Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas tentang Pilot Proyek Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan Sumber Daya Alam, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan pekarangan, dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap, tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi bisa lebih mudah diberikan. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek Pemberdayaan Masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA, serta pengaruh Insensitivitas Budaya terhadap ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek di Kampung Usku tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat Kampung Usku, beberapa pejabat dari Disktrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom, dan Kementerian Desa, PDTT. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukan suatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek budaya masyarakat Kampung Usku. Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan, yang hampir semuanya terkait dengan budaya masyarakar setempat. Pada akhirnya, insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat, dengan memasukkan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam menyusun desain, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan (community worker) ketika bekerja pada masyarakat.

---

This Dissertation discusses the Village Cluster Model Pilot Project Based on Customs and Natural Resources, which was initiated by The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration for community empowerment at the Usku Village, Senggi District, Keerom Regency, Papua, through providing knowledge and skills to cultivate cultivation in home garden, with the hope that the community will become permanent farmers, no longer hunting in the forest, so that providing access to health, education, and information technology can be more easily provided. This Dissertation research aims to analyze the implementation strategy, the constraints faced in the implementation of the Community Empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources Pilot Project, as well as to analyze the effect of cultural insensitivity on the failure of community empowerment through the pilot project in Usku Village.

The study was conducted with a qualitative approach, through case study. Data collection is carried out through indepth interviews with a number of informants from leaders and communities of Usku Village, several officials from the Senggi District, Keerom Regency Government, and The Ministry of Village, Disadvantage Areas and Transmigration. The analysis was carried out by induction to find a concept about the community empowerment model that is according to a case study.

The results showed that the stages used in community empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources did not attention to the cultural aspects of the people of Usku Village. Contrains arise both from the local community or from the government and empowerment actors, almost all of which are related to local community culture. In the end, insensitivity to culture of the local community (Usku Village) turned out to be a factor affecting the failure of community empowerment through the pilot project to achieve the stated objectives.

The conclusion of this study is, an improvement is needed for The Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources as a model for community empowerment, by including cultural sensitivity as an important element in design, implementations and evaluations of communitu empowerment, and making it as an important element that must be owned and supported by the empowerment actors (community worker) when working in the community."

"Tesis ini ini menyoroti proses berlangsungnya program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga bina; bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan fisik. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) Bagaimana proses pengelolaan PPMK pada ketiga programnya dalam mewujudkan tujuannya?; dan (2) Sejauh mana peran program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian ini dilakukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (PPMK) Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang diiringi dengan pembagian program PPMK tidak serta merta membuat bisa memberdayakan masyarakat secara maksimal. Perubahan tersebut pada satu sisi meningkatkan akuntabilitas PPMK terhadap pemerintah, namun disisi lain perubahan ini justru memperburuk sinergi program yang kemudian mempengaruhi efektifitas dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan masyarakat dalam PPMK dapat dimasukkan dalam pendekatan pembangunan dengan masyarakat (development with community). Aktor utamanya adalah aktor luar dengan masyarakat, bentuk hubungan berupa kolaborasi, pengambil keputusan oleh masyarakat lokal dengan aktor luar, pelaksana. Masyarakat lokal dan bentuk kegiatan berupa proyek dan program. Selain itu, Satuan komunitas PPMK yang berada di tingkat Kelurahan belum bisa menampung kepentingan seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun baru berada pada tingkatan individual, belum mencapai kesejahteraan komunitas secara luas. PPMK dijalankan dengan pengetahuan lokal dan klaim profesionalisme tidak nampak dalam kepengurusan LMK. Untuk menjadi anggota LMK tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan lebih bersifat politis. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-implikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan rekomendasi.

---

This thesis highlights on the ongoing process PPMK program in an effort to improve the welfare of the community through “tiga bina”; bina sosial, bisna ekonomi, bina lingkungan fisik. For that the research questions posed were: (1) How does the management of the third PPMK program in achieving its purpose?, And (2) The extent to which the role PPMK program in an effort to improve the welfare of society? The research was conducted at the Community Empowerment village (PPMK) Malaka Jaya Village, Duren Sawit, East Jakarta (PPMK) Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The approach used is a qualitative case study method.

The results of this study indicate that the institutional changes that accompanied the division of program PPMK not necessarily making can empower the community to the fullest. Such changes on the one hand PPMK increase accountability of the government, but on the other hand these changes actually make synergy which then affects the effectiveness of the program in order to accelerate the increase in welfare villages. Community Development in PPMK can be included in the development with community approach. The main actors are actors outside the community, form relationships in the form of collaboration, decision-making by local communities and external actors, implementers: Local communities and forms of activity in the form of projects and programs.

In addition, the Unit of community in PPMK located at the Village can not accommodate the interests of all segments of urban society. Increased welfare was only at the individual level, not the community at large to achieve prosperity. PPMK run with local knowledge and professionalism claim does not appear in the management of LMK. To become a member of LMK does not require special skills, but more political. In this study also presented and the practical implications of the theoretical results of this study and its principal conclusions and recommendations."

"Tesis ini mengambil topik tentang strategi Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi literature. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang diteliti meliputi upaya terarah, keterlibatan kelompok sasaran dan pendekatan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Mandiri Energi di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah tercapai. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi banyak pihak dalam Pengembangan Desa Mandiri Energi.

---

This thesis chooses a topic about the development of independent energy village based on community empowerment. The locations of the research is in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Data collection did by using the observation method, interview and study literature. The data got from the research, the analyzed by using descriptive qualitative data analysis technique. Community empowerment dimensions examined include efforts targeted, empowerment and group approaches.The result showed that the ecommunity empowerment in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedan, Jawa Barat reached. This research is expected to give recommendation for many sides in the development of Independent Energy Village."

"ABSTRAKPT Selaras Inti Semesta bersama masyarakat kampung Zanegi memandangperlu melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam menghadapiperubahan dari pola hidup meramu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan danmenganalisis proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh PTSelaras Inti Semesta melalui program pertanian sayur mayur di Kampung Zanegiserta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program ini. Metodepenelitian ini adalah metode kualitatif dengan mewawancarai 10 informan. Hasildari penelitian ini adalah program yang dilakukan telah melalui tahapan prosesyang sesuai dalam program pemberdayaan masyarakat karena didukung PTSelaras Inti Semesta dan kemauan masyarakat untuk berubah meskipun disadariini merupakan lompatan budaya.

---

ABSTRACTRespond to Zanegi people subsistence economy life style, Selaras Inti SemestaLtd., deems important to conduct an empowering program. This study aims todescribe and analyze the process of implementation of the communityempowerment programs proposed by the Company, through vegetable farming.And then, this study aims at describing and analyzing all the factors involved andits impacts. The method of study is a qualitative one which involves interviewing10 informans. Outcome indicated that the implemented program fulfilled the basicneed of villagers to change, although we are aware that the due process is simply acultural leap."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat.Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran."

"Program desa mandiri energi (DME) pada awalnya dilaksanakan sebagai sebuah program pemerintah untuk menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia di tahun 2005, dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Berbagai sumber bahan bakar alternatif dikembangkan di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah minyak jarak. Program DME berbasis minyak jarak ini, berawal dari adanya kebutuhan dari PT RNI untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi pabrik-pabrik gula yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, program ini terus berkembang di berbagai daerah.Salah satu daerah yang menjadi DME minyak jarak ini adalah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini kemudian dicanangkan sebagai DME berbasis jarak oleh Presiden SBY, yang sekaligus menjanjikan bantuan kepada para kelompok tani untuk pengembangan tanaman jarak. Dana bantuan yang telah diberikan oleh PERTAMINA juga sudah disalurkan dan dibelikan mesin pengolah minyak jarak di Kecamatan Toro. Namun dalam perkembangannya, DME yang ada tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan akhirnya berhenti. Kegagalan inilah yang kemudian dicoba untuk diteliti dalam penelitan ini. Khususnya terkait dengan aspek sosial yang menyebabkan kegagalan DME tersebut. Selanjutnya dengan SSM, penelitian ini mencoba melakukan rekonstruksi model pemberdayaan masyarakat yang cocok untuk pengembangan DME ke depan.

---

Energy independent village program (DME) was initially implemented as a government program to cope with price volatility of crude oil in 2005, and simultaneously reduce dependence on fuel. Various sources of alternative fuels developed in various areas, including the one of which is castor oil. DME program is based on castor oil, originated from the need of RNI to meet the needs of fuel for sugar mills owned. In its development, this program continues to grow in many areas.One area that became DME castor oil is Tanjungharjo Village, District Ngaringan, Grobogan, Central Java. The village was later proclaimed as DME-based distance by the President, who also promised assistance to farmers' groups for the development of Jatropha. A grant has been given by Pertamina also been distributed and bought machinery processing castor oil in the District of Toro. But in its development, the DME that is not working as expected and eventually stopped. Failure is then attempted to be studied in this research. Particularly with respect to social aspects that led to the failure of the DME. Furthermore, the SSM, this study tries to reconstruct a model of community empowerment that is suitable for the future development of DME."

"ABSTRAKKampung Bustaman di Kota Semarang terkenal berpenduduk padat. Memiliki luasan sekitar 1 hektar, kampung ini dihuni kurang lebih 300an warga dari dua RT berbeda. Menariknya kepadatan populasi tak membuat wilayah ini ditinggalkan. Orang-orang justru cenderung kembali ke kampung, bukannya berpindah. Mereka ditarik ke dalam kampung karena hubungan pekerjaan, pernikahan, atau sebab-sebab lain. Beberapa yang yang sukses secara ekonomi dan berpindah justru di masa tuanya membeli tanah lagi di Bustaman. Hubungan antara keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk menciptakan kontestasi tersendiri sehingga diperlukan mekanisme pengorganisasian di dalam masyarakat yang mana konflik-konflik bisa diatasi serta solidaritas sosial dipulihkan dan dipulihkan kembali. Tanpa itu niscaya suatu masyarakat tidak akan eksis baik secara fisik maupun psikis seperti terjadi dalam fenomena lenyapnya kampung-kampung kota di Semarang dalam 18 tahun terakhir ini. Penelitian ini ingin melihat mengapa warga terikat kampung dan bagaimana mereka mengelola keteraturan order di tengah kontestasi ruang kota. Proses ini tentu melibatkan kontak budaya culture contact baik internal maupun eksternal yang melahirkan perpecahan-perpecahan schismogenesis yang diatasi di dalam ekosistem kampung itu sendiri sehingga keseimbangan dapat tegak lagi menciptakan keteraturan order di dalam masyarakat. Kajian ini ingin memberikan sumbangsih pada studi migrasi orang ke kota yang 50 tahun belakangan ini massif, di tengah trend posmodernisme yang coraknya menggugat kekuasaan yang sifatnya memusat. Pada kondisi seperti ini, mekanisme kepengaturan macam apa yang terjadi? Pertanyaan inilah yang ingin dijawab dalam tesis ini.

---

ABSTRACTKampung Bustaman in the city of Semarang famous for its dense populated area. Having an area of about 1 hectare, this village is inhabited by approximately 300 residents from two different neighbours RT . Interestingly, population density does not make this region abandoned. People tend to go back to the village instead of moving. They are drawn into the village because of work relationships, marriages, or other causes. Some of those who are economically successful and move on in their old age buy more land in Bustaman. The relationship between land limitations and population growth creates its own contestation so that there is a need for organizing mechanisms within the community where conflicts can be overcome and social solidarity can be restored over and over again. Without it undoubtedly a society will not exist both physically and psychically as occurs in the phenomenon of the disappearance of urban villages in Semarang in the last 18 years. This research wants to see why people are tied to the village and how they manage order in the middle of city space contestation. This process involves cultural contacts both internal and external which result in schismogenesis being resolved within the kampung 39 s ecosystem itself so that the balance can be upright again creating order within the society. This study seeks to contribute to the massive 50 year urban migration study, in the midst of a postmodernist trend that sues a centralized power. In such conditions, what kind of regulatory mechanisms occur This question is what this tesis want to answer"

"ABSTRAKUpaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian.Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna.Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut.Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru.Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract

Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on.

The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised.

The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection.

The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts.

Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities.

Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved.

The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments.

Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs.

This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life."