Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Muhamad Helmi Kamal Lubis merupakan seorang mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina yang didakwa bersalah melakukan penempatan investasi saham PT. Sugih Energy Tbk (kode saham: SUGI) yang berada di dalam keadaan repurchase agreement atau REPO secara melawan hukum. REPO ini sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement diartikan sebagai kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Kasus bermula pada saat Edward Seky Soeryadjaya selaku pemegang saham mayoritas pada PT. Sugih Energy Tbk bertemu dengan Bety selaku Komisrasi PT. Millenium Danatama Sekuritas. Edward menyampaikan maksud pertemuan ini kepada Bety dengan tujuan untuk mencari dana dengan melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25% (dua puluh lima persen) agar PT. Sugih Energy Tbk naik performance-nya sehingga harga saham SUGI akan ikut terdongkrak naik juga di Bursa Efek Indonesia. Pada kasus ini, Helmi sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina membeli saham PT. Sugih Energy Tbk tanpa mengindahkan terlebih dahulu pedoman transaksi yang telah ditetapkan oleh Dana Pensiun Pertamina, salah satunya mengenai dibutuhkannya persetujuan antara Presiden Direktur dan Direktur Keuangan dan Investasi mengambil keputusan secara bersama-sama dalam melakukan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito. Helmi mengambil keputusan tersebut secara sepihak dan tanpa dilakukannya kajian terlebih dahulu mengenai saham PT. Sugih Energy Tbk tersebut yang diketahui sedang dalam keadaan REPO. Alhasil, Muhammad Helmi Kamal Lubis, bersama-sama dengan Edward Seky Soeryadjaya dan Bety didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah).

---

Muhamad Helmi Kamal Lubis is a former President Director of the Pertamina Pension Fund who was found guilty of placing an investment in PT. Sugih Energy Tbk (stock code: SUGI) which is in a state of repurchase agreement or REPO against the law. REPO itself according to Article 1 point 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Agreement Transactions is defined as a contract to sell or buy Securities with an agreement to buy or resell at a predetermined time and price. The case began when Edward Seky Soeryadjaya as the majority shareholder in PT. Sugih Energy Tbk met with Bety as the Commissioner of PT. Millennium Danatama Securities. Edward conveyed the purpose of this meeting to Bety with the aim of seeking funds by purchasing SUGI shares of up to 25% (twenty five percent) so that PT. Sugih Energy Tbk's performance increases and SUGI's share price will also increase on the Indonesia Stock Exchange. In this case, Helmi as the President Director of the Pertamina Pension Fund bought the shares of PT. Sugih Energy Tbk without subjecting to the transaction guidelines that had been set by the Pertamina Pension Fund, one of which is the need for approval between the President Director and the Director of Finance and Investment to make joint decisions in placing and withdrawing funds or releasing any investment instruments other than deposits. Helmi made the decision unilaterally and without any prior analysis on the shares of PT. Sugih Energy Tbk which is known to be in a REPO state. As a result, Muhammad Helmi Kamal Lubis, together with Edward Seky Soeryadjaya and Bety were charged with causing state financial loss of Rp. 599,426,883,540.00 (five hundred ninety- nine billion four hundred twenty-six million eight hundred eighty-three five hundred and forty rupiah)."

"

Skripsi ini menganalisa akuntabilitas hukum dalam pengalihan kepemilikan saham pada transaksi repurchase agreement (repo), dengan fokus khusus pada Putusan Nomor 1491 K/PID.SUS/2016 dan Nomor 1104 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan analitis. Bahan hukum primer mencakup dua putusan pengadilan tingkat akhir dan peraturan perundang-undangan terkait, didukung oleh bahan hukum sekunder. Transaksi repo muncul dari perkembangan dinamis di pasar modal. Istilah "repo" dapat berarti perjanjian jual beli dengan janji untuk membeli kembali atau menjual kembali saham pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Variasi pemahaman ini dapat menyebabkan tanggung jawab yang berbeda bagi para pihak yang terlibat. Masalah hukum dalam makalah ini muncul dari dua putusan pengadilan akhir dengan peristiwa hukum yang serupa—transaksi repo saham di mana pembeli mengalihkan saham repo tanpa persetujuan penjual. Dalam Putusan No. 1491/K.Pid.Sus/2016, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana penggelapan. Sebaliknya, Putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017 menghasilkan terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan. Skripsi ini berpendapat bahwa tindakan pembeli yang mengalihkan saham tanpa persetujuan penjual dalam transaksi repo seharusnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak (wanprestasi) daripada tindak pidana. Selain itu, makalah ini menyarankan bahwa penerapan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 dapat secara efektif menangani isu-isu inti dalam kedua kasus tersebut.

 

---

This paper analyzes the legal accountability in the transfer of ownership of shares in repurchase agreement (repo) transactions, specifically focusing on Decision Number 1491 K/PID.SUS/2016 and Number 1104 K/PID.SUS/2017. The research employs normative juridical methods, using case, statute, and analytical approaches. Primary legal materials include the two final court decisions and relevant legislation, supported by secondary legal materials. Repo transactions arise from the dynamic developments in the capital market. The term "repo" can mean a sales agreement with a promise to repurchase or resell shares at a predetermined price and time. This variation in understanding can lead to different responsibilities for the involved parties. The legal issue in this paper stems from two final court decisions with similar legal events—share repo transactions where the buyer transferred the repo shares without the seller's consent. In Decision No. 1491/K.Pid.Sus/2016, the court found the defendant guilty of embezzlement. In contrast, Decision No. 1104/K.Pid.Sus/2017 resulted in the defendant being acquitted of all charges. This paper argues that the buyer's action of transferring shares without the seller's consent in a repo transaction should be classified as a breach of contract (wanprestasi) rather than a criminal act. Additionally, it suggests that the application of OJK Regulation Number 9/POJK.04/2015 can effectively address the core issues in both cases.

 

 

"

"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa RepurchaseAgreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembeliankembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukantransaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat danmudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salahsatu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunyadipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risikodefault ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yanglalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan hargasaham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risikountuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena sahamyang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisisfinansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasiojaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme topup yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminansaham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repomaka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis inidibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimanadefault nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yangdilakukan pihak penjual Repo SIAP.

---

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market

instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a

repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.

Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to

quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the

parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of

default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one

of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of

1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a

breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian

capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of

companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the

risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for

the reason that the shares which constituted the underlying assets of the

transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share

value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset

of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is

used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up

mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a

breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case

study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is

influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the

SIAP repo."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACTThis thesis covers the analysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the concept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase right. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the verdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo caused the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descriptive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty before the court."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh website customer orientation, website personality, website quality terhadap repurchase intention. Penelitian ini menunjukan bahwa website customer orientation, website personality dan website quality memengaruhi secara signifikan terhadap repurchase intention. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu para pengguna tokobagus.com yang pernah melakukan transaksi sekurang-kurangnya satu kali transaksi.

---

The objective of this study is to analyze effect of website customer orientation, website personality, website quality towards repurchase intention. This research shows that website customer orientation, website personality and website quality significantly affect towards repurchase intention. The object of this research is tokobagus.com users that have been transaction into this website at least once."

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"ABSTRAKDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes.

---

ABSTRACTDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes"

"Penggunaan Laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu bentuk informasi yang dapat diandalkan, adalah sudah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Banyak para pihak yang menggunakan laporan keuangan ini sebagai tolok ukur untuk mengetahui kondisi harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan kewajiban yang harus dilakukannya kepada pihak lain. Namun keandalan suatu laporan keuangan tidak dapat dipercaya begitu saja mengingat banyaknya kasus "rekayasa" atas laporan keuangan tersebut. Untuk itulah diperlukan pihak ketiga yang independen dimana ia dapat memeriksa kelayakan atas penyajian laporan keuangan tersebut atau yang dikenal dengan istilah "audit". Dewasa ini pihak yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan suatu perusahaan adalah akuntan publik. Audit yang dilakukan akuntan publik selaku auditor independen ini dilakukan dengan melalui beberapa fase audit sampai pada akhirnya auditor mengeluarkan opininya atas laporan keuangan tersebut. Dari segi yuridis, adanya audit atas laporan keuangan ini juga menimbulkan adanya konsep kewajiban dan tanggung jawab hukum pada auditor. Konsep kewajiban hukum yang dimiliki oleh auditor ini meliputi kewajiban atas prinsip kehati-hatian, kewajiban atas tindakan oleh pihak lain yang dipercayakan untuk melakukan pekerjaan dan kewajiban atas hak komunikasi istimewa. Sedangkan tanggung jawab hukum auditor meliputi tanggung jawab atas pelanggaran kontrak dan tanggung jawab atas kelalaian atau kesengajaan. Kewajiban dan tanggung jawab hukum auditor ini berbeda antara satu negara dengan negara lain, di mana hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam prinsip akuntansi, kode etik akuntan publik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."