Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di Indonesia, bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di New Zealand, dan bagaimana perbandingan penyelenggaraan aborsi aman di Indonesia dan New Zealand ditinjau dari perspektif Hukum Kesehatan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan berbagai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara narasumber serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1. Hukum di Indonesia mengenai aborsi masih membuka peluang aborsi dapat dilakukan dengan aman, di mana pengaturannya menyeimbangkan antara norma- norma yang dipegang oleh masyarakat dengan kepentingan kesehatan perempuan yang membutuhkan aborsi.; 2. Pengaturan hukum mengenai aborsi di New Zealand telah berubah dari bersifat sangat dibatasi hingga menjadi bebas, sehingga penyediaan pelayanan aborsi aman lebih mudah diakses untuk berbagai kalangan di masyarakat; 3. Jika dibanding dengan New Zealand, pengaturan mengenai aborsi di Indonesia masih belum optimal dalam mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan aborsi aman oleh WHO. Akan tetapi pengaturannya sedemikian rupa karena mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat-masyarakat masing-masing negara. 

---

This research aims to analyze how abortion is regulated in Indonesia, how abortion is regulated in New Zealand, and to compare the provision of abortion in both countries from Health Law perspective. This is a judicial-normative research that is descriptive with a qualitative approach and uses secondary data collected through document study and interview. This research finds that: 1. Indonesian regulations on abortion still opens chances of abortion being done safely, where its current regulations are a balance between ensuring safe abortion and holding on to collective values; 2. New Zealand regulation on abortion is very liberal, which opens up easier access for people to get safe abortions; 3. Compared to New Zealand regulations, Indonesian regulations on abortion are stricter and not completely in line with WHO’s principles on safe abortion, but each country’s regulations are created that way as their creation heavily considered the collective values each country holds. "

"Perkawinan merupakan ikatan yang disahkan berdasarkan aturan-aturan tertentu diantara dua orang, yaitu pria dan wanita, yang tidak jarang keduanya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap sifat dan kebiasaan berperilaku yang kemudian terbawa ke dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang perbedaan tersebut kemudian menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan perkawinan, yang salah bentuknya adalah konflik harta bersama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pasangan suami istri yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bagi sebagian masyarakat menjadi sebuah hal yang tabu, tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat timur. Berbeda halnya dengan masyarakat barat, yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal yang lazim dibuat bagi sebuah perkawinan yang akan terjadi. Menurut mereka, hal ini erat kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul di dalam kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas adalah perihal pengaturan isi perjanjian perkawinan di Indonesia, pengaturan isi perjanjian perkawinann di New Zealand, dan perbandingan pengaturan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis menyajikan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat di dalam tiga peraturan yang berbeda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing mengatur berlainan mengenai isi perjanjian perkawinan. Di New Zealand sendiri diatur di dalam Property (Relationships) Act 1976 yang berisikan mengenai pembagian harta dari pasangan-pasangan yang hubungannya berakhir karena perpisahan semata ataupun kematian. Penulis mendapatkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan di New Zealand lebih rinci dibandingkan dengan peraturan di Indonesia, khususnya mengenai isi perjanjian perkawinan. Kesimpulan dalam analisis menyarankan kepada pemerintah khususnya para pembuat undang-undang untuk melengkapi beberapa pengaturan perihal isi perjanjian perkawinan, lebih khusus mengenai isi yang diperbolehkan terdapat didalam sebuah perjanjian perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang jelas, lengkap, dan tepat mengenai pembuatan perjanjian perkawinan."

"[Kegiatan equity-based crowdfunding yang menawarkan saham kepada investornya dengan beban keterbukaan informasi dan biaya kepatuhan rendah memudahkan Perseroan baru untuk menggalangkan dana cukup besar dalam waktu yang relatif singkat. Diantara negara yang telah mengatur equity-crowdfunding adalah Selandia Baru dan Malaysia, yang menempatkan kegiatan ini pada rezim pasar modal mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Bapepam. IX.A.5, equity-based crowdfunding dapat dijalankan di Indonesia selama nilai penawaran dibawah Rp 1 miliar. Meskipun demikian, saat ini masih terdapat hambatan hukum yang cukup besar dalam rangka memfasilitasi kehadiran para pihak maupun berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan equity-based crowdfunding.;Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues., Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues.]"

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"