Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat pengembangan wilayah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dari perkembangan ekonomi maupun sosial. Karakteristik wilayah yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda tiap wilayah jika suatu intervensi pembangunan dilakukan di suatu wilayah tertentu (Kustiawan, 2009). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengembangan wilayah yang berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan mengenai arahan rencana pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat dimana tiap wilayah memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan menilai hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Provinsi Jawa Barat dan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berbeda-beda. Tingkat perkembangan wilayah yang tinggi terdapat pada wilayah pusat pemerintahan dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kemudian tingkat perkembangan wilayah yang sedang dominan berada pada wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dipengaruhi oleh aksesibilitas dan topografi wilayah yang landai. Sedangkan tingkat perkembangan yang rendah didominasi pada wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada pusat-pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti WP KK Cekungan Bandung dan WP Bodebekpunjur. 

---

The level of regional development differs from one region to another, both in terms of economic and social development. Different regional characteristics can cause different effects for each region if a development intervention is carried out in a particular area (Kustiawan, 2009). West Java Province is one area that has other regional developments. Therefore, the government makes policies regarding regional development plans in West Java Province, where each region has its function. Therefore, this study was conducted to determine the level of regional development in each district/city in West Java Province and assess the relationship between the level of regional development and the direction of regional development of West Java Province. This study uses the composite index method to determine the level of regional development of West Java Province and descriptive analysis to see the relationship between the level of regional development and the direction of development. The results of this study indicate that the level of regional development in West Java Province in 2020 is different. A high level of regional development is found in the central government area and areas close to the government center. Then the level of regional development that is currently dominant is in the northern part of West Java Province, which is influenced by the accessibility and sloping topography of the area. In comparison, the low level of development dominated in the southern part of West Java Province. Regional development in West Java Province concentrated in government and economic centers such as WP KK Bandung Basin and WP Bodebekpunjur. "

"ABSTRACTGagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACTThe idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat. "

"Tujuan dari adanya pembangunan adalah membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Adanya perbedaan potensi sumberdaya alam maupun manusia membuat adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Salah satu kasusnya adalah pada Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Lesung terhadap perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penduduk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan unit analisis administratif yang terdiri dari 18 Desa berdasarkan jarak ibukota kecamatan yang sejauh 15 km dari KEK Tanjung Lesung dengan analisis spasial Overlay dan Query, serta analisis statistik Chi Square. Data yang digunakan berupa data sekunder 1 Shapefile penggunaan lahan Kabupaten Pandeglang Periode I, II dan III da, 2 Rata-Rata Pendapatan Keluarga per-desa Kabupaten Pandeglang Periode II dan III, 3 Mata Pencaharian Masyarakat per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun Periode II dan III, 4 Shapefile Jaringan Jalan Kabupaten Pandeglang, dan 5 Tingkat pendidikan per-desa Periode II dan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung baru dapat dirasakan pada wilayah yang memiliki jarak terdekat. Adanya perubahan lahan terbangun yang disebabkan karena adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung memberikan dampak besar pula bagi aktivitas ekonomi dan kualitas penduduk di wilayah yang berjarak dekat dengan KEK Tanjung Lesung.

---

The purpose of the development is to build the community to achieve prosperity. Differences in the potential of natural and human resources make the inequality of economic development between regions. One case is in Pandeglang District. This study aims to analyze the impact of Tanjung Lesung Special Economic Zone KEK development on land use change and economic growth as well as the quality of Pandeglang Regency community. This study uses an administrative analysis unit consisting of 18 villages based on distance from the capital city of 15 km from KEK Tanjung Lesung with spatial analysis of Overlay and Query, and Chi Square statistical analysis. Data used in the form of secondary data 1 Shapefile land use Pandeglang District Period I, II and III da, 2 Average Revenue Family per village Pandeglang District Periods II and III, 3 Livelihoods Community per village District Pandeglang Period II and III, 4 Shapefile Road Network Pandeglang District, and 5 Level of education per village Period II and III. The results showed that the impact of the development of new Tanjung Lesung KEK can be felt in the region that has the closest distance. The existence of the change of land that was built due to the development of KEK Tanjung Lesung gave a big impact to the economic activity and the quality of the population in the area close to KEK Tanjung Lesung."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"Program CSR PT. Astra International Tbk yakni program Kampung Berseri Astra di Desa Lengkong Kulon memiliki pilar kewirausahaan yaitu salah satu pilar di dalam pelaksanaan Kampung Berseri Astra yang fokus pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan wirausaha berbasis ekonomi kreatif, dukungan pemasaran, penguatan forum AKU BISA (Asosiasi Pelaku Usaha Kecil Binaan Astra). Pelaksanaan pilar kewirausahaan di Desa Lengkong Kulon melalui kegiatan Workshop Sabilulungan yaitu sebuah wadah untuk menyalurkan minat dan bakat warga untuk membuat kerajinan maupun menyediakan jasa pembuatan kerajinan sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah program, kebijakan, ataupun produk.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ha-hal yang belum berjalan secara maksimal. Faktor pendukung pelaksanaan Workshop ini adalah masyarakat nya yang aktif, potensi wilayah, semangat dan keyakinan warga, serta relasi di dalam masyarakat yang baik. Sedangkan faktor penghambat Workshop ini adalah sistem pengelolaan uang yang belum optimal, kesibukan pekerja Workshop Sabilulungan, dan kurang maksimalnya Person In Charge pilar kewirausahaan.

---

CSR Program of PT. Astra International Tbk, the Kampung Berseri Astra at Lengkong Kulon Village has an entrepreneurial pillar which is one of the pillars in the implementation of Kampung Berseri Astra which focuses on the field of community economic empowerment through increasing entrepreneurial skills based on creative economy, marketing support, strengthening forums AKU BISA (Asosiasi Pelaku Usaha Kecil Binaan Astra). The implementation of the entrepreneurial pillar in Lengkong Kulon Village through the Sabilulungan Workshop activity is a forum to channel people's interests and talents to make crafts and provide craft-making services so as to increase the income of residents. This research is evaluative research that aims to develop a program, policy, or product.

The results of this study indicate that there are still things that have not run optimally. Supporting factors of the implementation of this Workshop are the active community, regional potential, enthusiasm and confidence of citizens, and good relations in the community. Whereas the inhibiting factor of this Workshop is the system of money management that has not been optimal, the busyness of the Sabilulungan Workshop workers, and the less than optimal role of the Person In Charge entrepreneurial pillar."

"ABSTRAKDesa Jeruk merupakan salah satu desa dengan potensi industri batik tulis yang besar. Pemerintah Desa Jeruk telah memberdayakan potensi tersebut melalui pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya berhasil untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Jeruk. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik di Desa Jeruk tergolong cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui proses analisis terhadap tiga dimensi, yaitu dimensi Tujuan, Aktivitas, dan Program Assumption. Dimensi yang terpenuhi ialah dimensi Aktivitas, sedangkan dua dimensi lainnya, yaitu dimensi Tujuan dan Program Assumption tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Ditinjau dari faktor komunikasi, program ini belum dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan dalam program. Sumber daya yang dimiliki Desa Jeruk juga belum sepenuhnya mampu untuk menunjang pelaksanaan program. Faktor ketiga, yakni disposisi, menunjukkan belum terdapat kemauan yang tinggi dari Pemerintah Desa Jeruk dalam melaksanakan program. Faktor keempat, yakni struktur birokrasi, menunjukkan adanya fleksibilitas struktur birokrasi dalam melaksanakan kegiatan program. Selain keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor temuan lapangan lainnya yaitu faktor sosial, budaya, serta kompetitor. Ditinjau dari faktor sosial, kekhawatiran akan timbulnya kecemburuan sosial dari sektor ekonomi lain menyebabkan Pemerintah Desa Jeruk tidak merancang aktivitas program dengan lebih spesifik. Faktor budaya menunjukkan bahwa alasan industri batik di Desa Jeruk sulit berkembang adalah karena proses produksi yang masih bersifat manual serta faktor tenaga kerja. Faktor kompetitor menunjukkan bahwa industri batik di Desa Jeruk menghadapi kompetitor yang lebih unggul.

---

ABSTRACT

Jeruk Village is one of the villages with a large potential of batik industry. The Jeruk Village Government has empowered this potential through the implementation of a batik center village development program. However, the implementation of the program has not been fully successful yet in developing the potential of the Jeruk Village. This indicates problems in the effectiveness of the program implementation, therefore the aim of this research is to analyze the effectiveness of the program implementation and the factors that influence it. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are colleted from in-depth interviews and literature studies. The results of the reseach indicate that the implementation of the batik center development program in Jeruk Village is quite effective. These results are known through an analysis of three dimensions, to wit, Objective dimension, Activity dimension, and Program Assumption dimension. The Activity dimension is fulfilled, while the other two, Objective dimension and Program Assumption dimension are not fulfilled. The factors that influence this are analyzed using Edwards III (1980) theory on four factors affecting the effectiveness of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication factor, this program has not been well communicated to all stakeholders in the program. The resources owned by the Jeruk Village are also not fully capable yet to support the implementation of the program. The third factor, disposition, indicates that there is not enough willingness showed by the Jeruk Village Government in implementing the program. The fourth factor, bureaucratic structure, shows the flexibility of the bureaucratic structure in carrying out program activities. In addition to these four factors, there are three other field findings, that are social, cultural, and competitor factors. Based on social factors, the concern about social disparity have caused the Jeruk Village Government to not design the program activities more specifically. Cultural factors show that the reason why batik industry in Jeruk Village facing difficulties to develop is because of the traditional production process, as well as the workers factor. Competitor factors show that the batik industry in Desa Jeruk faces superior competitors.

"

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"Secara konseptual pendamping masyarakat merupakan suatu kegiatan yang menuntut pekerjaannya untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu waktu dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berpindah peranan ke peranan yang lain secara simultan. Hanya saja dalam pelaksanaan pendampingan, menurut penilaian anggota kelompok sebagian besar dalam pelaksanaan peranan fasilitatif, pendidikan, representatif dan teknis di lokasi penelitian banyak yang tidak lakukan, dikarenakan berbagai sebab, antara lain pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai community worker tidak memadai, dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses dan kurang didukung juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan peranan pendampingan masyarakat yang dilakukan belum memadai sesuai harapan seperti yang dikemukakan Ife (1995) sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ternyata banyak peranan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, baik yang sering maupun yang jarang, namun akhirnya intensitasnya menurun. Terlihat salah satunya dalam pelaksanaan peranan fasilitatif yang didalamnya ada aspek yang cukup menentukan keberhasilan pendampingan yaitu aspek antusiasme, komitmen dan integritas dimana pendamping masyarakat dituntut konsisten untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat dengan bekerja tanpa mengenal waktu siap memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat menularkan semangat kepada masyarakat untuk tetap berusaha dan penuh semangat, serta bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada bantuan orang lain. Karena permasalahan tersebut di atas, pendamping masyarakat tidak bisa berimprovisasi ataupun berinisiatif untuk melakukan peranan yang lebih, sehingga mengakibatkan Kejenuhan, bosan, penurunan semangat, serta kurang percaya, baik dalam menunggu realisasi yang memakan waktu sampal 6 bulan maupun dalam pelaksanaannya. Di sisi lain waktu penugasan 5 bulan untuk FD (Fasilitator Desa) daiam tahap sosialisasi program terlalu pendek, padahal FD sangat diperlukan juga daiam tahap pelaksanaan program dan FK (Fasilitator Kecamatan) sebagai pendamping masyarakat di tingkat kecamatan terlalu luas jangkauan tugasnya. Keadaan tersebut cukup mengganggu pelaksanaan peranan fasilitatif dan peranan lainnya yang sejak Tahap Persiapan atau Tahap Sosialisasi seharusnya dipertahankan ritme kegiatannya, dan akhirnya masalah tersebut menjalar pada tahap pelaksanaan, sehingga tidak ada bedanya pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan, malah semakin ada penurun intensitas peranan pendampingan masyarakat karena FK khususnya semakin bertambah jangkauan tugasnya disebabkan bertambahnya, desa yang mendapatkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan peranan pendamping masyarakat masih belum memadai dan kurang bermanfaat bagi anggota kelompok. Hal tersebut disebabkan karena kualifikasi pendamping masyarakat yang tidak memadai sehingga perananperanan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, juga kurang didukung oleh kebijakan atau aturan di lapangan, malah menjadikan kontraproduktif bagi pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, misalnya pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu lama dan pendeknya masa tugas Fasilitator Desa sehingga pelaksanaan peranan pendamping masyarakat yang dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenal penilalan anggota kelompok terhadap manfaat pendamping, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan. Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diinterprestasikan terhadap data tersebut, serta ditarik implikasi teoritiknya. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kemudian dibuat pembahasannya."

"Desa Cisitu di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan sumber mata pencaharian sebagai petani teh. Keberlanjutan mata pencaharian sebagai petani teh menghadapi masalah musim kemarau yang panjang dan naik turunnya harga daun teh. Hal ini menyebabkan kebun teh di Desa Cisitu dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman lain selain teh. Pengukuran keberlanjutan mata pencaharian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Keberlanjutan penghidupan diukur melalui 5 aset utama, yaitu aset alam, aset finansial, aset fisik, aset manusia, dan aset sosial. Aset alam diukur dengan lokasi perkebunan, jasa lingkungan dan bencana alam. Aset keuangan diukur melalui modal, aset hidup lainnya dan luas lahan pertanian. Aset fisik diukur melalui mekanisme pertanian, alat pendukung pertanian, teknologi pertanian dan aksesibilitas. Aset manusia diukur dari kemampuan dan pengetahuan serta ketersediaan tenaga kerja. Aset sosial diukur dengan partisipasi dalam kelompok tani dan keterlibatan dengan lembaga lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi petani yang mampu bertahan hanya sebagai petani teh. Semua petani memiliki sumber pendapatan lain, baik dengan mengkonversi kebun teh mereka atau dari sumber non-pertanian. Petani yang masih mengelola kebun tehnya dengan baik adalah mereka yang memiliki aset keuangan yang memadai dan mendapat bantuan dari pemerintah. Profil petani menjadi kunci peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan petani teh dapat berlanjut sebagai sumber penghidupan jika ada pendampingan dan pembinaan dari pemerintah yang dilakukan sesuai dengan profil petani tersebut.

---

Cisitu Village in Sukabumi Regency is one of the villages that still maintains a source of livelihood as tea farmers. Sustainability of livelihoods as tea farmers face the problem of a long dry season and the ups and downs of tea leaf prices. This causes the tea garden in Cisitu Village to be used to grow other types of plants besides tea. Measurement of livelihood sustainability is carried out using qualitative methods. Livelihood sustainability is measured through 5 main assets, namely natural assets, financial assets, physical assets, human assets, and social assets. Natural assets are measured by plantation location, environmental services and natural disasters. Financial assets are measured through capital, other living assets and the area of ​​agricultural land. Physical assets are measured through agricultural mechanisms, agricultural support tools, agricultural technology and accessibility. Human assets are measured by the ability and knowledge as well as the availability of labor. Social assets are measured by participation in farmer groups and involvement with other institutions. The results of this study indicate that there are no longer farmers who are able to survive only as tea farmers. All farmers have other sources of income, either by converting their tea gardens or from non-agricultural sources. Farmers who still manage their tea gardens well are those who have adequate financial assets and receive assistance from the government. Farmer profiles are the key to opportunities to get assistance from the government. The conclusion of this study shows that the life of tea farmers can continue as a source of livelihood if there is assistance and guidance from the government carried out according to the profile of the farmer."

"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

---

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."