been effective in increasing REIT investment. In addition to the factor of providing tax incentives, there are other factors that cause REIT investment in Indonesia to be minimal, namely the trend of increasing deposit rates, costs incurred, and for real estate companies the Income Tax incentive policy can be said to have been effective as property financing other than loans, because of the existence of net Trust from real estate transfers. Meanwhile, the Income Tax incentive Policy on REIT Investment Trust in terms of responsiveness is really needed by the parties involved in REIT investment. However, the government's efforts to socialize tax incentive are still minimal. Socialization is only carried out at the central level, has not yet spread to the level of the Tax Service Office. In addition, the application of the income tax facility policy in Singapore is to exempt all the imposition of Income Tax. This is intended to establish a DIRE market first and only tax once the market has formed."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rima Aristiyani
"Tesis ini membuhas tentang permasalahan ketentuan perpajakan atas Real Estate Investment Trusts (REITs). RElTs di Indonesia disebut sebagai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif (DIRE KIK). Dari sudut pandang investor, DIRE KlK merupakan reksa dana dengan perbedaan pada jcnis investasi yang dHakukan. Blla reksa dana berinvestasi pada instrnmen keuangan, maka DIRE KIK berinvestasi pada aset real estat dan efek yang dlterbitkan oleh perusahaan rea:J cstat Yang jadi permasalahan adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas DIRJ~ KIK, mengingat bahwa sampai saat ini belum tcrdapat aturan khusus tentang DIRE~ padahal salah satu hal yang menarlk dari REITs adalah adanya fasilitas perpajakan. Sebagian orang mengiru bahwa akan terdapat pengenaan pajak berganda bHa tidak tcrdapat fasilitas perpajakan atas DIRE KIK. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus daJam ketentuan perpajakan atas DIRE KlK yailu dividen yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) dan penHaian kemhali atas aktiva tetap. Bila DIRE KIK berlnvestao.:i melalui SPC maka akan terdapat pengenaan pajak berganda. Penilaian kembali aset reat estat DIRE KlK, pada substansinya merupakan penilaian aset investasi pada harga pasar dan bukan revaiuasi al'tiva tetap. HasH analisis mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Pajak Pcnghasilan, khususnya atas dividen yang dikecualikan daTi nbyek pajak dan se!isih lebih penilaian kembali aset real estat DIRE KTK.
The focus on this study is Income Tax treatment of Real Investment Trusts (REITs). REITs in Indonesia called Dana InvesJasi Real Eslal berbentuk Kontrak Investasi Koleklif (DIRE KJK). From investor's point of view, DIRE KJK simtlar with mutual fund, with different investment type. If mutual funds invest in financial instruments, DIRE KIK invest in real asset and marketable securilies issued by real estate agents. The problem is how the appropriate tax treatment of DIRE KlK, while no specific tax regulation regarding DIRE and the main attraction of DIRE for many customers are the tax facility. Some people assume that there will be double taxation if there is no tax faciliy on DIRE KIK, considering Indonesian taxation system is classicaL If that is true, DIRE KIK would not be interesting for investor. Based on analysis on current tax regulation, the researcher suggest some specific regu1ation on dividend received from Special Purpose Company (SPC) and assets revaluation. If DIRE KIK invest through SPC \\"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25609
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Armein Soripada
"Tesis ini membahas mengenai suatu kajian atas kemungkinan diterapkannya instrumen investasi Reksadana dengan underlying asset berupa Properti yang disebut dengan Real Estate Investment Trusts (REITs) atau disebut dengan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dimana pada saat tesis ini mulai dilakukan, belum diterapkan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metoda kasus, perbandingan dan beberapa analisa seperti Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).
Hasil penelitian menyarankan bahwa bila instrumen investasi ini ditunda dahulu pelaksanaannya di Indonesia pada tahun dilaksanakannya penelitian ini, untuk dilengkapi dengan faktor-faktor pendukungnya. Dan bila akan mulai diterapkan perlunya dilakukan beberapa hal seperti pembenahan peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk disesuaikan agar dapat mendukung skema investasi, selain itu juga perlunya dilakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia agar dapat lebih mengerti mengenai perlunya mengembangkan iklim berinvestasi mulai dari investasi individu hal ini terutama karena jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar merupakan pasar potensial yang belum banyak dikembangkan, juga perlu dilakukan pentahapan dalam perubahan dan pelaksanaan instrumen investasi REITs ini di Indonesia.
The focus of this study is concerning the possibility of implementation of a mutual fund investment with property as the underlying asset, named as Real Estate Investment Trusts (REITs), called Dana Investasi Real Estat (DIRE) in Indonesia, which not already implemented in Indonesia when this study started. This research is qualitative descriptive study with cases method, benchmarking and several analysis wich consist of Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) as the instruments of analysis. The Result of analysis suggests that the issuing of Equity REITs in Indonesia suppose to be postponed in the time of this study been done and be equipped with proponent factors. And if this investment are already to implement in Indonesia, there are several settling should be done prior to the implementation where current regulations to be adapted to support the new investment scheme. Furthermore, it necessary to educate the people of Indonesia to be more comprehend and appreciate regarding to development of the individual investment environment since the population of Indonesia is a large undevelop potential market. Moreover, the settling is need to be staging to accommodate the changing and implementation of this new investment in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34694
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasibuan, Yakup Putra
"REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.
REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66198
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rebecca Felicia
"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.
This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research. The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Widjaja
Jakarta: Rajawali, 2008
332.632 47 GUN r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fildzah Maulidya
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian tujuan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax allowance dilihat dari segi efektivitas, kesamaan, dan ketepatannya pada industri pengolahan ikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur fasilitas tax allowance sudah memenuhi prinsip kesederhanaan, akan tetapi fasilitas tersebut belum efektif untuk meningkatkan investasi karena masih sangat minim industri yang memanfaatkannya serta besarnya biaya fiskal yang harus ditanggung. Fasilitas ini juga belum tepat sasaran bagi industri pengolahan ikan karena yang bisa memanfaatkan hanya industri berskala besar, sedangkan industri pengolahan ikan masih banyak yang berskala kecil.
This research rsquo s purpose is to analyze the achievement of the goals of the income tax incentive, which is tax allowance in terms of its effectiveness, equity, and appropriateness in the fish processing industry in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data collection technique through literature study and field study. The results showed that although the procedure of tax allowance has fulfilled the principle of simplicity, but the facility has not been effective to increase investment because it is still very minimal industry that utilize it and the amount of fiscal cost that must be borne. This facility is also not appropriate for the fish processing industry because it can utilize only for large scale industry, while fish processing industry is still a lot of small scale."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68587
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Allen, Robert G.
Jakarta: Pustaka Delaprasta, 1996
332.63 ALL I
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Veviolita Sekar Sari
"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.
Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56709
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nita Utami
"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk industri pengolahan kakao. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance atas industri pengolahan kakao berdasarkan efektivitas, kesamaan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan kakao, kebijakan tax allowance tersebut menimbulkan ketidakadilan pada distribusi kesempatan, biaya dan manfaat. Syarat yang ditentukan pada kebijakan tax allowance kurang tepat diberikan kepada industri pengolahan kakao.
This research discussed about the evaluation of the policy of tax for cocoa processing industry. The discussion was aimed to analyze the attainment of policy objectives of tax incentive as tax allowance of cocoa processing industry based on effectiveness, equality, and appropriateness. The research was a qualitative research and used literature and field study as data collection techniques. The results of the research showed that the tax incentive as tax allowance is less effective on increasing the investment in cocoa processing industry sector. The policy of tax allowance caused inequality on the distribution of opportunities, costs, and benefits. The requirement defined in tax allowance policy is less appropriate to be given for cocoa processing industry."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46598
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library