Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan studi untuk melihat pengaruh harga rokok dan lingkungan merokok pada probability merokok, realokasi pengeluaran dan nutrisi rumah tangga. Data yang digunakan Survey Sosial Ekonomi 2014, Riset Kesehatan Dasar 2013 dan Potensi Desa 2014. Almost Ideal Demand System dengan memasukkan Invers Mills Ratio dan koreksi unit value sebagai proksi harga. Hasilnya, kenaikan harga rokok menurunkan probability merokok; meningkatkan share pengeluaran rokok, menurunkan share sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi rokok dan sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi protein dan kalori rumah tangga. Peningkatan lingkungan merokok meningkatkan share pengeluaran rokok. Daerah dengan Kawasan Tanpa Rokok menurunkan probability merokok dan share pengeluaran rokok.

---

This study assesses the effect of cigarette price and smoking environment in cigarette demand, food, and its implication on household’s nutrition. Almost Ideal Demand System Model accomodate Invers Mills Ratio and corrected unit values. Main data is the 2014 National Social Economy Survey. The results are the increase of cigarette price will decrease smoking participation, increase cigarette budget share and reduce the majority of food budget share; reduce the cigarette and the majority of food group consumption; and reduce households’ protein and calorie consumption. The social environment increase cigarette expenditure. Smoking Free Area Policy reduce smoking participation and cigarette budget."

"Tujuan studi untuk melihat pengaruh harga rokok dan lingkungan merokok pada probability merokok, realokasi pengeluaran dan nutrisi rumah tangga. Data yang digunakan Survey Sosial Ekonomi 2014, Riset Kesehatan Dasar 2013 dan Potensi Desa 2014. Almost Ideal Demand System dengan memasukkan Invers Mills Ratio dan koreksi unit value sebagai proksi harga. Hasilnya, kenaikan harga rokok menurunkan probability merokok; meningkatkan share pengeluaran rokok, menurunkan share sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi rokok dan sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi protein dan kalori rumah tangga. Peningkatan lingkungan merokok meningkatkan share pengeluaran rokok. Daerah dengan Kawasan Tanpa Rokok menurunkan probability merokok dan share pengeluaran rokok.

---

This study assesses the effect of cigarette price and smoking environment in

cigarette demand, food, and its implication on household’s nutrition. Almost Ideal

Demand System Model accomodate Invers Mills Ratio and corrected unit values. Main data is the 2014 National Social Economy Survey. The results are the increase of cigarette price will decrease smoking participation, increase cigarette budget

share and reduce the majority of food budget share; reduce the cigarette and the majority of food group consumption; and reduce households’ protein and calorie consumption. The social environment increase cigarette expenditure. Smoking Free

Area Policy reduce smoking participation and cigarette budget."

"Studi ini mengestimasi model spesifikasi dinamis permintaan rokok di Indonesia menggunakan model Linear Aproximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Tujuannya adalah untuk mengetahui konsumsi rokok pada rumah tangga miskin dan tidak miskin ketika ada peningkatan pendapatan, peningkatan harga rokok, dan konsumsi barang lain yang dikorbankan ketika ada peningkatan harga rokok. Analisis diaplikasikan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2008-2010. Hasilnya menunjukkan bahwa rokok merupakan barang normal. Permintaan rokok bersifat inelastis baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Kebijakan harga ternyata tidak efektif menurunkan konsumsi rokok, sehingga harus dikombinasikan dengan kebijakan anti rokok lainnya.

---

This study estimates a dynamic model specification of demand for cigarette in Indonesia using a model Linear Aproximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). The objectives are to find the cigarette consumption of poor households and non-poor household when there is an increase in incomes, an increase in the price of cigarettes, and consumption of other goods sacrificed when there is an increase in the price of cigarettes. Analysis of the data was applied to the National Social Economic Survey (NSES) Panel 2008-2010. The results indicate that smoking is a normal good. Demand for cigarettes is inelastic good for the poor and non-poor households. Pricing policy was not effective in decreasing cigarette consumption, so it must be combined with other anti-smoking policy."

"Isu kesenjangan inklusi keuangan antar gender merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia karena inklusi keuangan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apakah terdapat asosiasi antara perbedaan gender dan kesenjangan inklusi keuangan di Indonesia dan mengetahui faktor apa yang berkontribusi besar mempengaruhi kesenjangan inklusi keuangan antar gender menggunakan metode dekomposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asosiasi negatif antara kepala rumah tangga perempuan dan inklusi keuangan. Hasil estimasi ini konsisten baik tanpa ataupun dengan menggunakan variabel kontrol karakteristik rumah tangga dan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan faktor terbesar yang menyebabkan adanya kesenjangan inklusi keuangan antar gender adalah keterbatasan kepala rumah tangga perempuan dalam kepemilikan telepon seluler, partisipasi dalam pasar tenaga kerja formal yang lebih rendah, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

---

The issue of financial inclusion gap between genders is one important issue that become a global concern because financial inclusion can enhance women's empowerment in many aspects. This study aims to describe whether there is an association between gender differences and financial inclusion in Indonesia. This study also analyze what factors contribute greatly to financial inclusion gap using the decomposition method. The results of this study indicate that there is negative association between female-headed household and financial inclusion. The estimation results are consistent both without and using household characteristics and regions characteristics as control variables. Moreover, this study also shows that the biggest factors causing the gender gap in financial inclusion are the limitations of the female-headed household in owning a mobile phone, lower participation in the formal labor market, and a lower level of education."

"Hingga saat ini, kerawanan pangan masih menjadi isu pembangunan yang penting di negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Di sisi lain, inklusi keuangan diyakini mampu mengakselerasi pencapaian SDGs, diantaranya dalam hal penurunan kerawanan pangan. Meskipun demikian, studi yang meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap kerawanan pangan menghasilkan kesimpulan yang inkonklusif. Di Indonesia, studi mengenai hal tersebut juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia, baik secara umum maupun menurut kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020. Variabel kerawanan pangan diukur melalui skor kerawanan pangan berdasarkan Food Insecurity Experience Scale (FIES) melalui dua cara, yaitu raw score dan rasch scale. Sementara itu, variabel inklusi keuangan diukur menurut aksesibilitas rumah tangga pada beberapa layanan keuangan formal yang mencakup tabungan, kredit, asuransi dan e-banking. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kerawanan pangan dilakukan dengan metode 2SLS Lewbel karena tidak tersedianya instrumen eksternal yang valid. Hasil estimasi menujukkan inklusi keuangan berpengaruh secara negatif terhadap kerawanan pangan. Menurut kelompok pendapatan, inklusi keuangan hanya signifikan mempengaruhi penurunan kerawanan pangan pada kelompok pendapatan rendah. Sementara menurut lokasi tempat tinggal, inklusi keuangan hanya berpengaruh pada penurunan kerawanan rumah tangga di perdesaan.

---

To date, food insecurity remains as one of important development issues in low and middle income country, including Indonesia. On the other hand, financial inclusion is recognized in accelerating SDGs achievement, such as lowering food insecurity. However, the studies related to the relationship between financial inclusion and food insecurity remains inconclusive. This study, therefore, aims to analyze the impact of financial inclusion on household food insecurity in Indonesia. This study uses National Socio-Economic Survey (Susenas) 2020. The food insecurity variable is measured based on Food Insecurity Experience Scale (FIES) which calculated in two ways, namely raw score and rasch scale. Meanwhile, the financial inclusion variable is measured based on the household accessibility to financial services, namely saving, credit, insurance, and e-banking. The effect of financial inclusion on food insecurity is estimated by 2SLS Lewbel since there’s no valid external instrument. The result of the estimation showed that financial inclusion has significant negative effect on household food insecurity. Based on income category, this effect is only found to be significant on lower income household. While based on location, financial inclusion only affect household in rural area."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah rumah tangga di indonesia mengalami kemiskinan energi, juga unrtuk menentukan apakah aksesibilitas terhadap sejumah energi modern LPG dan Listrik dapat meningkatkan beban biaya energi yang harus ditanggung. Penelitian ini menggunakan metode cross-section OLS dengan data SUSENAS 2011 dan 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satupun provinsi di indonesia yang mengalami kemiskinan energi. Juga kami menemukan bahwa walaupun beban biaya enegi akan naik seiring kenaikan aksesibilitas enegi modern, namun biaya keseluruhannya tetap rendah. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang memiliki jarak waktu lebih panjang diperlukan untuk menguatkan hubungan secara lebih baik

---

ABSTRACTMain Objective of this study is to check whether Indonesian household suffering energy poverty or not, as well as determining how Accessibility to certain modern energy access LPG and Electricity could increase energy cost burden that Indonesian household must bear. This research is conducted by utilizing Cross Section OLS by using data from SUSENAS 2011 and SUSENAS 2014. We find there is no single province in Indonesia suffer from energy cost burden. We also find that despite energy cost burden will increase due to better accessibility of Modern Energy, the total cost still low. However, further research using longer period are required to confirm the relationship better."

"Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga di Indonesia di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek crowding in dan crowding out dari  keragaman bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD yang diterima 63.924 rumah tangga di Indonesia pada saat krisis ekonomi terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 pada modul ketahanan sosial (Hansos) dan Susenas KOR, kemudian dianalisis menggunakan model Seemingly Unrelated Regression (SUR), penelitian ini menemukan bahwa BPNT, BST dan BLTDD signifikan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika pengaruh bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD positif (Crowding In)untuk belanja makanan maka dalam penelitian ini menemukan hubungan yang negatif (Crowding Out) untuk pengeluaran bukan makanan. Namun ketika bantuan sosial disimulasikan dalam bentuk uang tunai maka konsumsi rumah tangga cenderung negatif untuk makanan (Crowding Out) dan positif (Crowding In)untuk konsumsi bukan makanan.

---

Social assistance distributed by the government during the Covid-19 pandemic became a component of household income which then allocate for consumption expenditure. The types of social assistance provided by the government to households in Indonesia include Non-Cash Food Assistance (BPNT), Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Cash Direct Assistance (BLTDD). This study aims to analyze the effects of crowding in and out of the various social assistance BPNT, BST, and BLTDD received by 63,924 households in Indonesia during the economic crisis on food and non-food expenditures. Using secondary data from the 2020 National Socioeconomic Survey on the social security module (Hansos) and Susenas KOR, then analyzed using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, this study found that BPNT, BST, and BLTDD significantly affect household spending. If the influence of BPNT, BST, and BLTDD social assistance is positive (crowding in) for food spending, this study finds a negative relationship (crowding out) for non-food expenditure. However, when social service simulates as cash, household consumption tends to be harmful to food (crowding out) and positive (crowding in) for non-food consumption."

"Berpartisipasi dalam pekerjaan nonpertanian sebagai strategi diversifikasi meningkatkan probabilitas rumah tangga petani menjadi kurang rentan terhadap guncangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian tentang dampak partisipasi nonpertanian terhadap investasi pendidikan rumah tangga pedesaan dengan menggunakan data Indonesia. Karakteristik topografi di setiap kabupaten digunakan sebagai variabel instrumental (IV). Studi ini mengungkapkan bahwa berpartisipasi dalam pekerjaan nonpertanian secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada rumah tangga petani di perdesaan. Estimasi dasar kami menunjukkan bahwa rumah tangga yang mendiversifikasi pendapatan mereka ke sektor nonpertanian mengalami peningkatan 0,11 poin persentase terhadap pengeluaran pendidikan. Estimasi variabel instrumental kami jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3,39 poin persentase. Hal ini menunjukkan adanya bias negatif dalam penggunaan OLS. Terdapat heterogenitas yang relatif besar dalam dampak partisipasi nonpertanian di seluruh subsampel. Peran nonpertanian relatif lebih tinggi pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan pada rumah tangga yang menjalankan usaha taninya sendiri dibantu oleh pekerja tidak tetap atau tidak dibayar. Pekerjaan nonpertanian memainkan peran penting dan lebih menonjol di Indonesia bagian timur. Diversifikasi pendapatan ke sektor nonpertanian berpotensi meningkatkan investasi pendidikan, khususnya di daerah yang relatif tertinggal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendidikan di pedesaan.

---

Participating in nonfarm employment as a diversification strategy increases the probability of farm households becoming less vulnerable to income shocks and improves rural household welfare. This study aims to fill the research gap about the impact of nonfarm participation on rural household educational investment using nationally representative data for Indonesia. Using topographical characteristics in each district as the instrumental variable (IV), this study reveals that participating in nonfarm employment significantly contributes to enhancing household educational expenditure in rural farming households. Our baseline estimate suggests that households that diversify their income to nonfarm sectors have 0.11 percentage points increase in educational spending. Our instrumental variable estimates are considerably higher, 3.39 percentage points, suggesting that there is a negative bias in using OLS. There is considerable heterogeneity in the impacts of nonfarm participation across subsamples. The role of nonfarming is relatively higher in male-headed households and in households that run their own farm business assisted by temporary or unpaid workers. Nonfarm employment plays an essential role and is more prominent in eastern Indonesia. Income diversification to nonfarm sectors can potentially increase educational investment, particularly in relatively lagging regions, thereby reducing inequality in rural education."

"Standar minimum kompetensi akademik serta kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia meningkatkan permintaan rumah tangga terhadap les privat anak. Sementara itu, rumah tangga dihadapkan pada kendala semakin meningkatnya biaya pendidikan dan keterbatasan pendapatan rumah tangga. Dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 dan metode analisis Tobit model, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan rumah tangga dalam membayar les privat anak.Studi ini menemukan bahwa belanja rumah tangga untuk les privat anak meningkat sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendapatan rumah tangga. Secara rata-rata untuk seluruh kelompok rumah tangga maupun untuk kelompok rumah tangga terkaya, les privat merupakan barang kebutuhan pokok, sementara itu bagi kelompok rumah tangga kurang mampu les privat masih merupakan barang mewah. Terdapat ketidak merataan dalam mengakses les privat anak antara rumah tangga kaya dengan rumah tangga miskin.Kata Kunci: Les privat, keputusan rumah tangga, pendapatan rumah tangga.

---

The minimum standards of academic competence as well as the curriculum used in the Indonesian education system increase household demand for private children 39 s lessons. Meanwhile, households are faced with constraints on the rising cost of education and limited household incomes. By using data of National Socioeconomic Survey Susenas 2012 and Tobit model analysis method, this study aims to analyze household decisions in children 39 s private tutoring expenditure.This study found that household spending on children 39 s private tutoring increases with increasing household income levels. On average for all household groups as well as for the richest household groups, private tutoring is necessity good, while for the poorer household group is still a luxury good. There is an inequality between richest households and poorer households in accessing private children 39 s private tutoring.Keywords Private tutoring, households rsquo decision, households rsquo income."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat penggunaan internet dan hubungan yang dibentuk oleh jasa telekomunikasi dengan barang dan jasa lainnya yang dikonsumsi oleh rumah tangga menggunakan data Susenas tahun 2013, 2016 dan 2019. Struktur pengeluaran rumah tangga dianalisis menggunakan model AIDS dan estimasi SUR. Hasil estimasi menunjukkan jasa telekomunikasi merupakan barang mewah yang elastis terhadap perubahan pendapatan. Nilai absolut dari elastisitas harga sendiri untuk jasa telekomunikasi semakin meningkat selama periode analisis. Elastisitas harga silang menunjukkan jasa telekomunikasi membentuk hubungan komplementer dengan semua kelompok komoditas kecuali sayur-sayuran. Secara umum, kenaikan harga jasa telekomunikasi yang selama ini terjadi telah menurunkan hampir semua permintaan terhadap kebutuhan pokok rumah tangga seperti bahan makanan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, jasa telekomunikasi sebagai barang mewah bertolak belakang dengan sifatnya sebagai kebutuhan primer. Tugas Pemerintah untuk memastikan penyediaan akses TIK bisa dijangkau oleh rumah tangga tanpa mendistorsi pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya.

---

This paper investigates the changes in the structure of the household expenditure due to internet usage and the relationship of telecommunication service with other goods and services consumed by household using 2013, 2016 and 2019 Susenas data. The household expenditure structure is analyzed using the AIDS model and SUR estimation. The estimation results suggest that telecommunication service is a luxury item an income elastic. The absolute value of the own-price elasticity is price inelastic and increasing over the whole analysis period. The cross-price elasticity suggests the relationship between telecommunication service with all other goods and services is a complementary except for vegetables. In general, the increase in the telecommunication expenditure has reduced almost all demand for basic household needs such as food and health services. Thus, telecommunication service as a luxury item is contrary to its nature as a primary need. This is the Government’s task to ensure that the provision of ICT access can be reached by household without distorting spending on basic needs."