Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin banyak penyintas kekerasan seksual beralih ke ruang media sosial – khususnya Twitter – untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Kegagalan lembaga formal dan informal offline untuk menanggapi kekerasan seksual dengan tepat telah berkontribusi terhadap keputusan penyintas untuk berbagi pengalaman mereka secara online. Tulisan ini mengusulkan Twitter sebagai counterpublic atau ruang di mana para penyintas kekerasan seksual mampu menciptakan narasi kontra atas pengalaman mereka dan merebut kembali suara mereka. Melalui wawancara kualitatif dan dianalisis menggunakan argumen teoritis Gershon (2010) tentang ideologi media, penelitian ini mengeksplor keyakinan para penyintas dan bagaimana mereka percaya bahwa Twitter merupakan ruang yang aman dan suportif untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Temuan menunjukkan bahwa penekanan Twitter pada teks dibandingkan visual menjadikannya ruang yang lebih akomodatif untuk mengungkapkan pengalaman yang kurang ideal dan bagi diskusi untuk berkembang, sehingga topik tabu seperti kekerasan seksual dapat dibicarakan lebih lanjut dibandingkan langsung ditolak begitu saja. Namun, para penyintas menyadari bahwa media sosial belum menjadi tempat yang benar-benar aman bagi mereka untuk bersuara karena masih ada risiko tanggapan negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyintas kekerasan seksual beroperasi di bawah konsep disclosure paradox, di mana mereka menyadari adanya risiko pengungkapan online namun mereka masih memutuskan untuk melakukannya karena mereka ingin menuai keuntungan, yaitu bagi mereka untuk bersuara dan didengar serta kemungkinan untuk mengubah cara masyarakat memandang kekerasan seksual.

---

More and more survivors of sexual violence are taking it to social media spaces – Twitter, in particular – to disclose their experiences. Failures of offline formal and informal institutions to properly respond to sexual violence and its disclosures have contributed to survivor’s decision to share their experiences online. This paper proposes Twitter as a counterpublic or a space where survivors of sexual violence are able to create counter discourses on their experiences and reclaim their voices. The present study examined survivors’ beliefs and how they percept Twitter as a safe and supportive space to disclose their experiences through qualitative interviews and analysed using Gershon’s (2010) theoretical argument on media ideology. The findings suggest that Twitter’s emphasis on text rather than visuals makes it a more accommodating space to disclose less-than-ideal experiences and for discussions to flourish, which in turn gives opportunities for taboo topics such as sexual violence to be further talked about rather than being shut completely on its infancy. However, survivors are aware that social media is not yet an all-around safe place for them to share their voices as it still poses risks of negative responses. This research suggests that survivors of sexual violence operate under the concept of disclosure paradox, in which they are aware of the risks of online disclosure and yet they still decide to do it because they want to reap the benefits of doing so, which is for their voices to be heard and for the possibility of changing how society percept sexual violence."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"Artikel ini membahas peran media sosial dalam mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual. Pada Januari 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Angka ini setara dengan 49.9% dari total penduduk Indonesia (We Are Social, 2024). Sejalan dengan itu, seiring bertambahnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, konstruksi budaya partisipatif masyarakat semakin kokoh. Anggota budaya partisipatif percaya bahwa kontribusi mereka penting dan mereka mengedepankan hubungan sosial satu sama lain (Jenkins et al., 2009). Memanfaatkan teori budaya partisipatif Jenkins dan mengaitkannya dengan keterlibatan pengguna aktif media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, kajian ini membahas tentang dukungan dan pembelaan komunitas daring terhadap korban kekerasan seksual. Artikel ini berpendapat bahwa budaya partisipatif pengguna Instagram di Indonesia menyediakan edukasi bagi para korban kekerasan seksual, yang secara tidak langsung mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual.

---

This article discusses the role of social media in virtually supporting and defending victims of sexual violence. In January 2024, there are 139 million active social media users in Indonesia, which amounts to 49.9% of Indonesia’s population (We Are Social, 2024). Accordingly, as the number of social media users in Indonesia grows, the construction of a participatory culture in society becomes more robust. Participatory culture is where members believe their contributions matter and feel some degree of social connection with one another (Jenkins et al., 2009). Utilizing Jenkins’ participatory culture theory and connecting it to the engagement of active users of social media in Indonesia, particularly Instagram, this study concerns the online community’s support and defense for victims of sexual violence. This article argues that the participatory culture of Instagram users in Indonesia provides education for victims of sexual violence, indirectly supporting and defending victims of sexual violence virtually."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter sebagai bentuk resistensi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai pengungkapan kasus kekerasan seksual membahas dua jenis pengungkapan, yaitu secara langsung dan secara daring melalui perantara media sosial. Akan tetapi, belum banyak studi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk resistensi penyintas, khususnya melalui pewacanaan diskursus tandingan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini berargumen bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di Twitter merupakan bentuk resistensi penyintas dan terwujud melalui diskursus tandingan yang memicu dialog publik mengenai kekerasan seksual. Diskursus tandingan penyintas beroperasi dalam online counterpublics, yaitu arena diskursif berbasis teknologi internet di mana kelompok marjinal mampu mengontestasikan eksklusi mereka dari ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan diskursus tandingan penyintas terlihat dalam teks yang merebut kembali narasi kekerasan seksual dari perspektif penyintas, menggambarkan bentuk kekerasan yang beragam, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Proses produksi teks utas juga merepresentasikan resistensi penyintas sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, terdapat kontestasi antara diskursus tandingan penyintas dengan diskursus dominan yang mereproduksi nilai-nilai rape culture di arena diskursif yang sama. Resistensi penyintas juga diinterpretasi secara berbeda-beda oleh publik sehingga arena diskursif yang ada tidak menjadi ruang aman bagi penyintas untuk bersuara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter tidak menjadi jalur alternatif yang ideal bagi penyintas untuk mendapatkan keadilan di tengah konteks sosiokultural Indonesia yang masih melanggengkan kekerasan seksual.

---

This study aims to explain how sexual assault disclosure on Twitter is a form of sexual violence survivors’ resistance in Indonesia. Previous studies on sexual assault disclosure mainly discussed two kinds of disclosure, which are direct or offline disclosure and disclosure through social media or online disclosure. However, there is little to no studies which analyzed the phenomenon as sexual violence survivors’ resistance through the construction of counter discourse, specifically using critical discourse analysis (CDA). This study argues that sexual assault disclosure on Twitter is a form survivors’ resistance which further manifested through counter discourse that encourages public discussion on sexual violence. Survivors’ counter discourse operates through online counterpublics, which is a discursive arena facilitated by the internet in which marginalized group contested their exclusion from the public sphere. The findings of this study show that survivors’ counter discourse can be seen through texts which reclaim sexual assault narrative, depict various sexual violence forms, and give social punishment to the perpetrators. The text production process also represents survivors’ resistance as an active actor in the decision-making process. However, there is a contestation between survivors’ counter discourse and the dominant discourse which reproduces rape culture values in the same discursive arena. Survivors’ resistance is also interpreted in different ways by the public, emphasizing how the discursive arena is not a safe space for survivors to speak up. Therefore, the sexual assault disclosure through Twitter is not an ideal alternative route for survivors to seek justice in the midst of Indonesia's sociocultural context which still perpetuates sexual violence"

"Penelitian ini membahas mengenai kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada perempuan pada saat usia remaja yang dilihat dari aspek resiliensi serta konsep diri dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kekerasan seksual pada perempuan merupakan fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya khususnya pada ranah privat atau personal. Pada ranah privat, pelaku kekerasan seksual didominasi oleh pacar dan mantan pacar. Kasus kekerasan dalam hubungan pacaran dapat digambarkan seperti fenomena gunung es yang mana tidak banyak terlihat di permukaan. Para penyintas tidak banyak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kasus kekerasan seksual dalam hubungan pacaran juga sering mengalami kebuntutan pada proses hukum. Hal tersebut menyebabkan para penyintas hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri dalam menangani permasalahannya. Perempuan penyintas kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada umumnya memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang ia alami atau disebut dengan resiliensi. Proses resiliensi tersebut akan mempengaruhi cara pandang individu terhadap dirinya sendiri atau konsep diri yang terbentuk pada diri para penyintas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang mengambil data dari berbagai informan penyintas kekerasan seksual dalam hubungan pacaran pada usia remaja di Jabodetabek dan dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian ini akan dibahas bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi, resiliensi, serta konsep diri pada informan utama. Pada penelitian ini ditemukannya hasil bahwa para informan utama telah menjadi individu yang resilien dengan proses yang ditentukan oleh faktor, sumber, karakteristik yang berbeda. Konsep diri yang terdiri dari ideal self, self image, dan self esteem yang terbentuk pada diri informan merupakan hasil dari kekerasan seksual yang dialaminya dan mempengaruhi pandangan positif atau negatif yang mereka bentuk. Konsep diri tersebut seiring berjalannya waktu berubah karena lingkungan yang mempengaruhi para informan. Penelitian ini berimplikasi pada Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah pengantar psikologi dan kesehatan jiwa dalam pembahasan resiliensi dan teori sosiologi dalam pembahasan konsep diri. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pekerja sosial dalam lembaga penanganan kasus dalam merancang metode intervensi yang dibutuhkan.

---

This research discusses sexual violence in dating relationships among women at the age of adolescence which is seen from the aspect of resilience and self-concept from the discipline of Social Welfare Sciences. Sexual violence against women is a big phenomenon in Indonesia. Sexual violence against women’s cases always increase in every year. The most cases of sexual violence that occur are in the private or personal space. In the private space, the perpetrators of sexual violence are dominated by boyfriends and ex-boyfriends. Sexual violence in dating relationships can be described as an iceberg phenomenon which is not widely seen on the surface. The vitcims did not report many cases of violence against themselves. Sexual violence in dating relationships or dating violence also often ends in the ambiguity of the legal process. This causes the victims only depend on themselves in dealing with their problems. Women who have survived sexual violence in dating relationships generally have the ability to deal with the problems they experienced or what is known as resilience. The resilience process will affect the individual's perspective on himself or the self-concept that is formed in the survivors. This research is a qualitative research using a case study method that takes data from various informants of sexual violence survivors in dating relationships at the age of teenagers in Jabodetabek in 2021. This research will discuss the forms of violence that occur, resilience, and self-concept in the main informants. In this research, it was found that the main informants had become resilient individuals with a process determined by different factors, sources, and characteristics. The self-concept consisting of the ideal self, self-image, and self-esteem that is formed on the informant is the result of the sexual violence they have experienced and influences the positive or negative views they form. This self-concept changes over time because of the environment that affects the informants. This research has implications for Social Welfare Science, especially on psychology introduction study and mental health study for resilience discussion and sociological theory study for self-concept discussion. This research is also useful for social workers at organization who handle sexual violence cases in designing intervention method they needs."

"Saat ini media sosial merupakan sarana komunikasi yang tidak terlepas dari penyebaran ujaran kebencian yang cukup meresahkan penggunanya. Sejak tahun 2018 KOMINFO telah menangani sebanyak 3.640 ujaran kebencian yang tersebar di berbagai media sosial. Selain itu SafeNet telah menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada tahun 2021 sebanyak 677 aduan yang didominasi dengan kasus pelecehan seksual. Disisi lain Sejak tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan yang terjadi dalam komunitas dan ranah publik Indonesia sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus kekerasan seksual yang paling mendominasi. Banyaknya jenis ujaran kebencian yang berbeda-beda menyebabkan banyak tantangan dalam mendeteksi ujaran kebencian termasuk dalam domain kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model klasifikasi ujaran kebencian kekerasan seksual dengan performa dan tingkat akurasi yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara teori bagi akademisi dan praktikal bagi lembaga seperti KOMINFO, SafeNet, LBH APIK Jakarta, Komnas Perempuan, POLRI. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil crawling media sosial twitter pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Dengan menggunakan pendekatan Machine Learning, dataset diolah dengangan teknik ekstraksi fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), beberapa teknik sampling seperti Random Over Sampling (ROS), Random Under Sampling (RUS), Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), dan Adaptive Synthetic (ADASYN) serta beberapa algoritma klasifikasi seperti Nave bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regresion (LR), Decition Tree (DT), Random Forest (RF), Gradient Boosting Machine (GBM) dan Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Penelitian ini menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 0.9239 dimana Algoritma terbaik didominasi oleh SVM dan RF. Implikasi penelitian ini secara teori adalah perbandingn hasil klasifikasi 35 model klasifikasi dan secara praktik dapat diimplementsikan pada Lembaga yang memiliki sistem pendeteksi ujaran kebencian.  

---

Currently, social media is a means of communication that cannot be separated from the spread of hate speech which is quite disturbing for its users. Since 2018, KOMINFO has handled 3,640 hate speech spread across various social media. SafeNet has handled cases of Online Gender-Based Violence (KBGO) in 2021 as many as 677 complaints, which were dominated by cases of sexual harassment. In 2020 Komnas Perempuan has recorded 21% of cases of violence occurring in the Indonesian community/public sphere (1,731 cases) with the most prominent case being sexual violence. Different types of hate speech cause many challenges in detecting such hate speech. The purpose of this study is to produce a classification model of sexual violence hate speech with good performance and accuracy so that it can be used theoretically for academics and practically for institutions such as KOMINFO, SafeNet, LBH APIK Jakarta, Komnas Perempuan, and POLRI. The data used in this study is the result of crawling social media twitter from December 2021 to January 2022. By using a Machine Learning approach, the dataset is processed using the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) feature extraction technique, several sampling techniques such as Random Over Sampling (ROS), Random Under Sampling (RUS), Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), and Adaptive Synthetic (ADASYN) as well as several classification algorithms such as Nave Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), Random Forest (RF), Gradient Boosting Machine (GBM) and Extreme Gradient Boosting (XGBoost). This research produces the highest accuracy of 0.9239 where the best algorithm is dominated by SVM and RF. The theoretical implication of this research is the comparison of the classification results of 35 classification models and practically it can be implemented in institutions that have a hate speech detection system."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan merupakan isu yang jarang didiskusikan dalam lingkup publik dan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki aspek-aspek yang relevan, seperti faktor penyebab, respons penyintas, hingga respons organisasi kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriminologi feminis-kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan dua perempuan penyintas. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terlepas dari peran sistem patriarki dalam mewujudkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur patriarki di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan muncul dalam bentuk dominasi laki-laki dan sistem seks/gender yang kemudian melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hal tersebut melemahkan perempuan dan menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan, seperti seksisme dan misogini yang kemudian menghasilkan rape culture. Penelitian ini menemukan bahwa rape culture merupakan penyebab utama kekerasan seksual di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan. Salah satu bentuk rape culture terlembaga yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembungkaman terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual. Pembungkaman yang ditemukan dalam penelitian ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dalam berbagai strategi dan bentuk. Hal ini kemudian mendorong para perempuan penyintas kekerasan seksual untuk melakukan resistensi terhadap rape culture yang terlembaga sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ketidakadilan.

---

Sexual violence against women in the work environment of humanitarian activists is an issue that is rarely discussed in public and academic spheres. Therefore, this study aims to fill this gap by investigating relevant aspects, such as the contributive factors, survivors' responses, and humanitarian organizations’ responses. The method used in this research is feminist-qualitative criminology in the form of a case study. The data was collected through in-depth and semi-structured interviews with two women survivors. This research utilized radical feminist theory to explain how sexual violence against women is inseparable from the patriarchal system’s role in perpetuating inequality between men and women. The results of this research show that the patriarchal structure in the work environment of humanitarian activists manifests in the form of male dominance and the sex/gender system, which then perpetuates men’s power over women. This weakens women and leads to various forms of discrimination against women in the work environment of humanitarian activists, such as sexism and misogyny, which then caused rape culture. This research reveals that rape culture is the main cause of sexual violence in the work environment of humanitarian activists. One form of institutionalized rape culture found in this study is the silencing against women survivors. The silencing found in this study is carried out by humanitarian organizations through various strategies and forms. This subsequently encourages women survivors of sexual violence to resist the institutionalized rape culture as a way to fight against injustice."

"Kemajuan teknologi informasi dan internet membuka peluang munculnya bentuk- bentuk baru dari pelecehan seksual terhadap perempuan. Media sosial seperti Twitter pun menjadi tempat bentuk baru pelecehan seksual marak terjadi. Meningkatnya penggunaan Twitter selama pandemi COVID-19 semakin memperbanyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Cyber flashing sebagai tindakan mengirim foto seksual eksplisit secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penerimanya menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi serta terjadi di Twitter. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana cyber flashing dipraktikkan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup observasi partisipan serta melibatkan perempuan pengguna Twitter yang menjadi korban dari praktik cyber flashing dalam wawancara mendalam. Praktik cyber flashing sebagai bentuk pelecehan seksual online menghambat perempuan dalam mewujudkan agensi mereka melalui ekspresi diri di Twitter. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan memahami praktik cyber flashing serta bagaimana perempuan menanggapi praktik ini melalui tindakan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan bentuk resistensi nontradisional dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di platform media sosial ini. Pada akhirnya, perempuan membentuk rasa aman dan mewujudkan agensi yang dimiliki dengan cara mereka sendiri.

---

Advances in information technology and the internet open up opportunities for the emergence of new forms of sexual harassment against women. New forms of sexual harassment are rife on social media platforms such as Twitter. The increasing use of Twitter during the COVID-19 pandemic has increased the number of sexual harassment cases. Cyber flashing is one of the sexual harassment forms that is facilitated by technology and occurs on Twitter. This research describes how cyber flashing is practiced on Twitter. This research employs a qualitative method that includes participant observation and involves women users who are victims of cyber flashing in in-depth interviews. The practice of cyber flashing as a form of online sexual harassment prevents women from exercising their agency through self-expression. This research also looks at how women perceive the practice of cyber flashing and how they respond to it through resistance. The findings show that women carry out non- traditional forms of resistance by utilizing the resources they have on this social media platform. Women ultimately create a sense of security for themselves and expresstheir agency in their own way."

"Skripsi ini membahas mengenai sufiks -teki sebagai hedge (pagar) dalam cuitan (tweet) yang diposting dalam situs jejaring sosial Twitter pada bulan Oktober 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memerikan sufiks -teki sebagai hedge (pagar). Dengan memerikan sufiks -teki sebagai hedge (pagar), dapat diketahui penggunaan dan fungsi sufiks -teki sebagai hedge (pagar). Selain itu, dapat diketahui sikap pencuit yang menggunakan sufiks -teki dalam cuitannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 21 data yang dianalisis, penggunaan sufiks -teki sebagai hedge (pagar) dapat dikelompokkan berdasarkan posisi, yaitu penggunaan sufiks -teki pada pronomina persona pertama, sufiks -teki pada kuotasi, dan sufiks -teki (na) pada modifikator nomina. Sufiks -teki berfungsi untuk menghaluskan ujaran. Hal ini dipicu oleh sikap pencuit yang berupaya untuk menghindari konflik dengan pembaca cuitan.

---

The focus of this study is the use of the suffix -teki as a hedge found on tweets posted on October 2016 on the social media site Twitter. The purpose of this research is to describe the suffix -teki as hedge. By describing the suffix -teki as hedge, the use of suffix -teki as hedge and its functions will be discovered. Moreover, the tweeter (the person who tweeted) attitude toward their tweets will be found out. Based on the 21 tweets analyzed, the suffix -teki used as hedges can be divided into three groups based on its position in the sentence, which are the use of the suffix -teki after first person pronouns, suffix -teki after quotation, and suffix -teki (na) after noun modifier. The use of the suffix -teki as a hedge implies that the tweeter (the person who tweeted) weakens the assertion of the speech. The use of the suffix -teki as a hedge is motivated by the attitude of tweeter who attempted to avoid conflicts with the readers."