Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan terjadinya Pergeseran-Misi (Mission Drift) pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini juga ingin membuktikan adanya pengaruh faktor – faktor lain seperti karakteristik peminjam, karakteristik bisnis, faktor eksternal, dan kompetisi terhadap Pergeseran-Misi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk pendalaman terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Lainnya dan juga tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi, BMT di sisi permintaan dan tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi dan PT di sisi penawaran. Dengan menggunakan mix method dengan sequential mixed design, ditemukan bahwa adanya hal-hal sebagai berikut: 1) adanya pergeseran misi pada LKM di Indonesia pada tahun 2015 untuk kelompok lainnya selain koperasi dan BMT. 2) Dari sisi penawaran terlihat bahwa tidak terjadi pergeseran misi setelah di awasi oleh OJK baik untuk koperasi maupun PT. 3) Karakter peminjam, karakter bisnis, faktor eksternal dan kompetisi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pergeseran-misi. 4) Bahwa Koperasi dan BMT tetap memegang teguh misi utama mereka untuk mensejahterakan anggotanya.

---

The main focus of this research is to prove the existence of Mission Drift at Micro Finance Institution (LKM) in Indonesia in 2015. This study also wants to prove the influence of other factors such as borrower characteristics, business characteristics, external factors, and competition against the Mission Drift. Furthermore, this study also aims to deepen the understanding of Mission Drift in Other Groups and also the non occurance of Mission Drift in Cooperative and BMT group on the demand side and no Mission Drift in Cooperatives and PT group on the supply side. By using mix method with sequential mixed design, it is found that the following things: 1) the existence of mission drift in MFI in Indonesia in 2015 for other groups besides cooperatives and BMT. 2) From the supply side, it is seen that there is no mission drift after being supervised by OJK for both cooperatives and PT. 3) The borrower characteristic, business characteristic, external factors and competition together positively influence the mission drift. 4) That Cooperatives and BMTs continue to uphold their primary mission to the welfare of its members."

"Menjangkau masyarakat miskin dan terbelakang serta mandiri finansial merupakan tujuan double bottom line dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang keduanya harus terpenuhi agar dapat mewujudkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Namun, menyeimbangkan kedua tujuan tersebut sulit dicapai karena biaya operasional yang besar. Penelitian ini berkontribusi pada literatur bahwa terdapat hubungan yang terbalik antara kinerja keuangan dan kedalaman penjangkauan dimana fokus kinerja keuangan dalam mencapai kemandirian finansial memperburuk pencapaian misi sosial yang disebut dengan penyimpangan misi. Penelitian ini menggunakan 200 sampel LKM dari 56 negara yang dianalisis menggunakan metode logistik. Dengan perhitungan rasio penyimpangan misi sebagai variabel dependen, penelitian ini menemukan bahwa sumber pendanaan, status hukum, ukuran LKM, suku bunga, produktivitas, serta regional (negara OKI) memengaruhi LKM untuk menyimpang dari misi sosialnya. Secara keseluruhan, penelitian ini sesuai dengan hipotesis utama dalam penyimpangan misi yang menyatakan bahwa meningkatkan motivasi keuntungan yang berlebihan memperburuk pencapaian misi sosial. Implikasi penelitian dapat menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan dalam mengembangkan LKM Syariah sebagai alternatif mewujudkan inklusi keuangan bebas bunga dalam upaya mengurangi kemiskinan.

---

Reaching out to the poor and underdeveloped, as well as financially sustainable are the double bottom line objectives of Microfinance Institutions (MFIs) which must be adhered to achieve sustainable financial inclusion. However, maintaining these two objectives is difficult due to high operational costs. The paper contributes to the literature arguing that found focussing on financial performance to achieve financially sustainable would lower the achievement of MFI’s social mission called mission drift. This study uses a dataset of 200 MFIs from 56 countries and runs a logistic regression. By calculating the mission drift ratio as the dependent variable, this study finds that funding sources, legal status, MFI size, interest rates, productivity, and regional (OIC countries) affect an MFI to move away from its social mission. Overall, this study agrees with the main hypothesis in mission drift stating that excessive profit motivation worsens social mission achievement. The implication of the research can be used by policy makers as a suggestion in developing Islamic MFIs as an alternative to realizing interest-free financial inclusion in poverty reduction effort. "

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "

"ABSTRAKPada mulanya PT Danareksa yang merupakan badan usaha milik negara adalah perusahaan yang terbesar pada Pasar Modal Indonesia baik sebagai Penjamin Emisi maupun sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek. Bahkan sebagai Pengelola Sertifikat Saham PT Danareksa memonopoli hingga sekarang.Akan tetapi dengan adanya deregulasi Pasar Modal dan perbankan menyebabkan persaingan ketat. Keadaan tersebut belum dapat diatasi oleh Danareksa. Sebagai akibatnya pangsa pasar Danareksa mengalami penurunan walaupun secara absolut ada kenaikan penjualannya.Untuk mengatasi penurunan pangsa pasar tersebut Danareksa perlu untuk merubah konsep marketingnya yaitu dari konsep menarik konsumen sebanyak-banyaknya menjadi konsep marketing menjalin hubungan balk dengan konsumen. Konsep tersebut menekankan pada penciptaan hubungan jangka panjang dan pemberian multi jasa melalui pemuasan seluruh kebutuhan jasa keuangan pelanggan.Alasan digunakannya konsep marketing menjalin hubungan baik dengan konsumen adalah karena konsep mi mempunyai daya saing yang lebih balk dibandingkan dengan kosep menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Konsep ml tidak hanya dapat mempertahankan dan memelihara pelanggannya, tetapi juga dapat menarik pelanggan baru."

"Rendahnya akses ke layanan keuangan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk program keuangan inklusif sebagaimana diatur melalui SNKI yang salah satunya merupakan program Otoritas Jasa Keuangan OJK , yaitu Laku Pandai sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai. Dalam Laku Pandai, agen dapat menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sederhana terhadap calon nasabah tabungan Basic Saving Account namun juga bertanggungjawab kewajiban untuk menerapkan prinsip uji tuntas nasabah terhadap beneficial owner. Selain itu, pertemuan langsung dalam proses verifikasi juga hanya dilakukan oleh agen. Di sisi lain, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU dan PPT menyebutkan tidak adanya pertemuan langsung dalam proses verifikasi merupakan kriteria risiko tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip uji tuntas nasabah dan penerapan prinsip uji tuntas nasabah pada Laku Pandai X di Bank Y. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Skripsi ini menemukan bahwa Bank Y selaku penyelenggara Laku Pandai telah melaksanakan prinsip uji tuntas nasabah, namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam POJK APU PPT dan POJK Laku Pandai yang belum dilaksanakan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, Penulis menyarankan kepada Bank Y untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah, mempertegas standar penilaian agen, dan melakukan penghentian perjanjian kerjasama apabila agen melakukan tindakan di luar perjanjian tersebut. Adapun saran kepada OJK adalah untuk menghimbau bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah dan mengatur secara khusus mengenai uji tuntas terhadap beneficial owner di Laku Pandai.

---

The lack of access to financial services had encouraged the Government of Indonesia onto establishing an inclusive financial programme as per regulated under SNKI, of one of which is an Otoritas Jasa Keuangan OJK program called ldquo Laku Pandai rdquo as regulated in POJK No. 19 POJK.03 2014 regarding Laku Pandai. In Laku Pandai, agents may apply a simple CDD towards Basic Saving Account prospective customers and is responsible to conduct CDD to beneficial owner. Other than that, a face to face verification is sufficient only by agent. Whereas, POJK No. 12 POJK.01 2017 regarding APU and PPT stated that the absence of face to face verification would be of a high risk criteria. With regards to the abovementioned concerns, this thesis examines the regulation of CDD in Laku Pandai and its implementation in Laku Pandai X of Bank Y. This thesis is a library research with descriptive research typology.

This thesis finally concludes that Bank Y has implemented the CDD, nevertheless there are some rules in POJK APU PPT and POJK Laku Pandai that have not been properly implemented. Therefore, the author suggests Bank Y to conduct face to face meeting, to emphasize the agent assessment standard, and to emphasize the termination the agency agreement. For OJK, the author suggests to appeal banks to conduct a face to face meeting and to regulate the CDD for beneficial owner in Laku Pandai."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Pertanyaan menyeluruh bagi pemerintah sebagai satu-satunya pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengapa perusahaan perlu dimiliki oleh negara. Di sisi lain, ada BUMN yang melakukan kegiatan bisnis serupa seperti PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis, kinerja dan daya saing serta untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT. PPI itu sendiri sebagai fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan penerapan model Altman dan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sebagai hasil penelitian tentang kesehatan keuangan PT. PPI, itu belum menunjukkan kinerja positif dan bahkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari Altman Z-Score yang berada di area abu-abu dan juga saat menggunakan metode DEA, skor efisiensi menunjukkan kurang dari satu. Studi ini merekomendasikan bahwa restrukturisasi PT. PPI dapat dilakukan untuk membuat BUMN sehat, sehingga dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Untuk merealisasikan hal ini, penelitian ini menemukan kemungkinan Perum Bulog untuk mengakuisisi PT. PPI.

---

The overarching question for the government as the sole owner of the State-Owned Enterprise (SOE) is why the companies need to be owned by the state.  On the other hand, there are SOEs that conduct similar business activities like Indonesia Trading Company (ITC)-PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). This study aims to measure the financial health of business, performance and competitiveness as well as to predict the risk of bankruptcy of ITC itself. This research was conducted by using secondary data from the company's financial statement and the application of the Altman model and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. As the result of the research about the financial health of the company, it has not shown positive performance and even loss. It can be seen from the Altman Z-Score which is in the gray area and also while using the DEA method, the efficiency score shows less than one. This study recommends that a restructuring of ITC can be carried out to make a SOE healthy, so that it can operate efficiently, transparently and professionally. To realize this, this study finds the possibility of Perum Bulog to acquire ITC."