Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko kredit dalam proses penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi pada Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai penerapan manajemen risiko kredit. Penelitian berhasil menjelaskan manajemen risiko kredit yang diterapkan dalam proses penyaluran KPR Subsidi di Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank XYZ Kantor Cabang ABC telah menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik berdasarkan kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit.

---

This research aims to evaluate the implementation of credit risk management in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. This research is a case study research using evaluation method to identify and assess the application of credit risk management. The study succeeded in explaining the credit risk management applied in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. The results show that Bank XYZ Branch Office ABC has implemented credit risk management well based on the ability to identify, measure, monitor, and control credit risk. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas pelaksanaan prosedur yang disepakati bersama (Agreed Upon Procedures AUP) berupa uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilaksanakan di Bank PONM. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR tersebut, yaitu pihak akuntan publik/auditor, Abadi Jaya Finansial (AJF), pihak Bank PONM, dan pihak konsultan hukum/notaris. Prosedur pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR berisikan kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dokumen debitur dan pemeriksaan fisik bangunan yang menjadi agunan. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilakukan telah sesuai dengan standar prosedur yang disepakati bersama yang berlaku, yaitu Standar Perikatan Jasa (SPJ) 4400."

"ABSTRACTStress test pada sistem keuangan dan perbankan menjadi topik pembahasan yang berkembang pesat setelah dunia mengalami krisis besar yang terjadi seperti krisis 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan penggunaan stress test dengan menggunakan metode sistem dinamis yang diberikan pada sistem perbankan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketahanan struktur dasar sistem keuangan perbankan Indonesia dalam menghadapi skenario krisis KPR yang merupakan plausible evet karena telah terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana skenario kebijakan pemerintah tentang pengurangan loan to value dan financing to value yang memungkinkan perbankan untuk memberikan down payment sebesar 0% untuk KPR dan peningkatan sekuritisasi aset KPR perbankan memberikan efek terhadap ketahanan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTStress tests on the financial and banking system became a topic of discussion that developed rapidly after the world experienced a major crisis that occurred like the 2008 crisis. In this study explains the use of stress tests using the dynamic system method given to the Indonesian banking system. The purpose of this study is to explain the resilience of the basic structure of the Indonesian banking financial system in the face of the mortgage crisis scenario which is plausible evet because it has occurred in 2008 in the United States. This study also discusses how government policy scenarios on reducing loan to value and financing to value enable banks to provide down payments of 0% for mortgages and increasing securitization of bank mortgages has an effect on the resilience of Indonesian banks."

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP; dan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR pada praktiknya di Bank X berkaitan dengan kebijakan pembatasan Loan to Value (LTV).Kesimpulan: pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 15/40/DKMP yang mencabut SEBI 14/10/DPNP telah cukup memadai dan tersosialisasi dengan baik. Kedua, ketentuan dalam SEBI 15/40/DKMP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam pemberian fasilitas KPR, namun batasan LTV di Bank X juga turut didasarkan pada zona lokasi.

---

This paper discusses the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit (KPR). The main issue in this paper focuses on the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit according to prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP; also about the implementation in practice at X Bank related to the policy of Loan to Value (LTV).

The first conclusion shows that the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP which officially deactivates the Circular Letter No. 14/10/DPNP is adequate and the socialization has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the clause of the BI Circular Letter No. 15/40/DKMP has been duly executed by X bank in the provision of House Ownership Credit facilities. But the LTV limits also based on the location of the zone."

"Tesis ini membahas tentang probabilitas nasabah KPR Pt Bank xyz Tbk,untuk mengalami status NPL.(kolektibilitas 3-5 dalam tiga tahun pertama kredtnya.Jangka waktu tiga Tahun ke 2 sampai tahun ke-3 dari kreditnya.Sehubungan dengan data yang imbalance. dimana kondisi NPL,sangat kecil dan nilai variabel Y adalah kualitatif, maka metode yang digunakan untuk mengukuran dengan kurva lift."

"ABSTRAKPerjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap perilaku risk taking pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 hingga 2015 dengan total observasi sebanyak 390 perusahaan. Risk taking perusahan diukur menggunakan proksi volatilitas pendapatan perusahaan selama lima tahun. Terdapat dua tipe struktur kepemilikan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing. Dengan menggunakan metode Fixed Effect didapatkan hasil bahwa kedua struktur kepemilikan, yakni struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap perilaku risk taking perusahaan.

---

his study aims to investigate the influence of ownership structure against corporate risk taking behavior by using 390 observations data of manufacturing firms which are listed in Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2015. Corporate risk taking proxy is measured using volatility of firm's earning over five year periods. There are two types of ownership structure used in this study, family ownership and foreign ownership. Using fixed effect method, this research found that family ownership and foreign ownership have negative significant influence on corporate risk taking."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Buy Back Guarantee Bagi Pengembang Yang Mengalami Merger dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa dengan cara deskriptif pada sumber bahan-bahan hukum mengenai Buy Back Guarantee dan perjanjian kerja sama pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan atau Developer dan Bank. Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan penelitian doktrinal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai konsep Buy Back Guarantee dalam konteks Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuan lain dari penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan akan risiko dan implikasi hukum bagi Pengembang Perumahan atau Developer sebagai penjamin dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan dialami. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Buy Back Guarantee khususnya bagi pihak Pengembang Perumahan atau Developer yaitu berkaitan dengan pengaturan Buy Back Guarantee belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur tentang Pengembang Perumahan atau Developer yang mengalami merger. Selain itu, eksekusi Buy Back Guarantee pada Pengembang Perumahan atau Developer hasil penggabungan usaha tidak dapat langsung dilakukan, meskipun terjadi perpindahan otomatis karena beralih secara hukum. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya diperlukan perubahan nama pihak yang ada pada dokumen tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya regulasi secara tertulis terkait eksekusi Buy Back Guarantee agar lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This research discusses the implementation of the Buy Back Guarantee for Developers Who Experience Mergers in Home Ownership Loan Agreements. The research is conducted by collecting and analyzing legal materials on Buy Back Guarantee and cooperation agreements for providing Home Ownership Loan between Housing Developers and Banks using a descriptive approach. This research is doctrinal research aimed at developing a comprehensive theoretical framework regarding the concept of Buy Back Guarantee within the context of Home Ownership Loan Agreements. Another objective of this study is to address the risks and legal implications for Housing Developers or Developers as guarantors in providing Home Ownership Loan facilities, thus minimizing the risks they may face. The results of this research are expected to serve as a reference or input for the development of knowledge in the field of law in general, particularly in the economic field. This research shows that there are still shortcomings in the implementation of Buy Back Guarantee, especially for Housing Developers, particularly regarding the absence of specific regulations in Indonesia about Buy Back Guarantee for Developers who undergo mergers. Furthermore, the execution of the Buy Back Guarantee for merged Housing Developers can not be immediately carried out, even though there is an automatic transfer due to the legal transition. The reason is in practice, a name change on the related documents is required. The research concludes that written regulations related to the execution of the Buy Back Guarantee are needed to provide greater legal certainty for all interested parties."

"ABSTRAKKredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalammewujudkan kesejahteraan rakyat. Debitur dalam menjalankan KPRnya dapatmengalami berbagai macam resiko, terutama resiko kematian. Oleh karena itu,dibutuhkan Polis Asuransi Jiwa sebagai pemberi kepastian bahwa sisa kreditterhadap Bank dalam KPR dapat dilunasi, walaupun debitur telah meninggaldunia. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai peranan Polis Asuransi Jiwadalam memberikan kepastian pelunasan kredit kepada Kreditur pada PT MaybankIndonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukumterhadap klaim apabila Bank sebagai Kreditur tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit, serta peranan Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalamKredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam memberikan kepastian hukum atas sisapembayaran kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Metode Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis. Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa Polis Asuransi Jiwa tidakakan menanggung klaim apabila Bank tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit karena klaim tersebut akan dianggap batal demi hukum,serta peranan Polis Asuransi Jiwa terhadap Kreditur dalam Kredit PemilikanRumah (KPR) adalah sebagai pemberi kepastian pelunasan sisa kredit. Penelitianini menyimpulkan bahwa Polis Asuransi Jiwa sangat dibutuhkan dalam setiapperjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena polis tersebut memberikanjaminan pelunasan sisa kredit kepada kreditur sehingga dibutuhkan itikad baikdari kedua belah pihak agar terwujud pertanggungan yang diberikan polisterhadap klaim.

---

ABSTRACTHome Mortgage Loans (KPR) is one of government attempt in actualizing publicwelfare. Debtors in the process of KPR may suffer various risks, particularly riskof death. Therefore, Life Insurance Policy shall give the certainty of repayment ofhome mortgage loan residual balance, even though the debtor has passed away.This research examines the role of life insurance policy for giving certainty ofrepayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. The analysis is based onthe legal consequence towards claim if the Bank dishonestly filling certainstatement on the process of covering life insurance credit, including the role oflife insurance policy as the security of home mortgage loans (KPR) in providingcertainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. This researchis using the juridical-normative research method, which is study of written andunwritten law. The conclusion prevail life insurance policy will not cover theclaim if Bank did dishonestly filling a statement when covering life insurancecredit, because the claim will be considered as null and void, as it has breachutmost good faith principle. The role of life insurance policy towards creditorunder home mortgage loans (KPR) is as the grantor of certainty of repayment forthe remaining loans. The life insurance policy is consequential in every homemortgage loans (KPR) as the policy provides certainty of repayment regarding theresidual balance of the loans. The parties shall adhere to the principle of utmostgood faith in order the policy to materialize the claim coverage."

"PendahuluanSubyek Penelitian : Subyek penelitian ini adalah pengembangan dari masalah perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli rumah dari pengembang yang bermasalah. Permasalahan yang ditimbulkan pengembang, adalah masalah tanggung jawab pengembang sebagai badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum terhadap konsumen pembeli rumah. Pengembangan permasalahan tersebut diharapkan dapat terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli rumah, sesuai dengan rasa kelayakan dan keadilan. Pada penelitian ini sebagai subyek penelitian adalah meliputi sebagai berikut: a. Para pembeli rumah sebagai konsumen di kawasan pemukiman dan perumahan bagi golongan kelasa menengah kebawah di wilayah BOTABEK. b. Para pengembang sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang membangun kawasan pemukiman dan perumahan bagi golongan kelas menengah kebawah di wilayah BOTABEK. c. Subyek yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, yaitu, Notaris/PPAT, Bank (BTN), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Lembaga Penegak Hukum (Pengadilan), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Peinertintah Daerah (Pernda), diwilayah BOTABEK. Hasil Yang Diharapkan : a.Jangka Pendek Untuk jangka pendek diharapkan memperoleh penemuan -penemuan sebagai berikut : 1)Karekteristik jenis-jenis ketentuan perlindungan hukum untuk konsumen pembeli rumah. 2)Menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang sebagai badan hukum yang membangun pemukiman dan perumahan terhadap konsumen pembeli rumah. 3)Penentuan kriteria sebagai pola mengenai tanggung jawab pengembang pada penawaran, informasi, transaksi jual beli rumah kepada konsumen pembeli rumah. 4)Penentuan clasar/pedomen pembelian rumah oleh konsumen secara angsuran berupa ketentuan dalam kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN). 5)Menemukan kriteria dan klasifikasi yang telah ditemukan dan ditentukan YLKI tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang, pada penawaran serta penjualan rumah kawasan perumahan dan pemukiman terhadap konsumen pembeli rumah. 6)Menemukan Cara baru untuk mendeteksi tingkat kelalaian dan pelanggaran selain perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang, agar konsumen pembeli rumah dapat waspada dan lebih teliti dalam hal membeli rumah. 7)Mengefektifkan lembaga-lembaga yang berhubungan erat dengan permasalahan konsumen (terutasna pembeli rumah), seperti YLKI dan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen pembeli rumah dengan tidak merugikan konsumen itu. 8)Menentukan suatu model konkrit dalam sistim perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli rumah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengembang. Penemuan model itu digunakan untuk uji coba pelaksanaan penerapan dan perlindungan hukum sebagai penegakan hukum bagi konsumen pembeli rumah, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang. Model tersebut diharapkan pula dapat menentukan cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen pembeli, sehingga pengemang dapat memberikan tanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap konsumen."