Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di bank serta bentuk tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta PPJB yang menjadi dasar bagi terlapor menjaminkan tanah dalam perjanjian kredit atas permintaan calon pembeli adalah batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa sebab yang halal. Notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, terlapor dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun dikarenakan ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga pengadaan peraturan menjadi sebuah urgensi.

---

In carrying out the duties, an acting notary may commit violation especially in the drafting of authentic deeds, as seen in the decision of the Regional Supervisory Assembly (MPW) of the DKI Jakarta Province Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024. In the decision, the acting notary as the reported party failed to comply with the provisions of the Notarial Law in drafting the PPJB deed and use it as the basis for pledging the land by making SKMHT for the prospective buyer’s loan extension in Bank. MPW stated that the reported party was proven guilty of violating the UUJN but did not impose any sanctions because his term of office had ended. The issues being studied are the legal standing of the PPJB deed as the basis for pledging the land in loan extension as well as the responsibility of the acting notary who is proven to be guilty for violating the Notarial Law after the end of his term of office. This research uses a doctrinal research form with an explanatory typology. The research shows that the legal standing of the PPJB deed above is null and void because it has violated the valid requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code regarding the admissible cause. An acting notary according to Article 65 of the Notarial Law can still be held accountable for violations committed even after the end of his term of office. However, in the decision above, the acting notary was not imposed any sanctions due to the absence of regulations so that the provisions of regulations become an urgency."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk keperluan para pihak. Notaris wajib mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Tetapi adanya pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong yang dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pembuatan akta oleh Notaris berdasakan Putusan Mahkamah Agung dan pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta dengan blangko kosong sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683/K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan doktrinal dengan tipe eksplanatoris analisis. Pendekatan kualitatif dalam penganalisisannya. Selain data sekunder penelitian ini didukung oleh wawancara dengan beberapa notaris untuk mengkonfirmasi atas data yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pembuatan akta diawali dengan pertemuan antara para penghadap dengan Notaris, yang dilanjutkan pembuatan akta oleh Notaris dan diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683/K/Pdt/2022 prosedur pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong dan menyebabkan berubahnya autentisitas akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Dan dalam kasus ini notaris hanya dikenakan sanksi secara perdata berupa ganti rugi, pengembalian sertipikat tanah, dan pengembalian biaya utang-piutang yang seharusnya notaris dapat juga dikenakan saksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan maupun sanksi pidana yang berupa penyalahgunaan keadaan dan penipuan.

---

A notary carries out his duties with the authority to create authentic deeds for the parties involved. The notary is required to follow the procedures stipulated by the law to ensure that the deeds created have legal validity as authentic documents. However, the use of blank forms in creating deeds can result in the evidentiary strength of those deeds being considered as private documents. The issue addressed in this research pertains to the creation of deeds by Notary’s and the notary's responsibility for creating deeds using blank forms, as stated in Supreme Court Decision Number 3683/K/Pdt/2022. The research method employed in this study is doctrinal with an explanatory analysis type, utilizing a qualitative approach for analysis. In addition to secondary data, this research is supported by interviews with several notaries to confirm the existing data. The research findings indicate that the procedure for creating deeds begins with a meeting between the parties involved and the notary. The notary then proceeds with the preparation of the deed, which concludes with the reading and signing of the deed. However, according to Supreme Court Decision Number 3683/K/Pdt/2022, using blank templates in the deed creation process can result in a change in the authenticity of the authentic deed to that of an under-hand deed. In this case, the notary is subject to civil sanctions, such as compensation, the return of land certificates, and the reimbursement of debts and credits, which should also include potential temporary suspension from the position and criminal penalties for abuse of circumstances and fraud."

"Kehadiran profesi Notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan hak cuti. Hak cuti Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris cuti maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut sehingga Notaris yang sedang cuti tidak dapat membuat akta atas namanya. Namun pada kenyataannya, ternyata masih saja ada Notaris yang nekat membuat akta atas namanya meski sedang dalam keadaan cuti. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai akibat hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti dan tanggung jawab Notaris yang sedang cuti atas akta yang dibuat olehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan bahwa Notaris yang membuat akta saat sedang cuti mengakibatkan akta tersebut bukanlah akta Notaris melainkan akta di bawah tangan dan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya itu.

---

The precense of Notary profession has become a necessity for the society of Indonesia. Society of Indonesia needs someone who can be trusted to provide solutions and legal certainty of legal act conducted by the society, especially the drawing of authentic deeds. Notary is known as a public competent authority to draw up authentic deeds as long as it is not specified to other general authority. In performing Notary`s position, Notary is granted the right of leave. The legal status of a Notary is regulated under Act No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Notary Position. In the event of the implementation of right of leave by the Notary, accordingly Notary to Notary`s substitute and provide the Notary`s protocol to the substitute. So that the Notary on leave prohibited to draw up deed on Notary`s behalf. However, in practice, there are Notaries that still draw up deed on Notary`s behalf even in a state Notary`s absence. To this, in this thesis is discussed about the legal sanction as the above. The research method is based on normative juridical research by literature study. By providing secondary data that contains primary, secondary and tertiary legal materials. Accordingly, to be analyzed by way of qualitatively until it is concluded, therefore the notary who draw up deed in a state of his or her absence due to right of leave will cost the deed to be considered as privately drawn up deed instead of notarial deed form. To this, the notary shall be responsible to any charges upon deed."

"Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah pemalsuan identitas dan dokumen, yang terlihat dari adanya tanda tangan palsu (spurious signature) pada akta. Hal ini menjadi permasalahan terhadap PPAT yang lalai dalam melakukan pengenalan penghadap sehingga digugat karena dianggap dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan penghadap. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi PPAT terhadap pemalsuan tanda tangan (spurious signature) yang terdapat di dalam akta jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, yang hasilnya bersifat eksplanatoris-analitis. Apabila PPAT melakukan kelalaian dalam pengecekan identitas penghadap, maka PPAT telah melanggar syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta serta dapat dikenai tanggung jawab administratif. Namun, kurang tepat jika karena kelalaiannya yang bersifat administratif PPAT digugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan ditempatkan sebagai tergugat. PPAT hanya bertugas mengkonstantir kehendak dari para penghadap dan tidak mengetahui adanya pemufakatan jahat yang terjadi, maka lebih tepat bila ditempatkan sebagai pihak turut tergugat. Berdasarkan hal tersebut seorang PPAT dapat meminta perlindungan yaitu pendampingan dalam proses persidangan dari Majelis Pembinaan dan Pengawasan maupun Majelis Kehormatan IPPAT.

---

According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed is a deed made in accordance with the provisions of the law or made before an authorized public official at the place where the deed was made. Prior to the creation of an authentic deed, Indonesian Land Deed Officer (PPAT) is required to identify the requesting party by checking their identity from personal data and documents. This obligation is carried out to the extent of fulfilling the formal truth. Despite identification has been carried out, there are still legal problems related to the authentic deed made by PPAT. One of the problems that might happen is falsification of identities and documents, which can be seen from the existence of a fake signature (spurious signature) on the deed. This is a problem for Land Deed Officer (PPAT) who was negligent in identifying the requesting party where they could be sued to have intentionally committed unlawful acts together with the requesting party. Therefore, this study will analyze the responsibility and legal protection for Land Deed Officer (PPAT) against forgery of signatures (spurious signature) contained in the creation of sales and purchase authentic deed. This research is a normative juridical research using secondary data types, the results of which are explanatory-analytical. If Land Deed Officer (PPAT) is negligence in checking the identity of the requester, then the Land Deed Officer (PPAT) has violated the formal and material requirements for making the deed and is subject to administrative responsibility. However, it is not appropriate if due to administrative negligence, Land Deed Officer is sued on the basis of an unlawful act and placed as a defendant since Land Deed Officer is only tasked with constituting the will of the parties and does not know that there is an evil consensus that has occurred, so it is more appropriate to be placed as a co-defendant party. Based on this, Land Deed Officer can ask for protection, namely assistance in the trial process from the Guidance and Supervision Council and the Land Deed Officer Honorary Council."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris juncto pasal 2 Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan akibat pengaturan Ujian Pengangkatan Notaris tersebut terhadap Calon Notaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan yang penelitiannya bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif atau kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian tesis ini yaitu bahwasannya keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris ini seharusnya menjadi tidak sah dan patut untuk dicabut oleh pemerintah serta tidak dapat dilaksanakan karena Permenkumham tersebut dengan UUJN dan UUJN-P tidaklah selaras dan sejalan sehingga tidak terpenuhinya Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam perundang-undangan. Padahal seharusnya antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan lainnya sejalan dan selaras. Apalagi UndangUndang hierarkinya lebih tinggi daripada Permenkumham. Maka, Ujian Pengangkatan Notaris dapat dikesampingkan oleh asas lex superior derogat legi inferiori dalam Teori Perundang-undangan dengan Hierarki Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Terlebih lagi, Ujian Pengangkatan Notaris ini memberikan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif untuk para Calon Notaris. Untuk itu seharusnya Permenkumham ini dibatalkan keabsahannya dan dicabut saja.

---

This thesis discusses the validity of the Notary Appointment Examination contained in Article 1 paragraph (1), 2 and 3 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) Number 25 Year 2017 on the Examination of Notary Examination juncto article 2 Permenkumham Number 62 Year 2016 on Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period to Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN-P) and the impact of the Regulation of the Notary's Appointment Exam on Candidate Notary. Research method in this thesis is literature study whose research is juridical normative. This type of research is a normative law or literature and uses secondary data. Data collecting technique used is literature study that is normative juridical and data analysis technique is done by using qualitative data analysis method.The result of this thesis research is that the validity of this Notary Appointment Test should be invalid and deserve to be revoked by the government and can not be implemented because the Permenkumham with UUJN and UUJN-P are not aligned and in line so that the Harmonization and Synchronization in the legislation is not fulfilled. Whereas it should be between one legislation and the rest of the legislation in line and aligned. Moreover, the hierarchy laws are higher than Permenkumham. Thus, the Examination of a Notary can be ruled out by the principle of lex superior derogat legi inferiori in Legal Theory with Legal Hierarchy which states that a higher hierarchy can override the lower one. Moreover, the Notary's Appointment Exam gives more negative impacts than positive impacts for Notary Candidates. For this reason, this Permenkumham should be abrogated and only revoked."

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."

"Akta notaris adalah akta autentik sehingga bersifat sempurna, artinya menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal ini membuat akta notaris mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya dengan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jika tidak, maka dapat memberikan celah bagi pihak lain untuk menggunakan akta notaris sebagai sarana melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Bertolak dari putusan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap notaris yang aktanya digunakan untuk tindak pidana penipuan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana penipuan yang menggunakan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan didukung oleh bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan notaris dalam pembuatan akta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak dalam perjanjian. Hal ini membuat notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara Perdata, Pidana, Administratif maupun Kode Etik Notaris. Notaris seharusnya dapat melakukan tindakan preventif dengan mengidentifikasi maksud dan tujuan pihak yang menghadap kepadanya dan menilai apakah terdapat hal yang janggal dalam pembuatan akta yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga harus terus bersikap lebih hati-hati, cermat dan terus berpedoman pada UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya serta Kode Etik Notaris.

---

A notarial deed is an authentic deed so that it is perfect, meaning it becomes the strongest and most complete evidence. This makes notary deeds have an important role in people's lives. Notaries must carry out their duties obediently and faithfully to the Republic of Indonesia, Pancasila, the 1945 Constitution, the Notary Position Act, and other laws and regulations. If not, then it can provide a loophole for other parties to use a notarial deed as a means of committing a criminal act, as stated in the Medan District Court Decision Number 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Starting from the decision, the problem raised in this thesis is the legal consequences of notaries whose deed is used for criminal acts of fraud and the role and responsibilities of a notary in preventing criminal acts of fraud using a notary deed. This study is an explanatory normative juridical study aided by secondary legal materials. Data collection is done through the literature study method. Furthermore, the research results are processed by qualitative methods. The results of this study indicate that the notary's inaccuracy in making the deed can cause harm to the parties to the agreement. This means that the notary can be held legally liable in civil, criminal, administrative, or notary code of ethics proceedings. Notaries should be able to take preventive action by identifying the intentions and objectives of the parties who appear before them and assessing whether there are odd things in the making of the deed that could cause disputes in the future. In addition, notaries must also continue to be more careful and continue to be guided by the UUJN, other laws and regulations, and the Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam rangka pemeriksaan keabsahan sertipikat hak milik serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Atas tindakannya tersebut, notaris dalam kasus tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 KUHP di pengadilan tingkat pertama, dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut dan bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil bentuk penelitian deskriptif-analitis. Dalam hal ini putusan hakim telah tepat dalam memutus perkara tersebut namun alangkah lebih tepat lagi apabila pasal 374 KUHP yang berhubungan dengan penggelapan berat ditambahkan oleh jaksa kedalam dakwaan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dalam pemeriksaan sertipikat oleh notaris yang memiliki itikad buruk, alangkah baiknya apabila data-data mengenai kepemilikan sertipikat disimpan di dalam sebuah database atau pangkalan data yang disimpan secara online dan hanya dapat diakses oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga selain melindungi penjual, hal tersebut dapat melindungi notaris dengan cara mengurangi kesempatan notaris untuk melakukan penggelapan sertipikat yang dititipkan kepada notaris.

---

ABSTRACTThe role of a notary is of vital importance in the event of a transfer of rights pertaining to high value objects, since a notary has the authority to create authentic deed which acts as a perfect instrument of evidence before the court. However, it is commonly found in practice that a notary commits an abuse of authority when their services are being used in transactions involving a transfer of rights, one such example of a notary rsquo s abuse of authority can be seen in Jakarta High Court Verdict Number 133 PID 2015 PT.DKI. In this case, a notary embezzled a certificate of ownership belonging to a client, which was entrusted to be withheld by the notary for the purpose of validity examination and the execution of its corresponding conditional sale and purchase agreement. For his wrongdoing, the notary in this case was found guilty by the district court for the criminal act of embezzlement as set out in Article 372 of the Indonesian Criminal Code, such decision was later strengthened in the court of appeals. The legal issue to be discussed in this article is on the abuse of authority by the notary the aforementioned case. The research method used is a normative juridical method, with is the result of a descriptive analytical research form. In this case, the decision of the judges was deemed appropriate, however it would be more suitable if Article 374 of the Indonesian Criminal Code relating to severe embezzlement was to be included in the indictment by the prosecutors and was taken into consideration by the judges presiding over the case. To reduce the occurrences of abuse of authority by notaries with bad faith during the examination of a certificate, the data related to the ownership of the certificate should be stored in an online database and should only be accessed by a notary and or land deed official. This will not only help protect sellers, but also reduce the chances a notary has to commit embezzlement withheld certificates. "

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."