Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi yang disajikan ialah permasalahan-permasalahan sumber daya alam dan ikan.Informasi ini bisa digunakan sebagai garis-garis besar yang menuntun kita dalam diskusisumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia"

"Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat secara optimal dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum kepadan seseorang, tidak adanya jaminan kepastian hokum yang mutlak yang diberikan oleh peraturan kepada pemegang hak atas tanah kemudian dapat menyebabkan timbulnya masalah dikemudian hari yang didasari dari tidak adanya kepastian hukum. Untuk dapat memberikan suatu kepastian hukum perlu dilakukan suatu perubahan peraturan hukum yang mendasar dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

---

The registration of the land was an activity that was carried out to get the upper right of a land and the registration of the land in arranged of the main regulations of Agriculture and the Government Regulation no 24 in 1997 as the finishing from PP no 10 in 1961 about the registration of the land, the registration of the land in Indonesia produced one certificate as the authentication implement that was strong on ownership of a land and the registration of the purposeful land to give the assurance guarantee of the law but in matter of fact was not realized optimally in the matter gave the legal guarantee to someone. The nonexistence of the assurance guarantee of the absolute law that was given by regulations to the holder of land rights then will cause a problem that was caused in afterward the day because of the assurance of the law was the aim of the foundation of the Registration of this land. Then to be able to give the assurance law guarantee this needed to be carried out by a good change in the regulation and system available in Indonesia."

"Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkan pembuktian pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Proses pendaftaran pertama kali dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau bahwa penguasaan tanah bekas hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiami tanah tersebut selama 20 tahun dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan. Sertipikat yang telah dikeluarkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila sertipikat tersebut telah berusia lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab diberikan kepada siapa perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan perjanjian dianggap yang mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalahan dikemudian hari

---

Basic Constitution of Agrarian was made as a nasionalitation from another constitution in the colonial decade. The base of basic constitution of agrarian is to guaranty law assurance for landlord. Basic constitution of agrarian regulate is to convert west land right become land right that manage by basic constitution of agrarian. The main concern that written by the author is the convert eigendom right which is old land right become new land right that regulate by basic constitution of agrarian. The procedure of this conversion manage by art 24 Government regulation number 24 of 1997, there are two option available, first, proof of ownership of land and second, proof of land ownership. First time land registration in national land agency to having a land certification. The published certificate are constitutif, which means government administration decision that affected legal consequences. The legal consequences is government guaranty dan protect land certificate owner. Based on this case that a eigendom land ownership that be managed twenty years with good faith by defendants can not be canceled. The published certificate can not be easy to canceled, although the certificate more than five years.Land right certificate is a strongest proof. For third party the liability is for who the agreement was made. The party that have an agreement should take responsibility for future circumstances."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."