Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak Peer to Peer Lending untuk melindungi para konsumen. Dikarenakan P2PL merupakan transaksi peminjaman online, maka alangkah lebih efisien jika terjadi sengketa, diselesaikan secara online pula. Mengingat para pihak yang terdapat pada P2PL dipisahkan oleh lokasi geografis, sehingga para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikan sengketa secara konvensional. Namun pada faktanya, belum adanya aturan baku mengenai Online Dispute Resolution dalam menangani sengketa yang timbul antara para pihak peer to peer lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yang sering sekali dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, disebabkan minimnya regulasi yang mengatur tentang praktik Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia, maka penelitian tesis ini juga hendak menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam hal ini, penulis akan melihat perbandingannya dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut di Negara China dan Amerika Serikat. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan apabila ODR diterapkan di Indonesia maka Metode penyelesaian sengketa secara online dan dilengkapi alat TIK, dan dilaksanakan sebagian besar prosedurnya secara Online dimulai dari tahap pengajuan awal, proses pembuktian, diskusi online dan putusan akhir, ketika proses tersebut dilakukan secara online maka disebut Online Dispute Resolution. Dalam Penyelesaian Sengketa Online harus dipertimbangkan tidak hanya pihak yang bersengketa dan pihak ketiga (mediator, konsiliator, arbiter), tetapi juga yang disebut sebagai “Pihak keempat”, yaitu elemen teknologi terlibat. Elemen penting dari “pihak keempat” ini jelas akan muncul dari sistem pakar dan perangkat lunak cerdas yang diberdayakan untuk membantu para pihak dan mediator/arbiter dalam mencapai solusi yang adil. Penelitian ini menyarankan diperlukannya revisi Undang-Undang OJK mengenai penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) mengingat P2PL adalah ranah pengawasan OJK, sehingga penyelesaian sengketa secara online dapat diaplikasikan di Indonesia.

---

This research discusses the application of Online Dispute Resolution in resolving disputes that arise between Peer to Peer Lending parties to protect consumers. Because P2PL is an online lending transaction, it is more efficient if a dispute occurs, it is resolved online as well. Considering that the parties involved in P2PL are separated by geographic location, so that the parties will find it difficult to resolve disputes conventionally. But in fact, there are no standard rules regarding Online Dispute Resolution in handling disputes that arise between peer to peer lending parties. The approach method used in writing this thesis is descriptive research, which is often known as normative legal research, namely law that is carried out by researching library materials or secondary data. In addition, due to the lack of regulations governing the practice of Online Dispute Resolution in Indonesia, this thesis also intends to use a comparative approach. In this case, the author will see a comparison with the provisions governing this matter in China and the United States. Therefore, the authors conclude that if ODR is applied in Indonesia, the dispute resolution method is online and equipped with ICT tools, and the implementation of most of the procedures online starting from the initial submission stage, the verification process, online discussion, and final decision, the process is online then called Online Dispute Resolution. In Online Dispute Resolution, it is necessary to consider not only the disputing parties and third parties (mediator, conciliator, arbitrator), but also the so-called “fourth party”, namely the technological elements involved. This essential element of “fourth party” will clearly emerge from expert systems and intelligent software empowered to assist parties and mediators/arbitrators in reaching a fair solution. This research is needed to revise the OJK Law regarding online dispute resolution considering that P2PL is the realm of OJK supervision so that online disputes can be applied in Indonesia."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen dalam antara pihak fintech peer to peer lending dengan penerima pinjaman masih menjadi polemik, terutama sampai masuk ke ranah pendidikan di kampus ternama, salah satunya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal ini membuat suatu kebijakan yang berisikan terkait skema pembayaran UKT berupa bunga sekaligus hitungan cicilan pada salah satu platform yang telah bekerjasama dengan pihak universitas, yakni Danacita. Fintech ini sendiri tentu menuai polemik yang bermuara pada bagaimana menciderai hak-hak daripada mahasiswa itu sendiri. ITB selaku pihak kampus dengan tanpa melakukan riset terlebih dahulu langsung menjalin kerjasama aplikasi fintech peer to peer lending, apalagi tanpa adanya koordinasi yang utuh dengan para mahasiswanya. Problematika yang terjadi adalah penetapan suku bunga yang jelas dilarang dalam Pasal 76 UU Perguruan Tinggi meskipun pada SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 telah diturunkan hingga mencapai 0,3% per hari dari besaran peminjaman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang mengharuskan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya sebuah skema ideal peminjaman dengan bukan dihapuskannya suku bunga karena kalau melihat sisi perlindungan konsumen maka perlu memperhatikan Fintech dalam mengkomersialisasikan peer to peer lending tersebut, sehingga hanya sebatas menurunkan suku bunga khusus di ranah pendidikan saja dibawah 0,3% per hari. Skema pinjaman ini sendiri sebetulnya dapat di mitigasi ketika terjadi gagal bayar oleh mahasiswa yaitu dengan mendapatkan bantuan oleh negara itu sendiri seperti di Australia, dengan memberikan bantuan yang ditanggung negara untuk memperoleh ijazah dan nantinya ketika telah bekerja harus mengembalikan uang tersebut, atau sistem dari student loan sendiri yang ditanggung pasca lulus ketika terjadi kegagalan membayar harus memberikan output, dimana mahasiswa nantinya harus berkontribusi kepada masyarakat melalui tugas-tugas yang diberikan negara untuk diberdayakan sesuai dengan jurusannya, sehingga nanti sama-sama mendapat keuntungan. Sederhananya, negara juga harus membantu mencarikan lowongan pekerjaan kepada mahasiswa agar nantinya hasil dari pendapatan pekerjaan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut.

---

This thesis analyze that consumer protection between Fintech P2P Lending and loan recipients is still a polemic, especially until it enters the realm of education on a well-known campus, one of which is the Bandung Institute of Technology (ITB). Institut Teknologi Bandung (ITB) in this case makes a policy that contains a UKT payment scheme in the form of interest as well as installment calculations on one of the platforms that have collaborated with the university, namely Danacita. This fintech itself certainly reaps polemics that boil down to how to injure the rights of the students themselves. ITB as a campus without doing research first directly cooperates with peer to peer lending fintech applications, especially without full coordination with its students. The problem that occurs is the determination of interest rates which are clearly prohibited in Article 76 of the Higher Education Law even though the OJK SE Number 19 / SEOJK.06 / 2023 has been reduced to 0.3% per day of the loan amount. This research method uses a doctrinal approach that requires the use of laws and regulations as the basis for analysis accompanied by literature studies in the form of books, journals, and other literature. The results of the study show that the need for an ideal lending scheme by not eliminating interest rates because if you look at the consumer protection side, you need to pay attention to Fintech in commercializing peer to peer lending, so it is only limited to lowering interest rates specifically in the realm of education below 0.3% per day. This loan scheme itself can actually be mitigated when there is a default by students, namely by getting assistance by the state itself as in Australia, by providing assistance borne by the state to obtain a diploma and later when they have worked they must return the money, or the system of the student loan itself which is borne after graduation when there is a failure to pay must provide output, where students must later contribute to society through tasks given by the state to be empowered according to their majors, so that later both benefit. Simply put, the state must also help find job vacancies for students so that later the proceeds from job income are used to repay the loan."

"Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending dengan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis pencegahan dalam praktiknya dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis akan melakukan penelitian tentang Financial Technology yaitu regulasi Peer-to-peer Lending dan Anti-Money Laundering (AML) serta fungsi regulasi beserta tindakan pencegahan Pencucian Uang dalam prakteknya. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doctrinal yang menekankan pada Analisis Deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatasi risiko pencucian uang yang terkait dengan pinjaman P2P. Analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi penerapan praktis tindakan AML, termasuk pemantauan transaksi, kewajiban pelaporan, dan Customer Due Diligence. Penelitian ini mengkaji fungsi pengaturan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan memberikan rekomendasi penguatan kerangka hukum untuk mencegah pencucian uang di industri P2P lending khususnya yang Ilegal. Berdasarkan hasil analisis skripsi, tujuan penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang penerapan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pencucian uang dari Fintech Peer-to-peer (P2P) Lending Ilegal. Dengan menganalisis permasalahan tersebut, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan ketentuan Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending sebagai langkah pencegahan pencucian uang di Indonesia.

---

This thesis aspires to have the understanding on measures taken to prevent money laundering coming from Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending by implementing the Prevailing Laws and Regulations in Indonesia. This thesis will analyze the prevention of Money Laundering through Illegal P2P Lending in practice and whether it has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. The author will conduct research on Financial Technology namely Peer-to-peer Lending and Anti-Money Laundering (AML) regulations and regulatory functions along with its measures for prevention. The research method is conducted through examining the existing legal material. This thesis is Doctrinal Legal Research where it emphasis on a Descriptive Analysis. Using a Doctrinal legal research approach, the study analyzes prevention measures through prevailing laws and regulations in practice to address money laundering risks associated with P2P lending. Descriptive analysis is employed to evaluate the practical implementation of AML measures, including transaction monitoring, reporting obligations, and Customer Due Diligence. The research assesses the regulatory functions of institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and provides recommendations for strengthening the legal framework to combat money laundering in the P2P lending industry specifically through the Illegal ones. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the implementation of the measures taken to prevent money laundering from Illegal Fintech Peer-to-peer (P2p) Lending. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of provision on Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending as measures to prevent money laundering in Indonesia."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek finansial juga, sehingga melahirkan financial technology. Karena basis teknologi finansial adalah teknologi informasi, maka penggunaan data dan informasi menjadi elemen utama industri. Untuk memaksimalkan potensinya, praktik financial technology membutuhkan penggunaan data pribadi milik pengguna produk/jasa. Mengingat sifat khusus dari data pribadi, perlindungannya harus ditegakkan secara ketat. Tidak adanya regulasi yang seragam mengenai perlindungan data pribadi dapat menimbulkan kekacauan di industri, ditandai dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, tesis ini membahas tentang konsep perlindungan data pribadi, privasi, serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam industri financial technology, khususnya mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (peer-to-peer lending). Berdasarkan penelitian yang komprehensif, ditemukan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi oleh produk legislatif sektoral masih sangat minim dibandingkan dengan yurisdiksi lain bahkan peraturan nasional. Akibat pengaturan perlindungan yang tidak memadai, masyarakat dirugikan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan meningkatkan pendekatan hukumnya untuk melindungi kepentingan publik.ABSTRACTThe rapid development of information technology has brought significant changes in various aspects of human life. These aspects include financial aspects as well, thus giving birth to financial technology. Because the basis of financial technology is information technology, the use of data and information is the main element of the industry. To maximize its potential, the practice of financial technology requires the use of personal data belonging to product/service users. Given the special nature of personal data, its protection must be strictly enforced. The absence of uniform regulations regarding the protection of personal data can lead to chaos in the industry, marked by rampant violations committed by related parties. In this regard, this thesis discusses the concept of personal data protection, privacy, as well as the responsibilities and obligations of each party in the financial technology industry, especially regarding technology-based lending and borrowing services (peer-to-peer lending). Based on comprehensive research, it was found that the regulation of personal data protection by sectoral legislative products is still very minimal compared to other jurisdictions and even national regulations. As a result of inadequate protection arrangements, the community is harmed. Therefore, Indonesia is expected to improve its legal approach to protect the public interest."

"ABSTRAKInovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan Data Pribadi bagi pemilik Data Pribadi dan banyaknya aplikasi P2P Lending Illegal yang beroperasi di Indonesia. Pemilik Data Pribadi memiliki hak-hak sehubungan dengan datanya, salah satunya hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi. Tesis ini membahas mengenai penghapusan Data Pribadi Pengguna Aplikasi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar. Di dalamnya juga membahas bagaimana tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penghapusan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar.

---

ABSTRACTInnovations in information technology bring in to new business models which in turn can produce efficiency for the community. The information technology revolution continues to grow and now entering the financial sector which is highly regulated. Collaboration between information technology and finance bring in to Financial Technology (Fintech), which is information technology-based money-lending (Peer to Peer Lending/P2P Lending). It is easier for people to access their financial needs through P2P Lending. On the other hand, challenges arise in P2P Lending regarding the protection of personal data for Data Subject and Illegal P2P Applications in Indonesia. Data Subject have rights related to Personal Data, one of them is the Right to Erasure. This thesis discusses the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending. It also discusses the responsibilities of the Ministry of Communication and Information Technology (MoCI) and the Financial Service Authority (FSA) for the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending."

"Salah satu bentuk financial technology yang ada adalah peer to peer lending. Peer to Peer Lending memfasilitasi transaksi utang dengan menghubungkan para peminjam dan pemberi pinjaman secara online. Menurut technology acceptance model salah satu komponen yang bisa mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi teknologi baru adalah social influence. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social influence terhadap intensi meminjam melalui peer to peer lending dan memasukan trust sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa social influence berpengaruh terhadap intensi meminjam melalui peer to peer lending. Semantara faktor trust terindikasi tidak memiliki hubungan signifikan terhadap intensi meminjam melalui peer to peer lending dan trust memperlemah pengaruh Social Influence terhadap intensi meminjam melalui peer to peer lending.

---

One form of financial technology that exists is peer to peer lending. Peer to Peer Lending facilitates debt transactions by connecting borrowers and lenders online. According to the technology acceptance model, one component that can influence someone to adopt a new technology is social influence. This study aims to analyze the influence of social influence on intention to borrow through peer to peer lending and include trust as a moderating variable.

The results of this study state that social influence has an effect on intention to borrow through peer to peer lending. Among the trust factors indicated to do not have a significant relationship on intention to borrow through peer to peer lending and trust weaken the influence of Social Influence on intention to borrow through peer to peer lending."