Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan AI oleh individu dan masyarakat telah membawa dampak ambivalensi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya manfaat positif melainkan juga dampak viktimisasi terkait AI yang terus meningkat. Namun fenomena Viktimisasi AI (VAI) belum diteliti lebih dalam di luar cybercrime terkait AI. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika interaksi antara pengguna dan struktur AI dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama implikasi VAI dalam praktik sosial, bisnis dan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan korban dan pakar terkait, serta analisis berbagai artikel terkait. Hasil analisis mengungkapkan bahwa VAI merupakan produk dari pola hubungan pengguna dan struktur AI yang dinamis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adanya faktor endogen dan faktor eksogen yang mempengaruhi antara lain meliputi ketergantungan terhadap teknologi AI, kerentanan data dan karakter personal, keterpaksaan situasional akibat kebijakan terkait AI, dan kewajiban sistem dalam berbagai model AI. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan hukum baru yang mendalam dalam hal pengembangan, implementasi dan penggunaan AI, serta kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pemanfaatan AI. Penelitian yang berkelanjutan di bidang viktimologi terkait VAI diharapkan dapat memberikan landasan etis dalam perlindungan dan pelayanan korban di era digital yang semakin maju.

---

The Industrial Revolution 4.0 which is marked using AI by individuals and society has brings ambivalence to everyday life, not only positive benefits but also the impact of victimization related to AI which continues to increase. However, the phenomenon of AI Victimization (VAI) has not been researched more deeply outside of AI- related cybercrime. This research aims to investigate the dynamics of interaction between users and AI structures in daily life practices, especially the implications of VAI in social, business, and political practices. Using a qualitative approach through interviews with victims and related experts, as well as analysis of various related articles. The analysis results reveal that VAI is a product of user relationship patterns and dynamic AI structures in daily life practices. The presence of endogenous and exogenous factors that influence include, among others, dependence on AI technology, vulnerability of data and personal characteristics, situational compulsions due to AI-related policies, and system obligations in various AI models. The implication of this research is the need for new, in-depth legal policies regarding the development, implementation, and use of AI, as well as cross-disciplinary collaboration to overcome the complexity and risks associated with the use of AI. It is hoped that ongoing research in the field of victimology related to VAI can provide an ethical basis for protecting and serving victims in the increasingly advanced digital era."

"Nilai patriarki dan neoliberalisme menimbulkan kegentingan masalah kekerasan seksual di kampus. Kondisi tersebut memunculkan resistensi berupa aktivisme yang dilakukan oleh warga kampus. Aktivisme dilakukan sebagai respons formal dan informal melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, aktivisme justru direspons oleh kampus dengan pengkhianatan, yang disebut sebagai institutional betrayal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk institutional betrayal yang dialami aktivis kekerasan seksual di kampus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis. Teori feminis radikal digunakan untuk menjelaskan permasalahan institutional betrayal sebagai bentuk viktimisasi struktural terhadap aktivisme anti kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan beragam bentuk institutional betrayal, mulai dari memaksa jalan damai, tidak menyediakan kebutuhan aktivis, hingga tidak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Penelitian ini mengungkap bahwa viktimisasi struktural yang dialami oleh para aktivis disebabkan oleh kecenderungan kampus dalam mengadopsi budaya patriarki. Hal ini menyebabkan para aktivis mengalami institutional betrayal dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan.

---

The system of patriarchy and neoliberalism creates a critical problem of sexual violence on campus. This condition gave rise to resistance in the form of activism carried out by campus residents. Activism is carried out as a formal and informal response through activities to prevent and handle sexual violence. However, the campus responded to activism with betrayal, known as institutional betrayal. This research aims to identify the forms of institutional betrayal experienced by sexual violence activists on campus. The study was conducted using qualitative methods with a feminist approach. Radical feminist theory is used to explain the problem of institutional betrayal as a form of structural victimization of anti-sexual violence activism on campus. The research results show various forms of institutional betrayal, such as forcing peace, not providing for activists' needs, and not apologizing for mistakes they have made. This research reveals that the structural victimization experienced by activists is caused by the campus' tendency to adopt a patriarchal culture. This causes activists to experience institutional betrayal in the form of negligence and deliberate actions."

"Tulisan ini mengkaji lima kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia sebagai bentuk kejahatan, dengan menyorot relasi kuasa, kerentanan anak, dan viktimisasi yang ada. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder, yang berasal dari artikel-artikel berita online Indonesia, tentang eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan power relations theory oleh Foucault dan social ecological model. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara antara orang dewasa dan anak serta adanya kerentanan anak yang disebabkan oleh faktor dari berbagai lapisan, menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming. Anak-anak yang menjadi korban juga ditemukan mengalami viktimisasi kekerasan seksual, viktimisasi online, dan viktimisasi kekerasan ekonomi. Viktimisasi-viktimisasi tersebut terjadi sebanyak lebih dari satu kali. Ini menyebabkan para korban mengalami multiple victimization dan revictimization. Lalu, konten seksual live streaming para korban disebarkan ke internet oleh para pelaku, mengakibatkan para korban mengalami revictimization kronis.

---

This paper examines five cases of child sexual exploitation and abuse through live streaming as a form of crime, highlighting the power relations, child vulnerabilities, and victimization within the phenomenon. The writing method in this paper is secondary data analysis, derived from Indonesian news articles, about the phenomenon of child sexual exploitation and abuse through live streaming. The analysis in this paper uses power relations theory by Foucault and social ecological model. The result of the analysis shows that the unequal power relations between adults and children along with child vulnerabilities that is caused by factors from various layers, resulting in children as the victims of child sexual exploitation and abuse through live streaming. This paper also shows that the children who become victims are experiencing sexual abuse victimization, online victimization, and economical abuse victimization. These victimizations happen for more than once, resulting in children to experience multiple victimization and revictimization. In addition, the children’s live streaming sexual content are shared to the internet by the perpetrators, causing chronic child revictimization."

"Viktimisasi Sekunder merupakan suatu proses dimana korban mengalami kembali proses menjadi korban ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana (formal) dan masyarakat (informal). Penulisan ini bertujuan untuk melihat pengalaman viktimisasi sekunder perempuan korban perkosaan, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana viktimisasi sekunder tersebut bisa terjadi, yang direpresentasikan dalam serial Netflix Unbelievable. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan metode analisis isi kualitatif dalam menganalisis serial tersebut yang terdiri dari 8 episode. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan korban perkosaan telah mengalami pengalaman buruk seperti dieksklusikan dari hukum, diragukan dan dipertanyakan kredibilitasnya, tidak dipercaya, direndahkan, diintimidasi, diancam, dan dipaksa mengakui bahwa ia berbohong. Pengalaman tersebut merupakan bentuk dari viktimisasi sekunder yang kemudian membuat korban mengalami berbagai dampak negatif dalam hal psikologis, relasional, dan finansial. Viktimisasi sekunder yang dialami korban terjadi karena adanya penerimaan rape myth yang menganggap perempuan berbohong terkait perkosaan yang dialaminya (she lied). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa serial ini telah mematahkan rape myth lainnya yang meliputi perempuan ingin diperkosa dan menikmatinya (she enjoy rape); dan perempuan memprovokasi perkosaan melalui pakaian dan perilaku mereka (she asked to be raped). Pada akhirnya, analisis juga menunjukkan bahwa akar dari segala penderitaan perempuan korban perkosaan adalah patriarki yang sudah melembaga dalam setiap aspek kehidupan.

---

Secondary Victimization is a process where victims experience the process of being victims again when they come into contact with the criminal justice system (formal) and society (informal). This writing aims to look at the experience of secondary victimization of rape victims, their impact on victims, and how this secondary victimization can occur, which is represented in the Netflix series Unbelievable. This writing uses radical feminist theory and qualitative content analysis methods in analyzing the series which consists of 8 episodes. The results of the analysis show that women victims of rape have experienced bad experiences such as being excluded from the law, doubting and having their credibility questioned, distrusted, humiliated, intimidated, threatened, and forced to admit that they lied. This experience is a form of secondary victimization which then makes the victim experience various negative impacts in terms of psychological, relational, and financial. The secondary victimization experienced by the victim occurs because of the acceptance of the rape myth which assumes that women lied about the rape they experienced. The results of the analysis also show that this series has broken other rape myths which include women enjoying rape; and women asked to be raped. In the end, the analysis also shows that the root of all the suffering of women victims of rape is patriarchy which has been institutionalized in every aspect of life."

"Besarnya daya serap tenaga kerja industri kreatif serta kontribusinya yang massif terhadap PDB menyebabkan pemerintah terus mendorong perkembangan industri kreatif. Namun pada kenyataannya para pekerja industri kreatif masih diliputi kerentanan dan mengalami beragam bentuk viktimisasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari literatur ilmiah dan laporan yang diterbitkan oleh SINDIKASI. Hasilnya menemukan bahwa praktik pengaturan sistem kerja fleksibel yang dilakukan oleh pekerja industri kreatif pada masa Labor Market Flexibelity atau pasar tenaga kerja fleksibel dalam rezim neoliberalisme telah membuka ruang untuk dilakukannya praktik yang disebut flexploitation. Pemerintah yang secara tidak langsung abai untuk melindungi pekerja ini diidentifikasi menyebabkan viktimisasi struktural terhadap pekerja industri kreatif.

---

The large capacity of creative industry workers and their massive contribution to GDP causes the government to continue to encourage the development of creative industries. However, in reality creative industry workers are still vulnerable and experience various forms of victimization. This paper uses a qualitative approach by using secondary data from the scientific literature and reports published by SINDIKASI. The results found that the practice of regulating a flexible work system carried out by creative industry workers during the Labor Market Flexibility in the neoliberalism regime has opened up space for a practice called flexploitation. The government which indirectly neglects to protect these workers is identified as causing structural victimization of creative industry workers."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai instrumen internasional dan peraturan nasional tentang anak yang berisikan hak-hak anak serta pengaturan penyelenggaran kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berkaitan dengan hubungan anak dan media terkait. Kedua, mengenai kondisi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berpotensi menyebabkan viktimisasi. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang jurnalistik dalam rangka perlindungan anak. Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan larangan terhadap adanya produk jurnalistik terkait identifikasi anak yang dibuat oleh Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia KPI , dan Dewan Pers serta konstituen-konstituennya. Selain itu juga disertakan juga pembahasan terkait penerapan kegiatan jurnalistik dan viktimisasi dengan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACTThis research mainly discusses about three problems. First is a matter regarding to regulation towards journalistic activity by television, printed media, and online media containing the relation between child and media. Secondly, implementation of journalistic activity considered from child protection rsquo s perspective. The third is the things to prevent and overcome to protect children from victimization by the media. By using literature research method and interviewing related parties, this research aims to explain applied law and its implementation toward journalistic activity in the child protection perspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to children identification in media made by government, Indonesian Broadcasting Committee KPI , and Press Council. Moreover, journalistic activity and victim protection other countries are provided as an assessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of child protection. Then, from the explanation, the main problem about child rsquo s victimization by the media and its solution can be found."

"Ex-partner cyberstalking merupakan kejahatan siber yang menyebabkan ketakutan dan bertujuan mengontrol kehidupan korban, melalui komunikasi yang terus-menerus dan dapat berisi ancaman sehingga dapat mengganggu korban. Karena pelaku merupakan mantan pasangan korban, tindakan ini termasuk dalam kekerasan terhadap pasangan intim. Komunikasi yang diterima korban dapat berupa chat di media sosial, telepon, SMS, dan komunikasi berbasis komputer lainnya. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menemukan bentuk viktimisasi, hubungan antara pelaku dengan korban, dan coping mechanism. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) korban mengalami kekerasan verbal, seksual, dan emosional; (2) hubungan intim antara pelaku dengan korban memengaruhi pengalaman viktimisasi; dan (3) coping mechanism yang dilakukan bergantung pada kedekatan korban dengan orang terdekatnya dan bentuk viktimisasi yang diterima.

---

Ex-partner cyberstalking is a cybercrime that caused terror and is aimed to control victim’s life, through persistent and threatening communication thus disturb the victim. Since the stalker is/was the victim’s intimate partner, this act is also a form of intimate partner violence. Received communications are through online social media chat, calls, texts, and other computer-mediated communication. This qualitative research’s goals is to find forms of victimization, victim-perpetrator relationship, and coping mechanism by victims.

The result shows that; (1) victims experienced verbal, sexual, and emotional violence; (2) the victim-perpetrator relationship influenced the forms and the length victimization; and (3) coping mechanism by the victims vary depends on victim’s closeness to those around them and victimization experience."

"ABSTRAKDalam menangani suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum terkadang melakukan berbagai kesalahan sehingga menangkap terduga yang sebenarnya tidak bersalah. Berbagai penelitian menemukan bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh berbagai faktor tipikal yakni: kesalahan identifikasi dari saksi mata; kesalahan hasil investigasi; kesalahan bukti forensik; prasangka; dan kurang cakap sebagai penegak hukum Colvin, 2009; Zalman, 2009 . Dalam hal ini Scheck et al. 2000 menyebutkan bahwa meskipun salah tangkap disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kesalahan cenderung berasal dari proses investigasi, terutama interogasi Poyser, 2011 . Dalam banyak kasus, penyidik sering kali melakukan tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap terduga agar mau mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Terduga yang tidak tahan atas siksaan yang dideritanya bisa saja menyerah dalam mempertahankan penyangkalannya sehingga terpaksa mengakui kejahatan yang sebenarnya bukan dilakukan olehnya. Bukti-bukti palsu yang meyakinkan bahwa terduga memang benar pelakunya pun dikumpulkan untuk melengkapi tuduhan tersebut sehingga dapat berlanjut ke proses peradilan.Dalam tulisan ini, saya menganalisis dua kasus salah tangkap berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan, yakni kasus yang menimpa Dedi Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan kasus yang menimpa Andro dan Nurdin Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus sehingga dengan demikian para korban salah tangkap terviktimisasi atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Fenomena salah tangkap semacam ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, masyarakat justru menjadi korban dari penegakan hukum yang gagal.

---

ABSTRACTIn dealing with criminal case, law enforcement officers sometimes made mistakes that capturing suspect who is factually innocent. Various studies have found that those mistakes typically caused by various factors such as mistaken eyewitness identification forensic science error or misconduct false confession police investigation prejudice and less capable in law enforcement Colvin, 2009 Zalman, 2009 . In this case Scheck et al. 2000 mentions that although this is caused by various factors, most of the cases showed that the errors tend to come from the process of investigation, especially interrogation Poyser, 2011 . In many cases, investigators often did some violence and torture so that the suspect admits that he does the accused crimes. Suspect that do not stand to suffer the torture maybe given up in defending his denial and perforce to admit the crime he never did. Evidences then manipulated and gathered so that it can continue to be processed in trial.In this paper, I analyzed two cases of wrongful convictions using Court Decision as secondary data, I analyzed the case of Dedi Putusan No. 1204 Pid.B 2014 PN.Jkt.Tim and the case of Andro and Nurdin Putusan No. 1273 Pid.B 2013 PN.Jkt.Sel . Both cases demonstrate the existence of torture and cases manipulation so that the suspects are victimized and have to responsible of the crime they did not commit. This phenomenon of wrongful convictions shows that law enforcement officers have not been able to protect the public from crime, the real offenders is still wandering out there and the innocent people become victims of miscarriage of justice."

"Pemberitaan mengenai kejahatan sekarang ini sudah mengalami mistifikasi dalam konten beritanya. Berita kejahatan yang terlalu membesar-besarkan keadaan korban ini memicu terjadinya vikitmisasi berganda terhadap korban perempuan. Viktimisasi berganda yang merupakan suatu bentuk pendefinisian kembali konsep dari viktmisasi atas suatu kejahatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Tujuan dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dimensi waktu cross sectional. Penelitian ini menggunakan konsep newsmaking criminology yang dikaji menggunakam metode analisis isi dari pemberitaan untuk melihat proposionalitas pemberitaan pada kejahatan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pos Kota telah melakukan viktimisasi pada perempuan dalam menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan nya.News about crime initials are experiencing now in the mystification, the news content. The crime news exaggerate circumstances triggered the initial victim of double victimization against Women Victims. The multiple victimization is a form of defining the concept of victimization which reported From a crime That happened for the second time. The purpose of this research is a descriptive study of New Media at the time of cross-sectional dimensions. This research is using the concept of criminology newsmaking which The assessed is using content analysis method analyzes Language From news reports to see proportionality funds crime. Result The Language of Pos Kota has done a study of victimization funds Victim In, making Women as object preaching."

"ABSTRAKKekerasan dalam ranah personal, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban viktimisasi berganda pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga serta bagaimana menanggulangi kendala penegakan hukum kasus tersebut, penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan pihak LBH Apik dan Komnas Perempuan yang mendampingi korban, lalu dilengkapi dengan perbandingan hukum di Thailand dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua jenis kekerasan, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memberikan penderitaan paling banyak bagi korban, yaitu penderitaan fisik dan psikis. Terlebih lagi, korban biasanya mengalami kekerasan seksual disertai atau tidak disertai dengan jenis kekerasan lainnya dalam rumah tangga lebih dari satu kali hingga ada yang bertahun-tahun. Ironisnya, korban yang mengalami viktimisasi berganda ini pada kenyataannya kurang mendapat perlindungan dan penegakan hukum. Anggota keluarga lainnya maupun masyarakat seringkali malah menutupi tindak pidana tersebut, serta hukum pidana yang ada kurang memihak korban. Kondisi demikian dapat dijumpai dalam praktik pengadilan di Indonesia, dan kondisi serupa juga ternyata terjadi di Thailand dan Filipina. Sehingga oleh karena kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, perlu dilakukan perubahan stigma korban dan masyarakat menjadi lebih baik, serta memperbaiki penegakan hukum yang kurang berpihak pada korban.

---

ABSTRACTViolence in the personal space especially sexual violence in the household shows a very high incidence rate in Indonesia. In order to answer the question of legal protection for victims of multiple victimization in cases of sexual domestic violence and how to overcoming obstacles of law enforcement, this normative juridical research was conducted by analyzing the court decision, and interview with LBH Apik and Komnas Perempuan who help the victim directly, then complemented by a comparison of the laws of Thailand and the Philippines. The results show that of all types of violence, domestic violence is the one that gives the most suffering to the victims, namely physical and psychological suffering. Moreover, victims are usually subjected to sexual violence accompanied or not accompanied by other types of violence in households more than once until there are many years. Ironically, the victim who suffered from multiple victimization is in fact under the protection and law enforcement. Other family members and the community often even cover up the crime, and the criminal law that is inadequate to the victim. Such conditions can be found in Indonesian courts, and similar circumstances also occur in Thailand and the Philippines. Therefore, due to the very poor condition, it is necessary to change the stigma of victims and society better, and to improve law enforcement that is less favorable to the victims."