Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"This paper investigates the role of financial technology (FinTech) in propelling economic growth in Indonesia from 1998 to 2018. The FinTech industry employs a technology-based business model to provide financial services, including lending, payment, investment, and financing services. The study is motivated by endogenous growth theory, which seeks to explain technology as the most important driver of economic growth. The study finds that FinTech startups are positively correlated with Indonesia’s economic growth. FinTech firms in their first year are found to be disruptive, but they fail to have serious consequences on Indonesia’s economic growth; however, they seem to significantly encourage economic growth in their second year. These findings are derived after accounting for other important growth determinants, namely, capital per labor, foreign direct investment (FDI), stock market development, and trade openness."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Penelitian ini mendalami mengenai peran perkembangan sektor finansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel sektor finansial yang digunakan adalah kapitalisasi pasar saham, kredit perbankan, dan jumlah uang beredar. Sementara itu perekonomian direpresentasikan dengan variabel PDB (Produk Domestik Bruto). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode vector error correction model (VECM) dan impulse response function. Hasil analisis dengan menggunakan metode VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel-variabel perkembangan sektor finansial memiliki hubungan jangka panjang dengan PDB. Berdasarkan analisis impulse response function, terlihat bahwa shock positif kapitalisasi pasar, kredit perbankan, dan jumlah uang beredar direspon positif searah oleh PDB.

---

This research is exploring on the role of financial sector development to economic growth. Financial sector variables that are used in this is stock market capitalization, banking credit and money supply. Meanwhile, economy is represented by GDP. Analysis used in this research is Vector Error Correction Model (VECM), impulse response function. The result of the analysis shows that in the long term, financial development variables have causality relationship with GDP. Based on impulse response function analysis, it is seen that positive shock of financial sector variables responded with the increasing GDP in the next 10 years."

"The quality of education in Indonesia has not improved even though poverty rate has fallen. As education accelerates economic growth and productivity, improvement in education, especially in early childhood education is a must. Not only determines macroeconomics indicators, but education also determines microeconomics indicators such as people’s income. As education needs tuition fee, family socio-backgrounds such as parents’ employment and residential also affect people’s income. This study aims to examine the impact of education, and family social background on people’s income using IFLS 5 data with ordinary least squared regression. The result show that education and family socio-background have great impact on children’s future income. The return from the interaction between early education and tertiary education is significantly higher than the returns from primary and secondary level. Individual who live in urban area, come from mixed-ethnicity family, and has parent who worked as employee tends to have higher income. Based on that result, parents should encourage and support their children to take complete education, from early childhood education to higher education and pay attention to their social-economics condition. People should enroll their kids in early childhood education and escalate their education level. Government should also intensify some programs such as PIP, Bidikmisi, employment policy, and transmigration to optimize the impact of education and social factor on their citizens’ income."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikategorikan sebagai pro-poor growth (berpihak kepada orang miskin). Thesis ini akan dianalisis melalui bagaimana mekanisme pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang disusun dengan data pada tingkat provinsi untuk periode 2004 – 2010. Selanjutnya, data panel tersebut dipergunakan untuk mengestimasi model ekonometrik yang memungkinkan kita mengetahui dampak dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pengeluaran pemerintah, dan kemampuan fiskal pada tingkat kemiskinan. Adapun variabel kontrol terdiri dari koefisien Gini, Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah, dan sumber pendapatan sendiri.Hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan pemerintah. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpihakak pada masyarakat miskin. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dari pada distribusi pendapatan (gini ratio). Kedua, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi. Belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui ketidaksetaraan pendapatan berkurang, sedangkan belanja publik pada perlindungan sosial tidak signifikan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, kemampuan fiskal di masing-masing provinsi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di wilayhanya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus didukung melalui investasi sumber daya manusia, serta merancang dan menerapkan program pengurangan kemiskinan yang berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi selama periode 2004-2010 dapat disimpulkan sebagai pro-poor growth.

---

The main purpose of this study is to examine whether economic growth in Indonesia is categorised as pro-poor growth. It will be analysed through how economic growth affects poverty. To address this research, we will conduct the study using panel data. It consists of province-level data from 2004 - 2010 to estimate an econometric model that allows us to know the impact of economic growth, inequality, government spending, and fiscal capability on poverty rate. Therefore, the set of control variables consists of the Gini coefficient, per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), government spending, and own income resources.

The estimated results of this study have important policy implications. First, the finding shows that economic growth is good to enhance poverty reduction; government therefore should consider to rising up economic growth benefiting for the poor. In addition, empirical evidence suggests that the poverty headcount ratio in Indonesia is more responsive on economic growth than on income distribution. Second, the effect of government expenditures varies for different type of spending. Government spending on education and health has significant impact on poverty alleviation through reduced income inequality; while public expenditure on social protection is insignificantly contribute to decrease poverty rate. Finally, the fiscal capability in each province is required to enhance poverty eradication.

Further, economic growth is needed to enhance the effectiveness of poverty reduction. Moreover, sustained growth should be accompanied by encouraging in human capital investment to accelerate poverty reduction. In addition, designing and implementing pro poor poverty reduction program should be done to accelerate poverty alleviation. Finally, this result suggests that economic growth during period 2004-2010 in Indonesia can be concluded as pro-poor growth"

"Changes in economic sector are main factor for economic growth in every economics. History showed that in development process of many countries,including Malaysia and Indonesia,there is a transition from agricultural to industrial and services sector...."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Hal ini disebabkan karena sektor keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Selain itu peningkatan kemampuan dari instrumen dan institusi keuangan akan mengurangi biaya transaksi dan biaya informasi dalam suatu perekonomian. Di Indonesia, perbankan memiliki peranan yang lebih signifikan dibandingkan lembaga keuangan non bank. Dominasi ini membuat perbankan dapat dikatakan sebagai tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Liberalisasi pada sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir didasari keyakinan pengaruh yang positif dan kuat dari sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dan kontribusi perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model diestimasi dengan melakukan penambahan pada fungsi produksi dimana variabel perkembangan sektor keuangan ditambahkan. Variabel perkembangan sektor keuangan yang digunakan adalah jumlah uang beredar dan kredit perbankan. Selain pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini juga ingin melihat arah hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut.Dengan menggunakan observasi selama periode 1969 hingga 2005 hasil pengujian menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kredit perbankan. Sementara kausalitas antara variabel finansial dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke rasio kredit perbankan dan pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap PDB nominal, mengikuti pola demand following."

"Ppenelitian kami bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghematan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini ingin meneliti apakah penghematan adalah solusi dari krisis minyak saat ini di Aljazair atau tidak. Untuk mencpai tujuan ini, kami menggunakan model Non Linear Autoregressive Lag (NARDL) untuk menggambarkan perubahan negatif dan positif dalam tindakan penghematan dan pengaruhnya terhadap produk domestik bruto. Temuan estimasi kami menetapkan bahwa tidak ada pemotongan pajak yang meningkat atau pengurangan pengeluaran merupakan solusi untuk krisis, yang menegaskan secara empiris apa yang disetujui para ahli keynesian. Oleh karena itu, pihak berwenang Aljazair harus segera mencari solousi lain daripada kebijakan penghematan."