Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air bersih di Indonesia dapat diakses melalui pelayanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan air di daerah administratifnya masing-masing. PDAM bertanggung jawab untuk menjaga pasokan air di daerah dan menghasilkan pendapatan dari bisnis air bersih tersebut. Namun penyediaan air bersih masih belum efektif sehingga menyebabkan kualitas air yang tidak memadai, distribusi air yang rendah, bahkan kerugian finansial. Untuk mengukur dan menganalisa inefisiensi pelayanan air minum dan pertumbuhan produktivitas PDAM dari tahun 2012-2016, penelitian ini menggunakan teknik non-parametrik, yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Index Calculation untuk mengukur produktivitas setiap PDAM di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inefisiensi yang signifikan di antara PDAM dari berbagai daerah di Indonesia. Ditemukan bahwa PDAM di luar Jawa berkinerja lebih baik daripada di Jawa; Oleh karena itu, PDAM membutuhkan intervensi kebijakan. Operasional PDAM di kota besar harus direstrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, penyesuaian teknologi (TECCH) tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi. Namun, peningkatan produktivitas sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi

---

Sufficiently clean water is accessible in Indonesia where municipally-owned cooperation (BUMD) handles the management of the PDAM. It allows local governments authority over water management in their administrative districts. This organization is responsible for maintaining the region's water supply while earning income from water business operations. However, this effort is not deemed effective since having a large number of PDAMs results in inadequate water quality, low water distribution, and even financial losses. However, the assumption lack factual evidence as they are not assessed alongside the government audit. In order to analyze the inefficiencies of water supply services and the productivity growth of PDAMs from 2012-2016, this research proposes to use a non-parametric technique, namely data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index Calculation, respectively. The research findings reveal that there were significant inefficiencies among PDAM from various regions in Indonesia. It was found that PDAMs outside Java performed better than those in Java; thus, PDAM needs policy intervention. The operations of larger municipal PDAMs should be restructured to increase productivity. There was no TFP growth (TFPCH) in PDAMs evidenced by the reduction in pure technical (TECH) and scale efficiency change (SECH). In addition, the positive technological adjustment (TECCH) did not significantly improve efficiency. Regarding the increase in the number of PDAMs resulting from technological improvement, the increase in productivity was largely due to technological advancement.

"

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal penyediaan air bersih sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri nomar 5 tahun 1977 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/KPTS/1984. Berdasarkan SK tersebut target cakupan pelayanan PDAM Kota Bogor (termasuk kota sedang) adalah 80 % pelayanan. Sebelum terjadi perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk target tersebut telah terpenuhi, namun dengan perkembangan yang teljadi cakupan pelayanan PDAM saat ini sebesar 53 %.Agar dapat terpenuhi target raihan, PDAM hams melakukan pengembangan jaringan pipa air bersih di wilayah baru. Untuk itu sisa kapasitas produksi yang ada (idle capacity) perlu dievaluasi dengan pertambahan pelanggan yang dapat dilayani.Total kapasitas produksi sebanyak 1102 liter/detik. Jumlah yang didistribusikan sebanyak 954 liter/detik. Sisa produksi = 1102 lt/det - 974 lt/det = 128 lt/det.Dengan kondisi sisa produksi tersebut diatas dan pertumbuhan penduduk pada saat ini serta untuk memenuhi kebuluhan di masa mendatang jaringan sistem yang ada perlu dievaluasi, apakah masih diperlukan penambahan unit-unit pengolahan."

"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

---

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."

"Air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena fungsinya yang utama yaitu untuk kelangsungan hidup manusia. Bertambahnya jumlah penduduk namun tidak disertai dengan bertambahnya supply air minum, adanya tuntutan hidup sehat, serta pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sehingga menciptakan persaingan. Kecamatan Pademangan merupakan wilayah yang rawan akan penyediaan air bersih. Memicu masyarakat sekitar untuk beralih menggunakan AMDK sebagai kebutuhan akan air minum yang bersih dan higienis. Penelitian ini ingin mengkaji persaingan AMDK yang berlangsung di tingkat retail dalam Kecamatan Pademangan. Penggunaan teknik overlay peta dan skoring adalah untuk menghasilkan wilayah persaingan di Kecamatan Pademangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kecamatan Pademangan merupakan wilayah dengan tingkat persaingan sedang yang mencakup sebagian besar wilayah di Kecamatan Pademangan yaitu wilayah industri, pemukiman teratur, pemukiman tidak teratur serta wilayah perdagangan. Wilayah dengan tingkat persaingan sedang, sangat didominasi oleh ketersediaan AMDK merk baru, variasi merk dan keragaman kemasan AMDK dengan kelas sedang.

---

AbstractWater is a fundamental requirement to be met because the main function is to human survival. Increase of population but is not accompanied by increased supply of drinking water, the demands of a healthy life, and encourage economic growth in industrial growth in Package Drinking Water (bottled drinking water) so as to create competition. Subdistrict Pademangan is a region prone to water supply. Triggering the surrounding community to switch to using bottled drinking water as the need for clean drinking water and hygienic. This study wanted to assess the competition that took place in bottled drinking water in Sub Pademangan retail level. The use of map overlay techniques and scoring is to generate competition in the Sub-region Pademangan. Based on the research results can be seen that Pademangan District is a region with a level of medium competition are covering most areas of the District Pademangan ie industrial areas, residential regular, irregular settlements and trade areas. Areas with the level of competition is, very much dominated by the availability of a new brand bottled drinking water, variety and diversity of packaging brand bottled drinking water with the class being."

"The rapid urban population growth in Indonesia has caused a high increased in the demand of public services. One of the most important urban public services needed is water supply. Palembang is one of the big cities in Indonesia which has a problem in providing services in water supply. The local water company, PDAM Tirta Musi, has been established since 1929 to provide such service. This thesis attempts to evaluate PDAM Tirta Musi's Palembang performance in providing water supply, especially with regards to financial and services aspects. As a matter of comparison, its performance will be compared to PDAM Surabaya and PDAM Bogor the first is the second langest city in Indonesia, while the second one is a regent which is also a sub urban area. The results show that, service-wise and financially, PDAM Kotamadya Surabaya and especially PDAM Bogor were better than PDAM Tirta Musi Palembang. The performance of PDAM Tirta Musi is categorized as unsatisfactory and illiquid. There are at least two factors that have caused unsatisfactory performance of PDAM Tirta Musi Palembang in financial and services aspects. These concern with the poor water management and human resources."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."