Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Qatar mengalami perkembangan yang pesat di bawah kepemimpinan Hamad bin Khalifa Al-Thani. Hal ini dikarenakan ia mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkarakter visioner serta memiliki pandangan yang berbeda dari emir-emir sebelumnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang ia buat menjadikan Qatar lebih maju. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Hamad bin Khalifa Al-Thani dalam modernisasi Qatar yang menjelaskan tentang sosok Hamad bin Khalifa dan kebijakan-kebijakan yang ia buat dalam memodernisasi Qatar serta hasil dari kebijakan tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Rasional Choice yang dikemukakan oleh James S Coleman dan teori modernisai oleh Amitai Etzioni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Hamad bin Khalifa merupakan seorang emir Qatar pada tahun 1995 hingga tahun 2013 setelah menggulingkan kekuasaan ayahnya melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1995. Ia berhasil membuat kebijakan dalam memodernisasi Qatar seperti mendirikan media Al Jazeera, Qatar Foundation, dan World Tourism Authority. Kebijakan tersebut juga memberi hasil yang sangat baik bagi Qatar seperti meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya wisatawan di Qatar dan berhasil membuat warga Qatar semakin sejahtera seperti pendidikan gratis. Selain itu, Qatar berhasil menjadi salah satu negara dengan PDB tertinggi di dunia di bawah kepemimpinannya.

---

Qatar experienced rapid development under the leadership of Hamad bin Khalifa Al-Thani. Due to his leadership spirit and visionary character, he brings different views from previous emirs, resulting in policies that contribute to Qatar’s advancement. This study discusses the policies of Hamad bin Khalifa Al-Thani in the modernization of Qatar which explains the figure of Hamad bin Khalifa and the policies he made in modernizing Qatar along with the results of these policies. The theory used in this study is the Rational Choice theory proposed by James S. Coleman and the modernization theory by Amitai Etzioni. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and library data collection techniques. The results of this study shows that Hamad bin Khalifa was an emir of Qatar from 1995 to 2013 after overthrowing his father's power through a coup d’etat in 1995. He succeeded in making policies in modernizing Qatar such as establishing the Al Jazeera media, the Qatar Foundation, and the World Tourism Authority. The policies also gave excellent results for Qatar such as increasing the quality of education, increasing tourism in Qatar, and making Qatari citizens more prosperous through free education. In addition, Qatar managed to become one of the countries with the highest GDP in the world under his leadership.

"

"Penelitian ini membahas tentang diversifikasi ekonomi di Qatar sebagai upaya mempertahankan kekuasaan kerajaan Al Thani. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menggunakan diversifikasi ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui alat kapitalisme negara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rentier state Theory,teori elite dan konsep diversifikasi ekonomi serta kapitalisme negara oleh Ian Bremmer digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Qatar berhasil mengurangi ketergantungan negara atas pemasukan dari minyak dan gas serta meningkatkan PDB Qatar dan melalui kapitalisme negara. Qatar berhasil menjaga pengaruhnya dalam politik dalam negeri Qatar. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang saling melengkapi antara keluarga kerajaan Al Thani dan keluarga pedagang di Qatar. Dari peran yang dilakukan, keberadaan keluarga Al Thani di berbagai perusahaan terkemuka dan juga jabatan pemerintahan di Qatar selain menjadi aktor utama ekonomi Qatar juga sebagai distribusi kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan keluarga pedagang di Qatar berfungsi sebagai partner bisnis dengan pemerintah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa diversifikasi ekonomi berhasil menjaga dan mempertahankan kekuasaan pemerintah Hamad Khalifa Al Thani.

---

This research examines the economic diversification in Qatar as an effort to defend the power of the Qatari kingdom Al Thani. The problem in this research is how the state using the economic diversification as an instrument to defend the power through state capitalism tools. This research is an explanatory research with qualitative approach. Rentier state theory, elite theory and also state capitalism concept from Ian Bremmer are used in this research. The result of this research is the economic diversification that Qatari government do has succeed in reducing state dependency on oil and gas income, and also increasing Qatar GDP. Besides that, Qatar also succeed in conserving it's influence on Qatar domestic politics. This research also shows that there's a mutual complementary role between the royal family of Al Thani and merchants family in Qatar. Based on its role, the existence of Al Thani on several Qatar's top company and position in Qatar's government, besides becoming lead actor of Qatar's economy, but also to distribute power and wealth to distribute wealth and power. On the other side, merchants family in Qatar functioned as business partner with the government. This research concluded that economic diversification is succeed in protecting and defending the power of Hamad Khalifa Al Thani government."

"ABSTRAKModernisasi di Korea Selatan yang pesat dapat dikatakan dimulai pada masa pemerintahan Park Chung-hee. Sebagai komitmen untuk membangun bangsa Korea Selatan dari keterpurukan berbagai aspek pada masa itu, Park Chung-hee membentuk komite revolusi militer yang dikenal Supreme Council of National Reconstruction. Berdasarkan komite tersebut dilaksakanlah gerakan rekonstruksi nasional dengan menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Korea Selatan. Gansobok adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan seiring dengan gerakan rekonstruksi nasional tahun 1961. Dengan menjadikan Gansobok sebagai objek penelitian, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi yang melataribelakangi dikeluarkannya kebijakan Gansobok di tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelakan bahwa kebijakan Gansobok muncul pada saat Korea Selatan mengalami kondisi kurangnya produksi bahan pakaian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi di Korea Selatan periode 1961 dilaksanakan dengan menyelaraskan kondisi bangsa saat itu. Adapun Gansobok muncul sebagai kebijakan yang disusun untuk mendorong masyarakat Korea Selatan menjadi lebih modern dan maju.

---

ABSTRACTThe rapid modernization in South Korea can be said to have begun during Park Chung-hee s reign. As a commitment to build the South Korean from the deterioration of various aspects at that time, Park Chung-hee formed a military revolution committee known as the Supreme Council of National Reconstruction. According to the committee, the national reconstruction movement was carried out by drafting and ratifying several policies to regulate the lives of the South Korea people. Gansobok is one of the policies implemented in line with the national reconstruction movement in 1961. By making Gansobok the object of research, in this paper the author tries to analyze how the conditions behind the issuance of the Gansobok policy in 1961. This study uses qualitative methods with a historical approach. From the analysis that has been done, it can be explained that the Gansobok policy emerged when South Korea experienced a lack of production of clothing materials. In conclusion the policy to support the implementation of modernization in South Korea for the period of 1961 was carried out by harmonizing the conditions of the nation at that time. As for Gansobok, it emerged as a policy designed to encourage South Koreans to become more modern and advanced."

"ABSTRACTPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pidato Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad AlTsani pada 21 Juli 2017 yang tetap menggunakan bahasa yang santun dalam penyampaianya, meskipun Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan mengembargonya pada 5 Juni 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak tutur dan kesantunan bahasa dalam pidato Emir Qatar tersebut. Adapun teori yang digunakan ialah teori tindak tutur Searle 1979 dan teori kesantunan bahasa Brown dan Levinson 1987. Tindak tutur menurut Searle 1979 terbagi menjadi lima jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Adapun kesantunan menurut Brown dan Levinson 1987 terbagi menjadi lima jenis, yaitu kesantunan bertutur langsung, kesantunan positif, kesantunan negatif, kesantunan bertutur samar-samar, dan diam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Data yang dianalisis berupa teks pidato Emir Qatar tertanggal 21 Juli 2017 yang bersumber dari situs resmi pemerintah Qatar. Penulis berhasil mengidentifikasi 35 yang mengandung tindak tutur dengan rincian 19 asertif, 7 direktif, 8 ekspresif, dan 1 komisif. Sedangkan tuturan kesantunan ditemukan sebanyak 26 tuturan, dengan rincian 4 penggunaan strategi bertutur langsung, 5 strategi kesantunan positif, 14 strategi kesantunan negatif, dan 3 strategi kesantunan berututur samar-samar. Identifikasi tersebut menunjukkan bahwa Emir Qatar menekankan pidatonya pada realita yang sesungguhnya terjadi dalam hubungan antara Qatar dengan empat negara tetangganya. Selain itu, ia juga mengkritik dan menyindir mereka di samping menolak tuduhan terorisme dan ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka. Meskipun demikian, Emir Qatar tetap berupaya menjaga hubungannya dengan empat negara tetangga dengan mengungkapkan keakrabannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi kedekatan hubungan demi mengakhiri perselisihan yang terjadi

---

ABSTRACTThis research was based on Qatari Emirs speech, Sheikh Tamim bin Hamad AlThani on July 21, 2017, that still preferred to use polite language, although Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt discontinued their diplomatic relations with Qatar and executed embargo it on June 5, 2017. This research aimed to analyze the speech act and politeness in Qatari Emirs speech and reveal the intention of its use. The theory used in this research was Searles speech act theory 1979 and Brown and Levinsons politeness theory 1987. The speech acts according to Searle 1979 are divided into five types, namely assertive, directive, commissive, expressive, and declarative. Brown and Levinson classify politeness into five types, namely on record without redressive action-baldly, on record with positive politeness, on record with negative politeness, off record, and silent (do not do face threatening act). The method used in this research was qualitative-descriptive. The data analyzed in this research was Qatari Emirs speech text on July 21, 2017 which officially sourced from the government of Qatar. The author successfully identified 35 speech acts with details of 19 assertive, 7 directives, 8 expressive, and 1 commissive and 26 politeness speech with 4 on record without redressive action-baldly strategy, 5 positive politeness strategy, 14 negative politeness strategy, and 3 off-record strategy. Based on the results of the identification, it shows that the Qatari Emir stressed his speech on the reality of the relationship between Qatar and its four neighboring countries. In addition, he also criticized and quipped them in addition to rejecting terrorism charges and interfering in their internal affairs. Nevertheless, the Emir of Qatar is still working to maintain his relationship with the four neighboring countries by expressing his intimacy to improve and evaluate the closeness of the relationship to end the disputes."

"Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

---

This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set."

"In line with increasing target of tax revenue for each year,since 2002 Directorate general of tax (DGT) performed tax office modernization where i until the end of 2008 all of tax office will be the modrn office....."

"Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang...."