Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkannya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak, di mana terdapat kecacatan dalam pembentukan kata sepakat, alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan terpaksa untuk tunduk akibat penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian jual beli. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian jual beli akibat penyalahgunaan keadaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pemahaman terhadap putusan Kasasi Nomor 523 K/Pdt/2017 terkait penyalahgunaan keadaan. Data analisis secara sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung, I.S sebagai pemilik hak atas tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum karena I.S tidak mendapatkan haknya kembali. Perjanjian jual beli yang dilakukan didasarkan dengan penyalahgunaan keadaan, peristiwa jual beli tersebut seharusnya dibatalkan, sehingga pemilik hak atas tanah yang semula harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu I.S dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan perlindungan hukum represif.

---

One of the things that cause the cancellation of a notary deed is a defect of will, where there is a defect in the formation of an agreement, the reason can be caused by an undue influence (misbruik van omstandigheden) originating from jurisprudence. Circumstances forced to submit due to undue influence in this case create legal uncertainty in the making of a sale and purchase agreement. It is important to know the legal protection for the seller in the sale and purchase agreement due to abuse of circumstances. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and an understanding of the Cassation Decision Number 523 K/Pdt/2017 regarding abuse of circumstances. Data were analyzed systematically and then conclusions were drawn using deductive thinking methods. The results showed that in the decision of the Supreme Court, I.S as the owner of land rights did not get legal protection because I.S did not get his rights back. The sale and purchase agreement is made based on the abuse of circumstances, the sale and purchase event should be canceled, so that the owner of the original land rights must be protected by law. Therefore, I.S may file a judicial review to obtain repressive legal protection."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) serta Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) sebagai implementasi asas lex specialis derogate lex generalis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB yang batal demi hukum pada proses AYDA serta tanggung jawab oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam kasus Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan terhadap para pihak sebagaimana Pasal 12 UUHT untuk mempertahankan prinsip bahwa Obyek Hak Tanggungan sejatinya ada sebagai media untuk menjamin pelunasan kredit, bukan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal dilakukannya AYDA, Obyek Hak Tanggungan harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 12 UU Perbankan. Dalam kasus putusan ini, ditemukan bahwa PPJB tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPJB tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan UUHT maupun UU Perbankan. Berkaitan dengan PPJB yang batal demi hukum, putusan ini tidak memberikan sanksi apapun bagi Notaris, sedangkan Notaris seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik. Notaris dapat diberikan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

This study discusses about the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3162 K/PDT/2021 regarding the Deed of Binding Purchase Agreement (PPJB) which was null and void in the The Acquisition of Debtor's Asset Process (AYDA). This decision only considers the provisions in the Civil Code, so this research will provide a view of the Mortgage Law (UUHT) and the Banking Law (Banking Law) as the implementation of the lex specialis derogate lex generalis principle. The issue raised is how legal protection is provided for the parties in the PPJB which is null and void in the AYDA process and the responsibility of the Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in the case of this decision show that legal protection has been given to the parties in accordance with Article 12 UUHT to maintain the principle that the object of mortgage rights actually exists as a medium to guarantee repayment of credit, not to be owned by the holder of mortgage rights. In the case of The Acquisition of Debtor's Asset Process, the Mortgage Object must be transferred within a maximum period of 1 (one) year as stated in Article 12 of the Banking Law. In the case of this decision, it was found that the PPJB was not made in accordance with the applicable laws and regulations, so that the PPJB was null and void by law. Based on this, the Parties do not receive legal protection as granted by the UUHT and the Banking Law. Regarding to PPJB which is null and void by law, this decision does not provide any sanction for the Notary, while the Notary should also be responsible for actions related to his/her authority in making an authentic deed. Notaries can be given civil, criminal or administrative sanctions. The Notary's actions as in the case of this decision, can be subject to criminal sanctions according to the norms regulated in Article 264 of the Criminal Code."

"Notaris/PPAT yang mengizinkan seseorang untuk mengaku sebagai dirinya selaku Notaris/PPAT dan melakukan pemalsuan dokumen untuk menghapuskan piutang, seharusnya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berkaitan dengan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena terpenuhinya syarat materiil jual-beli. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Membuat Akta Peralihan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017)? dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Penjual yang dirugikan akibat akta Notaris/PPAT Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Peraturan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017)?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat dan menandatangani akta AJB tanpa sepengetahuan dari salah satu pihak, dan menyuruh seseorang untuk mengakui sebagai dirinya selaku Notaris/PPAT berakibat akta tersebut batal demi hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi kemudian pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT wajib untuk mendapatkan ganti rugi.

---

Notary / PPAT who makes and signs a deed without the knowledge of one of the parties and allows another person to claim to be himself a Notary / PPAT should be considered an act against the law that is contrary to the laws and regulations. This is due to the failure to fulfill the material requirements of buying and selling and violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter M of Law Number 30 of 2004 concerning Regulation of Notary Position in conjunction with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Officials for Making Land Deeds. This research raises the issue of How the Notary / PPAT Responsibilities in Issuance of Deeds of Transfer of Rights to Land which were made illegally based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3460 K / Pdt / 2017)? and How is legal protection for parties who are harmed by the Notary / PPAT deed Made Against the Law Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3460 K / Pdt / 2017) ? to answer these problems, this study uses a normative juridical approach. In this study using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, this study used a descriptive data analysis method with a qualitative approach. The result of this research is a Notary / PPAT who commits an act against the law by making and signing the AJB deed without the knowledge of one of them and ordering someone to acknowledge himself as a Notary / PPAT resulting in the deed being null and void and subject to criminal liability, civil and administrative accountability, then the party who is injured for an act committed by a Notary Public / PPAT is obliged to get compensation."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang sepenuhnya ditentukan oleh apa yang disepakati para pihak, namun dalam praktiknya, seringkali para pihak pada waktu menutup perjanjian tidak mempertimbangkan baik akibat maupun konsekuensi tidak terduga dari keseluruhan perjanjian. Pada umumnya hal tersebut dialami oleh masyarakat awam yang kurang memahami hukum. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang peran notaris dalam memberikan penjelasan dan saran sebagai bentuk penyuluhan hukum pada pembuatan akta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga mengenai klausul yang seharusnya termuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) sebagaimana ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung 602 K/Pdt/2020. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi dokumen di mana analisisnya dilakukan secara kualitatif. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa notaris memiliki peran penting untuk memberikan penyuluhan hukum berupa penjelasan dan pemberian saran pada saat pembuatan akta. Peran tersebut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kasus yang distudi, seharusnya akta PPJB pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 k/pdt/2020 memuat klausul jangka waktu pelunasan sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum seharusnya dimasukkan ke dalam kewajiban notaris dalam UUJN. Dengan demikian ada sanksi yang jelas apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya. Notaris semestinya bisa mengarahkan keputusan klien yang bersifat krusial, agar akta PPJB yang dibuatnya tidak dimintakan pembatalan di kemudian hari. Bukan hanya sekedar mengkonstantir kehendak klien ke dalam sebuah akta tanpa mempertimbangkan substansinya.

---

The pre-Sale and Purchase Agreement is an agreement entirely determined by what the parties have agreed on, but in practice, at the time end of the agreement, the parties often do not consider both the consequences and unexpected consequences of the agreement. In general, this is experienced by the people who miss the law up. The problems raised in this study is about the role of a notary in providing explanations and suggestions as a form of legal counseling on making a deed according to applicable legal provisions in Indonesia. In addition, there are also clauses that should be contained in the deed of the pre-Sale and Purchase Agreement (PPJB deed) as found in the Supreme Court Decision 602 K/Pdt/2020. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach through a document study where the analysis is carried out qualitatively. Base on the analysis, it was found that notaries have an essential role to provide legal counseling including of explanations and providing advice in the deed making process. This role is stipulated on Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on Notary Positions (UUJN). In the study case, the PPJB deed in the Supreme Court's Decision Number 602 k/pdt/2020 should contain a repayment period clause, so it prevents a dispute between the parties. Therefore, the authority of a notary in providing legal counseling should be included in the notary obligation as stated on UUJN. Thus there are clear sanctions if the notary does not conduct the obligations. A notary should direct a client's crucial decision, so the PPJB deed he made is not requested for cancellation later. It's not just about constituting the client's intention into a deed without considering the substance."

"Izin AMDAL yang belum Terbit menyebabkan pembatalan PPJB Rusun baik yang dibuat di hadapan Notaris maupun di bawah tangan. Rumusan masalah adalah implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia. Penelitian ini juga menjawab mengenai analisis pertimbangan hakim atas pembatalan PPJB Rusun sebagai upaya hukum atas Izin AMDAL yang belum terbit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3870 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan terkait transaksi jual beli, PPJB, dan Rusun. Hasil Penelitian ini menjelaskan implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia dan kesesuaian kasus posisi, amar putusan, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022 yang ditelusuri berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT SLD memenuhi persyaratan administratif untuk kepentingan konstruksi pembangunan Rusun Komersial CL. Namun, tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekologis, khususnya kepemilikan izin AMDAL. Dalam hal terdapat permohonan permintaan pembuatan PPJB atas bangunan Rusun yang konstruksi pembangunannya belum mencapai minimum keterbangunan sebesar 20% (dua puluh persen) dan persyaratan lainnya, Notaris dapat menolak permintaan tersebut karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai UU Rusun.

---

Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this research shed light on the legal repercussions of canceling flat SPA under Indonesian law. The study also assesses the congruence of the case, the verdict, and the judge's considerations in Supreme Court Decision No. 3870 K/Pdt/2022. This analysis is rooted in Law No. 20 of 2011 concerning Flats, Government Regulation No. 13 of 2021 regarding the Implementation of Flats, and the Civil Code. PT SLD has met the administrative requirements for constructing CL Commercial Flats but falls short in terms of meeting the technical and ecological requirements, notably the possession of an EIA permit. If there is a request to create an SPA for a flat building that hasn't yet achieved the minimum buildability threshold of 20% (twenty) percent and other requirements, the Notary is within their rights to reject the request due to non-compliance with the Flat Law."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."

"Tulisan ini menganalisis keabsahan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang di-waarmerking dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan peran serta tanggung jawab notaris atas perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang dibuat dibawah tangan dan di-waarmerking. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus pada penelitian ini, developer sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg dan karenanya seluruh harta milik developer masuk ke dalam boedel pailit termasuk unit satuan rumah susun yang telah dibayar lunas oleh para pembeli. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 hakim menyatakan dengan adanya PPJB yang disertai surat keterangan lunas, maka unit satuan rumah susun sudah beralih menjadi milik pembeli dan karenanya dikeluarkan dari boedel pailit. Namun sesuai dengan aturan perundang-undangan, terhadap PPJB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun jo. Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 617 ayat (1) KUHPerdata adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga apabila developer tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dalam PPJB, PPJB tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pembeli untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi. Namun, pembeli dapat mengajukan gugatan kepada developer karena melakukan perbuatan memperkaya diri tanpa adanya alas hak. Sehingga developer wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pembeli dan developer dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 110 UU Rumah Susun. Sedangkan notaris yang melakukan waarmerking terhadap PPJB tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

---

This paper analyzes the validity of the Waarmerking Apartments Sale and Purchase Agreement concerning the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and the roles and responsibilities notary regarding the Waarmerking of Sale and Purchase Agreement for condominium. This paper is using doctrinal research methods. In the case of this research, the developer has been declared bankrupt based on the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg and therefore all of the developer's assets are included in the bankruptcy court including the apartment units which have been full paid by the buyers. In the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, the judge stated that with the existence of a Sale and Purchase Agreement accompanied by a certificate of full payment, the apartment units have transferred into the ownership of the buyer and are therefore excluded from the bankruptcy court. However, in accordance with statutory regulations, Sale and Purchase Agreement that not comply with the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Condominium Law jo. Article 1320 Code of Civil Law and Article 617 paragraph (1) Code of Civil Law are invalid and null and void by law. If the developer cannot fulfill the achievements promised in the Sale and Purchase Agreement, the Sale and Purchase Agreement cannot be used as a basis for the buyer to sue for fulfillment of the achievements. However, buyers can file a lawsuit against the developer for committing acts of illicit enrichment. The developer is obliged to return the money given by the buyer and the developer may be subject to criminal sanctions based on Article 110 of the Condominium Law. Meanwhile, the notary who carried out the waarmerking of the Sale and Purchase Agreement cannot be held responsible."

"Perkembangan terhadap tanah dan bangunan meningkat, sehingga terjadi transaksi jual beli rumah dan bangunan. Sehingga pernjual dan pembeli perlu mendapatkan perlindungan hukum. Maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris sebelum masuk kepada Akta Jual Beli yang akan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perlindungan tersebut diharapkan dapat melindungi kedua belah pihak dari Wanprestrasi, dimana pada praktiknya terdapat pihak yang melakukan itikad tidak baik sebagaimana Tesis ini yang membahas mengenai Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab para pihak dalam Akta PPJB yang diangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Pokok permasalahan Tesis ini ialah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan dalam Kasus wanprestasi pada PPJB kemudian Bagaimana Tanggung Jawab Penjual atas terjadinya Wanprestasi yang diperbuat pada PPJB dan yang terakhir Mengapa kasus yang terjadi pada PPJB dapat beralih Tanggung Jawab Penjual terhadap para ahli warisnya. Metode penelitian hukum yang dilakukan penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadilan menentukan bahwa PPJB yang dibuat dalam putusan tersebut sah menurut hukum dan tepat diselesaikan melalui pengadilan. Penjual dianggap lalai memenuhi prestasi terhadap pembeli. Kemudian dengan meninggalnya penjual otomatis beralih tanggung jawabnya kepada para ahli warisnya. Dalam membuat suatu perjanjian, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebelum berlangsungnya perjanjian seorang Notaris seharusnya meminimalisir potensi wanprestasi yang akan timbul dari Akta yang dibuatnya.

---

The development of land and buildings increased, resulting in buying and selling of houses and buildings. So that sellers and buyers need to get legal protection. Then a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made before a Notary before entering the Sale and Purchase Deed which will be made by the Land Deed Making Officer (PPAT). This protection is expected to protect both parties from Default, where in practice there are parties who commit bad faith as this thesis discusses the Legal Protection and Responsibilities of the parties in the PPJB Deed which was appointed from the Central Jakarta District Court Decision Number 275/Pdt. G/2019/PN Jkt.Pst. The main problem of this thesis is how is the legal protection for the aggrieved party in the default case at PPJB then how is the seller's responsibility for the occurrence of Default committed in PPJB and the last one is why the case that occurs in PPJB can shift the responsibility of the seller to his heirs. The legal research method carried out by the author is normative juridical. The results of this study can be concluded that the court determined that the PPJB made in the decision was legal and appropriate to be resolved through the court. The seller is considered negligent in fulfilling the achievements of the buyer. Then with the death of the seller automatically moves his responsibilities to his heirs. In making an agreement from the Sale and Purchase Binding Agreement Deed (PPJB), before the agreement takes place, a Notary should minimize the potential for default that will arise from the Deed that Notary made."

"Akta autentik adalah produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris UUNJP mengenai Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut yaitu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak, mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan Notaris yang dapat merugikan klien, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jasa Notaris. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Kenotariatan.

---

Original of the deed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minutes deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on the provisions of Article 1 point 9 of Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Position UUNJP on Copy of deed, word of word copies of all deeds at the bottom of the certified deed copy. The phrase is given as the same copy . The position of a copy of the notarial deed which was originally applicable to the perfect evidence becomes imperfect because the copy of the deed is not equal to the value of the deed so that it does not comply with the formal and material requirements of the deed making procedure. The juridical consequence of the agreement in the deed 39 s copy of the agreement can be declared null and void because it causes harm to the parties, contains the element of error and fraud and the notary has a sanction if the notary abuses his authority. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The purpose of this paper is to prevent and anticipate the actions of Notaries that can harm the client, but also to provide legal certainty for every Notary service users. While the benefits of this paper is expected to provide benefits for the development of science in the field of science Notary."