Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister. "

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"ABSTRAKMasyarakat perkoperasian harus terus menerus memperolehpembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidaksekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenarmerupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkanprinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atasdasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalahpenandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antaraKementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan NotarisIndonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta PendirianKoperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantaraanggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur dandituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta PendirianKoperasi, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun1992, yang dibuat oleh para Pendiri serta kekuatan dan kepastianhukumnya jika dibandingkan antara Akta Pendirian yang dibuatdibawah* tangan dengan jika dibuat dengan Akta Notariil.Kepastian hukum itu sangat diperlukan dalam koperasi akan tetapiUndang-Undang Nomor 25 tidak mengharuskan pembuatan AktaPendirian di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badanhukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang.Penelitian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaandengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan yang mengatur Perkoperasian danbahan hukum sekunder serta didukung oleh penelitian lapangandengan cara observasi dan wawancara pada Dinas Koperasi dan UKMWilayah DKI Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa'setiap anggota memiliki hak yang suara yang sama dalampengambilan keputusan terlepas dari besar kecilnya kontribusiyang diberikan terhadap organiasi dan usaha koperasi. AktaPendirian Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dansejak diberlakukannya SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, Akta pendirianKoperasi wajib dibuat oleh/di hadapan NPAK."

"Sistem Koperasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diperkenalkannya Koperasi Multi Pihak (KMP) dalam Permenkop 8/2021. Skripsi ini mengeksplorasi penerapan dan implikasi KMP di Indonesia, dengan fokus pada kategorisasi anggota dan mekanisme pemungutan suara yang unik. Berbeda dengan koperasi konvensional, KMP mengintegrasikan beberapa kategori anggota, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pemungutan suara. Peraturan tersebut mengatur pemungutan suara berjenjang, namun kurang detail, mendorong analisis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan solusi. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa yang dimaksud dengan KMP di Indonesia, Quebec, Perancis, dan Inggris, dan bagaimana penerapannya? Kedua, bagaimana bentuk KMP dapat diterapkan di Indonesia? Metode penelitian doktrinal digunakan, menekankan pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan teori-teori terkait Hukum Koperasi, dikaji melalui berbagai undang-undang dari berbagai yurisdiksi. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep KMP di Indonesia, diperkenalkan melalui Permenkop 8/2021 dan menunggu konsolidasi melalui RUU Koperasi, memungkinkan berbagai kelompok membentuk KMP, dengan aspek tata kelola yang diatur internal, menimbulkan pertanyaan implementasi. Meskipun KMP sejalan dengan prinsip kekeluargaan di Indonesia dan mengizinkan kepentingan investor, gagasan ini memerlukan keseimbangan kepentingan kolektif dan pembatasan pengaruh pihak ketiga, menyoroti perlunya sinkronisasi dengan prinsip-prinsip koperasi tradisional. Rekomendasinya mencakup tindakan hukum untuk membatasi pengaruh pihak ketiga melalui pemungutan suara proporsional atau pembagian kursi Pengurus proporsional, dengan persentase tertentu dialokasikan berdasarkan kontribusi pekerjaan dibandingkan investasi modal. Langkah-langkah ini harus memastikan tidak ada satu kelompok yang memegang mayoritas suara dalam Rapat Anggota atau kursi Pengurus. Pemerintah dan Parlemen harus menentukan alokasi kursi dan suara secara spesifik untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu, mengikuti prinsip di Perancis, Quebec, dan Inggris.

---

The Indonesian Cooperative System is undergoing significant developments with the introduction of Multi-Stakeholder Cooperatives (MSC) as regulated by Permenkop 8/2021. This thesis explores the applicability and implications of MSCs in Indonesia, focusing on their categorization of members and unique voting mechanisms. Unlike conventional cooperatives that consist of a single category of members, MSCs integrate multiple member categories, posing challenges in decision-making and voting processes. The regulation stipulates tiered voting ("berjenjang"), but lacks detailed provisions, prompting an analysis of the Draft Cooperative Law (RUU Koperasi) to identify gaps and propose solutions. The research addresses two primary questions: first, what is a Multi-Stakeholder Cooperative in Indonesia, Quebec, France, and the United Kingdom, and how are they implemented? Second, how can the Multi-Stakeholder Cooperative form be applicable in Indonesia? To answer these questions, a doctrinal research method is employed, emphasizing the use of written legal norms, legal principles, and theories related to Cooperative Law, examined through various laws from different jurisdictions. The research concludes that the MSC concept in Indonesia, introduced by Ministerial Regulation Permenkop 8/2021 and pending consolidation through a new Cooperative Law (RUU), allows for diverse groups to form MSCs, with crucial governance aspects regulated internally, raising implementation questions. While the MSC idea aligns with the Indonesian principle of familyhood and permits investor interests, it requires balancing collective interests and limiting third-party influence, highlighting the need for synchronization with traditional cooperative principles. Recommendations include that legal measures must ensure that third-party influence is limited through a proportional vote or proportional distribution of Board of Management (BoM) seats, with a specific percentage allocated based on work contribution over capital investment. These measures must ensure no single group holds a majority in either Members’ Meeting votes or BoM seats. The government and legislature should determine the specific allocation of seats and votes to prevent any group from dominating the cooperative, following principles observed in France, Quebec, and the United Kingdom."

"Skripsi ini membahas tentang Upaya Pemberdayaan Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivist yang merupakan suatu metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar dan dipergunakan sebagai sarana analisis. Peneliti menggunakan teori Isbandi R. Adi yang dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan agar pemberdayaan dapat menciptakan keberdayaan, sehingga masyarakat khususnya gerakan Koperasi dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta untuk melihat kendala-kendala dalam program pemberdayaan Koperasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang telah mengacu terhadap teori Adi mengenai tahap-tahap proses pemberdayaan sebagai salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran Koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya, sehingga besar harapan dengan pemberdayaan Koperasi ini akan mempunyai dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi mayarakat di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menemukan hambatan-hambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya yang sama pada tahap-tahap proses pemberdayaan Koperasi tersebut dengan melihat dari 3 sisi yaitu sisi makro (Pemerintah dan Walikota Kota Tangerang Selatan), sisi meso (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan) dan sisi mikro (gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan).

---

This thesis discusses Empowerment Cooperative Efforts in the Context of Community Economic Development by the Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang Banten Province. This study used quantitative positivist approach, which is a scientific method that gives primary emphasis to the explanation of basic concepts and is used as a means of analysis.

Researchers used the theory Isbandi R. Adi to give an overview of the necessary steps in order to create empowerment empowerment, so the community particularly cooperative movement can participate in development as well as to see the obstacles to empowerment Cooperative.

The results of this study is an effort to empower cooperatives by the Cooperative and SME South Tangerang city that has referred to the theory about the stages Adi empowerment process as one of the duties and functions of a local authority or public servant that aims to enhance the role of cooperatives in order to improve the performance and independence, so much hope to empower Cooperative will have a major impact on the economic development of society in South Tangerang city.

Researchers found obstacles in the planning and implementation of the same in the empowerment process stages such cooperatives with a view from 3 sides, namely the macro (the Government and the Mayor of the City of South Tangerang), the meso (Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang city) and the micro (South Tangerang City Cooperative movement)."

"Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ini membahas mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi dan akibat hukum yang mungkin timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah adanya kesalahan baik dari pihak koperasi maupun Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan tidak diperolehnya pengesahan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Selain itu, hasil penelitian ini menjelaskan akibat hukum terhadap koperasi yang tidak memperoleh pengesahan Menteri seperti eksistensi badan hukum koperasi tersebut, permohonan izin usaha, dan permohonan fasilitas kredit.

---

Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives stipulates that any changes to the articles of association of cooperatives that contain changes in business fields must be approved by the Minister through the Legal Entity Administration System (SABH). In practice, the ignorance of the cooperatives and the notary's inaccuracy regarding these provisions resulted in one of the cooperatives in Bogor Regency not being approved by the Minister for changes to its articles of association, even though the changes to the budget included changes in business fields. This research discusses the mechanism for changing the articles of association of cooperatives after the enactment of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 14 of 2019 concerning Legalization of Cooperatives and the legal consequences that may arise as a result of non-compliance with the provisions of Article 16. The research method used is normative research with a prescriptive research type and uses secondary data sources. The results of the research in this thesis are that there was an error on the part of both the cooperative and the Notary in the process of amending the articles of association which resulted in not obtaining Ministerial approval as stipulated in Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives. In addition, the results of this study explain the legal consequences for cooperatives that do not obtain approval from the Minister, such as the existence of the cooperative's legal entity, applications for business licenses, and applications for credit facilities.

"

"Koperasi menurut esensinya adalah suatu bentuk organisasi sosial-ekonomi yang menjadi simbol sejarah atas semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kemiskinan, serta untuk merdeka dan mandiri. Salah satu jenis koperasi yang telah digariskan dalam haluan negara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan adalah koperasi unit desa (KUD). Dalam dua dekade terakhir ini, KUD menunjukkan perkembangan relatif cepat. Pada akhir Pelita IV saja telah dilaporkan 1/3 dari populasi KUD telah mandiri menurut kriteria dan penilaian pemerintah. Hanya saja penilaian itu lebih mendasarkan pada pendekatan konfigurasi atau struktur fisik organisasi KUD dengan menggunakan indikator-indikator seperti kwantitas satuan organisasi, jumlah anggota KUD, angka simpanan anggota, modal usaha, volume usaha, sisa hasil usaha, serta ukuran-ukuran sejenisnya. Akan tetapi pendekatan pada proses organisasi, misalkan saja dengan menggunakan indikator-indikator komunikasi organisasi kurang mendapatkan tempat. Pada hal pendekatan ini penting karena unsur manusia, terutama anggotanya, ditempatkan pada posisi sentral dalam penilaian atas kelangsungan hidup dan perkembangan organisasinya. Dalam suatu konsep yang dikembangkan dalam studi-studi, komunikasi organisasi bahwa pola komunikasi manajemen organisasi berhubungan erat dengan iklim organisasi, dan budaya kerja anggotanya. Dalam konsep ini menempatkan pikiran, perasaan, kepentingan, dan pilihan tindakan manusia pendukung organisasi sebagai fokus sentralnya agar dimungkinkan tiap-tiap kegiatan organisasi dapat menjadi bagian dari totalitas hidupnya. Selanjutnya, setiap kegiatan organisasi akan dapat menjadi produk dari realisasi atas konstruksi realitas .yang terbentuk melalui interaksi para anggotanya. Dengan demikian, kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi mendapat pijakan yang lebih kokoh. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis jaringan komunikasi pada KUD dan hubungannya dengan iklim dan budaya kerjanya. Dalam studi ini, hubungan-hubungan komunikasi mengenai budidaya ternak sapi perah dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Sedangkan hubungan antara variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan tabel silang dan alat-alat analisis statistik yang dinggap absah sesuai dengan sifat datanya. Dalam studi ini, penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penarikan satuan organisasi KUD sebagai sampel yang dilakukan dengan teknik stratified sampling. Maksudnya, dari populasi KUD yang memiliki unit Sapi Perah diambil sampelnya berdasarkan strata menurut sejumlah kriteria tertentu. Tahap kedua adalah penarikan responden sampel dari tiap-tiap KUD yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel Sampling Intact System, yaitu menarik sampel kelompok responden yang didasarkan atas wilayah administratif dan pengelompokan yang berlaku di tiap-tiap KUD yang bersangkutan. Tehnik penarikan ini diterapkan agar memungkinkan dilakukan analisis variabel-variabel jaringan pada setiap analisisnya. Setelah dilakukan analisis data hasil penelitian lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil analisis gambar sosiogram jaringan komunikasi menunjukkan adanya perbedaan pola jaringan komunikasi yang nyata pada KUD Kertajaya, KUD Tani Jaya, dan KUD Subur. Letak perbedaan itu terutama terletak pada peran personalia (pengurus dan karyawan) KUD dalam struktur komunikasi, jumlah responden pemencil, dan orientasi hubungan komunikasi. 2. Masing.masing dari ketiga KUD sampel yang mewakili strata berbeda menunjukkan perbedaan pola jaringan komunikasi, iklim organisasi, serta budaya kerjanya secara empiris signifikan. 3. Pola jaringan komunikasi mengenai informasi budidaya sapi perah pada KUD (unit Sapi Perah) ternyata menjadi determinan penting atas karakter iklim organisasi dan budaya kerja dalam budidaya sapi perah para peternak anggotanya. Dimensi jaringan komunikasi itu meliputi variabel-variabel jarak hubungan komunikasi, multipleksiti hubungan komunikasi, keterbukaan jaringan individu, keberhubungan jaringan individu, integrasi jaringan individu, diversiti jaringan individu, jarak hubungan komunikasi individu dengan anggota kliq personalia, serta muitipleksiti hubungan komunikasi individu dengan kliq personalia. Disamping dipengaruhi oleh variabel-variabel jaringan komunikasi, khusus dimensi budaya kerja juga dipengaruhi oleh dimensi budidaya ternak. 4. Sedangkan pola jaringan komunikasi tersebut dipengaruhi oleh dimensi individu peternak dan usaha budidaya ternak. Variabel-variabel dimensi individu yang ternyata berhubungan signifikan meliputi variabel tingkat usia peternak, variabel jenis pekerjaan pokok, dan variabel sumber inisitif berternak. Sedangkan variabel-variabel dimensi usaha budidaya ternak yang ternyata signifikan meliputi tingkatan lama berternak, umur ternak yang dimiliki, dan produksi susu segar yang dihasilkan."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."