Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang menyampaikan kegiatan yang dilakukan penulis selama masa magang di Kantor Akuntan Publik XYZ. Penulis akan membahas prosedur yang disepakati, antara XYZ dan Lembaga keuangan internasional ABC, yang digunakan untuk memverifikasi pengeluaran pada implementasi hibah yang dilakukan oleh Organisasi DEF untuk periode Januari – Juni 2020 dan menangkap temuan selama periode tersebut. Berdasarkan evaluasi, XYZ telah melakukan prosedur sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan teori yang berlaku.

---

The internship report conveyed the activities carried out by the author during the internship period at Public Accounting Firm XYZ. The author will discuss the agreed upon procedures, between XYZ and an international financing organisation The ABC, used to verify the expenditures on grant implementation conducted by DEF Organisation for the period of January – June 2020 and capture findings during the period. Based on the evaluation, XYZ had performed the procedures according to the agreement and true to the applicable theories."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."

"ABSTRAKPengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : Hibahadalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengancuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibahterdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebanidengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidakmempunyai kewajiban apa apa sebagai tegen prestasi. Permasalahanpermasalahanhukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagaiperjanjian sepihak. Penelitian ini menguraikan analisis yuridis mengenai cacathukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untukmemberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukumdalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Adanya suatu akibatdan konsekuensi dari hibah apabila terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yangcacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dankonsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapatdibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secarahukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyakterjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secaraarif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasakeadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukantersebut.

---

Abstract Understanding of the grant provided in Article 1666 Civil Code (KUHPerdata),which reads: The grant is an agreement by which who provides grants, at the timeof his life, with no charge and with no turning back, give up one thing forpurposes of the grant recipients who receive. The grants are one-sided character,only the grantor are burdened with obligations, are recipients of grants, it has noobligation what as tegen achievement. Legal problems arising on the grant legallyflawed because of the nature of the grant as a unilateral agreement. This studydescribes the juridical analysis of the legal flaws in the grant as a one-sidedagreement and its implications. Data analysis methods used in this study is aqualitative method to give a sense and understanding of the analysis of legal flawsin the grant as a one-sided agreement and its implications. The existence of aneffect and consequence of the grant if it is proven flawed. To a disability grantwho has violated the provisions of the law and the rule of law and consequentlythe result of such grants shall be null and void all been proven to break the rules ofLaw. Legal disability grants even though the law should be null and void, but fora lot of lawsuits going on the implementation of the grant then the judges shoulddecide cases so wisely handed down a decision that really be a sense of justice,beneficial and legal certainty to the case that proposed."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada studi kasus Penyerapan Hibah Luar Negeri pada Proyek XYZ, dimana akan di analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya serap dana Hibah pada proyek XYZ yang terjadi di tahun anggaran 2015 dan 2016 serta meberikan saran untuk mengatasi rendahnya daya serap hibah luar negeri pada Proyek XYZ. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah bersifat kualitatif, dengan harapan dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 dua kelompok metode analisis yaitu: 1 analisis siklus dan efektivitas proyek, 2 analisis manajemen keuangan dan aliran dana proyek. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Proyek XYZ dikarenakan adanya masalah paradigmatik, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian, masalah sistemik/ teknis serta masalah transisional. Kata kunci: Anggaran, Penyerapan, Proyek Hibah, Hibah Luar Negeri.

---

ABSTRACTThis study aims to focus on case studies Evaluation of Low Budget Disbursement In Nonprofit Organization A Case Study Grant Project XYZ, the factors that account for the low budget disbursement of Grant funds to the project XYZ is occurred in fiscal year 2015 and 2016 will be analyzed, and it also will address some advices to cope with low absorption matters on the Project XYZ. The research will use qualitative method to assessing the problem, in the future it could be used as appropriately and in accordance with the problems that occur in the field. This study used 2 two groups of methods of analysis, named 1 the effectiveness analysis of the project cycle, 2 the financial management and the budget flow of project funds analysis. The results of this study indicates that the low uptake of the budget in XYZ project due to problems paradigmatic, that related to the control environment, the systemic problems technical and transitional issues. Keywords Budget, Absorption, Project Grants, Foreign Grants."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pertanggungjawaban atas pelaporan dana hibah di Organisasi XYZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi data sekunder dan wawancara terhadap responden kunci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Akuntabilitas Accountability Theory dan Teori Keagenan Principal-Agency Theory . Hasil penelitian menyarankan Organisasi XYZ membentuk tim penilaian untuk mengukur kelayakan dan kesiapan Pelaksana Proyek, dan memperbaiki prosedur pengiriman dana hibah, prosedur kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek, dan prosedur administratif atas pengelolaan proyek-proyek dana hibah.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the grant reporting process in XYZ Organization. This study uses descriptive qualitative research method with case study approach. Method of data collection is in the form of secondary data observation and interviews with key respondents. Accountability Theory and Principal Agency Theory have been employed in this study. Results of the study suggest XYZ Organization to form an assessment team to conduct survey on the feasibility and readiness of the project implementer, and to improve the grant disbursement procedures, monitoring and evaluation procedures, and the administrative procedures for the management of grants in XYZ Organization."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat timbul masalah dan akta dapat diancam batal. Salah satu permasalahannya adalah pada satu objek tertentu dibuat akta hibah dibawah tangan dan akta hibah wasiat untuk orang yang berbeda, sehingga terdapat dua pihak yang merasa memiliki objek tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan No. 371/PDT.2017/PT.DKI dimana alm. Janda Augustha Alexandra Johanna Lumanauw pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah tersebut ia berikan kepada keponakannya Charlotte Meity Wairisal Lumanauw pada tahun 1996 dengan akta hibah dibawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 tanah yang sama diberikan juga kepada Johanna V. Lumanauw dan Novie Mandas yang merupakan keponakannya yang lain dengan akta hibah wasiat. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukan akta hibah yang dibuat dibawah tangan pada kasus ini batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1999 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

This thesis aimed to review deed of grant and deed of testamentary grant that was made with authentic deed or privately made for the same object. The provision on the strength of proof from the two deeds and the requirements for the deed to be valid and lawful. If the grant or the testamentary grant was made not in accordance with the applicable provisions then it can cause problem and the deed can be threatened void. One of the problems is that on one particular object is created privately made deed of grant and deed of testamentary grant for different person, so there are two parties who feel that they own the object. As in the High Court rsquo s Verdict of South Jakarta Number 371 PDT.2017 PT.DKI where deceased widow Augustha Alexandra Johanna Lumanauw in her lifetime had a plot of land, and she gave that plot of land to her niece Charlotte Meity Wairisal Lumanauw on 1996 with privately made deed of grant. Then, on 1999 the same land also given to Johanna V. Lumanauw and Novie Mandas who is her other niece with the deed of testamentary grant. The writing method that was used by the author to discuss and review this writing more deeply is judicial normative approach method. The result of this research is based on Indonesian Civil Code, the privately made deed of grant on this case is void ab initio, because it doesn rsquo t meet the provision prescribed by the law. While the deed of testamentary estate that was made on 1999 is the authentic deed made by authorized official, so the deed is legitimate and has a strong evidentiary power."

"Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT YA dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung jawab berikutnya adalah secara administratif, karena Notaris/PPAT YA telah melanggar Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, administratif dan bahkan pidana.

---

The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically a grant is a gift from someone during his/her lifetime for free. If there is a force in the making of a grant deed from one of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force becomes invalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT YA can be held civilly liable for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT YA has violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the parties in its signing because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively, or even criminally."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit kepatuhan yang dilakukan tim audit Kantor Akuntan Publik ATH dalam program hibah pendanaan luar negeri pada bidang kesehatan di Yayasan XYZ. Laporan magang ini juga mencakup evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan Yayasan XYZ dalam menjalankan program terhadap pedoman dan peraturan yang berlaku termasuk tanggapan dari manajemen Yayasan XYZ. Prosedur audit kepatuhan yang dilakukan KAP ATH mencakup tanya jawab, observasi, dan inspeksi terhadap dokumen. Berdasarkan proses audit kepatuhan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa manajemen Yayasan XYZ masih belum sepenuhnya patuh terhadap pedoman yang berlaku, baik dari perjanjian dana hibah, pengelolaan aset tetap, uang muka, beban, serta sumber daya manusia.

---

This internship reports aims to evaluate compliance audit procedures conducted by audit team of ATH Public Accounting Firm on grant program of foreign funding organization in the health sector at XYZ Foundation. This internship reports also includes analysis based on the results of the XYZ Foundation compliance examination in running the program against applicable guidelines and regulations including responses from the XYZ Foundation management. The compliance audit procedure conducted by KAP ATH includes questions and answers, observations, and inspections of documents. Based on the compliance audit process, it is known that the management of the XYZ Foundation is still not fully compliant with the applicable guidelines, whether from grants, management of fixed assets, down payments, expenses, and human resources."

"Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yangtinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanahdpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsaIndonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanahsebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuattingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanahadalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatanakta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atastanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapatpara hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatanakta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuataktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalampembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanyasaja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanahnegara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepatmenggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

---

Abstract Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of itsfunction as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the endof life. Development activities conducted by the government requires the land as a media anda very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer.One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussedin this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whetherthe act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how theopinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violateby Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not beencertificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grantdeed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to theland state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots ismore appropriate to use the deed transfer of the rights and power."

"Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam Hukum Islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena orang tua mengibahkan seluruh harta miliknya kepada hanya satu orang anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali hibah terhadap anaknya berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan terhadap Akta Hibah nomor 162/Klj/11/1999 Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012 sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah maksimal diberikan 1/3 (satu per tiga) bagian.

---

One reason for the transfer of property rights in the view of Islamic law is to grant. The recall grants parents to their children can be expressed with the cancellation of the Grant. In Islamic Law does not regulate the terms of cancellation of a grant from parents to their children, but that is set is the provision regarding the withdrawal of grants parents to their children. The author argues that the cancellation of the grant is a form of action withdrawal of grants parents to their children as stipulated in the provisions of Islamic Law and Islamic Law Compilation.

In this thesis, the author discusses the Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012. In this case disputes occur because parents grant mengibahkan all her possessions to only one child. This study was conducted to determine how the procedure can be done by parents to withdraw the grant to her under Article 212 Compilation of Islamic Law. This study uses normative juridical research with descriptive research type.

The results show that parents can apply for cancellation of the grant to the Court and to the The Act of Grant number 162/KLJ/11/1999 the Supreme Court declared null and void. Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012 was appropriate because in accordance with the provisions of Article 210 Compilation of Islamic Law that grants be given a maximum of 1/3 (one third) section."