Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini, perkembangan dunia telah masuk dalam rezim perdagangan bebas. Arus bebas perdagangan jasa, termasuk jasa keuangan yang dicanangkan oleh para pemimpin negara anggota “ASEAN” menjadi pilar utama terbentuknya pasar tunggal serta basis produksi di wilayah Asia Tenggara. Pada bulan Januari 2007, pemimpin negara anggota “Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)” sejak tahun 2015 menegaskan komitmen mereka untuk membentuk “ASEAN Economic Community (AEC)” untuk merubah “ASEAN” menjadi sebuah wilayah yang mengakomodir perdagangan bebas sektor perdagangan barang & jasa, keterampilan pekerja, investasi, dan (capital flow) atau “arus modal”. Blueprint AEC 2015 menyampaikan perihal liberalisasi di bidang jasa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan terhadap penyediaan jasa oleh penyedia/supplier atau pendirian usaha jasa baru yang melintasi batas negara di wilayah “ASEAN” tetap mematuhi regulasi domestic/aturan domestiknya. Perundingan liberalisasi jasa keuangan di “ASEAN” dilaksanakan melalui sebuah “Free Trade Agreement” yang disetujui oleh negara anggota, FTA yang dimaksud adalah “ASEAN Framework Agreement on Services”. Terkait dengan liberalisasi bidang perbankan ASEAN, Gubernur Bank Sentral ASEAN meluncurkan inisiatif “ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)” dalam kerangka “ASEAN Framework Agreement on Services-Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL)”. ABIF merupakan inisiatif untuk mendukung integrasi perbankan ASEAN dengan tujuan untuk keleluasaan beroperasi di negara tujuan ASEAN bagi Qualified ASEAN Banks (QAB) dan menyediakan akses pasar. ABIF memiliki dasar prinsip yang penting bagi Republik Indonesia, yaitu prinsip/asas timbal balik yang seimbang (resiprokal) dan pengurangan gap kesenjangan. Indonesia adalah sebuah negara yang mana tingkat integrasi perbankannya relatif tinggi di ASEAN, yaitu terdapat sebanyak tujuh bank ASEAN yang telah melakukan ekspansi ke Indonesia tanpa dikenai pembatasan yang sifatnya diskriminatif. Sebaliknya jumlah perbankan nasional Indonesia yang melakukan ekspansi ke luar negeri dengan mendirikan overseas branch di negara tujuan anggota ASEAN jumlahnya tidak sebanyak bank ASEAN yang telah masuk ke Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan topik pembahasan yang perlu di urai lebih lanjut apakah prinsip resiprokal tidak berjalan dengan adanya hambatan yang dilakukan negara anggota ataukah murni disebabkan pertimbangan bisnis atau lain hal.

---

Nowdays, the world entering Free trade regime, and flow of free trade system include financial services already establish by the leaders of ASEAN’s state member became the main pillar of single market place in Southeast Asia. January 2007, leaders of the “Association of Southeast ASIAN Nations (ASEAN)” affirmed their commitment to the creation of the “ASEAN Economic Community by 2015” and “to transform ASEAN into a region with free movement of services, goods, investment, skilled labor, and flow of capital”. Regarding blue print of ASEAN Economic Community 2015, liberalization on services means to eliminate the limitation of trade on services and establishment of new kind of “cross border of trade on services ASEAN. The movement liberalization of trade services conducted by “Free Trade Agreement”, on this case means ASEAN Framework Agreement on Services. Related to liberalization on ASEAN banking sector, the “ASEAN central bank governors agreed to launch initiatives of “ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)” under “ASEAN Framework Agreement on Services- Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL)”. ABIF is initiative to support integration of bank in ASEAN and have purposed to provide the market access of “Qualified ASEAN Bank”. ABIF have important principle for Indonesia, it is reciprocal principle. Indonesia is a state which have high contribute for integration banking in ASEAN, proved by more than seven commercial bank from host country in ASEAN already exist their business well in Indonesia without discrimination or any limitation. But in other hand, there is no increase number for Indonesian national bank which have overseas branch in ASEAN state. It is became a question, is it any limitiation for the reason from ASEAN member state or, is it hard became Qualified ASEAN Bank as business measure or other reason?"

"ABSTRAKTesis ini membahas kepentingan Singapura dalam pembentukan ASEAN Banking Integration Framework. ASEAN menyepakati terbentuknya ASEAN Banking Integration Framework yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Akan tetapi, pada kenyataannya pertumbuhan sektor perbankan di ASEAN cukup timpang. Namun Singapura selalu mendorong terjadinya integrasi ekonomi. Berdasarkan theory of hegemonic stability diketahui bahwa Singapura ingin menjadi financial hegemon di ASEAN. Singapura memang memiliki kapasitas untuk menjadi financial hegemon. Adanya ASEAN Banking Integration Framework akan memudahkan Singapura untuk menjadi financial hegemon.

---

ABSTRACTThis thesis will examine Singapore’s interest in the establishment of ASEAN Banking Integration Framework. ASEAN has reached an agreement to create ASEAN Banking Integration Framework that will be implemented in 2020. But in reality, there is a banking sector development gap in ASEAN. However, Singapore always encourages other ASEAN countries to make an economic integration. Based on theory of hegemonic stability, Singapore is willing to be the financial hegemon in ASEAN. In fact, Singapore already has the capacity to be the financial hegemon. Through the ASEAN Banking Integration Framework, it would be easier for Singapore to be the financial hegemon."

"Macquarie Group Limited adalah salah satu pemimpin di industri keuangan di Australia. Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie adalah kategori yang memakai teknologi yang paling terdepan di antara empat kategori layanan yang ditawarkan. Mengacu pada analisis lima kekuatan Porter, klien dan pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang sedang, ancaman akan pemain baru dan pengganti tergolong lemah, dan kompetisi di industri keuangan dan perbankan tergolong tinggi. Dari empat tipe strategi bersaing Porter, Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie dapat dikategorikan ke dalam strategi diferensiasi terfokus. Dengan menggunakan berbagai sistem informasi yang mengintegrasi seluruh data ke dalam core banking open platform, persetujuan kredit pemilikan rumah dapat diproses dengan lebih cepat karena klien dapat memasukan data mereka sendiri dan broker dapat mengakses informasi secara real time. Selain itu, system core banking open platform dapat membantu dalam membuat keputusan operasional yang lebih baik dalam waktu dekat, meningkatkan kepuasan klien dalam jangka menengah, dan fokus ke bisnis inti serta mempersingkat proses layanan dalam jangka panjang. Mengadopsi sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam banyak level akan membantu Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie mempertahankan strategi kompetitifnya dengan mempertahankan klien yang loyal dan memiliki high net worth.

---

Macquarie Group Limited (MGL) is one of the leading financial services providers in Australia. Its Banking and Financial Services (BFS) is the most technologically advanced amongst the four categories of services offered. Referring to Porter's five competitive forces, BFS's customers and suppliers bargaining power are moderate, the threats of new entry and substitutes are weak, and the competition is strong. Out of Porter's four types of competitive strategies, BFS’s strategy fits best into the focused differentiation strategy. Using various information systems which integrate its data into the core banking open platform, more timely home loan processing is possible because clients can easily input their own data and the information can be accessed by mortgage brokers in real time. Other than that, the core banking open platform helps BFS to make better operational decisions in the short run, improve clients' experiences in the medium run, and to focus on its core business and streamline its services in the long run. Adopting an information system which supports multi- level decisions will help BFS maintain its competitive strategy by retaining its loyal, high- net-worth customers."

"Rencana integrasi sektor perbankan ASEAN dengan skema ASEAN Banking Integration Framework pada tahun 2020 mengutamakan Qualified ASEAN Bank (QAB) untuk meningkatkan peran Bank yang terdapat di negara ASEAN dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi sesama negara ASEAN. Integrasi tersebut mengharuskan adanya peningkatan ketahanan perbankan nasional yang dilakukan dengan peningkatan efisiensi, kinerja dan permodalan melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG). Skripsi ini ditujukan untuk membahas bagaimana Tingkat Kesehatan Bank dan GCG mempengaruhi kinerja dan permodalan perbankan, serta mengidentifikasi kesiapan dan posisi perbankan Indonesia di ASEAN dan potensi permasalahan yang akan timbul dari semakin terintegrasinya perbankan ASEAN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diketahui bahwa posisi perbankan Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN-5 lainnya dalam hal implementasi GCG serta Tingkat Kesehatan Bank dan permodalannya.

---

The ASEAN banking integration plan using ASEAN Banking Integration Framework scheme in year 2020?? features Qualified ASEAN Bank (QAB) in order to enhance the role of Banks situated in ASEAN countries to facilitate trade and investment among ASEAN countries. Such integration requires an increased resilience of the national banking, conducted by improving the efficiency, performance, and capital through the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This thesis seeks to discuss how Bank Soundness and GCG affect performance and banking capital. It also aims to identify the readiness the position of Indonesian banks in ASEAN and the potential problems that would arise from a more integrated ASEAN banking sector. Using the juridicalnormative method, it is found that the position of the Indonesian banks is still lagging behind compared to other ASEAN-5 countries in terms of GCG implementation as well as Bank Soundness and capital."

"Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama dari penerbitan UU P2SK, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang menentukan bahwa selain Penyidik OJK, terdapat Penyidik Kepolisian juga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia setelah diterbitkannya UU P2SK serta bagaimana perbandingan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan serta wewenang penyidik lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yakni pengolahan serta pengujian substansi hukum dengan memakai doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan melalui suatu studi perbandingan (micro-comparison) yakni bentuk pendekatan yang digunakan terhadap suatu topik atau aspek tertentu, atau institusi hukum tertentu pada dua atau lebih sistem hukum yang dalam penelitian ini adalah negara Singapura dan Thailand. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kontradiksi antara ketentuan PP 5/2023 dengan UU P2SK. Diketahui juga bahwa pada negara Singapura penyidikan tindak pidana perbankan diserahkan kepada lembaga kepolisian yaitu Commercial Affairs Department sedangkan pada negara Thailand, penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh pejabat Bank of Thailand atau pihak eksternal.

---

The Financial Services Authority (OJK) as the supervisory institution for the financial sector in Indonesia has the authority to conduct criminal investigations in the financial services sector together with the Indonesian National Police based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, on January 12, 2023 the Indonesian Parliament issued Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) which stipulates that investigations of banking crimes can only be carried out by OJK investigators. Meanwhile, not long after the issuance of the P2SK Law, the government issued Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigations of the Financial Services Sector (PP 5/2023) which stipulates that apart from OJK Investigators, there are also Police Investigators who can conduct banking criminal investigations. Therefore, this research will discuss how is the regulation regarding investigation of banking crimes in Indonesia after the publication of the P2SK Law and how is the provisions comparison for investigating banking crimes and the authority of investigators from financial services supervisory institutions in Indonesia, Singapore and Thailand. As for this research, research was carried out using doctrinal research methods, namely processing and testing legal substances using legal doctrines in order to find, construct, or reconstruct rules or principles. Furthermore, the process of data analysis is carried out through a comparative study (micro-comparison), namely the form of approach used on a particular topic or aspect, or certain legal institutions in two or more legal systems, which in this study are Singapore and Thailand. From this research it was found that there is a contradiction between the provisions of PP 5/2023 and the P2SK Law. It is also known that in Singapore the investigation of banking crimes is handed over to the police agency, namely the Commercial Affairs Department. Meanwhile in Thailand, investigations into banking crimes are carried out by Bank of Thailand officials or external parties."

"Disertasi ini bertujuan untuk menguji dampak tingkat konglomerasi keuangan terhadap persaingan, risiko dan stabilitas industri perbankan Indonesia. Dengan memperhatikan keragaman konglomerasi keuangan dari masing-masing bank, disertasi ini membangun indeks konglomerasi untuk mengukur tingkat konglomerasi keuangan suatu bank. Dengan menggunakan data 23 bank bermodal inti lebih dari Rp 5 trilyun selama kurun waktu 2001 hingga 2017, hasil uji dengan menggunakan analisa data panel metode fixed effect dan two stage least square, ditemukan bahwa tingkat konglomerasi keuangan berpotensi menurunkan tingkat persaingan industri perbankan, menurunkan risiko kredit dan risiko likuiditas, dan meningkatkan risiko solvensi bank. Potensi penurunan persaingan secara konsisten ditunjukkan dari hasil analisa 3 (tiga) metode NEIO. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Component Expected Shortfall, disertasi ini juga menemukan adanya dampak positif dari tingkat konglomerasi terhadap risiko sistemik. Dimana semakin tinggi tingkat konglomerasi keuangan suatu bank, semakin besar kontribusinya terhadap risiko sistemik.

---

This study examines the impact of the financial conglomeration level on the Indonesian banking industry's competition, risk, and stability. By paying attention to the diversity of financial conglomerates of each bank, this study builds a conglomeration index to measure the level of the financial conglomeration of a bank. By using data from 23 banks with a core capital of more than 5 trillion during the period 2001 to 2017, the test results using panel data analysis using the fixedeffect method and two-stage least squares found that the level of financial conglomeration has the potential to reduce the level of competition in the banking industry, reduce credit risk and liquidity risk, and increase the bank's solvency risk. The potential for decreasing competition is consistently shown by 3 (three) NEIO methods. Furthermore, using the Component Expected Shortfall method, this study also found a positive impact on the level of financial conglomeration on systemic risk. The higher financial conglomeration level of a bank, the more its contribution to systemic risk."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan di Indonesia. Dimana Mahkamah memutus untuk dihapusnya frasa "bebas dari campur tangan pihak lain" yang mengikuti frasa "Independen" dalam Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa dengan dihapusnya frasa "bebas dari campur tangan pihak lain", membuat Independensi OJK semakin lemah.

---

This thesis elaborates the implementation of the independency of Financial Services Authority (OJK) post Constitutional Court Judgment No. 25/PUU-XII/2014 in conducting its functions and duties as the regulator and supervisor of financial services in Indonesia, especially in banking sector. Within its decision, the Constitutional Court abolished the phrase "free from other parties intervention", which following the phrase "independent", that was previously stated under Article 1 (1) of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority. Based on normative legal research that uses primary, secondary and tertiary legal sources, this research has found that the abolishment of such phrase, the independency of OJK is weaker than before."

"Perkembangan teknologi terjadi di sektor perbankan dimana aktivitas transaksi perbankan cukup dilakukan melalui ponsel pintar. Perkembangan tersebut memunculkan jenis bank baru yaitu branchless bank yang tidak memiliki kantor layanan atau cabang. Penelitian ini mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan kepercayaan seseorang terhadap branchless bank, lalu bagaimana motivasi intrinsik dan kepercayaan mempengaruhi adopsi dan kepuasan pengguna branchless bank, serta dampak yang dirasakan pengguna branchless bank dan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini mengusung model yang diadaptasi dari DeLone & McLean IS Success model. Responden terdiri dari 343 pengguna layanan branchless bank (dari berbagai merek). Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS version 3.0 sebagai alat bantu. Penelitian ini menemukan bahwa perceived reputation, trust in the internet, dan perceived security berpengaruh terhadap trust. Selain itu perceived enjoyment, curiosity, dan familiarity ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap intrinsic motivation. Selanjutnya trust, intrinsic motivation ditemukan mendorong penggunaan dan perasaan puas terhadap branchless bank. Penggunaan sendiri juga ditemukan memengaruhi kepuasaan pengguna branchless bank. Lebih lanjut penggunaan dan kepuasan pengguna branchless bank memengaruhi time savings, intention to recommend, continuance intention, dan individual performance secara signifikan. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan, memberikan perspektif baru terkait, serta meningkatkan adopsi penggunaan branchless bank khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu penelitian tentang branchless bank atau bidang-bidang terkait di masa mendatang.

---

Technological developments occur in the banking sector where banking transaction activities are sufficiently carried out via smart phones. This development gave rise to a new type of bank, namely a branchless bank that does not have service offices or branches. This study attempts to examine the factors that influence intrinsic motivation and one's trust in branchless banks, then how does intrinsic motivation and trust affect adoption and user satisfaction of branchless banks, as well as the impact felt by branchless bank users and the people around them. This study uses a model adapted from the DeLone & McLean IS Success model. Respondents consisted of 343 users of branchless bank services (from various brands). The analysis was carried out using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using the SmartPLS version 3.0 application as a tool. This study found that perceived reputation, trust in the internet, and perceived security have an effect on trust. Besides that, perceived enjoyment, curiosity, and familiarity were found to have a significant effect on intrinsic motivation. Furthermore, trust, intrinsic motivation was found to encourage use and feelings of satisfaction with branchless banks. Self-use was also found to affect branchless bank user satisfaction. Furthermore, the use and satisfaction of branchless bank users significantly affect time savings, intention to recommend, continuance intention, and individual performance. It is hoped that this research will be able to enrich knowledge, provide new related perspectives, and increase the adoption of the use of branchless banks, especially in Indonesia. In addition, this research can also be used to assist research on branchless banks or related fields in the future."

"Perkembangan teknologi terjadi di sektor perbankan dimana aktivitas transaksi perbankan cukup dilakukan melalui ponsel pintar. Perkembangan tersebut memunculkan jenis bank baru yaitu branchless bank yang tidak memiliki kantor layanan atau cabang. Penelitian ini mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan kepercayaan seseorang terhadap branchless bank, lalu bagaimana motivasi intrinsik dan kepercayaan mempengaruhi adopsi dan kepuasan pengguna branchless bank, serta dampak yang dirasakan pengguna branchless bank dan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini mengusung model yang diadaptasi dari DeLone & McLean IS Success model. Responden terdiri dari 343 pengguna layanan branchless bank (dari berbagai merek). Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS version 3.0 sebagai alat bantu. Penelitian ini menemukan bahwa perceived reputation, trust in the internet, dan perceived security berpengaruh terhadap trust. Selain itu perceived enjoyment, curiosity, dan familiarity ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap intrinsic motivation. Selanjutnya trust, intrinsic motivation ditemukan mendorong penggunaan dan perasaan puas terhadap branchless bank. Penggunaan sendiri juga ditemukan memengaruhi kepuasaan pengguna branchless bank. Lebih lanjut penggunaan dan kepuasan pengguna branchless bank memengaruhi time savings, intention to recommend, continuance intention, dan individual performance secara signifikan. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan, memberikan perspektif baru terkait, serta meningkatkan adopsi penggunaan branchless bank khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu penelitian tentang branchless bank atau bidang-bidang terkait di masa mendatang.

---

Technological developments occur in the banking sector where banking transaction activities are sufficiently carried out via smart phones. This development gave rise to a new type of bank, namely a branchless bank that does not have service offices or branches. This study attempts to examine the factors that influence intrinsic motivation and one's trust in branchless banks, then how does intrinsic motivation and trust affect adoption and user satisfaction of branchless banks, as well as the impact felt by branchless bank users and the people around them. This study uses a model adapted from the DeLone & McLean IS Success model. Respondents consisted of 343 users of branchless bank services (from various brands). The analysis was carried out using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using the SmartPLS version 3.0 application as a tool. This study found that perceived reputation, trust in the internet, and perceived security have an effect on trust. Besides that, perceived enjoyment, curiosity, and familiarity were found to have a significant effect on intrinsic motivation. Furthermore, trust, intrinsic motivation was found to encourage use and feelings of satisfaction with branchless banks. Self-use was also found to affect branchless bank user satisfaction. Furthermore, the use and satisfaction of branchless bank users significantly affect time savings, intention to recommend, continuance intention, and individual performance. It is hoped that this research will be able to enrich knowledge, provide new related perspectives, and increase the adoption of the use of branchless banks, especially in Indonesia. In addition, this research can also be used to assist research on branchless banks or related fields in the future."

"ABSTRAKWorld Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan perdagangan dibentukberdasarkan ide liberalisasi perdagangan internasional untuk meningkatkanperdagangan dunia, dengan perdagangan dunia yang meningkat diharapkankemakmuran umat manusia akan meningkat. WTO secara umum terbagi atas tigaperjanjian, yaitu the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS), dan Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs). Dalam GATS, WTO mengatur tentangperdagangan jasa-jasa, salah satunya yaitu financial services atau jasa keuanganyang di dalamnya mengatur tentang jasa perbankan. Indonesia sebagai negarayang telah meratifikasi WTO dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjianperjanjiandalam WTO, termasuk tentang jasa perbankan yang diatur dalamGATS ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan Indonesia.Dalam dunia perbankan, sistem perbankan terbagi dua, yaitu sistem konvensionaldan syariah, sistem perbankan syariah dewasa ini berkembang sangat pesat, dantelah menjadi salah satu pilihan transaki perbankan. GATS mengatur tentangpembukaan bank di negara-negara anggotanya dengan prinsip-prinsip nondiskriminasidan harus seliberal mungkin, namun GATS juga memberikankemungkinan negara untuk membuat Schedule of Specific Commitments (SoC)untuk menunjukkan bagaimana setiap negara anggota menerapkan kewajibanakses pasar dan perlakuan nasionalnya. Indonesia dalam SoC nya, mengatakanpembukaan bank asing syariah wajib dalam bentuk joint venture dengan lokal,dengan memungkinkan asing memiliki maksimum 99% dari modal disetor bank.Di Indonesia terdapat dua bank asing syariah yang telah beroperasi, yaituMaybank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembukaan bank asingsyariah, Indonesia telah menerapkan prinsip Most-Favoured Nation dengan baik,hanya prinsip resiprositas yang belum terlaksana dengan baik. Kedepannya,Indonesia wajib mengatur ulang kebijakannya di dalam negeri dan mengadakannegosiasi dengan negara lain agar bank nasional Indonesia dapat membukacabangnya di luar negeri

---

ABSTRACTWorld Trade Organization (WTO) is an organization which was founded in thespirit of international trade liberalization with a view to improve the world trade,which consequently would improve the prosperity of mankind. Generally, WTO isbased on three agreements; the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In GATS, WTO regulates thetrade of services; the financial services being one of them. It, furthermore,manages Indonesian banking services As a country that has ratified WTO, asstated in Law No 7 year 1994 of Republic of Indonesia on the ratification ofAgreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia is responsible inimplementing the agreements stated in WTO; which includes the banking servicesthat is stated in GATS, into the banking law of Indonesia. The banking system isfundamentally divided into two; the conventional banking and the Islamic bankingsystem which has rapidly developed and has successfully become a choice forpeople?s banking transactions. GATS regulates the establishment of banks in itsmember countries based on the non-discriminating and liberal principles. GATS,however, offers possibilities for its member countries to form a Schedule ofSpecific Commitments (SoC) as a mean to show their market access liability andtheir national banking acts. In its SoC, Indonesia states that any foreign Islamicbanks must form a joint venture with local banks, with maximum capital of 99%.At the moment, there are two operating islamic banks in Indonesia; MaybankSyariah and Bank Muamalat Indonesia. In the establishment of islamic banks,Indonesia has applied Most-Favoured nation principle. However, the principle ofreciprocity has yet to be applied effectively. In the near future, it is hoped thatIndonesia could reconsider its national regulation, and hold negotiations with othercountries, so as Indonesia?s own banks would be able to open their branches"