Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi dari pengelolaan potensi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku melalui Lumbung Ikan Nasional, dimana potensi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Provinsi Maluku untuk bisa mengembangkan Provinsi Maluku untuk bisa berkembang dari bidang ekonomi juga untuk bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.akan tetapi proses ini masih tetap ditunda, berdampak buruk dan menjadi suatu masalah bagi provinsi Maluku karena tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.Apabila dilihat dengan adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pesisir Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Provinsi Maluku yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 maka sudah seharusnya perlindungan hukum yang ada sudah cukup memadai.

---

This thesis is motivated by managing the potential of natural resources in coastal areas and small islands in Maluku Province through the National Fish Barn, where this potential is one of the great opportunities for Maluku Province to be able to develop Maluku Province so that it can develop from the economic sector as well as can provide income to communities in coastal areas and small islands. however this process is still being delayed, has a bad impact and becomes a problem for Maluku province because it cannot get the best results from the management of natural resources in these coastal areas and small islands. When viewed by the existence of Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Protection in 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and also the Maluku Provincial Regulation, namely Regulations Regions of Coastal Zone Management And the Small Islands of Maluku Province Number 10 of 2013 and Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Maluku Province 2018-2038, then the existing legal protection should be sufficient."

"Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Peraturan Presiden yang bersifat mandiri yang bersumber pada kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun fokus utama dari penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Pencabutan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan hal yang dapat dilakukan. Namun, Pencabutan ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta pengaturan kembali secara komprehensif mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebabkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak jelas daya gunanya.

---

This thesis discusses the existence of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Act No. 1 Year 2014 and Related Implementation Regulations. This research is qualitative research with prescriptive design. Based on the results, it was found that Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands which issued before Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an independent Presidential Regulation which is based on attribution authority from Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The content of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is regulated in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but the main focus of the Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an increase in the welfare of the people in coastal areas and small islands and regulations about punishment for violators. Revocation of Article 1 paragraph 2 and Attachment of the Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands with Presidential Decree No. 6 Year 2017 concerning Determination of Outermost Small Islands is a matter that can be done. However, Revocation of provisions and Attachments in Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands, as well as comprehensive reorganization of the management of Small Islands Outside in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands causes Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is not clearly used."

"Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratan tertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastian hukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundang tersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMA di pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014, sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjian dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yang berminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untuk melaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

Indonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attract foreign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreign direct investment on small islands and their surrounding waters, with certain requirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. This Thesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islands governed by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The study which used a normative juridical method suggested that the emerging opportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of 2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularly those related to the licensing, since the implementation of foreign direct investment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment of The Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already been foreign investors doing their business on the utilization of small islands using only "principle licenses" and "business licenses", or agreements with local governments. On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to invest on small islands needs a legal certainty for their continuing process to comply with the provisions of foreign direct investment on small islands as required by the Law Number 1 of 2014."

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."

"Degredasi sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah sains, dan keberanian manusia dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membahas aspek teoritis dan empiris dan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Fokus analisis ditujukan pada kasus dan debat publik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, rente ekonomi, perspektif kepemilikan, dan beberapa evaluasi kebijakan publik aktual serta agenda perubahan di masa mendatang. buku ini merupakan referensi yang sangatberharga bagi praktisi ekonomi da dunia usaha, peneliti dan perumus kebijakan, serta dunia akademis dengan latar belakang ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan dan ekonomi politik."

"Terus meningkatnya kebutuhan gas bumi di Indonesia perlu dipenuhi dengan mengeksploitasi lapangan-lapangan gas bumi yang baru, termasuk lapangan Natuna Timur. Namun pemanfaatan lapangan gas ini menghadapi tantangan yang besar berupa kadar CO2 yang tinggi 71 dan lokasi lapangan lepas pantai yang jauh dari konsumen, sehingga menimbulkan kebutuhan biaya investasi yang besar, sekitar US 27 miliar. Agar pengembangan lapangan Natuna Timur layak secara ekonomi, penelitian ini antara lain fokus pada perlunya pemberian insentif bagi hasil dan insentif fiskal kepada kontraktor kontrak kerja sama KKKS. Selain itu, pengembangan lapangan perlu dilakukan sesuai prinsip pengelolaan sumber daya alam natural resources management, NRM yang berkelanjutan melalui penerapan skema dana migas petroleum fund, PF. Kelayakan penerapan skema dana migas, berupa alokasi persentasi tertentu dari bagian negara government take, GT, dievaluasi menggunakan metode multi-criteria decision analysis MCDA berdasarkan model Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation PROMETHEE. Untuk memperoleh nilai PF yang terbaik, keempat alternatif PF yakni Alternatif 1 0 GT, Alternatif 2 10 GT, Alternatif 3 15 GT dan Alternatif 4 25 GT dianalisis dan diperbandingkan berdasarkan empat kriteria utama berupa aspek-aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai nilai IRR proyek Natuna minimum 12, pemerintah perlu menawarkan pola bagi hasil 55 :45, tax holiday selama 10 tahun dan nilai first trench petoleum 10, serta toll-fee pipa gas Natuna-Cirebon sebesar US 2,3/MMBtu. Penerapan dana migas untuk pengembangan lapangan Natuna Timur yang berkelanjutan adalah relevan dan layak dilanjutkan, dimana Alternatif 4 25 GT merupakan pilihan yang paling baik. Pilihan tersebut memiliki dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perolehan dukungan publik, serta pada peningkatan cadangan terbukti migas dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun, kelemahan alternatif ini terletak pada aspek ekonomi, seperti pengurangan pendapatan pemerintah GT dan potensi kenaikan utang negara, serta pada aspek sosial-politik berupa potensi sikap keberatan pemerintah government resistance atas penerapan skema PF. Penelitian ini menawarkan solusi bagi para pembuat kebijakan, termasuk di negara lain, ketika dihadapkan dengan kompleksitas pengelolaan pendapatan migas, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

---

The East Natuna gas field in Indonesia has reserves of 46 trillion cubic feet thus, it should be developed to meet the increasing natural gas demand of Indonesia. The high CO2 content and the offshore location of the gas reserves require development costs of around US 27 billion. This research investigates the techno ecnomic feasiblity of the gas field development by offering profit split dan fiscal incentives. It also studies the sustainable development of the field through the implementation of natural resource management, using a multi criteria decision analysis method, namely the preference ranking organisation method for enrichment of evaluations PROMETHEE. The concept of natural resource management NRM is represented by the implementation of a petroleum fund. As such, four alternatives to petroleum funds are considered, based on the government rsquo s take GT associated with each, namely Alternative 1 0 GT, Alternative 2 10 GT, Alternative 3 15 GT dan Alternative 4 25 GT. Moreover, an assessment model to compare and appraise these alternatives against sustainable development criteria derived from technical, economic, environmental, and socio political aspects.

The results show that to achieve minimum IRR value of 12, the government needs to offer incentives of 30 year contract period, profit sharing of 55 45, first tranche petroleum to 10, and tax holiday of 10 years. Toll fee for Natuna Cirebon pipeline is US 2.3 MMBTU at IRR of 12.6. Further, adopting a petroleum fund scheme to achieve sustainable development is both relevant and feasible. In addition, employing 25 of the government rsquo s revenue towards this fund is found to be the most preferable choice. Such an option would have positive impacts on the creation of jobs, reduction of greenhouse gas emissions, and gaining of public support, as well as on the increase of petroleum reserves and installed capacity of geothermal power plants. However, the downside of this alternative lies in the economic aspects, such as the reduction of government revenues and potential increase in government debt that lead to government resistance. This study could offer valuable insights to policymakers elsewhere, when confronted with the complexity of managing petroleum revenues, especially with regard to the sustainable use of natural resources."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus penyuntikan isi tabung LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan ini merupakan hal penting karena LPG merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna gas LPG dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan akibat penyuntikan LPG dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakatberhak atas ganti rugi dalam hal adanya penyuntikan tabung gas LPG oleh pelaku usaha.

---

This thesis discusses the legal protection given to people who are disadvantaged in the fraud case of LPG’s injection committed by business actor in terms of Law on Consumer Protection. This topic is important because nowadays LPG become important in society. With the Law on Consumer Protection, LPG users can demand legal protection in case of an accident and was given administrative penalties or criminal sanctions to businesses. The research in this paper uses the method of descriptive legal research is a study of the rules by using a literature study and interviews. The results of this study is that the community needs to get compensation in the presence of LPG’s injection."