Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan yang berasal dari undang-undang, sedangkan sumber perikatan lainnya merupakan perjanjian yang erat kaitannya dengan wanprestasi. Meskipun merupakan jenis gugatan dan sumber perikatan yang berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimungkinkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder termasuk dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan perbuatan melawan hukum meskipun di dalamnya terdapat hubungan kontraktual. Indonesia perlu menambahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum agar sesuai dengan perkembangan hukum perjanjian saat ini serta diperlukan kesatuan perdapat mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang.

---

Tort is one source of engagement that comes from the law, while the other source of engagement is agreement which is closely related to breach of contract. Although both are a different type of lawsuit and also a different source of engagement, but it cannot be denied that in everyday life it is possible that tort is occurred in the agreement. This study was conducted using the juridical-normative method by examining secondary data, also by using statutory approach. Through this study, it can be concluded that, although the Civil Code distinguishes between breach of contract and tort, in its development tort can happen in a contractual relationship. Indonesia needs to add further regulations regarding tort in order to comply with the current development of contractual law and a unity of opinion is needed regarding tort in loan agreement. "

"Penanaman modal asing semakin banyak terjadi di Indonesia dengan cairnya batas-batas negara akibat arus globalisasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, permasalahan hukum di Indonesia kini banyak melibatkan unsur-unsur asing yang memerlukan penanganan lebih khusus. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa utang-piutang untuk kegiatan jual-beli saham. Sengketa itu tidak jarang diajukan ke pengadilan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), meskipun pemberian pinjaman itu dibuat bedasarkan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI), PMH yang di dalamnya mengandung unsur asing merupakan suatu permasalahan HPI. Unsur asing dalam PMH itu dapat menimbulkan pertanyaan terkait hukum manakah yang berlaku dalam menangani gugatan PMH itu serta pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk memeriksanya. Pada skripsi ini, akan dilakukan penelitian dengan metode hukum yuridis normatif untuk memeriksa kewenangan Pengadilan Indonesia dalam menyelesaian gugatan PMH pada kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk dan kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa bahwa Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Sedangkan pada kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk Pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang karena kasus ini bukanlah PMH, namun wanprestasi berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat pilihan forum di Pengadilan Tokyo.

---

Foreign investment is increasingly being carried out in Indonesia with the melting of national borders due to globalization and the increased of economic growth. As a result, legal issues in Indonesia currently involve a lot of foreign aspects that need to be handled with the special treatment. One of the issues that often occurs is regarding loan agreement dispute for the sale and purchase of share. It is not rare for the dispute to be brought before Indonesian Court on the basis of Tort, even though the loan itself is given base on agreements. From the standpoint of Private International Law (PIL), the Tort that contains foreign elements is PIL legal issue. This foreign elements of the Tort can bring into question regarding which law should be applied and also which court that has the authority to examine it. In this thesis, a research will be conducted with normative juridical legal methods to examine Indonesian Court’s authority to solve tort lawsuits in the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk and the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Based on this research, it is found that Indonesian Court has an authority to examine and adjudicate the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Whereas for the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk, Indonesian Court has no authority because this lawsuit is not tort, but a default based on agreement that contains choice of forum in Tokyo District Court."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klausul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court’s decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court’s decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang­ undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klilUsul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court's decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court's decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah terdapat Perjanjian arbitrase. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui pendapat pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum meskipun para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian arbitrates untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan implementasi kewenangan arbitrase tersebut penelitian ini memberikan pandangan kepada lembaga peradilan untuk menghormati penggunaan lembaga penyelesaian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

---

This Thesis analyses the competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement pursuant to the Indonesian regulation(s). the method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that according to the Law No. 30 of 1999 Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the principle of pacta sunt servanda, arbitration is competent to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement. But in implementation there are some court decision which ruled that Indonesia District Court have the authority to adjudicate tort dispute although the parties have agreed to resolve tort dispute through arbitration. In regards to the implementation of the arbitration authority, this thesis suggest Indonesian Court to respect the use of arbitration that the parties have agreed to on the basis of pacta sunt servanda principle."

" ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai ganti rugi immateriil bagi badan hukum karenaadanya perbuatan melawan hukum. Fokus penelitian adalah mengetahui apakahganti rugi immateriil dapat diberikan bagi badan hukum serta bagaimana gantirugi immateriil diberikan bagi badan hukum dalam putusan-putusan pengadilan,dan kemudian mengelaborasi dua fokus diatas untuk melihat bagaimanapenggantian ganti rugi yang sepatutnya diminta oleh badan hukum. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum tidaksepatutnya menerima ganti rugi immateriil.

---

ABSTRACTThis study discusses the immaterial compensation for a legal entity due to an actof tort. The focus of this research is to find out whether the immaterialcompensation should be given for the legal entity, and also to know how theimmaterial compensation being granted to legal entity in court verdicts, and thenelaborating the two focuses over to see what is the ideal compensation should beclaimed by legal entity. The method used is normative. The writing of this methodwas with secondary data such as research literature as a source of data. Theresults showed that the legal entity should not receive immaterial compensationdue to the absence of mental and psychological condition in legal entity."

"Maraknya kasus peletakan jaminan fidusia atas benda milik pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan dalam praktik penjaminan fidusia telah menjadi permasalahan krusial terkait perlindungan hukum terhadap para pihak, yakni pemilik asli benda dan kreditur sebagai Penerima Fidusia, salah satunya adalah sebagaimana dalam Putusan No. 975 K/Pdt/2020. Tulisan ini menganalisis bagaimana keabsahan peletakan jaminan fidusia atas benda milik pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan dan bagaimana hakim menyikapi kasus penjaminan fidusia atas benda milik pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan pada Putusan No.975 K/Pdt/2020 serta bagaimana tindakan dalam putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penjaminan fidusia atas benda milik pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik benda sebagaimana ditafsirkan dari Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia. Kemudian, tindakan Para Tergugat menjaminkan fidusia atas benda milik pihak ketiga dalam Putusan No. 975 K/Pdt/2020 sudah tepat dinyatakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi alasan pertimbangan hakimnya keliru karena seharusnya yang mendasari perbuatan tersebut dinyatakan bukan melawan hukum adalah karena pada waktu proses pembiayaan dijalankan objek tersebut bukanlah milik Penggugat.

---

The rise in cases of placing fiduciary guarantees on objects belonging to third parties on financing agreements in the practice of fiduciary guarantees has become a crucial problem related to legal protection for the parties, namely the original owners of the objects and creditors as Fiduciary Recipients, one of which is as in Decision No. 975 K/Pdt/2020. This paper analyzes the validity of placing fiduciary guarantees on objects belonging to third parties in financing agreements and the judges respond to cases of fiduciary guarantees on objects belonging to third parties in financing agreements in Decision No. 975 K/Pdt/2020 and how the actions in this decision can be qualified as tort from a civil law perspective. This article is conducted using doctrinal research methods with an analytical approach. The results of the research conclude that fiduciary guarantees for objects belonging to third parties in financing agreements are valid if carried out based on the agreement of the object owner as interpreted from Article 1 point 5 of the Fiduciary Guarantee Law. Then, the actions of the Defendants in placing fiduciary guarantees to objects belonging to third parties in Decision No. 975 K/Pdt/2020 were rightly declared not to be unlawful, but the reason for the judge's consideration was wrong because the basis for the action to be declared lawful was because at the time the financing process was carried out the object did not belong to the Plaintiff."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilihat dari sudut pandang perbuatan melawan hukum. Melihat bagaimana terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, serta konsistensi hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, dengan menafsirakan dan menganalisis berdasarkan pada asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Dalam tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan terdahulu yang mendasari sikap Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi 4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu, tulisan ini juga melihat pertimbangan hakim pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020-2021, bahwa hakim dalam pertimbangannya memandang pembatalan perjanjian secara termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dengan melihat terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak dan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perjanjian yang telah sah dan mengikat para pihak, yang dikemudian hari dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka telah melawan hukum yang menimbulkan kerugian atas perbuatan itu.

---

This thesis discusses the unilateral cancellation of agreements from the perspective of unlawful acts. It examines how the unilateral cancellation of agreements can be challenged through a lawsuit for unlawful acts or breach of contract, as well as the consistency of judges in examining such cases with lawsuits for unlawful acts. The research method used is doctrinal research, interpreting and analyzing based on legal principles and written legal sources. This paper will analyze previous court decisions that underlie the Supreme Court's stance in Jurisprudence 4/Yur/Pdt/2018, which states that unilateral cancellation of agreements is considered an unlawful act. In addition, this paper also examines the considerations of judges in legally binding decisions in 2020-2021, where judges consider the unilateral cancellation of agreements as an unlawful act by first examining the legal relationship between the parties and the fulfillment of the elements of unlawful acts, as stated in Article 1365 of the Civil Code. An agreement that is valid and binding for the parties, which is unilaterally canceled by one party, is considered an unlawful act that causes harm."

"Skripsi ini berisi mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang mengingkari janji untuk mengawini tersebut diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan dilihat dari pengaturan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada penderita. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kasus-kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dalam kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang dibahas menggunakan hukum yang terdapat di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai perbuatan yang menjanjikan untuk mengawini, bahkan secara lisan pun dapat tergolong sebagai perjanjian untuk mengawini. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan tidak semua perbuatan ingkar janji untuk mengawini adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim harus melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memastikan bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dengan sempurna.

---

This thesis is about the act of breaking a promise to marry, which is classified as a tort. The act of breaking the promise to marry is filed on the basis of tort and is seen from the statutory arrangements in Indonesia. The background to the writing of this thesis is the many cases of acts of breaking promises to marry and causing both moral and material losses to sufferers. In this thesis, cases regarding the act of breaking a promise to marry in a collection of court decisions are discussed using the law in Indonesia. The research in this thesis uses normative juridical research with qualitative data that aims to provide educational information to the public regarding acts that promise to marry, even verbally can be classified as an agreement to marry. The conclusion of this thesis is that the legislation in Indonesia has not clearly regulated the act of breaking the promise to marry and not all acts of breaking the promise to marry are illegal acts. The Panel of Judges must see and consider the evidence presented and ensure that the fulfillment of elements of unlawful acts is perfectly fulfilled."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu harus dengan itikad baik dan dimintakan kepada hakim pengadilan negeri. Sehingga tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak telah tepat tetapi dasar pertimbangan dan amar putusannya kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The researched focused on the termination of an agreement made by unilaterally with the case study of the supreme court's decision No. 2583/K/PDT/2013 regarding the termination of a lease agreement made by one party involved for a state owned land which located in Kompleks Kali Besar Timur No. 31, West Java. This research would focus on two main issues. First, whether a lawsuit could be made regarding the termination of the said agreement as an act of tort despite the contractual terms between both parties. Second, the implementation of the supreme court's decision regarding that said termination. This research used judicial-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that, termination of an agreement has to be made in accordance to Article 1338 KUHPerdata and Article 1266 KUHPerdata, which is made with the best interest of parties involved and appealed to the district court's judge. So that a lawsuit can be made for that kind of termination. This research also showed that the supreme court's judge decision regarding said termination has been right, although there's some fallacy in the injuction and consideration made by the judges."