Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perbandingan pencapaian kapabilitas APIP sebelum dan setelah dilakukan perubahan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia dari Bagian (eselon 3) menjadi Inspektorat atau setara dengan Biro (eselon 2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen pengumpulan data penelitian berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. Objek penelitian adalah Unit Pengawasan Internal pada Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan adanya perubahan pada enam elemen indikator kapabilitas APIP yang terjadi sebagai akibat penguatan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia. Faktor-faktor eksogen seperti yang dijelaskan oleh Teori Institusional antara lain mimetic, coercive, dan normative, terbukti memberikan tekanan dan memberikan dorongan bagi APIP Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat mencapai kapabilitas level 3.

---

This study aims to evaluate the comparison of APIP capability achievement before and after the change of the Internal Oversight Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia from Section (echelon 3) to Inspectorate or equivalent to Bureau (echelon 2). This research uses a qualitative approach in the form of case study research. The data used are primary data with research data collection instruments in the form of distributing questionnaires and interviews. The object of the research is the Internal Control Unit at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The result present the changes in the six elements of the APIP capability indicator, which have occurred as a result of the strengthening of the Internal Supervisory Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Exogenous factors as explained by the Institutional Theory, including mimetic, coercive, and normative, have proven to provide pressure and provide encouragement for the APIP Ombudsman of the Republic of Indonesia to be able to achieve level 3 capabilities."

"Skripsi ini akan melakukan evaluasi terhadap peran yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku unit audit internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sebagai trusted advisor. Skripsi akan mencari gambaran upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dalam peran konsultasi yang kemudian dibandingkan dengan standar/pedoman yang berlaku di Instansi Pemerintah Indonesia. Kemudian skripsi akan memberikan gambaran penerapan atribut-atribut trusted advisor sesuai yang disampaikan Richard F. Chambers berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut, didapatkan gambaran area-area yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan perannya sebagai trusted advisor.

---

This research will evaluate the role played by the Main Inspectorate as the internal audit unit of the Ministry of National Development Planning (PPN)/National Development Planning Agency (Bappenas) as a trusted advisor. The research will seek an overview of the efforts made by the Main Inspectorate of the Ministry PPN/Bappenas in a consulting role which will then be compared with the standards/guidelines that apply in Indonesian Government Agencies. Then the research will provide an overview of the implementation of trusted advisor attributes according to what was conveyed by Richard F. Chambers based on the perceptions of internal auditors and Inspectorate stakeholders of the Ministry PPN/Bappenas. It is hoped that by carrying out this analysis, an overview of the areas that need to be improved by the Main Inspectorate of the Ministry of National Development Planning/Bappenas will be obtained to realize its role as a trusted advisor."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"Peran APIP yang efektif membantu organisasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Alat yang dapat digunakan dalam mengukur peran APIP adalah dengan melakukan penilaian kapabilitas APIP menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kapabilitas dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam meningkatkan level kapabilitas. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dijelaskan dalam penilaian mandiri oleh APIP dan evaluasi yang dilakukan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada level 3 dengan skor 3,05. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses peningkatan level kapabilitas adalah terdapat keterbatasan SDM, kompetensi SDM yang belum memadai, keterbatasan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut yang belum optimal, perencanaan belum terlaksana secara maksimal, serta pengembangan teknologi yang belum optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja secara rutin, dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan.

---

An effective APIP role helps organizations achieve organizational goals and provides adequate confidence in compliance, economy, efficiency, and effectiveness. A tool that can be used to measure the role of APIP is to assess APIP capabilities using the Internal Audit Capability Model (IA-CM). This research will discuss the level of capability and obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in enhancing the level of capability. The research used interview method to obtain information that was not explained in self-assessment by APIP and evaluation held by BPKP. The research results show that the capability level on Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs is at level 3 with a score of 3.05. In addition, the results show that the obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in the process of enhancing the level of capability are limited human resources, inadequate human resource competency, budget limitations, and unoptimal implementation of monitoring and follow-up, implemented planning, and technological development. This research provides recommendations, such as increasing human resources competency, regularly implementing compliance and performance audits, and continuously implementing evaluations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) dan area of improvement kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat BSN ada di Level 1 (Initial), artinya audit hanya verifikasi dokumen, auditor belum seluruhnya bersertifikat, dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan kapabilitas pada seluruh elemen dalam IA-CM. Inspektorat BSN perlu melakukan perbaikan untuk mencapai Level 3 (Integrated) pada tahun 2019 adalah melalui audit kinerja, pengembangan kompetensi auditor dan peningkatan koordinasi dengan pihak lain.

---

This study aims to analyze Inspectorate of National Standardization Agency (BSN)?s capability using Internal Audit-Capability Model (IA-CM) and areas of improvement of capability. This study uses qualitative research with case study approach.

The result shows Inspectorate BSN at Level 1 (Initial), which means audit only on document verification, some auditors have not been certified, and lack of coordination with other parties. There is a high gap between stakeholder's needs and the capability on all IA-CM elements. Inspectorate BSN needs to make improvements to achieve Level 3 (Integrated) in 2019 through performance audit, auditors competence development and coordination with other parties."

"Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.

---

This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi pengendalian internal yang diterapkan oleh PT PQR. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran mengenai penerapan pengendalian internal perusahaan, serta untuk meningkatkan kualitas dari pengendalian internal yang telah diimplementasikan, sehingga tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan evaluasi yang dilakukan menggunakan kerangka kerja COSO. Secara umum, pengendalian yang diterapkan pada PT PQR sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang penting untuk diperbaiki, sehingga diberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal yang diterapkan perusahaan.

---

The focus of this internship report is to evaluate the internal control implemented by PT PQR. This evaluation is meant to give suggestion to the company’s internal control, and to increase the quality of the internal control implemented, in hope that the objectives of the internal control can be achieved. This is a qualitative study, which is done using COSO framework. Evaluation shows that PT PQR’s internal control is good in general, but still has a number of deficiencies that are important to be revised. A number of suggestions are given in order to increase the quality of internal control implemented by the organization."

"Perilaku politik di tempat kerja merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam berorganisasi. Perilaku politik dapat menjadi positif maupun negatif bagi organisasi tergantung pada cara dan tujuannya. Kurangnya perhatian manajemen terhadap perilaku politik menyimpang melatar belakangi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Organisasi publik sebagai organisasi yang didirikan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik yang tercermin salah satunya dari perilaku karyawan. Selain itu Auditor internal sebagai tipe pekerjaan yang dilakukan secara tim mendorong karyawan untuk melakukan perilaku politik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai jenis, penyebab, dampak dan solusi atas perilaku politik auditor internal di organisasi publik. Dengan menggunakan metode fenomenologi dan pendekatan kualitatif, peneliti mewawancarai 10 orang auditor dari berbagai latar belakang, kemudian menganalisisnya dengan analisis coding.Hasil penelitian menunjukkan auditor internal melakukan perilaku politik bertahan dan perilaku politik manajemen kesan. Penyebab yang mendorong perilaku politik auditor internal berasal dari individu karyawan dan organisasi. Perilaku politik dapat berdampak pada intrapersonal auditor, hubungan interpersonal maupun organisasi secara keseluruhan. Adapun solusi dalam mengatasi perilaku politik menyimpang dapat dilakukan dengan perbaikan dalam sistem SDM dan sistem budaya di organisasi.

---

Political behavior at a work place is common and inevitable, It is like a double edged sword, in which one side this behavior would support the management, yet on the other side it could also turn into negative side and generate some drawbacks for organization. on the other side, Lack of management attention to political deviance is a factor that motivates the researcher to conduct a research on this topic. Public organization is expected to give the best service to its stakeholders, which excellence could be reflected by its employee`s behavior. Beside that, working as an internal auditor requires the employee to work as a team, therefore, getting involved in political behavior become inevitable.This research focuses on types, causes, impacts and solutions for internal auditor`s political deviance. Using the phenomenological methodology and qualitative approach, the researcher has interviewed 10 ten auditors from various backgrounds in order to collect the data. Furthermore, those data has been analysed by using coding analysis method.This research has come into 4 four main conclusions to aim the research focuses. The researcher has discovered 2 two types of negative political behavior, which are defensive political behavior and impresive management. The causes of negative political behavior are employee`s individual and organization. Negative political behavior could impact intrapersonal auditor, interpersonal relationship and organization as a whole. The researcher indicates solution to encounter the problem which management could possibly work by improving the human resource and organizational culture system."