Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang peran dari lembaga swadaya masyarakat Fond Prabo Materi dalam keberhasilannya menangani beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia militer pada tahun 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep hak asasi manusia dari Jack Donnelly dan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga Fond Pravo Materi pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Fond Pravo Materi memiliki peran penting dalam memberikan advokasi hukum, membantu penyelidikan terhadap penyebab kematian anggota wajib militer, dan memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga korban.

---

This article examines the role of the non-governmental organization Fond Pravo Materi in its success in managing a number of human rights violations that occurred in the military in 2019-2020. This research was conducted using Jack Donnelly’s concept of human rights and using Robert Yin’s case study method. The data used in this research are cases handled by Fond Pravo Materi in 2019-2020. The results of this research indicate that the Fond Pravo Materi foundation has a substantial role in providing legal advocacy, assisting the investigation into the cause of death of military members, and providing moral and social support to the families of the victims.

"

"Artikel ini membahas tentang peran dari lembaga swadaya masyarakat Fond Prabo Materi dalam keberhasilannya menangani beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia militer pada tahun 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep hak asasi manusia dari Jack Donnelly dan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga Fond Pravo Materi pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Fond Pravo Materi memiliki peran penting dalam memberikan advokasi hukum, membantu penyelidikan terhadap penyebab kematian anggota wajib militer, dan memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga korban.

---

This article examines the role of the non-governmental organization Fond Pravo Materi in its success in managing a number of human rights violations that occurred in the military in 2019-2020. This research was conducted using Jack Donnelly’s concept of human rights and using Robert Yin’s case study method. The data used in this research are cases handled by Fond Pravo Materi in 2019-2020. The results of this research indicate that the Fond Pravo Materi foundation has a substantial role in providing legal advocacy, assisting the investigation into the cause of death of military members, and providing moral and social support to the families of the victims."

"ABSTRAKugas Karya Akhir ini membahas strategi yang digunakan Falun Gong dalam mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM ke ranah internasional. Kerangka berpikir dalam menganalisis strategi yang dilakukan didasari pada teori transnational advocacy networksdan analisis framing. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukan empat strategi politik Falun Gong dalam membangun jaringan advokasi transnasional. Pertama, Falun Gong menggunakan politik informasi dengan menyediakan terpaan informasi mengenai masalah yang dihadapi sebanyak mungkin. Kedua, menggunakan politik simbolik untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Ketiga, politik memengaruhi dimana Falun Gong mengajak beberapa negara, kota atau NGO untuk ikut terlibat. Keempat, politik akuntabilitas dengan mendekati tokoh-tokoh internasional yang memiliki pengaruh besar.

---

ABSTRACTThis last final project discuss about strategy that Falun Gong used in raising the issue of Human Right violation to International domain. Theoritical framework that undertaken in analysing the strategy is based on the theory of transnational advocacy network and framing analysis. In this research, the writer used qualitative descriptive method, with literature study and document as dara source of writing. The result of this research shows four Falun Gong politic strategies in building a transnational advocacy network. First, Falun Gong using information politics by providing information exposure regarding facing the problems by as much as possible. Second, use symbolic politics to magnify the message delivered. Third, leverage politics, which in this case Falun Gong invited several countries, cities or NGO to get involved. Fourth, accountability politics by approaching international figures who have a great influence."

"Falun Gong, yang merupakan pergerakan yang direpresi oleh pemerintah China, menggunakan jaringan untuk mencari solusi di luar batas negara. Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi represi pemerintah China, dengan melihat strategi pergerakan dan taktik jaringan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk melihat signifikansi peran jaringan transnasional bagi suatu pergerakan sosial dalam kacamata studi Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnasional, dan konsep hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Falun Gong menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian budaya sebagai strategi pergerakannya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan.

---

Falun Gong, a movement that is repressed by Chinese government, uses transnational networks to find solution across China?s national borders. The focus of this study is to understand how Falun Gong uses transnational advocacy networks to face the repression from Chinese government, by examining its movement strategy and network tactics.

This research aims to see the significance of transnational networks for social movement in the framework of International Relations study. This study will use social movement, transnational advocacy networks and human rights as frameworks of thinking. This study used qualitative method and the data were collected by literature study.

This study found that Falun Gong used political opportunity structures and cultural framing as its movement strategy, as well as information politics, symbolic politics and moral leverage politics as its network tactics."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard."

"Pelanggaran HAM Berat merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun materiil terhadap korban. Sering kali korban tidak mendapat perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimanakah perlindungan hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Meskipun para pelaku telah diadili, namun hasil akhirnya adalah tidak ada kepastian pemberian hak-hak korban berupa reparasi, baik kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban maupun keluarga korban. Penyelesaian kasuskasus Pelanggaran HAM Berat khususnya dalam peristiwa tanjung priok 1984 cenderung berpijak pada model hukum positif yang kaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban, padahal aparatur hukum sejatinya dapat menggunakan kacamata hukum lain demi terwujudnya keadilan substansif. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemerintah dapat meninjau pelaksanaan mekanisme yang sudah ada terkait dengan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat karena pengalaman menunjukkan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat melalui jalur pengadilan akan selalu mengabaikan hak korban dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian diharapkan pemerintah semakin serius dan berniat menyelesaikan hutang-hutang penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat di masa lalu dengan lebih menitikberatkan pada kepentingan korban. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yang terkait dengan hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia yang diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis ini.

---

Gross violation of human rights is an extraordinary crime resulting in both physical and material losses of victims. It is often that the victim doesn't get protection and fulfillment of the rights guaranteed in the legislation. The problems raised in this thesis is How the protection for the victims of gross human rights violations, particularly in the case of human rights violations of Tanjung Priok 1984. Although the perpetrators were sentenced, but the there is no certainty of grant of rights regarding the reparations, such as compensation, restitution or rehabilitation to victims or families of the victims. The adjudication of human rights violations cases, especially on Tanjung Priok 1984 likely rests on the rigid positive law model and put less attention to the interests of victims, where legal apparatus can actually use the other 'legal spectacles' for the realization of substantive justice.

The expected outcome of this study is that the government can review the existing implementation mechanisms associated with the solution of gross human rights violations cases because experience shows the adjudication of gross human rights violations through court will often ignore the victim's rights in obtaining justice. Thus, it is expected that the Government will be more serious and intended to solves all the past gross human rights violations with more emphasis on the importance of the interests of victims.The method used in this study is a normative juridical with collection techniques of legal studies literature related to the victim's right of gross human rights violations in Indonesia, and reinforced by conducting interviews with sources. The data were based on literature review will be analyzed using this analysis."

"Diskriminasi terhadap anak-anak Roma sudah terjadi sejak era Uni Soviet hingga Federasi Rusia. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran lembaga Anti Discrimination Centre MEMORIAL dalam menangani diskriminasi anak-anak Roma pada jenjang sekolah menengah tahun 2006-2010 di Tula, Federasi Rusia. Analisis dilakukan menggunakan teori prasangka oleh Gordon Allport, serta metode penulisan yaitu metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penulisan artikel ini berasal dari situs ADC MEMORIAL dan Open Society Foundation, berupa dokumen Permohonan yang diajukan kepada European Court of Human Rights (ECtHR) tahun 2010. Artikel ini menunjukkan bahwa lembaga Anti-Discrimination Centre MEMORIAL memiliki peran penting dalam mendukung hak-hak kaum minoritas dalam lingkup nasional maupun internasional.Discrimination against Roma children has been an issue since Soviet Union`s era until Russian Federation. The purpose of this study is to explain the role of Anti-Discrimination Centre MEMORIAL in combatting discrimination against Roma children at primary school in 2006-2010 in Tula, Russian Federation. To analyze, this research uses theory of prejudice by Gordon Allport with literature review method. The data used in this article is a document of Application submitted to European Court of Human Rights (ECtHR) in 2010. This article concludes that Anti-Discrimination Centre MEMORIAL has substantial role to support the rights of minorities at national or international level."

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut" atau lebih dikenal dengan "asas legalitas". Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, sangatlah tidak adil bila para pelakunya dapat terbebas dari kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik asas legalitas. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.Bahwa pelanggaran HAM berat telah diakui sebagai prinsip umum hukum internasional sebagai salah satu kejahatan yang paling keji. Sejarah telah mencatat bahwa para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia ke II, telah dituntut melalui Mahkamah Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu. Mahkamah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menyimpangi asas legalitas, yaitu "asas retroaktif". Dengan asas retroaktif, hukum dapat diberlakukan surut. Penyimpangan ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi penyimpangan ini dilakukan karena justru untuk melindungi hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi para korban, yang dilaksanakan dengan adanya berbagai persyaratan dan adanya suatu keadaan yang darurat sifatnya. Ketentuan mengenai asas legalitas dan asas retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia."

"ABSTRACTSkripsi ini menjelaskan dampak undang-undang organisasi non-komersial Rusia terhadap LSM Golos. Golos merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkegiatan melakukan pemantauan pemilu di Rusia. Golos dicurigai sebagai agen asing oleh pemerintah Rusia pada tahun 2013. Melalui studi kasus ini, akan dilakukan analisis terhadap undang-undang organisasi non-komersial Rusia yang berdampak pada penangguhannya LSM Golos selama enam bulan dan mengaitkannya dengan asas demokrasi yang menjadi landasan berdirinya negara Federasi Rusia. Melalui metode penelitian sejarah, skripsi ini disajikan dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol negara. Hasil analisis menjelaskan bahwa undang-undang organisasi non-komersial Rusia memberikan dampak terhadap LSM Golos dalam berdemokrasi. Sehingga disimpulkan bahwa Rusia memiliki cara tersendiri dalam memaknai dan menjalani kehidupan bernegara sebagai negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the impact of the laws of the Russian non-commercial organization on the Golos NGO. Golos is a non-governmental organization engaged in monitoring elections in Russia. Golos was suspected of being a foreign agent by the Russian government in 2013. Through this case study, an analysis of the laws of the Russian non-commercial organization will affect the suspension of the Golos NGO for six months and link it to the principle of democracy which is the foundation of the Russian Federation. Through historical research methods, this thesis is presented with heuristic stages, criticism, interpretation, and historiography. The theory used in this study is the theory of state control. The results of the analysis explained that the laws of the Russian non-commercial organization had impact on the Golos NGO which had limited its space to move as an independent community institution. So it was concluded that Russia has its own way of interpreting and living a country as a democracy."