Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris memiliki peran yang sangat krusial di dunia perbankan. Hampir setiap perjanjianatau transaksi yang terlaksana dalam dunia perbankan terdapat peran Notaris untuk menuangkannya ke dalam suatu akta otentik maupun akta bawah tangan yang dilegalisir. Peran Notaris tersebut sama berlakunya pada perbankan syariah. Ketidaksesuaian dalam pembuatan akta dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan keabsahan daripada akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta oleh notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad murabahah yang dibuat dalam akta notaris adalah sah. Akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta notaris sudah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat perbedaan pada masing-masing akta yang telah diteliti pada tulisan ini. Perbedaan tersebut harus dibuat standarisasinya agar tidak terjadi kekosongan hukum pada akad murabahah ataupun akad-akad lainnya yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

---

Notaries have a very crucial role in the banking world. Almost every agreement or transaction carried out in the banking world has the role of a notary to put it into an authentic deed or legalized private deed. The role of the Notary is the same as in Islamic banking. The discrepancy in the making of the deed with the laws and regulations will create legal uncertainty for the deed. The problem raised in this study is how the form and validity of the murabahah contract made in the form of a deed by a notary according to the Notary Position Act and the Sharia Banking Law. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials as the basic material for research. The result of this research is that the murabahah contract made in the notary deed is valid. The murabahah contract made in the form of a notary deed is valid and in accordance with the Law on Notary Positions. There are differences in each deed that has been studied in this paper. The difference must be standardized so that there is no legal vacuum in the murabahah contract or other contracts made in the form of a notarial deed."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

---

Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Tulisan ini menganalisis kedudukan covernote yang dibuat oleh notaris. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan mamakai studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notaris TRW menerbitkan covernote karena adanya permintaan dari EAP selaku pemilik modal sebagai pegangan karena obyek perjanjian tersebut sedang dalam proses balik lama ke SM selaku penyedia tempat. Covernote telah dijadikan suatu kebiasaan yang dilakukan kalangan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 covernote yang dibuat oleh Notaris E merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris. Apabila covernote notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana dan dapat dikenakan sanksi administratif. Notaris E berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 Notaris E telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebabkan kerugian keuangaan negara sehingga dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi yang bertanggungjawab atas kerugian EAP adalah SM yang merupakan pemilik tanah telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga harus membayar ganti kerugian berupa kerugian dana investasi dan kerugian dari hilangnya potensi keuntungan secara tunai dan sekaligus.

---

This paper analyzes the position of covernotes made by notaries. A notary is a public official authorized to produce evidence in the form of authentic deeds in carrying out his duties to serve the community. In carrying out public services, notaries have other authorities as intended in Article 15 UUJN. In practice, as a bank partner, notaries have other powers, namely issuing covernotes as credit disbursement. This research uses doctrinal research methods. The type of data used is secondary data which was conducted using literature studies and interviews. The results of this research determine that in the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notary TRW issued a covernote because of a request from EAP as the capital owner as a guide because the object of the agreement was in the process of being returned for a long time to SM as the provider. place. Covernotes have become a habit among notaries in carrying out their official duties. Meanwhile, in the Supreme Court decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 the covernote made by Notary E is the authority of the notary, especially in the banking sector relating to credit and mortgage contracts as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2019. However, a covernote cannot be equated with an authentic deed that has perfect proof. A covernote is a statement which contains facts that occurred or were carried out before a notary. If a notary's covernote causes harm to another party, the notary can be held liable civilly, criminally and may be subject to administrative sanctions. Notary E based on the Supreme Court Cassation Decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 Notary E has committed an unlawful act in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which caused state financial losses, resulting in a prison sentence of eight years and a fine of Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah) and the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi who is responsible for EAP losses is SM, who is the land owner, who has committed an act of default and must pay compensation in the form of loss of investment funds and losses from the loss of potential profits in cash and at once."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam suatu akta. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain. Dilatar belakangi oleh kurangnya penjelasan mengenai awal akta terutama dalam tanggal akta yang menjadi permasalahan serta kurangnya penjelasan hakim tentang adanya 2 tanggal akta yang muncul dalam persidangan. Masyarakat sudah mengenal perjanjian pengikatan jual beli yang obyeknya berupa hak atas tanah, namun tak sedikit pula sengketa yang terjadi. Mengingat tanah merupakan obyek yang berharga dan dikarenakan harganya tidak mungkin turun, dan masyarakat juga menggunakan tanah sebagai investasi. Penulis juga ingin membahas sejauh mana kekuatan pembuktian perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris dengan yang dibuat oleh para pihak saja yang biasa disebut dibawah tangan.

---

This study discusses the notary's responsibility for the things stated in a deed. A notary is a public official who is the only one authorized to make an authentic deed regarding all actions, agreements and stipulations required by a general regulation or by an interested party that is required to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date, keeping the deed and providing grosse, a copy and quotations thereof, as long as the making of the deed by a general regulation is not assigned or excluded to other officials. This was motivated by the lack of explanation regarding the beginning of the deed, especially in the date of the deed which was the problem and the lack of explanation of the judge regarding the 2 dates of the deed that appeared in the trial. The community is familiar with the sale and purchase binding agreement whose object is in the form of land rights, but there are also many disputes that occur. Given that land is a valuable object and because the price is unlikely to go down, people also use land as an investment. The author also wants to discuss the extent to which the strength of the proof of binding sale and purchase agreements made before a Notary with those made by the parties is commonly referred to as private deed. "

"ABSTRAKNotaris merupakan suatu lembaga yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum karenanya diberi kewenangan oleh Negara secara atributif dan diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik. Jasa Notaris terutama dalam proses pembangunan makin meningkat keberadaannya, karena Notaris adalah salah satu kebutuhan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukumnya dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atas perbuatan hukum sebagai perlindungan dan jaminan demi tercapainnya kepastian hukum, Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan dari notaris itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. Sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kepada jabatan notaris, maka harus pula disertai dengan pengawasan terhadap orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar tugas orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan selalu sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Tesis ini merupakan penelitian untuk meninjau dan menganalisa suatu konsep dimana seorang Notaris harus dikenai sanksi tegas dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan olehnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat diuji kebenarannya. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Notaris dan sanksi yang dikenakan pada Notaris atas kesalahan yang dia perbuat dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Sanksi

---

ABSTRACTNotary is an public institution the run the majority of the public functions of the statein the field of civil law. Notary as a public official authorized by the state attributive and appointed by the government to create an authentic deed. Notary services primarily in the development process is increasing its presence, because the notary is a legal requirement to ensure public order and the protection of legal certainty required written evidence that is authentic about the circumstances, the events on legal acts as protection and guarantees tercapainnya sake of legal certainty, The authority granted by law and the trust of the people who need the services of a notary that is the basis of tasks and functions of a notary in traffic law. As a consequence of the trust that is so great given to the notary office, it must also be accompanied by supervision of people who assumed office that trust. It is intended that the task of those who assumed office of trust always in accordance with the rule of law and a moral code that underlies its authority, in order to avoid the abuse of authority and trust are mandated. This thesis is a study to review and analyze a concept where a Notary should be subject to strict sanctions and accountable for mistakes made by him. The method used in this thesis is a normative legal research methods, which includes the study of the principles of law, the systematic study of the law, a study of the level of vertical and horizontal synchronization. The use of such methods intended to study verifiable. Objective of this thesis is to find out how the responsibility of the Notary and the sanctions imposed on the Notary for the mistakes he had committed in carrying out his duties. Keywords Notaries, Notary Responsibilities, Sanctions "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang masih aktif dimana orang yang bersangkutan menggunakan nomor Surat Ketetapan pengangkatan palsu dalam membuat akta Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dari orang yang bersangkutan karena akta yang dibuat oleh orang yang bersangkutan menjadi akta yang tidak otentik dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal terkait hal tersebut tentu kita dapat melihat peranan Notaris yang namanya digunakan oleh orang yang bersangkutan terutama jika Notaris tersebut mengetahui penggunaan namanya dan tidak melakukan tindakan apapun atau bahkan bekerja sama dengan orang tersebut maka ia dapat dikenakan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai turut serta sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi dari segi Kode Etik karena telah berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan Oleh karenanya seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus patuh kepada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terutama untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris Kata kunci Notaris Notaris Pengganti Kode Etik Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discuss the existence of someone who is claimed to be a Substitute Public Notary while The Public Notary is still active Which the person concerned is alleged to be using false numbers Decree in making deed It is certainly very detrimental to the public as costumers of the Public Notary that uses their services are concerned that the deeds are not authentic and legal actions contained were null and void it is unauthorized certainly to those as we can see that role of a Public Notary whose name were used by people alleged especially the Public Notary knows that her legal name were used and does not do anything about it or even cooperated with those unauthorize d subtitute Public Notary if it so then the Notary public can be subject to article 55 of the Criminal Law Code about participating sanctioned by law No 30 Year 2004 about Notary title and sanctions in terms of the Code because it has not inapropriate in accordance with the provisions Therefore a Notary Public in carrying out his must obey the provisions of Law No 30 Year 2004 concerning Notary and Code of Conduct a Notary primarily to always uphold the dignity of a Notary "

"Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak.Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini.Penulis pada kesempatan ini mengangkat Kasus dari Notaris Surya Hasan berdasarkan Putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menjadi bahan penelitian dalam Tesis ini dengan menggunakan metode analisa yuridis yaitu meneliti putusan tersebut dengan data-data hukum baik primer maupun sekunder.

---

The role of the Public Notary nowadays are growing rapidly, every Indonesian peoples requires legal certainty in law, especially civil law. The more Notaries were appointed its causing the more legal issues should be encountered by public notary nowadays.

This thesis exalt the issues about the notary who is not careful in making the deed, so its causing detriment to the parties. The copy of the notary deed which does not match to the originals as well as the person were not authorized is the main issues that needs assessment in this thesis.

On this occasion the author exalt the Case of Surya Hasan a Pubic Notary based on the award of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal which is the research material for this thesis with a method in analyze that case to primary and secondary legal materials."

"ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT

The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed."