Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book presents the history of the genocide and propaganda campaign and the process towards the International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia (IPT 1965), which was held in November 2015 in The Hague, The Netherlands. The authors, an Indonesian Human Rights lawyer and a Dutch academic examine this unique event, which for the first time brings these crimes before an international court, and its verdict. They single out the campaign of hate propaganda as it provided the incitement to kill so many Indonesians and why this propaganda campaign is effective to this day"

"Kebijakan politik luar negeri Australia yang dilaksanakan pada kurun waktu Perang Dingin merupakan wujud dari strategi pertahanan negara yang berupa startegi forward defence. Strategi yang dikembangkan ini merupakan upaya Australia menjamin keamanan wilayahnya dari segala bentuk ancaman, yang dalam stereotipe Perang Dingin maka ancaman dipersepsikan datang dari kekuatan komunis balk dari Uni Soviet maupun dari RRC. Strategi forward defence menekankan garis pertahanan ada di luar wilayah Australia sehingga Australia lebih menyukai jika konflik itu berada di luar wilayah Australia, konsekuensinya adalah Australia lebih memilih untuk membantu kedua negara protektornya dengan terlibat dalam perang bersama guna mewujudkan penyelesaian konflik. Hal ini kemudian juga merupakan upaya Australia menjaga loyalitas terhadap kepentingan negara-negara protektornya, sehingga dalam sejumlah peristiwa penting dunia Australia terkesan selalu di bawah kontrol dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan sikap politik domestiknya sendiri. Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Indonesia tahun 1958 - 1961 merupakan fenomena yang sangat menarik perhatian para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat dikatakan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menarik Indonesia dalam orbit blok Barat. Hal ini dibuktikan dalam bentuk ekstrem adalah kegiatan subversi dalam bentuk operasi intelijen seperti yang dilakukan melalui Covert Action untuk membantu para perwira pemberontakan PRRI/Permesta. Operasi intelijen ini kemudian mendapat dukungan Inggris dan Australia meski dengan tekanan kepentingan yang berbeda diantara keduanya"

"Status Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI, namun kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan kelompok ini juga terus bertransformasi, dari perjuangan senjata (hard approach) oleh OPM dan faksi-faksi militernya, hingga cara-cara diplomasi (soft approach) dan internasionalisasi isu Papua oleh Benny Wenda dkk. Kelompok ini juga terus menggencarkan propagandanya di media sosial. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan dengan dibantu aplikasi analisis media sosial INDIGO, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi propaganda kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam internasionalisasi isu “Papua Merdeka” di media sosial khususnya Twitter. Menggunakan teori strategi sebagai teori utama dan didukung dengan teori propaganda politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelompok pro-kemerdekaan Papua memiliki tujuan (ends) menarik simpati internasional agar melakukan intervensi sehingga dapat dilakukan referendum, dengan cara (ways) teknik white, grey, dan black propaganda, memanfaatkan beberapa isu mulai dari pelanggaran HAM, eksploitasi alam & kerusakan lingkungan, rasisme & marjinalisasi orang asli Papua untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri, melalui sarana (means) media sosial dengan memanfaatkan peran aktivis, jurnalis, akun Free West Papua, dan bot.

---

Papua's status is final as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but Papuan pro-independence groups continue to try to separate themselves from Indonesia. The movement of this group has also continued to transform, from the armed struggle (hard approach) by OPM, to the ways of diplomacy (soft approach) and the internationalization of the Papua issue by Benny Wenda et al. This group also continues to intensify its propaganda on social media. Using a descriptive qualitative methodology, this study attempts to explain the strategies of Papuan pro-independence groups in campaigning for the issue of "Freedom Papua" on social media, especially Twitter. Using strategy theory as the main theory and supported by political propaganda theory. The results of the research show that the strategy of the Papuan pro-independence group has the aim (ends) of attracting international sympathy to intervene so that a referendum can be carried out, by ways of white, gray and black propaganda techniques, utilizing several issues ranging from human rights violations, natural exploitation & environmental damage, racism & marginalization of indigenous Papuans to demand the right to self-determination, through social media means by utilizing the roles of activists, journalists, Free West Papua accounts, and bots."

"Pada masa penjajahan di Indonesia, poster merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk melakukan propaganda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil korpus data berupa empat buah poster Belanda yang muncul pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1944-1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan deskriptif-analitis. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan makna dari komponen gambar dan kalimat yang terdapat dalam poster dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa di dalam poster-poster ini terdapat ikon, simbol, dan indeks yang menunjukan bahwa Jepang sebagai penjajah atau penguasa, Hindia Belanda sebagai kaum terjajah serta Belanda sebagai kaum yang membela Hindia Belanda. Di dalam poster-poster tersebut terdapat beberapa teknik propaganda yang memperlihatkan kecerdikan bangsa Belanda guna merebut kembali hati masyarakat Hindia Belanda dengan menunjukan rasa simpati dan peduli melalui kata serta gambar dalam poster.

---

During the colonial period in Indonesia, the poster is one of medium that was widely used for propaganda. In this study, the author takes data corpus in the form of four Dutch poster that appeared during the occupation of Japan in 1944-1945. The method of this research is studying the literature and descriptive analyzing. Through this study, the author would like to explain the meaning of the images component and words component which are contained in the posters and to explain the message contained therein.

The results of the analysis conclude that in these posters, there are icons, symbols, and the indexes which show that the Japanese as occupiers or ruler, Dutch East Indies as the colonized as well as the Dutch as a defender for Dutch East Indies. In the posters mentioned, there are some propaganda techniques that show the ingenuity of the Dutch to regain the hearts of the Dutch East Indies people by showing sympathy and care through words and images in the poster. "

"Pakaian mempunyai arti yang sangat penting dalam peradaban manusia. Sejalan dengan perkembangan jaman, fungsi pakaian juga mengalami perkembangan. Pakaian yang semula hanya sebagai pelindung badan kemudian berkembang hingga akhirnya digunakan untuk kepentingan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tahun 1982 yang mengatur pakaian seragam sekolah secara nasional tentunya dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi yang terjadi waktu itu. Dan keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tersebut akan membawa dampak bagi siswa-siswa sekolah. Dampak yang dirasakan siswa-siswa pada akirnya mengundang aksi perlawanan menentang pedoman pakaian seragam sekolah dan dukungan simpatik yang menyebabkan pedoman pakaian seragam sekolah ditinjau ulang lagi dan disempurnakan dengan keluarnya pedoman pakaian seragam sekolah tahun 1991. Untuk mendapatkan pemahaman secara baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan teori collective action Charles Tilly. Penelitian ini menempuh tahapan sesuai metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi surat keputusan, surat-surat, koran dan majalah serta wawancara dengann tokoh terkait. Sedang sumber sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel."