Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."

"Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero, penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa status kekayaan BUMN persero setelah keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/Puu-xi/2013, yang mana dalam putusannya mengukuhkan status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyrakat. dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP Nomor 72 Tahun 2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: "kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas bertrasformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri, sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

---

This research is motivated by the problem of differences in regulations related to state wealth separated from state-owned enterprises in this case state-owned enterprises, which are regulated by Law Number 17 of 2003 concerning state finances, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, this difference is related to the status of state assets separated in state-owned enterprises in the form of state-owned companies, whether included in the state financial regime or transformed into state-owned enterprise assets, research conducted with The aim is to determine the juridical aspects of the transformation of the legal status of state assets separated from state-owned enterprises.

In this study the method used is normative legal research, the results of the study indicate that the status of the state-owned enterprise's wealth after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 48 / Puu-xi / 2013, which in its decision confirmed the legal status of state assets separated from SOEs still stated as financial state, this study concludes that the stipulation of the constitutional ruling does not necessarily eliminate the discourse and polemics that occur in the community. and what is interesting to study is the presence of Government Regulation Number 72 of 2016, concerning the participation and administration of state capital in state-owned enterprises, as amended from Law Number 44 of 2005 which in the regulation of Article 2A paragraph (3) says: "wealth the state as referred to in Article 2 paragraph (2) which is used as state capital participation in BUMN or limited liability company transformed into state shares / capital in BUMN or limited company, if it is related to the regulation in Article 11 of the BUMN Law which basically says that for BUMN the company is subject to the Limited Liability Company Law, namely Law Number 1 of 1995 as amended by Law Number 40 of 2007. The wealth arrangement is related to the wealth of the State, there is a clear line regarding the separation of the founding wealth and the assets of the Persero as an independent legal entity. actually when viewed from the theory of legal entities, state wealth is separated in legal entities, the law is no longer the property of the state, but by law it has become the property of the legal entity."

"Peneliti melakukan studi empiris untuk mengkaji penyertaan modal negara dan penambahan modal disetor untuk perusahaan kontrol pengaruhnya terhadap kinerja keuangan yang direpresentasikan oleh ROA, ROE, DAR, dan DER serta kinerja non-keuangan yang diukur dengan dana CSR. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perusahaan menerima PMN atau tambahan modal disetor. Penelitian ini menggunakan 20 perusahaan eksperimen yang terdiri dari badan usaha milik negara serta 20 perusahaan kontrol yang merupakan perusahaan swasta go public dengan sektor yang sama dengan perusahaan eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN sebagai perusahaan eksperimen serta tambahan modal disetor tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan juga kinerja non-keuangan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Hasil ini juga penting bagi manajemen perusahaan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis agar PMN ataupun tambahan modal disetor dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja keuangan dan juga kinerja non-keuangan perusahaan.

---

Researchers conducted an empirical study to examine state equity participation and additional paid-in capital for control companies on their effect on financial performance represented by ROA, ROE, DAR, and DER as well as non-financial performance measured by CSR funds. This study was conducted to see if there were differences before and after the company received PMN or additional paid-in capital. This study uses 20 experimental companies consisting of state-owned enterprises and 20 control companies which are private companies going public with the same sector as the experimental companies. The results showed that state equity participation in SOEs as experimental companies and additional paid-in capital had no effect on the company's financial performance as well as non-financial performance. This can be caused by several influencing factors. These results are also important for company management so that they can be used as a consideration in making strategic policies so that PMN or additional paid-in capital can have a positive influence on the company's financial performance and non-financial performance."

"Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menerbitkan ketentuan Pengelola Dana Perwalian (trustee) sebagai badan usaha khusus untuk melakukan kegiatan penitipan dan pengelolaan (trust) dan/atau sekuritisasi aset. Konsepsi trust berasal dari sistem common law sehingga tidak dapat serta merta diterapkan terhadap badan Pengelola Dana Perwalian (trustee). Melalui metode penelitian doktrinal dan metode perbandingan, penelitian ini membahas Pengelola Dana Perwalian sebagai trustee berdasarkan UU P2SK dan melakukan perbandingan konsep trust berdasarkan sistem common law dengan konsep trustee berdasarkan hukum di Indonesia. Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai terkait terkait Pengelola Dana Perwalian sebagai trustee dalam melakukan kegiatan usahanya dan masih belum dapat dikatakan komprehensif apabila dibandingkan dengan konsepsi trust berdasarkan sistem common law. Pemerintah Indonesia sebaiknya menerbitkan peraturan pelaksana dengan ketentuan yang lebih spesifik, agar menjamin efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan Pengelola Dana Perwalian (trustee).

---

Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) issues provisions regarding Pengelola Dana Perwalian (trustee) as a special business entity to carry out custody and management (trust) and/or asset securitization activities. The trust concept, rooted in the common law system, entails provisions and characteristics that are not readily applicable to Pengelola Dana Perwalian (trustees) within the Indonesian legal framework. Through doctrinal and comparative methods, this study scrutinizes the legal provisions pertaining to Pengelola Dana Perwalian (trustees) under UU P2SK, comparing the common law trust concept with the Indonesian legal construct of trustees. The analysis concludes that Indonesia does not yet have adequate legislation related to Pengelola Dana Perwalian as trustees in conducting their business activities and it falls short of comprehensiveness when compared to the common law trust concept. Thus, it is recommended that the Indonesian Government establish more detailed and specific implementing regulations to ensure the effective and efficient conduct of activities by Pengelola Dana Perwalian (trustee)."

"Sektor keuangan global secara tradisional berpusat pada proses pembiayaan baik untuk entitas korporat maupun individu, dengan tindakan pembiayaan itu sendiri menjadi titik fokus penting dalam industri ini. Namun, meskipun signifikansinya, sistem ini tetap relatif tidak berubah seiring waktu hingga munculnya inovasi teknologi. Pengenalan teknologi keuangan (fintech) ke industri keuangan menandai titik perubahan yang transformatif. Pergeseran ini membawa peluang luar biasa bagi individu untuk mengakses jalur pembiayaan alternatif di luar batasan lembaga keuangan tradisional. Sementara transformasi ini terbukti menguntungkan beberapa negara, secara bersamaan menghadirkan tantangan bagi yang lain, menyoroti sifat ganda dampaknya. Dalam konteks di mana teknologi keuangan masuk ke pasar keuangan tanpa regulasi yang sesuai, pengaruh mereka menjadi senjata bermata dua. Ketidakberaturan ini memiliki konsekuensi serius, menyebabkan kejatuhan pengguna teknologi semacam itu.Studi ini menggali pemahaman terhadap peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam integrasi teknologi keuangan ke dalam lanskap pasar keuangan. Secara khusus, fokus menyempit pada Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) sebagai contoh prominent dari teknologi keuangan. Metode investigasi melibatkan eksplorasi pengalaman pengguna sebelumnya, seperti India dan China, dalam menerapkan P2P lending. Dengan menganalisis pendekatan regulasi masing-masing, muncul wawasan yang dapat membimbing pengguna berikutnya, yang diwakili di sini oleh Indonesia. Wawasan ini menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur kemajuan yang baru ini secara efektif.

---

The global financial sector has traditionally centred around the processes of financing for both corporate entities and individuals, with the act of financing itself being a pivotal focal point within this industry. However, despite its significance, this system remained relatively unchanged over time until the advent of technological innovations. The introduction of financial technologies (fintech) to the financial industry marked a transformative juncture. This shift brought about remarkable opportunities for individuals to access alternative avenues of financing beyond the confines of traditional financial institutions. While this transformation proved advantageous for several countries, it simultaneously presented challenges for others, highlighting the dual nature of its impact. In contexts where financial technologies entered the financial markets without appropriate regulations, their influence became a double-edged sword. This lack of regulation had severe repercussions, leading to the downfall of earlier adopters of such technologies. This study delves into comprehending the crucial role that governments play in the integration of financial technologies into the financial market landscape. Specifically, the focus narrows down to Peer-to-Peer (P2P) lending as one prominent example of a financial technology. The investigation method involves an exploration of the experiences of previous adopters, such as India and China, in implementing P2P lending. By analysing their respective regulatory approaches, insights emerge that can guide subsequent adopters, exemplified here by Indonesia. These insights underscore the imperative nature of government involvement in effectively regulating this novel advancement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan anti-money laundering (AML) dan perkembangan sektor keuangan pada kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi dan rendah periode 2012 – 2020. Terdapat 102 negara, terdiri dari 65 negara high-corrupt dan 37 negara low-corrupt yang dikelompokkan berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Transparency International. Metode yang digunakan adalah regresi model panel data, serta regresi model panel threshold Hansen (1999) untuk mengetahui adanya efek ambang batas pada kebijakan anti-money laundering. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan yang positif antara kebijakan anti-money laundering dan perkembangan sektor keuangan pada kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi. Hal ini mengindikasikan penerapan kebijakan anti-money laundering yang efektif akan mendorong perkembangan sektor keuangan dengan tata kelola yang baik dan peningkatan reputasi sektor keuangan. Namun, pada kelompok negara dengan tingkat korupsi rendah, kebijakan anti-money laundering memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan sektor keuangan. Hal ini mengindikasikan penerapan kebijakan anti- money laundering yang semakin ketat justru akan menghambat perkembangan sektor keuangan melalui peningkatan biaya kepatuhan. Lebih lanjut, penelitian ini tidak menemukan adanya efek ambang batas pada seluruh kelompok sampel.

---

This study aims to identify the relationship between anti-money laundering (AML) regulations and the financial sector development in countries with high and low levels of corruption for the period 2012 – 2020. There are 102 countries, consisting of 65 high- corrupt countries and 37 low-corrupt countries, categorized based on the Corruption Perceptions Index from Transparency International. The method used is panel data regression, and panel threshold regression model by Hansen's (1999) to determine the presence of a threshold effect on AML regulations. The estimation results demonstrate a positive relationship between AML regulations and financial sector development in countries with high levels of corruption. This indicates that implementing an effective anti-money laundering regulation will encourage the financial sector development with good governance and improve the reputation of the financial sector. Conversely, in countries with low levels of corruption, AML regulations have a negative impact on financial sector development. This suggests that stricter AML regulations may hinder financial sector development due to increased compliance costs. Furthermore, this study did not find any threshold effects on AML regulation across the sample group."

"Pertanyaan menyeluruh bagi pemerintah sebagai satu-satunya pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengapa perusahaan perlu dimiliki oleh negara. Di sisi lain, ada BUMN yang melakukan kegiatan bisnis serupa seperti PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis, kinerja dan daya saing serta untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT. PPI itu sendiri sebagai fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan penerapan model Altman dan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sebagai hasil penelitian tentang kesehatan keuangan PT. PPI, itu belum menunjukkan kinerja positif dan bahkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari Altman Z-Score yang berada di area abu-abu dan juga saat menggunakan metode DEA, skor efisiensi menunjukkan kurang dari satu. Studi ini merekomendasikan bahwa restrukturisasi PT. PPI dapat dilakukan untuk membuat BUMN sehat, sehingga dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Untuk merealisasikan hal ini, penelitian ini menemukan kemungkinan Perum Bulog untuk mengakuisisi PT. PPI.

---

The overarching question for the government as the sole owner of the State-Owned Enterprise (SOE) is why the companies need to be owned by the state.  On the other hand, there are SOEs that conduct similar business activities like Indonesia Trading Company (ITC)-PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). This study aims to measure the financial health of business, performance and competitiveness as well as to predict the risk of bankruptcy of ITC itself. This research was conducted by using secondary data from the company's financial statement and the application of the Altman model and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. As the result of the research about the financial health of the company, it has not shown positive performance and even loss. It can be seen from the Altman Z-Score which is in the gray area and also while using the DEA method, the efficiency score shows less than one. This study recommends that a restructuring of ITC can be carried out to make a SOE healthy, so that it can operate efficiently, transparently and professionally. To realize this, this study finds the possibility of Perum Bulog to acquire ITC."

"Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah membuka peluang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut serta baik dengan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang merepresentasikan Pemerintah atau menjadi pihak Badan Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah, dan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

Currently, the Government continued to try to spur infrastructure development to promote equitable development across the country. To overcome the limitations of the state budget (APBN), the government is using the Public Private Partnership scheme. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision has opened an opportunity for the State Owned Enterprises (SOEs/BUMN) to participate either by being Cooperation Project Responsible (PJPK) representing the Government or be a party to business entities.

Based on Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN is possible to get a special assignment from the Government, and if the assignment is not financially feasible, according to research, the government should provide compensation for all expenses incurred BUMN including the expected margin. This study discusses the extent to which the compensation provided by the Government to BUMN given special assignments in Public Private Partnership. This research uses norvative judicial study."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perubahan kinerja keuangan dan tingkat efisiensi BUMN, sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan metode DEA. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode penelitian yang dilakukan, kinerja perusahaan cenderung tidak mengalami peningkatan dalam kinerja keuangan yang dilihat dari rasio keuangan. Sementara itu dalam pengukuran efisiensi, perusahaan tidak secara konsisten dalam mempertahankan nilai efisiensi yang telah diolah menggunakan model DEA. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMN mengalami perubahan kinerja, baik dalam kinerja keuangan, maupun efisiensi kinerja, namun beberapa BUMN mengalami penurunan, dan tidak sesuai dengan tujuan dari privatisasi, yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan

---

The purpose of this study was to analyze changes in the financial performance and the level of efficiency of SOEs, before and after privatization by using DEA. The results showed that during the period of the research conducted, the performance of the company are less likely to experience an improvement in the financial performance of financial ratios seen. Meanwhile, in the measurement of efficiency, companies tend to be inconsistent in achieving the efficiency that has been processed using DEA models. The results showed that SOE performance changes, both in financial performance, efficiency and performance, but some SOEs has decreased, and not in accordance with the objectives of privatization, which improves the performance and efficiency of the company."